pemeriksaan didepan penyidik dilakukan dengan tanya jawab dan beritaacara pemeriksaan dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh saksi ;135Bahwa Saksi sebagai Kepala UPTD Pengairan Wilayah Karawang, pernahsebagai Bendahara Pengeluaran sejak awal tahun 2009 s/d. 30 September 2020untuk kegiatan proyek peningkatan Jalan Badami Pengkalan Tahun Anggaran2010 ;Bahwa Tupoksi Saksi antara lain melaksanakan tugas kebendaharaan padaSatuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), Mengajukan SPPUP, SPPGUSPP TUdan

hanya staf ;Bahwa saksi sebagai Pelaksana Administrasi dalam kegiatan Penunjang KegiatanSATLINMAS tupoksi membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/atasan langsungnyadalam mempersiapkan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan lainnya ;Bahwa melaksanakan tugastugas yang diberikan oleh pejabat Pelaksana TeknisKegiatan/atasan langsungnya ;Bahwa melaksanakan pembukuan / pencatatan /pengarsipan seluruh dokumen kegiatanyang menjadi tanggungjawabnya, mempersiapkan bahan kelengkapan SPPUUP/GU/TUdan

72Bahwa pemeriksaan didepan penyidik dilakukan dengan tanya jawab dan beritaacara pemeriksaan dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh saksi ;Bahwa Saksi sebagai Kepala UPTD Pengairan Wilayah Karawang, pernahsebagai Bendahara Pengeluaran sejak awal tahun 2009 s/d. 30 September 2020untuk kegiatan proyek peningkatan Jalan Badami Pengkalan Tahun Anggaran2010 ;Bahwa Tupoksi Saksi antara lain melaksanakan tugas kebendaharaan padaSatuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), Mengajukan SPPUP, SPPGUSPP TUdan

pertanggungjawaban antara Bendahara Pengeluarandengan Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur dalam pasal 4Permendagri Nomor 55 tahun 2008 sebagai berikut :Pasal 4(1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk Menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanpengeluaran uang dalam Rangka pelaksanaan APBD pada SKPD(Dinas/Badan);(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bendahara pengeluaran SKPD berwenang :a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan

verifikasi harian atas penerimaan;melaksanakan akuntansi SKPD; danmenyiapkan laporan keuangan SKPD> Bahwa Tugas dari Saksi TATA SOPANDI, S.PD, S.Pd dan WahyuGunawan selaku Bendahara Pengeluaran, antara lain :a.Menerima menyimpan, membayarkan menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerahdalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja PemerintahDaerah.Halaman 63 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRGMengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP/GU/TUdan

semesteran.Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalampengelolaan keuangan.Pejabat penatausahaan keuangan yang ditunjuk pengguna anggaranbertanggungjawab kepada pengguna anggaran.Tupoksi Bendahara Pengeluaran, yaitu :a.Menerima, menyimpan, membayarakan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerahdalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja PemerintahDaerah;Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan

Kepala SOPD wajibmengevaluasi hasil monitoring yang diterima dan melaporkan hasilnyakepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.Bahwa yang mempunyai wewenang untuk menentukan / menetapkanbesaran bansos kepada pemohon adalah Tim Verifikasi (Kabag TUdan Kabag Kesra besarta staf) mengusulkan besaran bansos kepadaKuasa Pengguna Anggaran (Asda III), Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) menentukan besaran bansos karena telah diberi kuasa olehPengguna Anggaran.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PenggunaAnggaran

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan SPP LS;b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesusai dengan ketentuan peraturan;e. Meneliti Kelengakapn dokumen pendukung SPPLS yang diberikanPPTK;f.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan SPP LS;b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesusai dengan ketentuan peraturan;e. Meneliti kelengakapn dokumen pendukung SPPLS yang diberikanPPTK;Halaman 66 dari 191 perkara No. 102/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnf.

Gresik untuk saat ini dilakukandengan sistem on line dan kemudian diagendakan oleh Subbag TUdan Kepegawaian terlebih dahulu dan dilampiri dengan lembardisposisi kosong. Setelah itu diajukan kepada Asisten yangmembidangi terkait dengan surat tersebut. Setelah dari Assistantkemudian dinaikkan kepada Sekretaris Daerah (SEKDA). Setelahdari SEKDA barulah naik kepada BUPATI.

Kampar Propinsi.Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yangdiketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan danbercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PesisirSelatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TUdan Perlengkapan atas nama SALE ABAS bertandatangan sertabercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.253) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten.

Jambi pada tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yangdiketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan danbercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PesisirSelatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TUdan Perlengkapan ZUL EFENDI, S.Pd, MM bertandatangan sertabercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.502) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten.

Kampar Propinsi.Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yangHalaman 369 dari 585Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDGdiketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan danbercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PesisirSelatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TUdan Perlengkapan atas nama SALE ABAS bertandatangan sertabercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.253) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten.

AJ JOYO KUSUMO :e Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian danketerangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAPPemeriksaannya telah saksi tandatangani ;e Bahwa para Terdakwa diduga korupsi karena telah menyalahgunakanAnggaran Dewan tahun 2004 ;e Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Staf Subag TUDan RT Sekretariat DPRD Kota Cirebon Pada Tahun 2003 2006 ;Mempunyai tugas dan Wewenang ;e Membantu Kebersihan Kantor.122e Membantu Menyusun RASK dan DASK Sekretariat DPRDkhususnya

Bahwa saksi mengenal Terdakwa RUDI SETIAWAN selaku Kaur TUdan Umum serta sebagai Plt Sekretaris Desa Sugihwaras, KecamatanPrambon, Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017 , namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Bahwa saksi adalan Bendahara Desa Sugihwaras, KecamatanPrambon, Kabupaten Nganjuk setiap tahuannya dari tahun 20032017 Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara desaadalaha. Menerima,menyimpan, menatausahakan sertamempertanggungjawabkan keuangan desa.b.

tersebut digunakan untukpembelian bahan bakar minyak bensin, oli dan perawatan mesin potongrumput, dimana yang melakukan pembayaran adalah Hajimar ;Bahwa dana BOS tahun 2013 di MTsN Padang sibusuk untuk kegiatanperawatan Halaman Madrasah dengan mata anggaran 523111 sebesarRp 10.000.000, dipergunakan untuk pembelian bahan pembuatantaman dan membeli tanaman diantara bungabunga.Bahwa kegiatan perawatan halaman madrasah dengan mata anggaran523111 pada tahun 2013 dikerjakan oleh para guru lakilaki, kaur TUdan

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan SPPLS;2. Menerima dan menyimpan uang persediaan;3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;5. Meneliti kKelengkapan dokumen pendukung SPPLS yang diberikanoleh PPTK;6.

Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan PertanggungjawabanBendahara serta Penyampaiannya, yaitu Pasal 4 ayat (1) yangmenyebutkan: Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danmempertanggungaawabkan pengeluaran uang dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD, serta Pasal 4 ayat (2) menyebutkan:dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bendahara pengeluaran SKPD berwenang:a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan

Bendahara Pengeluaran berwenang sebagai berikut:1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/GU/TUdan SPPLS.2) Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.3) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.4) Meneliti kelengkapan Dokumen pendukung SPPLS yang diberikanoleh PPTK.Halaman 260 dari 325 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr 5) Mengembalikan Dokumen pendukung SPPLS yang diberikanolehPPTK, apabila Dokumen tersebut

pemerintahn kabupaten situbondo TA. 2017, IKA WAHYULIHADIYANINGSIH selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRDKabupaten Situbondo mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD;Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya tersebut, IKA WAHYULIHADIYANINGSIH selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRDKabupaten Situbondo mempunyai wewenang : Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/GU/TUdan

TUdan dalam kegiatan ini sebagai PUMK.; Terdakwa Yusman sebagai apa Saksitidak tahu karena dalam struktur di SK tahun 2008 dan 2009 tidak ada namanya.;Terdakwa Haryono sebagai Bendahara Pengeluaran.Bahwa Saksi tidak tahu apa fungsi Terdakwa II Yusman bin Lahmudin dalamkegiatan ini.Bahwa Saksi tidak pernah tahu SK yang ditandatangani oleh PPK, Alm. Ir.

02013 (PNS)29 Kegiatan Panitia In House 97/1.01.01 1.500.000 31102015Training ImplementasiKurikulum 2013 (PNS)30 Kegiatan In House Training 98/1.02.02 5.250.000 31102015Implementasi Kurikulum2013 (Non PNS)31 Kegiatan Tutor In House 99/1.02.02 1.250.000 31102015Training Implementasi Kurikulum 2013 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 407 dari 602 Halaman. 32 Transport MengikutiImplementasi2013OJLKurikulum 100/2.15.01100.000 02112015 Laporan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) TUdan

02013 (PNS)29 Kegiatan Panitia In House 97/1.01.01 1.500.000 31102015Training ImplementasiKurikulum 2013 (PNS)30 Kegiatan In House Training 98/1.02.02 5.250.000 31102015Implementasi Kurikulum2013 (Non PNS)31 Kegiatan Tutor In House 99/1.02.02 1.250.000 31102015Training Implementasi Kurikulum 2013 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 407 dari 602 Halaman. 32 Transport MengikutiImplementasi2013OJLKurikulum 100/2.15.01100.000 02112015 Laporan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) TUdan