Ditemukan 2639 data
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetap dimana amar putusannya adalah bersifat positif (Iitis finirioportet) dan objek gugatannya sama, subjeknya sama dan materipokok gugatannya juga sama (ne bis in idem);Bahwa Bukti T.IIl.8 membuktikan Perkara Nomor 01/Pdt/2009/PTRtanggal 17 Maret 2009 telah berkekuatan hukum tetap dimana amarputusannya adalah bersifat positif (/itis finin oportet) dan objekgugatannya sama, subjeknya sama dan materi pokok gugatannyajuga sama (ne bis in idem),Bahwa bukti ini adalah sama dengan bukti TI.1 dalam parkara
Pembanding/Tergugat II : Drs. ADINUR, M.AP Diwakili Oleh : MAKMUR RATNO JAYA, S.H., M.H
Terbanding/Penggugat I : SITI HABIBATUROHMA
Terbanding/Penggugat II : SITI ARBAIYAH
Terbanding/Penggugat III : RAHMAT NUR HIDAYAT
36 — 23
Kalaulah yang dijadikansebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milik Tergugat dengan SHM Nomor 403 tahun 1982 atas nama pemilik Alm. Kuswantoadalah tidak tepat sama sekali, karena sertifikat yang diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda telah berjalan lebihkurang 32 (tiga puluh dua tahun) terhitung tanggal diterbitkannyasebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada poin 5.
47 — 5
Bahwaadalah merupakan fakta hukum, bahwa Penggugat tidak ada menguraikandalam posita gugatannya apa pentingnya parkara ini dimintakan serta merta.Putusan MARI tanggal 29 April 1986 No. 3328 K/Pdt/1984 dalam putusannyamenyatakan menimbang karena adanya surat edaran MARI No 6/1975 YO NO3/1978, maka tuntutan ex pasal 180 HIR tentang Uit Voerbaar Bij Voorraadatas putusan ini tidak dapat di kabulkan.Berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang
ROESLY HAJERSA, selaku Direktur PT. TRI REKA DINAMIS
Tergugat:
1.PT. Wongjava Global Mandiri
2.Agung Priyambodo, S.E., M.M
3.PT. Jaya Hutama Raya
4.Ernigustin Adnan Burhani
308 — 112
Sedangkan perjanjian penyelesaiansengketa dengan melalui jurisdiksi arbitrase, sebagaimana tercantum dambagian kesatu, tetap mengikat kedua belah pihak untuk penyelesaiansengketanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dikaitkandengan ketentuan pasala 1 angka (1), pasal 3 dan pasal 11 Undangundangnomor 11 tahun 1999, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili parkara a quo ;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentangkewenangan
34 — 11
Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untukmembayar semua biaya yang ditimbulkan dalam parkara ini .9.
32 — 3
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 353/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 07 Januari 2009, tenyata yang menjadi pihak dalam perkaratersebut adalah Alusdin Tumanggor (in casu diwakili oleh Ahliwarisnya sebagaiTerlawan) sebagai Penggugat dan Iskandar Zulkarnaen, in casu Pelawan,sebagai Tergugat Ill, yang berarti bahwa perlawanan yang diajukan olehPelawan dalam parkara a quo adalah merupakan Partai Verzet;Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan dalam perlawanannya bahwaPelawan sebagai pemilik dari obyek tanah
Masnun
Tergugat:
1.Haji Ramlin
2.H Muhamad Tahir
3.Yunus
4.Siti Solor
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Manggarai Barat
106 — 24
Kalaulah yangdijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milikSahibun (orang tua Tergugat lI) dan Tergugat II dengan Sertipikat Hak MilikTahun 1996 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggaraitelah berjalan lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun terhitung tanggalditerbitkannya.
2.P.SARUKI
3.P.PUTIRAH Al.RAINO
4.MA'ADIN
5.B.ASMANI
6.BUK SULIKAN
7.B.PUTIRAH AL.SALANI
8.HARIYEH
9.SARIMA
10.H.RUSDI
11.Hj.CHOIRIYAH
12.MARNI'A
13.MARDINO AL.P.JU
14.BUK SUM
15.B.SARUKI
16.ABDUL JAMAN
17.PUDIN
18.HAWANI
19.MADIA AL.B.NIMA
20.ABDUL KORNAIN
21.MAT NADER
22.HJ.SAMSUL AL. MISLIJE
23.B.PUKAMA
24.MISTARI
25.SITTI
26.TIJARAH
27.MOH.TAJIR
Tergugat: P.TORIMAH Turut Tergugat: 1.KEPALA BADAN PERTANAHAN SAMPANG
2.MISNARI
3.BU'SUIMAH ALIAS SUIDAH
84 — 9
tertanggal 1 Nopember 2016, 11 Nopember 2016 dan 17 Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa menurut Perma No. 1 tahun 2016 setiap sengketa perdatayang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaiankepada pihakpihak yang berperkara melalui mediasi dan menegaskan pula bahwaperdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis Hakim belum memutus perkaranya ;Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Hakim Mediator yaituSRI WIJAYANTI TANJUNG, SH guna untuk menyelesaikan parkara
12 — 2
Apabila majelis hakim mempunyaipendapat yang berbeda, pemohon hanya ingin putusan yang seadiladilnya demi masa depan pemohon sendiri dan anakanak pemohonBerdasarkan fakta fakta hukum tersebut, Pemohon mohon kepadamajelis hakim yang memeriksa parkara ini untuk memutuskansebagai berikut :Primer1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2. Mengijinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepadatermohon dihadapan sidang pengadilan Agama Mojokerto3.
95 — 7
Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi dalam bagian Eksepsi dan Pokok Parkara(Konpensi) ersabut dialass mohon dianggap terulang dan terbacakembali pada bagian Rekonpensi ini, sepanjang yang adarelevansinya ,2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalaMt1perusahaan terpercaya (credible) dan bonafid, sehingga olehPemerintah Republik Indonesia diperbolehkan untuk mengusahakandibidang perbankan nasional3.
102 — 16
pidanapengerusakan terhadap tanaman yang tumbuh diatas objek perkara aquo dengan perkara pidana No.82/Pid.B/2004/PN.Psb dan telahdiiatuhkan hukurnan selama 1 (satu) bulan penjara.Bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan kemudian menjadipertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriPasaman Barat yang memeriksa perkara Pidana NO.82/Pid.B/2004/PN.Psb tersebut telah nyata bahwa Penggugat telah melakukanpengerusakkan terhadap tanaman yang telah ditanam oleh TergugatIll diatas tanah objek parkara
221 — 116
dari Tergugat beralasan hukum, makaeksepsi Tergugat tersebut patut dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang tidak mengenai eksepsi kewenanganmengadili dan pokok perkara dan lainnya, karena eksepsi kewenangan mengadili dariTergugat dikabulkan, maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadilidikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya parkara
47 — 3
Bahwaadalah merupakan fakta hukum, bahwa Penggugat tidak ada menguraikandalam posita gugatannya apa pentingnya parkara ini dimintakan serta merta.Putusan MARI tanggal 29 April 1986 No. 3328 K/Pdt/1984 dalam putusannyamenyatakan menimbang karena adanya surat edaran MARI No 6/1975 YO NO3/1978, maka tuntutan ex pasal 180 HIR tentang Uit Voerbaar Bij Voorraadatas putusan ini tidak dapat di kabulkan.Berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang
1.ILA
2.ULIA HASAN
3.M. NASIR YOGA
4.BUHARI MUSLIM MUNTHE
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGAH
57 — 23
PETITUM;Berdasarkan alasanalasan gugatan Para Penggugat di atas selanjutnyaPara Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis hakim yang Memeriksadan Mengadili Parkara Gugatan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenanmenjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:i.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor :141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara Kabupaten AcehTengah
7 — 3
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya dalam parkara ini ;Atau: apabila Majelis hakim berpendapatlain kami mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan mengajukan replik tertulis sebagai berikut ;DALAM KONPENSI:1. Bahwa, Pemohon menyatakan dengan tegas, bahwa Pemohon menolaksemua dalil yang disampaikan Termohon, kecuali yang diakui secarategas dalam replik ini ;2.
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI. di Jakarta Cq. Kejaksaan Agung RI. di Jakarta Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI di Jakarta Cq Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dI Jakarta Cq Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh
95 — 43
PNJakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari2015 yang menyatakan:Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan denganPutusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smgtanggal 03 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri PekalonganNomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23Mei 2013, dapat pula diterapkan dalam parkara
Terbanding/Tergugat : PT KERETA API INDONESIA
101 — 203
Rupiah) setiap harinya yangdapat ditagih segera dan sekaligusoleh Penggugat, karena lalai dalammelaksanakan putusan parkara aquo;2.Menyatakan sah dan berharga sitajarainan terhadap barangbarangyang tidakbergerak milik Tergugat, antara lainObyeksebidang Tanah/Bangunan seluas 74bergerak maupunberupa Sewa berupam?
Dalam Provisi:1.Menghukum Tergugatuntuk membayar uangpaksa (dwangsom)Rp 500.000,00(lima ratus ribu Rupiah)sebesarsetiap harinya yang dapatditagih segera dansekaligus olehPenggugat, karenalalaidalam melaksanakanputusan parkara a quo;2.Menyatakan sah danberharga sita jarainanterhadap barangbarangyangbergerak milikbergerak maupuntidakTergugat, antara lainberupa Obyek Sewaberupa sebidangTanah/Bangunan seluas74 m?
83 — 7
untuk hadir sebagai wakilnya ;Menimbang, bahwa menurut Perma No. tahun 2008 setiap sengketa perdatayang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakanperdamaian kepada pihakpihak yang berperkara melalui mediasi dan menegaskan pulabahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis Hakim belum memutusperkaranya ; 27222222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa pada awal persida ngan telah ditunjuk Hakim Mediator yaituFitria Ade Maya, SH guna untuk menyelesaikan parkara
Pembanding/Penggugat II : NOPRYANA E. A. SAUDALE
Pembanding/Penggugat III : NOVENSYAH H. J. SAUDALE
Pembanding/Penggugat IV : JANWAR M. J. SAUDALE
Terbanding/Tergugat I : SOFIA ROSEMARY MARSELINA NDAOMANU
Terbanding/Tergugat II : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pusat
Terbanding/Tergugat III : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kupang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
67 — 25
danTerbanding Ill semula Tergugat II dan Tergugat III telah diberitahukan dandiserahkan kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugatpada tanggal 23 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriKupang;Menimbang, bahwa dari Relaas Pemberitahuan memeriksa berkasperkara (inzage) Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 12 Agustus 2019bahwa Pengadilan Kupang telah memberi kesempatan kepada paraPembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula paraTergugat untuk mempelajari berkas parkara
61 — 17
Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral)dengan dailildalil gugatan Rekonvensi ini.Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya yang di daftarkan kePengadilan Negeri Ambon, dibawah Register perkara nomor.107/Pdt.G/2015/PN.AB pada tanggal 26 Juni 2015 dan dilakukan perubahangugatan pada tanggal 05 Oktober 2015, dengan objek gugatan sebagian darisebidang tanah Hak Milik dari tergugat.Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara