limbah, kecualipelaksanaan pekerjaan pengelolaan limbah B3 tersebutdilakukan diluar area perusahaan penghasil limbah yangdilakukan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebutwajidb mendapatkan izin dari Kementerian LingkunganHidup, baik izin pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan,penimbunan;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidakkeberatan karena tidak ada kaitannya dengan terdakwa;7.

Pstperusahaan penghasil limbah di kerjakan oleh PT. ChevronPacific Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga yangsetau saksi dikerjakan oleh PT.Green Planet Indonesia;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakkeberatan;8. Saksi Ir.

CPI sebagai penghasil limbah wajibmengelola limbah;e Bahwa dasar melakukan pengelolahan limbah adalahPasal 54 UU No. 32 Tahun 2009, Kepmen LH No. 33Tahun 2009, ijin pengolahan PP No. 18 Tahun 2009 danKepmen LH No.128 Tahun 2003;e Bahwa PT.

CPI selaku penghasil limbahkecuali pengolahannya diluar lokasi pengolah limbah;Bahwa jin diberikan kepada penghasil limbah yangmengolah limbahnya sendiri jika ada pengolah limbahdiluar lokasi penghasil limbah wajib ijin, KLH tidak pernahmemberikan ijin terhadap pihak ketiga yang mengolahlimbah didalam lokasi penghasil limbah;Bahwa selama ini pihak ketiga yang mengolah limbahdiluar penghasil limbah ada yang mengajukan ijin;Bahwa ljin pengolahan limbah terkait siapa yangbertanggung jawab terkait AMDAL

CPI selaku penghasil limbah kecuali diluar lokasi pengolahlimbah;e Bahwa ljin diberikan kepada penghasil limbah yang mengolah limbahnyasendiri jika ada pengolah limbah diluar lokasi penghasil limbah wajib jijin,Halaman 161, Putusan Nomor : 81/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt. PstKLH tidak pernah memberikan ijin terhadap pihak ketiga yang mengolahlimbah didalam lokasi penghasil limbah ;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Deputi IV, KLH pernahmemberikan Proper Merah kepada PT. CPI karena PT.

Nopember1894 yang menyatakan bahwa "Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda beradapada pelaku, sekalipun ia bemudian melepaskannya karena diketahui ".Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.B/2016/PN Blbyang dimajsud dengan TERNAK adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamak biak dan babi (vide Pasal 100 KUHP) TERNAK adalah hewanyang sudah atau TERNAK adalah hewan yang sudah dijinakkan, dipelihara danberkembangbiak dibawah pengawasan manusia dengan tujuan untuk mendapatkanmanfaat sebagai penghasil

Dengan demibian unsurinipun telah terpenuhi.Seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain terhadap TernakYang dimaksud dengan TERNAK adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamak biak dan babi (vide Pasal OO KUHP) TERNAK adalah hewanyang sudah atau TERNAK adalah hewan yang sudah dijinakkan, dipelihara danberbemkangbiak dibawah pengawasan manusia dengan tujuan untuk mendapatkanmanfaat sebagai penghasil bahanbahan dan jasa yang berguna bagi bepentinganhidup manusia(vide UURI No.6 tahun 1967

cukaihasil tembakau sebesar 2% dengan pembagian :e 30 % untuk propinsi penghasil ;e 40 % untuk Kabupaten/Kota daerah penghasil ;e 30 % untuk Kabupaten/Kota lainnya.

,40 % untuk kabupaten / kota daerah penghasil, dan 30 % untuk kabupaten /kota lainnya, dan berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur No.1 tahun2010 Gubernur membagi per kabupaten / kota ;Bahwa kegunaan dana bagi hasil tembakau tersebut adalah Berdasarkan pasal4 ayat (1) Pergub Jatim No. 51 tahun 2009 dana bagi hasil cukai hasilltembakau tersebut digunakan untuk kegiatan :Peningkatan kwalitas bahan baku ;Pembinaan Industri ;Pembinaan lingkungan sosial ;Hal 47 dr 107 Putusan No.86/Pid.Sus/2013/PN.Sbye

tembakau agar masyarakat/ petani penghasil tembakau dari dampak rokok mendapat pembinaan,kesehatan, pembinaan ketrampilan ;e Bahwa pada tahun 2010 ada alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakauuntukkabupaten Madiun ;e Bahwa saksi tahu pada tahun 2010 di Kabupaten Madiun ada kegiatan/pelatihan untuk para petani tembakau berdasarkan laporan yang disampaikankepada Provinsi tujuannya untuk mengetahui apakah ada sisa atau tidak daridana yang diserap ;e Bahwa yang melaporkan mengenai pelaksanaan kegiatan

cukaihasil tembakau sebesar 2% dengan pembagian :30 % untuk propinsi penghasil ;40 % untuk Kabupaten/Kota daerah penghasil ;30 % untuk Kabupaten/Kota lainnya.

, 40 %untuk Kabupaten/Kota daerah penghasil, 30 % untuk Kabupaten/Kota lainnya ;Menimbang, bahwa faktanya perbuatan Terdakwa sebagai PPTK dalam pengelolaan danaDBHCHT di Dinas Disnakertrans Kabupaten Madiun ada sebagian dana yang tidak sesuai denganperuntukannya, dengan demikian unsur ad.4, yaitu unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara telah terbukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka semuaunsurunsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti

Rp184.386.797,00 yang dipertahankan olehTerbanding (Penelaah Keberatan) dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;Bahwa hasil produksi dari industri penghasil

CPO ini merupakan BarangKena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudahsesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkaiterat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO;bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai yang mengatur bahwa Apabila dalam suatu Masa Pajak,Perusahaan Kena Pajak selain melakukan penyerahan

Banding informasikanHalaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1255 B/PK/PJK/2016sebelumnya bahwa Pemohon Banding memproduksi CPO yang merupakanBarang Kena Pajak, dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukanyang Pemohon Banding peroleh adalah berhubungan dengan penyerahanBarang Kena Pajak yang Pemohon Banding hasilkan;Bahwa hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebunPemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untuk kebunmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPP PK PPN Pupuk 100 10 10 Tidak Dapat7a5 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSHalaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 1255 B/PK/PJK/2016dan pabrik CPO merupakan bagian dari

XXX, UMUR 2 TAHUN; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akantetapi sejak Agustus 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidaktenteram/tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena :a. awalnya Termohon usaha dagang bawang merah dengan modal uang hasilkerja Termohon dari Arab Saudi dan mengalami kerugian sampai modalnyahabis dan Pemohon tidak punya penghasil yang tetap

Putusan Nomor 1269/B/PK/PJK/2017bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PajakMasukan sebesar Rp6.583.350,00 yang dipertahankan oleh Terbanding denganpenjelasan sebagai berikut:bahwa Nature of Business Pemohon Banding adalah industri penghasil minyakkelapa sawit (Crude Palm OjlCPO) yang mengolah Tandan Buah Segarsebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi Crude Palm Oil sebagaihasil akhir pabrikasi;bahwa Tandan Buah Segar hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya

kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan Crude Palm Oil;bahwa hasil produksi dari industri penghasil Crude Palm Oil ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sangat jelasterkait erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CrudePalm Oil;bahwa perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Pemohon Bandingtidak menjual Tandan Buah Segar kepada pihak

Banding informasikan sebelumnyabahwa Pemohon Banding memproduksi Crude Palm Oil yang merupakanBarang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%,dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yangPemohon Banding hasilkan, hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atasaktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untukkebun merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

, dievaluasisetiap tahun dan apabila memenuhi persyaratan teknis diusulkanlagi untuk ditetapbkan sebagai Blok Penghasil Tinggi Kelapa diikutiPenetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih;= Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendalami 2 (dua) suratkeputusan tersebut untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan CalonBlok Penghasil Tinggi ( CBPT ) dan Pohon Induk Kelapa Terpilih milikpetani sebagai Sumber Benih Unggul lokal, serta apakah dalampenerapan 2 (dua) surat keputusan tersebut dapat menimbulkanberbagai

Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Kelapa.116Untuk memahami lebih lanjut mengenai Pohon Induk Kelapa Terpilih milikpetani sebagai sumber benih dan Calon Blok Penghasil Tinggi sebagaimanadimaksudkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian ProvinsiNusa Tenggara Timur Nomor: 525.2 / 1186 / Prod. Bun / VIII / 2009 tanggal3 Agustus 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Provinsi NTT Nomor: 525.2 / 872.a / Prod.

Pelaksanaan penilaian Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk KelapaDalam dilakukan oleh tim yang terdiri dari := Balai Besar Perkebunan dan Proteksi Tanaman Perkebunan(BBP2TP);Hal. 117 dari 190 hal. Put.

Bun / VIII / 2009 tanggal3 Agustus 2009dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VI 1/2010 tanggal 21 Juli 2010, baru merupakan tahapan pemilihan atauseleksi awal terhadap Calon Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Kelapadan belum memasuki tahap penetapan Blok Penghasil Tinggi danpenetapan Pohon Induk Kelapa;Varietas Unggul Kelapa.Berdasarkan Petunjuk Teknis dan Pembibitan Kelapa yang diterbitkanDirektorat Jenderal Perkebunan

Di Sumba Barat tidak ada Blok Penghasil Tinggi Kelapa (BPT);c. Bahwa hingga sekarang tidak ada Benih Bina Kelapa yang berasaldari Sumba Barat NTT yang telah dilepas varietasnya oleh MenteriPertanian;d.

ketika saksi bersama rekan saksi tersebut sedang melakukan patroli,saksi melihat Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakanalat setrum dimana Terdakwa saat itu menaiki sebuah klotok;e Bahwa saksi melihat terdapat ikan yang sudah berhasil ditangkap olehTerdakwa yang disimpannya di dalam baskom yaitu ikan jenis gabus, pipih,dan papuyu dengan jumlah sekitar 15 Kg;e Bahwa saksi juga menemukan barang bukti saat itu berupa peralatan setrumantara lain sebuah mesin generator (genset) sebagai penghasil

Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi tersebut sedang melakukan patroli,saksi melihat Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakanalat setrum dimana Terdakwa saat itu menaiki sebuah klotok;Bahwa saksi melihat terdapat ikan yang sudah berhasil ditangkap olehTerdakwa yang disimpannya di dalam baskom yaitu ikan jenis gabus, pipih,dan papuyu dengan jumlah sekitar 15 Kg;Bahwa saksi juga menemukan barang bukti saat itu berupa peralatan setrumantara lain sebuah mesin generator (genset) sebagai penghasil

Batola, saksimelihat dan mencurigai terdakwa yangmenggunakan kelotok Ces sedangmelakukan penangkapan ikanmenggunakan alat setrum, setelahsaksi dekati dan mendatangi terdakwaternyata benar bahwa terdakwa telahmelakukan penangkapan ikan denganmenggunakan alat setrum;Bahwa saksi menemukan barangbarangyang ada bersama terdakwa saat ituyaitu peralatan setrum antara lainsebuah mesin generator (genset)sebagai penghasil arus listrik, alatuntuk menangkap ikan dari stik bamboodengan besi berbentukbulatdiujungnya

tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diKabupaten Pamekasan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isteri yangbernama Calon Istri Anak Pemohon ;Bahwa benar anak Pemohon tidak bisa berpisah karena sudah erat sekali;Bahwa benar telah siap secara lahir batin untuk menjadi seorang suamisesuai ajaran Islam;Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0025/Pat.P/2019/PA.PmkBahwa anak Pemohon bekerja swasta dengan penghasil

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPH DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10my ss Tidak DapatTAS 400 Dibebaskan 400 DikreditkanCPO 500 50 90Netto 50 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) di atasterlinat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam 1 badan usaha seperti yangterjadi pada

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM OPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak Dapat Tidak DapatPuslE = Dikreditkan Dikreditkanz : Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 DikreditkanCPO 900 90 90Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) di atasterlinat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOHalaman 27 dari 34 halaman.

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau.Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau Tahun Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan GubernurDaerah Istimewa Nomor 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana

No. 1065 K/Pid.Sus/2013Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.Irsyad/Sarjonoselaku Ketua KUB Makmur yang seharusnya dipergunakan untukpeningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau danpembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1)dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau.Hal. 11 dari 33 hal. Put.

Surat Perjanjian Kerja SamaNomor : 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang PemanfaatanDana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok PetaniTembakau antara Ir.Edy Suhariyanta,sMMA selaku Kepala DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.Irsyad/Sarjonoselaku Ketua KUB Makmur yang seharusnya dipergunakan untukpeningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau danpembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil

Bahwa Pemohon telah punya penghasil untuk biaya rumah tangga danDiana binti Ferdinal telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga.4.

Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehinggaterjadi Kematian dan kepunahan secara perlahanlahan atau massal dariorganisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapatberpengaruh pada pada kekayaan biodiversitas, Penghasil utamaoksigen atau O2 bagi kehidupan di laut, dan membantu mengisap karbondioksida atau CO2 yang diproduksi oleh bumi;2 Penangkapan ikan dengan mengunakan bahan peledak(bom ikan) biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikanyang mati mulai dari ukuran

Penghasil berbagai jenis ikan hias dan produksiperikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenisjenis karangyang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut,dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi;d. Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbukarang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehinggatingkat wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara(devisa);e.

Dampak terhadap ekonomi secara langsung dan tidak langsungberpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakatpantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasiltangkapan nelayan berkurang, begitu juga terhadap penghasil berbagai jenisikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting.Jenisjenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnisakuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran danfarmasi.d.

rusakakan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atautsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yangdiakibatkan oleh peristiwa dimaksud, dampak terhadap ekonomi secara langsung dantidak langsung berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatanmasyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasilHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.SusPRK/2021/PN Lbjtangkapan nelayan berkurang, begitu juga terhadap penghasil

Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon keraskepala, selalu membantah dan tidak menghiraukan apabila dinasehatioleh Pemohon untuk menerima penghasil Pemohon;c. Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedan prinsip dan seringberselisin masalah ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga;d. Orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon;e.

PRIMANRU JAYA Cabang Medan namundalam pelaksanaannya dilapangan Terdakwa sendiri yang membuatkontraknya dengan perusahaan penghasil limbah, terhadapperbuatantersebut terdapat kerjasama berdasarkan kesepakatan.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 604/ Pid/ 2015/ PT.Mdn Halaman 18 dari 23 hal4.

Bahwa tidak benar Terdakwa telah menandatangani kontrak langsungdengan perusahaan penghasil limbah dalam hal ini PTP Nusantara Ill,bahwa yang benar yang menandatangani kontrak kerja antara PT.PRIMANRU JAYA selaku Pengelola Limbah dengan PTP Nusantara lllsebagai penghasil limbah adalah Bonar Marpaung selaku Kepala CabangPT.

biaya bunga sebesar Rp. 1.606.843.217,00,Pemohon Banding tidak setuju) dengan alasan biaya bungatersebut merupakan biaya akrual bunga dimana PajakPenghasilan Pasal 26 atas biaya bunga tersebut telahPemohon Banding potong di bulan Juli 2004 ;Perhitungan Pajak yang Terutang Menurut Pemohon Banding ;Bahwa seSuai dengan penjelasan di tas, maka menurutperhitungan Pemohon Banding, Pajak yang terutang = adalahsebagai berikut Des krip si MenurutPemohon BandingDasar Pengenaan Paj ak Rp. 85. 079. 659,00Pajak Penghasil

Bahwa Pemohon telah punya penghasil untuk biaya rumah tangga danDiana binti Ferdinal telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga.4.

karena sebagaiIbu tiri kepadaTermohon; ere reeBahwa Termohon adalah istri Pemohon yang telah berumahtangga selama kurang lebih 5 tahun dan belum dikaruniaianak; eee eeeBahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumahtangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sukahayu DesaPaseh kaler Kecamatan Paseh; Bahwa saksi telah kelaporan pihak Pemohon yang mengadukanhal rumah tangganya dengan Termohon,yang akhir akhir inisering terjadi percekcokan yang disebabkan Pemohon adalahorang yang tidak mempunyai penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip);Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp2.563.666.284,00 dimaksud denganalasan yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu(Wood Chip). Seluruh penyerahan Termohon PeninjauanKembali selama Tahun 2010 adalah ekspor Barang KenaPajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakanbarang kena pajak yang terkena PPN.