Ditemukan 2302 data
82 — 14
(lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.
Barun
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kec. Jakenan, Kab. Pati
178 — 85
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.412.500, (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSelasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. dan IKAWATIUTAMI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota.
53 — 10
Menyatakan agar terdakwa dibebani pula biaya perkara sebesar Rp.5000, (Lima riburupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Tanjungkarang pada hari SENIN tanggal 11May 2015 dengan susunan Majelis; NELSON PANJAITAN SH.sebagai Hakim KetuaMajelis, SUTAJI SH.MH dan JAINI BASIR,SH.. (Adhoc Tipikor) masingmasing sebagaihakim anggota.
63 — 17
Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII ;DALAM PROVISI :Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA :Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM REKONPENSI :Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi; DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkarayang timbul sejumlah Rp.941.000, (Sembilan ratus empat puluh satu riburupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran
29 — 6
Pariaman Timur Kota Pariaman Blok O No.NO TypeRSH 36 dengan luas tanah 112,5 M2, tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).Dalam Konvensi dan RekonvensiHalaman 97 dari 99 hal Putusan nomor 0046/Padt.G/2016/PA.Prm.Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.391.000, ( satu juta tiga ratussembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran majelis PengadilanAgama Pariaman pada hari Senin tanggal 29 Agustus
210 — 94
Kepala Desa Kilwaru pernah datang keDesa satu kali menemui saudara Ahmad Ganti Kelian selaku Ketua BPN(Badan Permusyawaran Negeri) dan tidak pernah mengadakan pertemuandengan perangkat Negeri Kilwaru ;Bahwa kedatangan Moh. Fadly Kotarumalos selaku Plt. Kepala DesaKilwaru menemui saudara Ahmad Ganti Kelian untuk membagikan bantuanKatiting kepada Masyarakat ;Bahwa bantuan ketinting yang hendak dibagikan kepada masyarakat olehsaudara Moh.
257 — 259
Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.500, (tiga ratus delapanpuluh lima ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H. ,M.H. danIKAWATI UTAMI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota.
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
256 — 140
;Halaman 96 dari 105 Putusan Perkara Nomor : 130/G/2019/PTUN.BDGMenimbang,bahwa dalam Perkara a quo Penggugat adalah BadanPermusyawaratan Desa Mekarsari yang dalam hal ini diwakili oleh Opik Hidayat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari ;Menimbang, bahwa dengan mengikuti pendapat doktrin tersebut diatasMajelis Hakim akan mengkaji dengan menggunakan pendekatan PeraturanPerundanganundangan ( statute approach ) apakah Penggugat in litis selakuKetua Badan Permusyawaran Desa bukti P21.1 yang
40 — 9
NASRUL Bin (Alm) NAZAHARe Uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menutupikerugian Negara.6 Menyatakan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Senintanggal 30 Maret 2015 dengan susunan Majelis;s NELSON PANJAITANSH.sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTAJI SH.MH
182 — 41
(lima riburupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasa 11Februari 2014 dengan susunan Majelis; SUTAJI,SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis,SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) dan ABBAHARUDDIN NAIM SH.MH. (AdhocTipikor) masingmasing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabutgl.12 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SUTAJI, SH.
95 — 26
NASRUL Bin (Alm) NAZAHARe Uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menutupikerugian Negara.6 Menyatakan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Senintanggal 30 Maret 2015 dengan susunan Majelis;s NELSON PANJAITANSH.sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTAJI SH.MH
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
178 — 103
Hukum AcaraPerdata Daerah Luar Jawa, serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 31 Maret2020 Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaran
68 — 13
ini sampai dengan putusan akhir ;38Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menghadirkan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :1.Saksi ABDUL GHOFUR :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ; Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan saksi di BAP ; Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung KabupatenJombang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 ; Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaran
ABDUL DARIP
Tergugat:
Bupati Bekasi
227 — 381
;Bahwa mengenai surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, kepadaPanitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten memberitahukannya kepadapanitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan Badan Permusyawaran Desa.Bahwa panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten setelah mempelajari,mencermati, meneliti, menelaah serta mempertimbangkan dokumendokumendan saksisaksi tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh panitiapemilihan tingkat desa, serta tidak ada alasan keberatan Penggugat yangmeyakinkan
107 — 47
Setelah Rancangan APBDes (RAPBDes) dibuat kemudiandiserahkan Kepada Badan Permusyawaran Desa (BPD)untuk dilakukan rapat Pleno dan dibahas mengenaiPenetapannya dan Pengesahannya.c. Seteleh RAPBDes disahkan oleh BPD menjadi APBDesmaka APBDes diserahkan kembali kepada Kepala Desauntuk diantar ke Kantor BPMPD Kabupaten Mukomuko.d.
CECE HERMAWAN
Tergugat:
Bupati Kabupaten Karawang
208 — 111
Bahwa untuk melaksankan pemilihan Kepala Desa Curug, pada tanggal 18 Juli2018, Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Curug, bertempat di AulaDesa Curug telah melantik dan mengambil sumpah sebanyak 11 (sebelas)orang Panitia Pilkades Curug Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang masingmasing bernama : Sarka, Didin Syamsudin, Dede Iskandar, Esa Permana, USopiandi, Retnodadi, Dnany Hamdani, Mukim Mutulesa, Wardono Hidayat, IdaFarida dan Eet Nurhayati sebagaimana kemudian dituangkan dalam BeritaAcara Pelantikan
109 — 10
gambar rencana kerja pembangunan sentra Pengolahanhasil Perikanan yang dikeluarkan CV Palm Struktur SelakuKonsultan PerencanaPutusan No.51/PID.Sus.TPK/2014/PN.TJK Halaman 141 dari2223 Foto copy AS BUILD DRAWING pembangunan sentra Pengolahanhasil Perikanan yang dikeluarkan CV DENMASS selaku konsultanpengawas.DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKOTA BANDAR LAMPUNG24 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran
227 — 64
Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Rabu, 24 Juli2013 dengan susunan Majelis: BINSAR SIREGAR , SH.M Hum, sebagai Hakim KetuaMajelis, AGUS HAMZAH , SH.MH dan SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 oleh
143 — 65
Setelah Rancangan APBDes (RAPBDes) dibuat kemudiandiserahkan Kepada Badan Permusyawaran Desa (BPD) untukHal 47 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGIdilakukan rapat Pleno dan dibahas mengenai Penetapannya danPengesahannya.c. Seteleh RAPBDes disahkan oleh BPD menjadi APBDes makaAPBDes diserahkan kembali kepada Kepala Desa untuk diantarke Kantor BPMPD Kabupaten Mukomuko.d.
86 — 65
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan buku catatanbiaya riil pembangunan inprastruktur desa Indrajaya T.A 2016 atau disebutBuku Dapur Desa yang dilakukan bendahara.Bahwa atas perbuatan terdakwa telah melakukan pemotongan anggaranpembangunan inprastruktur desa indrajaya T.A 2016 kemudian BadanPermusyawaran Desa (BPD) melaporkan kepada Bupati Tasikmalaya dankepada Aparatur Penegak Hukum untuk menindaklanjutinya sesuai hasilHalaman 41 dari 126Putusan No. 120/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgkeputusan rapat Badan Permusyawaran