Ditemukan 2512 data
195 — 23
denganmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas A Bandung dengan memberi kuasa kepada H SHALIH MANGGARASITOMPUL, SH, MH dan kawan tertanggal 27 Mei 2014, dan melanjutkan Kasasi keMahkamah Agung ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurutMajelis Hakim perkara a quo yang diajukan kembali ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung tanggal 2 Juli 2015tidak dapat dikategorikan sebagai perkara yang sudah kedaluwarsa
87 — 23
Serta tidak ditemukan adanyahilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
127 — 89
Serta tidak adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukum terdakwamempunyai kKemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnyadalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga tidak menemukan hilangnya sifatmelawan hukum pada diri terdakwa, berdasarkan azasazas hukum tak tertulis yangbersifat umum sebagaimana Yurisprudensi
AKHMAD KHUSAINI
Tergugat:
PT. ABADI NYLON ROPE dan FISHING Mfg
97 — 19
Konstitusi RI Nomor : 012/PUUI/2003 tertanggal 28Oktober 2004, tidak ada batasan tenggang waktu (kadaluwarsa) dalampengajuan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)kepada Pengadilan Hubungan Industrial, kecuali terhadap pemutusanhubungan kerja (PHK) karena alasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, kKemudian terkait dengan tuntutan upah dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak ada bataswaktu kedaluwarsa
52 — 15
jenis LL Artane sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) butirtersebut adalah obat keras sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 4604/KNF/2011 tanggal 28 Juni 2011, Bahwa terdakwa SLAMET WIDODO BinSUPARMAN dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis LLArtane tidak memiliki identitas atau label yang melekat yaitu harus berisi :Nama produk ;Daftar bahan yang digunakan ;Berat bersih atau isi bersih ;Nama dan alamat pihak yang memproduksi ;Tanggal bulan tahun kedaluwarsa
265 — 104
Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
IPE WIRYANINGTYAS, SH
Terdakwa:
EDY NURHIDAJAT,SP. Bin HARDIMAN
91 — 91
Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
78 — 15
Serta tidak adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukum terdakwamempunyai kKemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnyadalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga tidak menemukan hilangnya sifatmelawan hukum pada diri terdakwa, berdasarkan azasazas hukum tak tertulis yangbersifat umum sebagaimana Yurisprudensi
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
107 — 156
Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2;b) Tanahnya musnahc) Pemindahan Hakatas tanahPemindahan hak atas Tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hakatas tanah yang bersangkutan sengaja dialinkan kepada pihak lain.Pemindahan hak dapat dilakukan dengan cara jual beli,hibah,tukarmenukar, pemasukan dalam perusahaan;Pasal 584KUHPerdata ;Hak Milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan PengambilanHak untuk dimiliki dengan pelekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisanbaik menurut
124 — 145
Atas pertanyaan tersebut saksi menjawab,Saksi tidak tahu perusahaan mana yang akan lolos evaluasi, karenasaksi tidak ikut dalam proses evaluasi, dan hal tersebut merupakanwewenang dari panitia lelang;Apakah Saksi mengetahui bahwa Perusahaan yang memenangkanlelang pada kegiatan pelaksanaan Pengadaan Alatalat LaboratoriumBahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima DAKAPBN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TahunAnggaran 2011 tersebut memiliki SIUP yang sudah kedaluwarsa?
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
103 — 29
mampubertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan olehpejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana olehpenuntut umum karena kedaluwarsa
57 — 8
Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntutumum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal78 KUHP.
110 — 48
SuratPerintah Penetapan Pajak Kurang Bayar (SPTPKB) dan kita sudah menetapkanpajak online sekarang ini sejak tahun 2013;Bahwa dasarnya ada Perda No 25 Tahun 2001 yang dikenai sebesar 20 % daripenerimaan brutto;Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps Bahwa setoran pajak dari parkir yang disetorkan oleh PT Angkasa Pura selalutepat waktu; Bahwa ada perubahan Perda No. 14 tahun 2011 yang berubah dari 20 %menjadi 25 % kena pajak; Bahwakalau sudah ada datanya maka kita tidak mengenal kedaluwarsa
97 — 17
Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yangmenghapus kesalahan Terdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44KUHP), daya paksa (overmacht) mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaanterpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) (pasal 49 ayat (2) KUHP), ataumenjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum olehkarena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.Sehingga
1.THIMOTIUS SUFMELA
2.ALBINUS SUFMELA
Tergugat:
1.DANIEL AMTIRAN
2.KEMONINFO DIRJEND SDP POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG
3.PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO
4.NIKODEMUS LAKA
5.BESJA CONDRAT MARKUS
6.EDUARD BIUTBISI
7.YANSEM AMTIRAN
8.YEVERA BABIS
9.ALFONS AMTIRAN
10.BENYAMIN BUAN
11.OSIAS TAMONOB
12.YOHANES KASE
13.BENYAMIN BAUN
14.H. SANDRENG
15.PESANTREN HIDAYATULLAH
16.MARTARIN H TAEK MARKUS
17.AFRIT TOBIAS DETANELU
18.CHRISTOFEL TAEK
19.HEDEN ONAS
20.YULIANUS KANA
21.YERMIAS KANA
22.SUKANDA
23.ALI ANTONIUS
24.ASBEL LAIBOIS
25.TAROCI BABIS
26.PAUD MELATI II BATAKTE
27.BONI EX AMTIRAN
28.DANCE PACE PALO
29.OKTOVIANA ATIN
30.HENDRIK ATIN
31.CHRISTIAN PAPI NENO
32.YUNUS A. LAO
33.YOHANIS SANIT
34.YUNUS KOLE
35.SARLIN LAIBUIS
36.YOKMAN LAIBUIS
37.DAVID BANGKOLE
38.ABIATAR TOAMNANU
39.PAULINA TOAMNANU
40.DAUD SUNI
41.THOMA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Kupang
130 — 66
Qgugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atauplurium litis consortium;3. gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute ataurelatif dan sebagainya.Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (Surat kuasa, errorin persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem),putusan yang dijatunkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkandalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard
1.SAINUM
2.MUSTIRAH
3.MASIH
4.MINTAH RIADI
5.H. MAHLUMI AKBAR
6.AMAQ HIRNAWATI
7.MAHRIP
8.SAHDAN
9.JUMENENG
10.H. MUH HUSNI AKBAR
11.MAHRIP
12.SAHRUN
13.HAJI ZAENAL ARIFIN
14.KENAN
15.KERIM ALIAS AMAQ MAI
16.KANSE
17.KILAH
18.SERAP
19.KICAM
20.JAMAN
21.KACIH ALIAS AMAQ RINAM
22.AMAQ MASTURIADI
23.AMAQ SURI
24.JUMINAH
25.BOHRI
26.KADRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
Intervensi:
SETIADI
423 — 353
Eksepsi mengenai Gugatan Telah Lewat Waktu(Kedaluwarsa);2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur(Obscuur Libel);3. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;2.
81 — 15
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat(noodtoestand) (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP),melaksanakan ketentuan undangundang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintahjabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (pasal 51 ayat (1) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum olehkarena kedaluwarsa
78 — 25
Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
274 — 81
Diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Tanggal 7 Maret 1959 Nomor 70/K/Sip/1955 dalam kasus diKotapraja Malang tentang Hak Kedaluwarsa. Suatu tangkisan kedaluwarsadalam perkara perdata tentang tanah, ditolak dengan alasan, bahwaHal. 69 dari 163 Hal.Putusan Nomor:587/PDT.G/2012/ PN. JKT. PST.penggugat telah berulangulang minta dari tergugat untuk menyerahkantanah itu kepada penggugat. (Ketua Majelis : Wijono Prodjodikoro)..
553 — 71
Gugatan kabur, pengadilan tidak berwenang mengadili,gugatan,dalam perkara a quo,Gugatan kedaluwarsa, premature dankurang pihak, Alasan tersebut merupakan pengulangan atas eksepsidalam tingkat pemeriksaan pertama di Pengadilan Negeri Tangerangdan itu juga termasuk dalam jawab menjawab.