Ditemukan 2513 data
83 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.PEMBAHASAN POKOK SENGKETASehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
243 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
Terbanding/Terdakwa : SUROTO
99 — 28
Surat Setoran PajakA. Foto copyRekening Koran Bank5. Fotocopy NPWPDimana baik SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) dan SyaratSyaratKhusus Kontrak (SUKK) merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:KU.103/99/III/SKPLLAJST/2013 tanggal 19 Maret 2013.
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yangdigunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yang PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan proseduryang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuan formalpengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UndangUndangPengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu. menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding),sebagai berikut:
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 770/B/PK/PJK/2017Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1.
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakHalaman 32 dari 122 halaman.
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
menuruthukum dengan tidak membedakan orang. tu sebabnya Pasal 78UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim,Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1.
68 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UndangUndang KUP dan UndangUndangPP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)minta merupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dankeberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuanformal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UndangUndang KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
menuruthukum dengan tidak membedakan orang. tu sebabnya Pasal 78UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim,Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka
212 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
104 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu. menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1