perlu dipahami fakta bahwa produk yang dipersengketakan dalamperkara a quo, baik produk milik Penggugat maupun produk yangdipasarkan oleh Tergugat i s/d Tergugat v adalah produk botol sebagaiwadah air minum yang sudah umum digunakan dalam aktivitas sehariharimasyarakat pemakai. desaindesain botol air minum juga berkembangdengan sangat pesat di pasar. banyaknya varian atas bentuk maupunkonfigurasi botol air minum yang beredar luas dan umum dalammasyarakat sangat ditentukan oleh selera pasar sebagai fenomena

apa yang menjadi persengketaan dalam perkaraaquo bahwa produk baik milik Penggugat maupun produk yang dipasarkan olehTergugat ,Il, Ill, IV, V adalah produk botol sebagai wadah air minum yangsudah umum digunakan dalam aktivitas seharihari oleh masyarakat pemakai.bahkan desaindesain botol air minum juga berkembang dengan sangat pesat dipasar. sehingga banyaknya varian atas bentuk maupun konfigurasi botol airminum yang beredar luas dan umum dalam masyarakat sangat ditentukan olehselera pasar sebagai fenomena

pada nyatanya statemen tersebut hanyalah slogan kosong yangtidak memiliki makna karena pada nyatanya putusan hakim sendirimelalui pertimbangannya sudah sangat mencederai hukum= danpenegakan hukum sendiri bahkan putusan hakim aquo sangat jauh darikoridor hukum dan rasa keadilan; 2+Hakim pertama lebih cenderung mengakomodasi semua kehendakjaksa penuntut umum walaupun tidak didasari oleh fakta hukum (ungkapan ini telah kami kemukakan pada nota pembelaan yangmengunggapkan latar belakang kecendrungan fenomena

Bahwa kerelaan Termohon adalah fenomena perempuan secara umum yangmemilin untuk mengatur dan mengasuh anakanaknya jika telah berumahtangga, walaupun tidak ada jaminan rumah tangganya akan berjalan seiasekata;Dalam Rekonvensi :1. Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi bertetap pada halhal dalamjawaban Termohon atau Penggugat rekonvensi;Hal.12 dari 39 halamanPutusan No.088/Padt.G/2014/PA Dg.2.

pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 TahunHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Pwt.1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dimaksukan sebagaiupaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa besertaekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnyatidak punah, mengingat sumber daya hayati dan ekosistemnya merupakan bagianterpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari Sumber daya alam hewani dansumber daya alam nabati maupun berupa fenomena

., pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendirimelainkan untuk satu tujuan yang bermanfaat;Menurut teori viktimisasi struktural menerangkan seseorang pelaku kejahatanyang menerima hukuman yang berlebihan, diluar kKemampuannya untukmenerimanya, maka dapat terjadi kejahatan terhadap para penjahat ketikamenerima perlakuan yang tidak adil;Maka kalau kita perhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dansaling berkaitan, saling memengaruhi dan kejahatan itu sendiri akan timbul lagiserta berkembang

perundangundangan;34.Bahwa Putusan Dewan Kehormatan AKPI Nomor 01/DKAKP1/2013 tanggal14 Februari 2014 adalah bentuk campur tangan pihak luar ataskewenangan dan kemandirian kekuasaan kehakiman oleh Lembaga Yudisial(Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya), sehingga sudahselayaknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya yang memeriksa perkara in casu menyatakan putusan DewanKehormatan AKPI Nomor 01/DKAKPI/2013 tanggal 14 Februari 2014 bataldemi hukum;35.Bahwa selain itu, terdapat fenomena

Melihat fenomena penegakan hukum seperti ini sudah dapatdipastikan bahwa masyarakat akan meragukan tegaknya wibawa hukum ditanah air. Namun inilah yang terjadi dan menimpa Terdakwa/Terpidana.

kupasan tanah (stripping)dengan menggunakan uangnya sendiri, dalam kegiatan tersebut Terdakwa/Terpidana dapat menciptakan lapangan pekerjaan yaitu pemilik armada DumpTruck armadanya disewa, sopir mendapat pekerjaan, dan tenaga lainnya.Disamping Terdakwa/Terpidana dapat membuka lapangan pekerjaanhasilkeuntungan dipergunakan untuk pembangunan desa, menurut hemat kamisecara yuridis seharusnya Terdakwa/Terpidana diberi penghargaan bukandipidanakan tanpa alat bukti yang cukup ;Bahwa fakta yang terjadi fenomena

sekarang ini Judex Facti banyakMajelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak ada keberanian memutus bebasterhadap perkara tindak pidana korupsi meskipun tidak terbukti adanya unsurpidana, fenomena semacam ini biasanya diawali adanya kesalahan awal yangHal. 54 dari 137 hal.

tersebutbanyak Hakim memilih aman dan menjatuhkan putusan terbukti bersalahmeskipun mengesampingkan faktafakta hukum sebagaimana ketentuanundangundang, putusan semacam ini sangat bertentangan dengan tugasHakim yaitu mengadili bukan menghukum dan juga sikap semacam itubertentangan dengan irahirah Pengadilan Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dan bertentangan dengan adagium hukum lebihbaik melepas 1000 orang yang bersalah daripada menahan 1 (satu) orang yangtidak bersalah ;Bahwa terhadap fenomena

Tjeenk Willijnk, 1985); Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan olehCICERO : summum tus summa iniuria yang berarti the best law mayleadto great injustice atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi disatu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudahmerupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilandimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusanyang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupunmasyarakat pada umumny9a

15 adalah dalil yang kontra produktif, dimana padapoint (1.4.40) disebutkan bahwa Tergugat V bertanggungjawab menetapkansyayus darurat bencana daerah tingkat Provinsi (vide Pasal 51), mengenaihal tersebut Tergugat V telah menetapkan status darurat bencanasebagaimana bukti T.IV1 yakni Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor 466/459/BPBD/2018 tanggal 29 September 2018 tentang PenetapanStatus Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami DiProvinsi Sulawesi Tengah; Bahwa berbagai fenomena

Sehingga penjatuhan pidana maksimalterhadap Terdakwa dapat membuat Terdakwa dkk serta pelaku lainnyaakan mengurungkan niatnya mengulangi atau melakukan tindak pidanaserupa.Bahwa tidak sedikit para terpidana narkotika yang telah dihukum bahkandengan pidana mati, masih tetap saja mengendalikan peredaran gelapnarkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahkan di wilayah hukumparepare, fenomena pengendalian peredaran narkotika dari dalamlembaga pemasyarakatan mulai marak terjadi sebagai tolak ukurterhadap

yang dibenci AllahSWT. yang sedapat mungkin perceraian tersebut dihindari oleh setiappasangan suami istri, namun jika ternyata tidak lagi sejalan dengancitacita luhur syari'at nikah yakni tidak mau lagi bermu'asyarah bilma'ruf sebagaimana layaknya suami istri yang merupakan komponenPutusan nomor 185/Pdt.G/2009/PA Mdn.rumah tangga yang tak terpisahkan, dan apabila ternyata komunikasidua arah antara suami istri sudah tidak terhubung lagi, demikian pulapihak keluarga telah berperan aktif menjembatani fenomena

Agung PodomoroLand, Tbk. oleh KPK atas kasus suap gratifikasi anggota DPRD DKIJakarta terkait masalah Ranperda kawasan reklamasi telah sistemikterjadi di Indonesia), melihat fenomena ini sepantasnya Judex factitidak ikutikutan melemahkan wibawa hukum dan harga diri NKRItetapi malah sebaliknya, seharusnya sebagai pengadil yang baikharus menjunjung tinggi tujuan Indonesia merdeka dan menegakkanhukum serta perundangundangan ;.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan chatingan dimaksudsebagai sesuatu yang haram, hal itu sematamata adalahsebagai bentuk perwujudan sempitnya cara berfikir Pemohondalam menyikapi fenomena kemajuan interaksi sosial di alamyang sangat luas ini. Sebab dalam kenyataannya Termohonadalah seorang mantan wanita karier yang rela dan tulusmeninggalkan pekerjaannya demi untuk mengabdi kepadasuaminya.

Danterhadap fenomena bapak Pemohon yang demikian itu, adalahHal 34 dari 86 hal.Put.Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btmsangat wajar dan tidak menyalahi ajaran Islam bilamanaTermohon selaku isteri mengingatkan Pemohon atas sikapbapaknya yang mubazir tersebut. Sebab sesuai dengan ajaranIslam, sesungguhnya almubazirun minal syaitan.2.2.

demi menjaga ketertiban hukum;Bersandar dari paradigma tersebut di atas, maka menjadisebuah kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Agung yangdalam hal ini dipersonifikasikan oleh hakim agung untukmenyelesaikan sengketa yang bersifat konstitusionalitasdalam perkara Permohonan a quo yang diajukan oleh ParaPemohon kepadanya;Bila cacat yuridis (juridische gebreken) pada ObjectumLitis dalam perkara Permohonan a quo tetap dibiarkan atauditelantarkan begitu saja tanpa adanya penyelesaian yangnyata maka fenomena

tersebut, adalah: Jabatan yang tidak bolehdirangkap oleh hakim agung dan hakim mencakup pula jabatanstruktural atau jabatan fungsional pada lembaga PemerintahanJudikatif yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat daerahdan/atau pada pokoknya mengandung pengertian lainnya, yaituhakim agung dan hakim tidak boleh merangkap jabatan pejabatperadilan lainnya;lronisnya, pada tataran praktek penerapan ketentuan tersebut dalamtubuh Pemerintahan Yudisial saat ini disinyalir kian marakberkembang sebuah fenomena

H.LLALU SERINATA, MMmenerangkan bahwa dalam prosedur pencairan dana bantuan social tidakdilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehinis yaitu berupaKeputusan Kepala Daerah (Permendagri No.59 tahun 2007 ) ;73Menimbang, bahwa dana bantuan sosial adalah pengeluarantransper uang Negara/Daerah kepada masyarakat guna melindungimasyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkankemampuan ekonomi/kesejahteraan masyarakat sebagai dampak kerisissosial, kerisis politik, fenomena alam

LALU SERINATA,MM menerangkan bahwa dalam prosedur pencairan dana bantuan social83tidak dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaituberupa Keputusan Kepala Daerah (Permendagri No. 59 tahun 2007 ) ;Menimbang, bahwa dana bantuan sosial adalah pengeluarantransper uang Negara/Daerah kepada masyarakat guna melindungimasyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkankemampuan ekonomi/kesejahteraan masyarakat sebagai dampak kerisissosial, kerisis politik, fenomena alam

Bahwa bagi Tim PH Terdakwa fenomena tersebutdijadikan kesempatan untuk dapat menyangkalketeranganketerangan yang telah diberikan dalamBAP Saksi dengan alasan bahwa keterangan yang adadi BAP diberikan karena terpaksa atau dilakukandengan intimidasi atau dengan kekerasan.

Bahwa bagi Tim PH Terdakwa fenomena tersebutdijadikan kesempatan untuk dapat menyangkalketeranganketerangan yang telah diberikan dalam BAPSaksi dengan alasan bahwa keterangan yang ada di BAPdiberikan karena terpaksa atau dilakukan denganintimidasi atau dengan kekerasan.

Secara historis, metodeNCB asset forfeiture lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedarannarkotika antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya.Namun seiring perkembangan zaman, konsep perampasan aset tanpa pemidanaan jugadigunakan untuk tindak kejahatan terorganisir lainnya seperti tindak pidana pencucian uangdan tindak pidana korupsi.Dalam praktiknya di Indonesia, selain belum tersedia kerangka regulasi yang menjadi dasarpijakan mekanisme tersebut,

Konsep ini bertujuan untuk mengembalikankerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkanpidana pada pelakunya.Secara historis, dalam kajian yang dilakukan oleh Refki Saputra, metode NCB asset forfeiturelahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkotika antarnegarayang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya.

Konsep ini merupakan bagian dari Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Antikorupsiatau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan pada tahun 2003.Secara historis, fenomena kejahatan terorganisasi ikut mempengaruhi perkembanganpemikiran tentang konsep perampasan (confiscation) dalam sistem peradilan pidana.Pandangan ini mulai berkembang saat merebaknya jaringan peredaran narkotika antarnegarayang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya.

pe Sy) Sl) le mayArtinya ; Hakim wayib berpegang pada ketentuan syara.Menimbang, bahwa fenomena perkawinan tidak tercatal kawin sirri dalamkehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah sebuah realita, menyikapi persoalan inimaka pada tanggal Agustus 2009 di Hotel red Top Jakarta diadakan seminar schariyang diadakan oleh Pusat Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat madanidiperolech pernyataan para pakar hukum yang mengejutkan diantaranya pernyataan.

055224.5" E = 12343'27.9", masuk dalam kawasan zonaPerlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi;Bahwa kegiatan penangkapan ikan atau biota laut lainnya di kawasan ZonaPerlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi tidak diperbolehkan ataudilarang karena tidak sesuai dengan fungsi zona tersebut. tujuan penetapanzona perlindungan bahari adalah untuk memberikan perlindungan danpelestarian terhadap ekosistem, flora, fauna dan habitatnya serta daerahjelajah berbagai jenis satwa liar/biota laut, gejala alam, fenomena

Fenomena yang ada betapapun kemelutyang terjadi antara orang tua dan anak akan selalu damai dalampelukan orang tua, anak juga akan menjadi pelekat diantara kemelutorang tua. Anak juga dapat menciptakan kedamaian dalam keluargadisamping orang suci dan sorang istri.