Ditemukan 2513 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
83 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.PEMBAHASAN POKOK SENGKETASehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
243 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
Register : 22-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 11/PID.TPK/2016/PT PAL Tanggal 21 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIFUDDIN ACHMAD,SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : SUROTO
99 — 28
Terbanding/Terdakwa : SUROTO
99 — 28
Surat Setoran PajakA. Foto copyRekening Koran Bank5. Fotocopy NPWPDimana baik SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) dan SyaratSyaratKhusus Kontrak (SUKK) merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:KU.103/99/III/SKPLLAJST/2013 tanggal 19 Maret 2013.
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yangdigunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yang PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan proseduryang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuan formalpengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UndangUndangPengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu. menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding),sebagai berikut:
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS CV. DIMAS MOTOR;
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 770/B/PK/PJK/2017Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakHalaman 32 dari 122 halaman.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
menuruthukum dengan tidak membedakan orang. tu sebabnya Pasal 78UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim,Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UndangUndang KUP dan UndangUndangPP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)minta merupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dankeberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuanformal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UndangUndang KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
menuruthukum dengan tidak membedakan orang. tu sebabnya Pasal 78UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim,Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
212 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
104 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu. menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1