Ditemukan 225 data
112 — 25
Berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor1440 atas nama Pemegang hak Milik TERGUGAT,PENGGUGAT luas : 154 m2, berikut rumah berbentuk bangunandiatasnya, yang terletak di Kota Madiun;. Berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1952 atas nama pemegang hak TERGUGAT, PENGGUGATseluas :151 m2, berikut rumah berbentuk bangunan diatasnya,yang terkletak di Kota Madiun;.
51 — 11
ProyekDaerah (DIPDA) proyek rehabilitasi hutan dan lahan padaDinas Kehutanan Kabupaten Tebo tahun 2004 Nomor:2P.0.2.2.01.002;hal 63 dari 114 halaman, Putusan No.38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi.4 Bahwa telah terjadi pencairan dana rehabilitasi hutan rakyatkepada kelompok tani Penampuyan Makmur dengan carabertahap sebanyak 2 (dua) tahap pencairan;5 Bahwa pada tahap Pertama telah dicairkan uang sebesarRp.112.500.000,(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)sebagaimana Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor1440
82 — 32
(lima ratus empat puluhmeter persegi), bukti kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor1440/Agr/19 yang dibuat dihadapan Kecamatan Cipondoh selaku PejabatPembuat Akta Tanah atas nama Penggugat (Vide Bukti P4), sehinggaberdasarkan Surat Kuasa tersebut (vide Bukti P14) terbukti Para Tergugatmengakui bahwa obyek tanah a quo (vide Bukti P4) bukan milik ParaTergugat tetapi milik Penggugat dimana tanah tersebut dijual oleh ParaTergugat kepada Panitia Pengadaan Tanah Kota Tangerang untuk kegiatanpengadaan
93 — 42
Morowali304tanggal 19 April2010.18)1 (satu) eksemplarSP2D Nomor1441/SP2DLs/DPPKAD/2010tanggal 23 April 2010sejumlah Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah)untuk Nota PesananBarang tanpa nomordari Kadis PPKADtanggal 07 April2010.19)1 (satu) eksemplarSP2D Nomor1440/SP2DLs/DPPKAD/2010tanggal 23 April 2010sejumlah Rp.45.000.000, (limapuluh juta rupiah)untuk Nota PesananBarang tanpa nomordari Kadis PPKADtanggal 08 April2010.20) 1 (satu) lembar bon305stempel 1 flas daritoko RIO Jl.
1905 — 2287 — Berkekuatan Hukum Tetap
permufakatan, makaberdasarkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis telah mengambil putusandengan suara terbanyak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,permohonan Peninjauan kembali Pemohon harus dinyatakan dapat dibenarkan,oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2)huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusanMahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 tanggal 3 Desember 2004 yangmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor1440