dengan batas batasnya masing masing, in casu Penggugat danPenggugat Il, menguraikan hak kepemilikan atas tanah secara terpisah,quod non apabila Penggugat , dan Penggugat Il, meminta PengadilanNegeri masohi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo pada poin 2 petitum gugatan untuk menetapkan secara hukum tanahsengketa adalah hak dari Penggugat , dan Penggugat Il, sangat tidakberalasan menurut hukum karena tidak menguraikan luas dan batas batasyang dimiliki Penggugat , maupun Penggugat

hukum masing masing Penggugat , (Ricky Justein Seipalla) yangseakan akan memiliki sebidang tanah dan Penggugat Il (Hong DiayantoFransisca) yang seakan akan memiliki 2 (dua) bidang tanah, dan batasbatasnya juga berbeda, tetapi petitum dalam pokok perkara poin 2,Penggugat dan Penggugat Il meminta/nemohon agar majelis Hakim yangftmemeriksa perkara aquo menetapkan secara hukum tanah sengketaadalah hak dari Penggugat , dan penggugat II, In casu terdapat kontradiksidengan posita karena petitum tidak menguraikan

(lima ratus tiga puluh delapan meterpersegi), sebagaimana disebut dalam posita (2) dan sebagian tanah milikPenggugat Il, sebagaimana disebut dalam posita (3) selanjutnya disebutsebagai tanah sengketa ;Bahwa ternyata Penggugat , maupun penggugat Il dalam poin 5 positagugatan tidak jelas menguraikan obyek gugatannya in casu pada poin (2)dan poin (3) posita gugatan, diketemukan adanya uraian 2 subyek hukummasing masing Penggugat (Ricky Justein Seipalla) seakan akanmemiliki sebidang tanah dan penggugat

Il (Hong Diayanto Fransisca)seakan akan memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan luas dan batas batasyang berbeda, namun dalam poin (5) posita gugatan tidak menguraikanbatas batas yang dianggap oleh Penggugat maupun penggugat Ilsebagai tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, In casu batasbatas obyek gugatan (batas tanah sengketa) yang diajukan olehPenggugat maupun penggugat Il tidak jelas.Bahwa, oleh karenanya gugatan penggugat maupun penggugat Il tidakjelas menguraikan batas batas tanah sengketa

menelitisecara cermat dan seksama berkas perkara banding a quo dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 19 Desember 2014 Nomor09/Pdt.G/2014/PN.Msh serta memperhatikan dengan seksama Surat MemoriBanding yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding yang ternyatasubstansinya tidak ada memuat halhal baru yang perlu dipertimbangkan,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkanputusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbanganpertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan

Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur atau tidak jelas)Bahwa gugatan Penggugat secara hukum kabur, karena tidak menjelaskandan tidak menguraikan dengan jelas mengenai penyebab pertengkarantersebut ;Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 hanya menyatakan,Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidakrukun lagiBahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas sejak kapanpertengkaran tersebut terjadi ;Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 5 hanya menyatakan faktorpenyebab

Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel (secara hukum kabur atautidak jelas), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dantidak menguraikan kapan dimulainya pertengkaran dan apa yang menjadipenyebab pertengkaran dan juga dalam dalilgugatan angka 4 hanyamenyatakan bahwa saat ini antara Penggugat denganTergugat sudahtidak rukun lagi dan gugatan Penggugat tidak menguraikan sejak kapanpertengkaran terjadi ;Halaman19 dari30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.Bahwa disamping

Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya ;2.

Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat yang menyatakangugatan Penggugat kabur/tidak jelas/obscuur libel, dimana gugatan Penggugattersebut diatas telah jelas menguraikan identitas para pihak dan uraianmengenai dalil dalil yang menjadi dasar gugatan, sedangkan Terhadapeksepsi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikandidalam proses/fakta di persidangan sehingga telah termasuk didalam pokokperkara yang memerlukan pembuktian

Reg.Perk :PDM08/MGL/01/2010 atas nama Terdakwa Zaenal Ratno alias Surat bin Ngali(Alm.) tertanggal 24 Pebruari 2010, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilsebagaiberikut :e Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secaracermat, jelas dan lengkap, yakni dalam setiap uraian tindak pidanayang didakwakannya tidak menguraikan seluruh unsur delik daripasal yang didakwakannya padahal unsur delik merupakan unsuralternative atau pilihan sehingga tidak jelas perbuatan tanpa ataumelawan Hukum

Selainitu, terhadap dakwaan dakwaan lainnya, Jaksa Penuntut Umumjuga tidak menguraikan dengan tegas dan jelas tentang perbuatanatau tindak pidana yang bagaimana sebenarnya yang telahdilakukan oleh terdakwa.

Disamping itu,Penuntut Umum juga telah menguraikan secara tegas dan jelas tentang perbuatanpidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan pertama atau dakwaankedua Jaksa Penuntut Umum.e Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa batal demi HukumBahwa adalah tidak benar Berita Acara Pemeriksaan terdakwa batal demi hukumkarena terdakwa / tersangka Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (Alm.) telahdiperiksa sesuai ketentuan KUHAP dimana terdakwa/tersangka telah dipanggilsecara resmi sebagai tersangka oleh Kapolsek

Disamping itu, JaksaPenuntut Umum tidak menguraikan semua unsur tindak pidana yang didakwakanterhadap terdakwa dikarenakan dakwaan terhadap Terdakwa Zaenal Ratno als Suratbin Ngali (Alm.) merupakan dakwaan alternatif yaitu hanya satu pasal saja yangdibuktikan dan lebih mendekati tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwasehingga apabila satu pasal tersebut telah terbukti maka terhadap unsur pasal yanglain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa atas eksepsi kedua Penasehat Hukum terdakwamengenai

Dasar tuntutan(Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadiankejadian atauperistiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.

ialahuraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridisdari pada tuntutan;Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudahjelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah parapihak dalam perkara ini Sudah lengkap;Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN RapMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak menguraikan

secaraterperinci hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat apakah tundukkepada hukum perdata atau kepada hukum pidana yang dapat mengakibatkantimbulnya kerugian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat juga tidak menguraikan anasirperbuatan hukum Tergugat baik perbuatan melawan hukum maupun cidera janjisehingga tidak dapat ditentukan jenis kerugian yang yang dialami Penggugatsebagaimana diuraikan dalam Pasal 142 RBg hanya mengatur tata caramengajukan gugatan, oleh karenanya gugatan

Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;7.

Bahwa dapat kita lihat pada Posita Permohonan Keberatan yangdiajukan, Pemohon Keberatan pada pokoknya hanya menguraikan terkaithalhal yang menjadi dasar keberatan dari Pemohon Keberatan,menguraikan tentang khayalan atau mimpi dari Pemohon Keberatanmemiliki kebun kelapa sawit menggunakan lahannya yang digabungkandengan lahan orang lain, dan menguraikan bahwa Badan PertanahanKabupaten Bulungan (selanjutnya Mohon disebut Termohon Keberatan 1)selaku panitia pelaksana pengadaan tanah telah menetapkan

PERMOHONAN KEBERATAN TIDAK MENYEBUTKAN PENETAPAN LOKASISECARA LENGKAP, CERMAT DAN JELAS20.Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma 3 Tahun 2016 mengatur agarpermohonan keberatan haruSs memuat penyebutan secara lengkapdan jelas penetapan lokasi pembangunan;Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Tjs21.22.23.Bahwa Pemohon Keberatan telah menguraikan informasi berkenaantentang bidang tanah yang dimilikinya secara tidak cermat, tidak lengkap,dan tidak Jelas;Bahwa adapun uraian tentang bidang tanah

Surat Pernyataan Penguasaan Bahwa Pemohon KeberatanTanah (SPPT) atas nama HERBER telah tidak cermat dalamNEGO dengan Nomor: menguraikan detail SPPT yang592.11/569/KTSTPEM/I/2015 dimiliki.tertanggal 24 Maret 2015 Bahwa nomor SPPTsebagaimana diuraikan olehPemohon Keberatan tidak terdapatdalam daftar nominatif pengadaantanah pelabuhan pesawan.Bahwa Tergugat memberi Nomor Bahwa Pemohon Keberatan002 dalam Peta Bidang Pengadaan telah tidak cermat dalamPembangunan Pelabuhan Pesawan menguraikan detail letak

secara rinci ataumenyampaikan perhitungan mengapa Termohon Keberatan danTermohon Keberatan II harus memberikan ganti kerugian sebesar nominalyang diinginkan oleh Pemohon Keberatan;Bahwa Pemohon Keberatan juga tidak menguraikan bahwa besaran nilaiyang diinginkan oleh Pemohon Keberatan adalah nilai ganti kerugian yanglayak dan adil;Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan Yurisprudensi melalui:I.

pihak yang melakukanpengosongan dan pembongkaran objek sengketa dan juga pihak yang samasama dirugikanselaku pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dalamperkara ini, sehingga sangat beralasan jika yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ) atas dasar error in persona ;OBSCUUR LIBELS ;Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat obscuur liebels, dengan dasar sebagaiberikut ;1 Penggugat dalam posita tidak menguraikan

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Idalam kedudukannya sebagai pihak yang digugat ;Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kualifikasi perbuatan Tergugat Iyang mana (meteril maupun formil) yang telah merugikan Penggugat, demikian pulaPenggugat dalam positanya telah tidak menjelaskan caranya perbuatan itu dilakukan olehTergugat I, apakah melanggar undangundang, melanggar hak subjektif Penggugat,bertindak bertentangan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau bertindaksewenangwenang

, KECUALI HANYA DIKATAKAN bahwa Tergugat I adalah pihakyang menjual objek sengketa kepada Penggugat, sedangkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum unsur yang mutlak harusterpenuhi yaitu : ada perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, adakerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang timbul.Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bentuk dan caraperbuatan yang dilakukan oleh

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bentuk dancara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Gugatan Penggugat kabur (obscuurlebels) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaad ) ;2 Penggugat dalam posita maupun dalam petitum tidak menguraikan tentang perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, namun Penggugat dalam petitummeminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat II secara tanggung renteng denganTergugat yang lain untuk membayar

Bahwa oleh karena Penggugat dalamgugatannya tidak menguraikan bentuk dan cara perbuatan yang dilakukan oleh TergugatII, maka Gugatan Penggugat kabur (obscuur lebels) dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ( niet onvankelijk verklaad ) ;Penggugat dalam posita maupun dalam petitum tidak menguraikan tentang perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II namun Penggugatdalam petitum meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat IIsecara tanggung renteng dengan

kepada Penggugat yaitu tidakmembayar klaim asuransi milik Penggugat maka selanjutnya pada tanggal 5September 2019 Penggugat mengajukan proses klaim asuransi kepada ParaTergugat;Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 atau 1 (satu) bulan 21 (dua puluhsatu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi atas namaPenggugat selaku Tertanggung, selanjutnya Penggugat memperoleh PrintOut Surat Elektronik berupa Status Akhir Proses Klaim dimana dalam printout surat elektronik tersebut Para Tergugat menguraikan

Dalam uraian gugatan Penggugat sangat membingungkandalam menguraikan para Subjektif kedudukan hukum terlebih dalam halini lahir dari sendisendi hukum perjanjian, maka sudah seharusnyaPenggugat terlebin dahulu menguraikan kedudukan hukum masingmasing Pihak, bagaimana mungkin dalam suatu peristiwa kedudukanhukum dapat Penggugat dalilkan bahwasanya Para Tergugat tidakmemenuhi prestasinya sementara Penggugat sendiri tidak dapatmenguraikan lebih dahulu masingmasing kedudukan hukum para pihakTergugat6.

Bahwa yang tertuang dalam angka point 12 gugatan Penggugat,Hal yang berbeda tidak tepat waktu itu masuk dalam kategoriwanprestasi sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, sebab paraTergugat telah menunjukkan secara terbuka melalui perangkat elektronikuntuk antrian pembayaran klaim Polis milik Penggugat, adapun halhaladanya system antrian itu disebabkan oleh sebabakibat suatu faktahukum, dalam hal ukuran Penggugat dirugikan dengan sistem antrianklaim Polis, Penggugat sendiri tidak dapat menguraikan

Bahwa yang tertuang dalam angka point 18 gugatan Penggugat,Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat, dimana dalamgugatan Penggugat tidaklah dapat diterima terlebin gugatan Penggugattidak dapat menguraikan yang dimaksud consevartoir beslag, sebabPenggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan terang atas yangdimohonkan oleh Penggugat ; M.Yahya Harahap,Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang Perdata edisikedua Hal. 282 :Patokan jumlah barang yang aisita,Batas jumlah penyitaan harta

kepada Penggugat yaitu tidak membayar klaimasuransi milik Penggugat maka selanjutnya pada tanggal 5 September 2019Penggugat mengajukan proses klaim asuransi kepada Para Tergugat;Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 atau 1 (Satu) bulan 21 (dua puluhsatu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi atas namaPenggugat selaku Tertanggung, selanjutnya Penggugat memperoleh PrintOut Surat Elektronik berupa Status Akhir Proses Klaim dimana dalam printout surat elektronik tersebut Para Tergugat menguraikan

Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;Bahwa Pemohon' Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentuk gantikerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;Bahwa dapat kita lihat pada Posita Permohonan Keberatan yang diajukan,Pemohon Keberatan pada pokoknya hanya menguraikan terkait halhalyang

Bahwa Pemohon Keberatan telah menguraikan informasi berkenaantentang bidang tanah yang dimilikinya secara tidak cermat, tidak lengkap,dan tidak jelas;22.

tersebut telahtidak jelas menguraikan Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yangdimaksud apakah untuk sebidang tanah atau untuk hitungan perhektartanah atau untuk hitungan permeter tanah; 32.

secara rinci ataumenyampaikan perhitungan mengapa Termohon dan Termohon II harusmemberikan ganti kerugian sebesar nominal yang diinginkan oleh PemohonKeberatan;Bahwa Pemohon Keberatan juga tidak menguraikan bahwa besaran nilaiyang diinginkan oleh Pemohon Keberatan adalah nilai ganti kerugian yanglayak dan adil;Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan Yurisprudensi melalui:I.

ProvinsiKalimantan Utara; Bahwa Pemohon telah tidak cermat dalam menguraikan tanggal SPPTyang berbeda dalam permohonan dengan yang tercantum dalam SPPT.Bahwa tanggal yang disebutkan dalam Permohonan Keberatan adalahadalah 23 Januari 2015, sedangkan dalam SPPT disebutkan tertanggal19 Januari 2015;3.

diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat selain mengajukanjawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, oleh karenanyapertamatama pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati EksepsiTergugat menyangkut Eksepsi tentang Gugatan Kabur;Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menguraikan

dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah pembayaranInvoice No. 100/PjL/INV/BAT/VI/2017 sebesar Rp. 282.135.064 (dua ratusdelapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah)adalah berdasarkan Work Order No. 100/PjL/INV/BAT/VI/2017;Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugatberdasarkan Work Order No. 100/PjL/INV/BAT/VI/2017 yang sebelumnya telahdilakukan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalamgugatan tersebut Penggugat sama sekali tidak menguraikan

halhal apa sajayang telah dikerjakan dan berapa harga per unit setiap pekerjaan yangdilakukan oleh Penggugat sehingga timbul jumlah invoice yang diberikankepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat harus menguraikan secara jelas dan terperincipekerjaan yang telah dilakukan dan berapa harga setiap pekerjaan, sehinggaantara para pihak tidak terjadi suatu buruk sangka terhadap jumlah invoice yangdikeluarkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa

atas dasar pertimbangan tersebut, maka eksepsigugatan kabur (Obscuur libel) karena tidak menguraikan dengan jelas danterperinci objek gugatan adalah merupakan dalildalil yang terbukti beralasanHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN Btmhukum sehingga patut untuk dikabulkan.

DALAM EKSEPSI.Bahwa gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan kabur karenatidak menguraikan secara jelas dasar gugatan dalam Posita gugatannyaserta adanya pertentangan diantara Posita gugatan dengan petitutumgugatannya, hal mana terlihat jelas terdapat dalam Posita;e Posita angka 5, dimana secara jelas PARA PENGUGATmendalilkan sebagai ahli waris almarhum SIHAN T RASAD, dandalam petitum angka 2 Gugatan Para Penggugat meminta kepadaMajelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Tergugat adalahsebagai

Ditambahlagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalamsatu gugatan melanggar tata tertio beracara karena keduanya harusdiselesaikan tersendiri, dengan demikian sudah selayaknyalahgugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.e Posita angka 3 gugatan Penggugat, dalam menguraikan Batasobjek sengketa tidak disebutkan secara jelas mengenai batas tanahapa bangunan atau jalan nya jalan apa?perumahan apa?

Ditambahlagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalamsatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harusdiselesaikan tersendiri, dengan demikian sudah selayaknyalahgugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN PIk Posita angka 3 gugatan Penggugat, dalam menguraikan Batasobjek sengketa tidak disebutkan secara jelas mengenai batas

Rasad,sehingga Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksespsi: Posita angka 3 gugatan Penggugat, dalam menguraikan Batasobjek sengketa tidak disebutkan secara jelas mengenai batas tanah apabangunan atau jalan nya jalan apa?perumahan apa?

dan hanyaHalaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN PIkmenyebutkan nama orang dan jalan saja, sehingga sudah jelas membuatgugatan tidak terang dan jelas, dan sesuai dengan yurisprudensiMahkamah RI Nomor :1149/K/SIP/979 Tertanggal 17 April 1979 yangmenegaskan "bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa maka gugatantidak dapat di terima;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyebutkan bahwagugatan tidak menguraikan batas obyek sengketa dengan jelas, setelah Majelismembaca

Uraian secara cermat, jelas dan dilengkapi mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan. 220222 noone nnn nn nen nen nn nnn nnn nnn e nnn neeSebelum lebih jauh menguraikan ekspesi ini, buku pedoman suratdakwaan, terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 1416Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 823/PID/2016/PT SBYbahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan harus cermat, jelas danlengkap adalah :nn sn nnn none nomen nn nnn nn nnn nn anna nc nnnnanenCermat

Lengkap: Dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum harusmampu menguraikan unsurunsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Uusecara lengkap, dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsurunsur tindak pidanayang didakwakan tertanggal / tercecer tidak tercantumkan dalam suratdakwaan, sehingga rumusan delik yang didakwakan mencakup semua unsurunsur yang ditentukan Undangundang tentang kejahatan yang didakwakan.ANALISIS HUKUM ATAS SURAT DAKWAAN:1s Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januri

Dalam medeplegen terdapat palingsedikitnya ada dua orang sebagai pelaku kejahatan ialah orang yangmelakukan (plegen) dan orang yang turut melakukan (medeplegen).Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak nampak tertulis dantidak dapat mendiskripsikan / menguraikan dengan cermat dan jelas"apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan (Plegen), sebagaiorang yang menyuruh melakukan (doen plegen) ataupun sebagai orangyang turut serta melakukan (mede plegen )" siapakah diantara para,terdakwa sebagai

secara cennat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan, hampir seluruhnya hanya berupakutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentang perbuatan materiilapa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan unsurunsurdelik yang bersangkutanBahwa menurut Yurisprudensi tetap MARI No. 492 K/Kr/1981 tanggal8 Januari tahun 1983, memberikan pengertian: "bahwa tuduhanharus secara lengkap menyebutkan unsurunsur delik (Hazardspel)yaitu elemen tentang perbuatan materiil dari delik yangmenjelaskan/menguraikan

Lamba , sehingga tidak jelas dasar hukum dankejadian atau peristiwa hukum yang mendasari Gugatan Penggugat / Pembanding ;Menimbang, bahwa dalam menguraikan Surat Gugatan seharusnyaPenggugat / Pembanding menguraikan kronologis kepemilikannya / Riwayat atas objeksengketa yang berasal dari orang tuanya sehingga menjadi milik Penggugat /Pembanding sebagaimana permohonannya dalam petitum Gugatan pada poin No. 4;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa selain dari H. Ridobin H.

Lamba yang lain yang harus menjadi pihak atau sekurang kurangnya di dudukkan sebagai Turut Tergugat untuk menjadikan perkara ini menjadituntas dan tidak menimbulkan masaalah baru ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut tidakjelas hubungan antara posita dan petitum Gugatan dan tidak menguraikan kronologis /riwayat atas objek sengketa yang berasal dari orang tua Penggugat / Pembanding, makaGugatan yang demikian adalah merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur( Obscuur Libel

Zainab (isteri ke empat);Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya meminta agar ditetapkan sebagai satusatunya ahli waris yang sah ataskedua obyek sengketa tersebut, namun didalam gugatannya Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan atau menguraikan secara rinci apakah ahliwaris yang lain sudah mendapat bagian/warisan dari Tjik Man dan hartawarisan mana Saja yang telah dibagikan oleh Tjik Man kepada ahli warisnyayang lain.

Karena sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding telah menguraikan bahwa Tjik Man mempunyai 4 (empat) orangisteri dan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, karena itu seharusnyaPenggugat/Pembanding menguraikan secara jelas dalam posita tentangbagian masingmasing yang telah diperoleh ahli waris Cikman dan hartaharta mana saja yang sudah diwariskan oleh Tjik Man pada ahli warisnya,sehingga Pengadilan Tinggi dapat memberi penilaian tentang pembagiantersebut apakah telah sesuai dengan hukum

Bank LimanInternasional adalah dalam kapasitas Terdakwa selaku KetuaPerhimpunan Sosial Candra Naya, dan Jaksa Penuntut Umum tidakmenguraikan dengan hubungan hukum antara Terdakwa denganYayasan Kesehatan Sumber Waras dan atau saksi Katini Muljadi,apakah ada hubungan majikan dengan pegawai atau hubungan upahmengupah;Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan secara cermat danlengkap tentang fakta mana yang memenuhi unsur pemberatan dalamPasal 374 KUHP;Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak secara

Bank Liman Internasional;Dakwaan kabur karena salah mengenai orangnya, dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas siapasiapa sajaHalaman 13 dari 21 halaman Putusan Sela Nomor: 1222/Pid.B/2015/PN.Jkt.

Brt.Susunan Pengurus PSCN dan tidak menguraikan secara jelas siapakahyang berhak dan berwenang untuk bertindak mewakili PSCN, apakahhanya Ketua Incasu Terdakwa atau harus Ketua dengan Sekretaris atauharus Ketua dengan Bendahara, dengan kenyataan sebagaimanatersebut diatas maka dakwaan Kesatu harus dikwalifikasi kan sebagaidakwaan yang obsccur libel karena tidak memenuhi persyaratan yangditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;Tentang dakwaan Kedua, yaitu unsurunsur subyektif Dengan Sengajatidak

eksepsi yang berkaitan dengan SuratDakwaan tidak berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang dilakukan;Menimbang, bahwa pasal 143 (2) huruf b yang berisikan Surat Dakwaanharus berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan yang menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi Penasihat Hukum Terdakwapada dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHP dikemukakan bahwa JaksaPenuntut Umum tidak menguraikan

bagaimana hubungan hukum antaraTerdakwa dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan atau Saksi KartiniMulyadi apakah ada hubungan majikan dengan pegawai atau hubungan upahmengupah, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan fakta mana yangmemenuhi pasal 374 KUHP, sedangkan pada dakwaan kedua Team PensihatHukum Terdakwa telah menguraikan beberapa unsur tindak pidana yaitu unsurdengan sengaja, unsur barang siapa, unsur memiliki secara melawan hukum,unsur sebagian atau seluruhnya, unsur berada padanya bukan

Ketidaklengkapan positaPenggugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur(obscuur libel);d) bahwa posita angka 3 tidak menguraikan bukti jual beli yang manayang dimaksud Penggugat dan Penggugat juga tidak menguraikan apayang sudah atas nama Tergugat III;e) bahwa posita angka 4 juga tidak menguraikan surat tanah yang manayang dimaksud Penggugat.Bahwa halhal terurai di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidaklengkap yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur(obscuur libel

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan,karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (obscuurlibel).Ketidaklengkapan dan kaburnya gugatan Penggugat tersebut adalahPenggugat dalam surat gugatanya tidak mencantumkan alas hak Penggugat(SHM Nomor berapa, atas nama siapa atau Letter C Desa nomor berapa,atas nama siapa), tidak menguraikan bukti jual beli yang mana yangdimaksud Penggugat dan Penggugat juga tidak menguraikan apa yangsudah atas nama Tergugat III;

orang saksi, sedangkanTergugat untuk menguatkan dalildalil bantahannya tidak mengajukan bukti apaapa.Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik sah objek yangdisengketakan tersebut, maka Majelis Hakim akan memperhatikan secarakomprehensif dan teliti semua buktibukti kepemilikan atas objek aquo yangdiajukan oleh para pihak dipersidangan ;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakimmempertimbanmempertimbangkan pokok perkara terkait dengan petitum yangdiuraikan oleh Penggugat maka terlebih dahulu akan menguraikan

Nomor1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dinyatakan tidak dapatditerima, karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas danterang fundamentum petendi tentang perbuatan hukum Tergugat X, XI,Hal.13 dari 45 hal. Put.

No.137 PK/Pdt/20142 Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel), karena dalildalilgugatan saling bertentangan;Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas danterang peristiwaperistiwa hukum dan hubunganhubungan hukum antarapihakpihak yang melakukan perbuatan hukum terkait dengan bidangbidang tanah yang telah dibeli oleh Tergugat V. Dalam hal ini Penggugathanya mengatakan Akta Jual Beli Nomor 288/SKTN/X/1993 tanggal 2Oktober 1993 dari Girik C.

Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Maret 1975 dan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 216 K/Sip/ 1974 tanggal 27 Maret 1975 dinyatakan tidak dapatditerima, karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel);Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan fundamentum petenditentang perbuatan hukum Tergugat XIII dan XV yang koherenmempunyai hubungan hukum dengan Tergugat VI.

Nomor 616 K/Sip/1973tanggal 5 Juni 1975, vide Rangkuman Yurisprudensi MahkamahAgung R.I., Cetakan Kedua, 1993, halaman 306);Eksepsi Tergugat X:Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel);Dalam surat gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan fundamentumpetendi (posita) tentang kwalifikasi perbuatan Tergugat X, terlebih lagi tidakdiuraikan tentang sebab akibat dari perbuatan Tergugat X yang merugikanPenggugat.

Seharusnya jika Penggugat menganggap Tergugat X telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat atasobjek sengketa, maka untuk memenuhi kelengkapan formal surat gugatan,Penggugat berkewajiban menguraikan fundamentum petendi (posita),diserahkanpula petitum yang jelas dan terang mengenai tuntutan hukum Penggugatkepada Tergugat X, sehingga dari padanya Tergugat X dapat mengerti tentangduduk perkara, kwalifikasi perbuatan dan tuntutan hukum.

Gugatan penggugat cacat hukum (gugatan yang obcuur libelii), karenadalam gugatan penggugat hanya menguraikan tentang kesalahanpenggalian, pemasangan pondasi, cakar ayam tanpa menguraikansecara jelas model penggalian, pemasangan pondasi dan cakar ayamyang benar sesuai dengan ketentuan yang sebenar benarnya;Alasan hukumnya: Menurut ketentuan hukum acara perdata suatu gugatankhususnya dalam posita gugatan harus memuat dengansejelas jelasnya uraian tentang permasalahan yang membuatmunculnya suatu gugatan

;Halaman 11 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKS Dengan menguraikan bahwa ada kesalahan saja tidak tidakcukup dengan hanya menyatakan ada kesalahan dalampenggalian, pemasangan pondasi, pemasangan cakar ayam,tanpa menguraikan yang seharusnya atau yang senyatanyasesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam aturantetangga penggalian, pemasangan pondasi, dan pemasangancakar ayam; Melihat uraian gugatan penggugat, terlihat hanya menyatakantidak sesuai tetapi tidak menjelaskan atau menguraikan

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih jauh tentang jawaban pokokperkara ini, maka perlu kami jelaskan bahwa saat tergugat merencanakanuntuk melakukan pembangunan rumah, maka terlebih dahulu tergugat danHalaman 13 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKSpenggugat melakukan koordinasi dan penggugat sebagai seorangkontraktor telah melihat gambar rumah yang akan dibuat oleh tergugat.Bahwa salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan izin membangunadalah pihak tetangga akan memberikan persetujuan

Demikian penggugat mengendalikan bahwaHalaman 21 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKS11.dengan adanya penggalian yang dalam menyebabkan kerusakan strukturbangunan penggugat, salahnya dimana dan seharusnya bagaimana tidakdijelaskan dalam gugatan.Bahwa apa hubungan penggalian yang dalam dan pemasangan pondasiyang salah, ternyata penggugat tidak menguraikan secara jelas apahubungan korelasinya sehingga penggugat memandang sebagai suatuperbuatan melawan hukum, semuanya tidak jelas dalam gugatan

, namunjustru penggugat tidak menguraikan dalam gugatan bahwa gambar rumahyang diajukan oleh Tergugat kepada Pemerintah Kota Makassar ic.

diputusdi Tingkat Banding tidak menyerahkan memori banding ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahn memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel,tanggal 3 Desember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama alasanalasan dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkatPertama, oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasanyang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih sebagai pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikutMenimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , telahdipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenagugatan Penggugat telah dengan jelas menguraikan pihakpihak dan alasanalasan gugatan, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita PENGGUGAT dimaksud di atas,secara jelas PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci perbuatanTERGUGAT I. Khususnya perbuatan yang mana dan seperti apa yangdilakukan oleh TERGUGAT I, sehingga dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum ;2.

Bahwa selain itu PENGGUGAT telah mendalilkan mengalami kerugian.Akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan perbuatanTERGUGAT yang mana dan telah merugikan PENGGUGAT danmempunyai kausalitas sebagai perbuatan melawan hukum ;3. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak menguraikan bentuk dari alas hakobjek tanah dimaksud serta terdaftar atas nama siapa dari alas haktersebut ;4.

Adanya kesalahan pada diri si pembuat ;e Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan dalam surat gugatannya,mengalami kerugian atas perbuatan TERGUGAT ;e Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelasperbuatan yang merupakan bentuk kesalahan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT. Sehingga peristiwa yang mana yang secaralangsung dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan.

Disamping ituPENGGUGAT juga tidak menguraikan secara rinci dasar dari nominal nilaikerugian yang dideritanya dan juga tuntutan ganti rugi tersebut tidakdidukung oleh alatalat bukti yang sah ;194.

Selain itu permohonansita yang diajukan PENGGUGAT juga tidak memenuhi kualifikasi sebagaibentuk permohonan sita yaitu dengan tidak menguraikan secara jelas danterang mengenai objek sita :i. Tidak menyebutkan sama sekali pihak sebagai pemilik sah dariobjek yang dimohonkan sita ;21ii. Tidak menyebutkan keberadaan dan penguasaan objek sitasekaligus tidak menyebutkan batasbatas dari objek sita ;5.

Penggugat dalamgugatannya tidak menguraikan dasar kepemilikan atas sebidang tanahyang menurut Penggugat adalah miliknya. Penggugat juga tidakmenguraikan dalil disertai dengan bukti yang sah terkait peralinan hak atastanah yang menurut Penggugat adalah miliknya.

NamunPenggugat tidak menguraikan tidak semestinya yang dimaksud olehPenggugat adalah dalam hal apa, kapan dilakukan dan terhadap siapadilakukan. Demikian halnya yang diuraikan oleh Penggugat pada positagugatan poin ke14 sama sekali tidak berlandaskan fakta hukum yangbenar. Dalil posita yang demikian adalah dalil posita yang mengadaada dantidak sesuai fakta hukum yang ada.

Penggugat tidak menguraikan jelas unsur perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dikaitkan denganaturan hukum. Akan tetapi Penggugat mendalilkan adanya kerugian yangdiderita oleh Penggugat. Padahal antara perbuatan melawan hukum dankerugian perlu juga diuraikan mengenai kausalitasnya. Namun Penggugattidak menguraikan hal ini dalam dalil gugatan.

Penggugat dalam dalil positagugatan poin ke20 tidak menguraikan secara rinci terhadap putusan yangbagaimana Turut Tergugat harus tunduk dan patuh. Sedangkan pada poinjawaban Para Tergugat tersebut di atas, terbukti tidak ada hubungan hukumPenggugat dengan Turut Tergugat.

Bahwa pada poin 4, pembanding mempermasalahkan kurangnya pihakdalam perkara a quo, bahwa dalam pertimbangannya majelis tingkatpertama telah menjelaskan dan menguraikan secara jelas vide putusanperkara nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti halaman 34, sehinggapertimbangan hukum telah sangat tepat;9.