Ditemukan 2513 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-06-2013 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 13 Juni 2013 — OEI NICO WIJAYA Alias NICO WIJAYA
248 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
248 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1517 K/Pid.Sus/2012 Faktur Pajak Standar nomor CXLXC407 19 0036493 1 lembar AsliRincian Penyerahan Faktur Pajak ,eo 08372/F SW/VIII/97 1 lembar fallRincian Penyerahan Faktur Pajakal 08426/FSW/VIII/97 1 lembar AsliRincian Penyerahan Faktur Pajak22 08473/FSW/VIII/97 a temper mallRincian Penyerahan Faktur Pajaka 08500/FSW/VIII/97 1 tember AsiRincian Penyerahan Faktur Pajak ,= 08520/FSW/VIII/97 U lember fallRincian Penyerahan Faktur Pajak25 08606/FSW/VIII/97 1 lembar AsliM Bukti Bank Masuk No : BIM
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
104 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu. menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Halaman 34 dari 1386 halaman Putusan Nomor 1026/B/PK/PJK/2016VII.Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
menuruthukum dengan tidak membedakan orang. tu sebabnya Pasal 78UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim,Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
212 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 530/B/PK/PJK/2016Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu. menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),sebagai berikut
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Register : 18-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 95/G/2021/PTUN.BDG Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
375 — 364
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
375 — 364
(Sesuai denganfotokopi);Rekap Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Wajib PajakA Gunadirdja Tahun 1994 s/d 2017. (Sesuai denganfotokopi);Rekap Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Wajib PajakMastura Gunadirdja Tahun 1994 s/d 2017. (Sesuai denganfotokopi);Rekap Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Wajib PajakVeranita Dwi Putri Tahun 1994 s/d 2017. (Sesuai denganfotokopi);Rekap Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Wajib PajakAdji Sunu S~ Tahun 1994 s/d 2017.
Register : 22-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
89 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukumyang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yang PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan proseduryang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuan formalpengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UndangUndangPengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 753/B/PK/PJK/2016sengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP danUndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1193/B/PK/PJK/2015Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 529/B/PK/PJK/2016Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),sebagai berikut
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA