Ditemukan 2275 data
2253 — 3666
melakukan tindak pidanapelanggaran HAM yang Berat sebagimana dakwaan kedua,pasal 42 ayat (1)huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang UndangNo. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 64 KUHP; Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun ;Barang bukti terlampir dalam berkas perkara tetap dalam BAP ;Biaya perkara Rp. 7.500, ;a weSehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun2002 tanggal 13 Maret 2002 tentang Konpensasi, Restitusi
115 — 129
Hasil dari Restitusi pajak yang didapat PT.Alam Baru Jaya,baik dari hasilproyek pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 maupun dari 2 proyekdiatas ,diantaranya untuk :a.Pembayaran pancang kepada PT.Swana Baja Pacific tgl.2 Nopember2013 No:P13.330 sebesar Rp.102.368.000, ;Pembayaran pancang kepada PT.Swarna Baja Pacific tgl.27 Nopember2013 No:P13.366 sebesar Rp.63.980.000, ;Pembayaran rangka baja pelengkung kepada PT.Bukaka Teknik Utamasebesar Rp.174.151.060, ;Pembayaran rangka baja pelengkung kepada
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN RANGKUTI bin AHMAD NISA I RANGKUTI
263 — 71
Selain itu. juga berhak meminta pengembalian kembali(restitusi/kompensasi) atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukanoleh Pengusaha Kena Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan pengakuanTerdakwa sebagaimana tersebut diatas bahwa Benar atas seluruh transaksiselama tahun 2012 dan 2013 telah diterbitkan Faktur Pajak dan telah dipungutPPN oleh CV ADHITYA BERKAT MANDIRI, NPWP 01.987.132.6216.000, atasnilai tansaksi berupa nilai penjualan ditambah PPN telah nyatanyata diterima
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1109 K/PID.SUS/2016> Bahwa dari hal tersebut, Terdakwa memiliki kelebihan pajak masukan,yang dapat diajukan restitusi berdasarkan Pasal 9 ayat (4a), (4b) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009, namun Terdakwa tidak melakukan permohonan restitusi, karenapersyaratan dikabulkannya suatu restitus/ kelebihan pajak masukan akanterlebih dahulu
207 — 903 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUHARNOkepada Kepala kantor Pelayanan P(ajak Badan Usaha MilikNegara, nomor : 384/00/SH/PJK/07/08, tanggal 9 Juli 2008, perihalPelaporan PPN masa Januari 2008 pembetulanl Restitusi;1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT.
No. 89 PK/Pid.Sus/2013659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.kepada Kepala kantor Pelayanan P(ajak Badan Usaha MilikNegara, nomor : 384/00/SH/PJK/07/08, tanggal 9 Juli 2008, perihalPelaporan PPN masa Januari 2008 pembetulan Restitusi;1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT.
1167 — 979
., perkara PemberianPersetujuan atas keberatan banding Restitusi Pajak PT.Surya Alam Tunggal engan pertimbangan sebagaiberikut :Hal. 153 dari 261.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMAR
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAWATI Alias RAHMA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LASMARIA FEBRIKA SIREGAR, SH.
141 — 8
Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN, Terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMARdanTerdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMAmasing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta masing-masing untuk membayardenda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
c. Membebankan terdakwa 1 STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO, untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)kepada masing-masing saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI,dan terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMAR serta terdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMA masing-masing untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)kepada masing-masing saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI, jika para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan
98 — 42
untuk tahap kedua dibayarkan sebesar Rp.266.784.250, (duaratus enam puluh enam juta juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratuslima puluh rupiah) ; Bahwa semua pembayaran sudah dipotong pajak ; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota Tahap I menggunakan dana APBDPerubahan ; Bahwa dasar untuk dipakai dalam pencairan adalah BAP, seperti pekerjaanTaman Kota Halong Tahap I itu ada tiga tahap yaitu berdasarkan SP2D tanggal15 Agustus 2012 adalah uang muka, kemudian Irupsi tanggal 21 Desember2012 dan Restitusi
169 — 42
Negaradarivolumepekerjaanyangtidakdikerjakan.Menghitungtotal nilaiNilaiKerugianKeuangan Negara(7+8).Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut belumdikurangkan dengan PPH dan garansi bank yang masuk ke KasNegara.Bahwa ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangannegara, belum memperhitungkan dan mengurangkan PPHdikarenakan PPH merupakan lex specialis dalam bidangperpajakan.Bahwa Ahli berpendapat, PPH tesebut belum pasti karena itumerupakan pajak tahunan dan belum pasti karena PPH tersebutbukan milik negara karena masih bisa dilakukan restitusi
1.HADEMAN, SH
2.RIAUZIN, SH
3.MAROLLAH,SH
4.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
5.I MADE SUTAPA
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR ALAMSYAH, SH
8.I WAYAN SURYAWAN,SH
9.NURUL SUHADA, SH
10.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terdakwa:
H. ZULKIFLI
131 — 119
suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PajakKeluaran dalam Masa Pajak yang sama;Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besardaripada Pajak Masukan, selisinnya merupakan Pajak PertambahanNilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak;Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapatdikreditkan lebin besar daripada Pajak Keluaran, selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya;Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonanpengembalian (restitusi
148 — 32
Bahkan dalam hal PajakMasukan lebih besar dari Pajak Keluarannya (Lebih Bayar), maka kerugiannegara dapat menjadi semakin besar karena atas kelebihan Pajak Masukantersebut, bisa dimintakan restitusi ; BahwaAhliberpendapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang telahterjadi melalui Wajib Pajak CV Andy Utama Contraktor yakni menyalahgunakanatau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak/PengukuhanPengusaha Kena Pajak dengan cara menerbitkan dan melaporkan Faktur PajakStandar dalam SPT Masa
163 — 42
yangtidakdikerjakan.Menghitungtotal nilaiNilaiKerugianKeuangan Negara(7+8).Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut belum dikurangkan denganPPH dan garansi bank yang masuk ke Kas Negara.Bahwa ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, belummemperhitungkan dan mengurangkan PPH dikarenakan PPH merupakan lexspecialis dalam bidang perpajakan.bahwa Ahli berpendapat, PPH tesebut belum pasti karena itu merupakan pajaktahunan dan belum pasti karena PPH tersebut bukan milik negara karena masih bisadilakukan restitusi
REZA OKTAVIAN, SH ., MH
Terdakwa:
ARDIANSYAH BAKRI
236 — 127
BASO IRWANTO sejumlah Rp.33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta duaratus lima puluh ribu rupiah);3) ANDREW MAHA PUTRA, sejumlah Rp.1.932.445.143,00 (satu miliarsembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribuseratus empat puluh tiga rupiah).Majelis Hakim berpendapat dengan mencermati Pasal 36 UndangUndang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme yang pada pokoknyamenyatakan setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorismeberhak mendapatkan Kompensasi atau restitusi
119 — 25
TpgBahwa Ahli berpendapat, PPH tesebut belum pasti karena itu merupakanpajak tahunan dan belum pasti karena PPH tersebut bukan milik negarakarena masih bisa dilakukan restitusi oleh Wajib Pajak.Bahwa Ahli mengtakan PPH dapat digunakan indakator dalammengurangi jumlah kerugian negara.Bahwa Ahli menerangkan kerugian kKeuangan negara tersebut belum jugadikurangkan dengan garansi bank yang sudah terlebih dahulu dicairkan kenegara tetapi garansi bank tersebut tidak ikut dihitung karena tim audittidak
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
135 — 23
Penerimaan restitusi pajak dibagi secara proposional sebesar30% (tiga puluh persen) untuk pihak pertama dan 70% (tujuhpuluh persen) untuk pihak kedua dari jumlah total penerimarestitusipajak atas proyek pekerjaan pembangunan pasarmodern Kabupaten Natuna; danb.
Penerimaan restitusi pajak dibagi Secara proposional sebesar30% (tiga puluh persen) untuk pihak pertama dan 70% (tujuhpuluh persen) untuk pihak kedua dari jumlah total penerimarestitusipajak atas proyek pekerjaan pembangunan pasarmodern Kabupaten Natuna; danb. terdakwa Z HARRY HB Als ZUMHARRY HAJI BUSROtidakmendapatkan uang muka dan tidak ada pemotongan uangmuka pada setiap pencairan termin pekerjaan oleh terdakwa ZHARRY HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO.Selanjutnya konsep surat perjanjian tersebut Nur
75 — 30
pekerjaan harus dianggarkan sebelumnya.Bahwa istilah kelebihan pembayaran itu biasanya disebut dalam istilahkita mark up, misalnya ahli memesan suatu barang harganya Rp. 100ribu, sementara harga barang itu dipasaran tidak sampai Rp. 100 ribumisalnya hanya Rp. 90 ribu tapi tetap dibuat harganya Rp. 100 ribu, ituyang namanya kelebihan bayar, dalam konteks ini sebenarnya belummasuk ke ranah pidana karena masih ada mekanismenya yaitupenyelesaian sengketa hutang piutang, ada tuntutan ganti rugi (TGR),ada restitusi
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
157 — 51
Penerimaan restitusi pajak dibagi secara proposional sebesar30% (tiga puluh persen) untuk pihak pertama dan 70% (tujuhpuluh persen) untuk pihak kedua dari jumlah total penerimarestitusipajak atas proyek pekerjaan pembangunan pasarmodern Kabupaten Natuna; danb.
Penerimaan restitusi pajak dibagi Secara proposional sebesar30% (tiga puluh persen) untuk pihak pertama dan 70% (tujuhpuluh persen) untuk pihak kedua dari jumlah total penerimarestitusipajak atas proyek pekerjaan pembangunan pasarmodern Kabupaten Natuna; danb. terdakwa Z HARRY HB Als ZUMHARRY HAJI BUSROtidakmendapatkan uang muka dan tidak ada pemotongan uangmuka pada setiap pencairan termin pekerjaan oleh terdakwa ZHARRY HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO.Selanjutnya konsep surat perjanjian tersebut Nur
769 — 755 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]
RajawaliNusindo melakukan restitusi dan sesuai perhitungan keuntungan yang akandiperoleh adalah sekitar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh jutarupiah) ;Bahwa semua perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang untukTahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014 yaitu PT. Bulau Kencana Mukti, PT.Hal. 192 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016Kimia Farma dan PT. Rajawali Nusindo telah mendapat dukungan dariTerdakwa H.
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
DRELIA WANGSIH
789 — 928
DISITA dari Terdakwa dalam perkarapidana aquo diserahkan kepada Para Pemohon untuk membayar ganti kerugianyang dialami Para Pemohon ;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan ParaPemohon tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa melalui PenasehatHukumnya menolak dengan alasan penggabungan gugatan ganti kerugian tidakrelevan karena semestinya menggunakan instrumen UU Nomor 13 Tahun 2006tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jo,PP Nomor 44 Tahun 2008tentang Pemberian Kompensasi Restitusi
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
345 — 77
Pra Peradilan atasPengadilan Negeril 24 Nov 2016perkara dugaantindak)Jakarta Selatanpidana korupsipembayaran restitusi PTMobile 8 Telecom, TbkTahun 20072008 atasnama Tsk Hary Djaja dan Anthony ChandraKartawiria4. Penggunaan DOMTipikor Jakarta Jero Waciki3 Des 2015Kemenbudpar (Menbudpar)5, Pengadaan Bus ListrikTipikor Jakarta Pariatmono (PPK) 5 Nov 2015Kemenristek Halaman 217 Putusan No.66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. 6.