Ditemukan 2513 data
248 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1517 K/Pid.Sus/2012 Faktur Pajak Standar nomor CXLXC407 19 0036493 1 lembar AsliRincian Penyerahan Faktur Pajak ,eo 08372/F SW/VIII/97 1 lembar fallRincian Penyerahan Faktur Pajakal 08426/FSW/VIII/97 1 lembar AsliRincian Penyerahan Faktur Pajak22 08473/FSW/VIII/97 a temper mallRincian Penyerahan Faktur Pajaka 08500/FSW/VIII/97 1 tember AsiRincian Penyerahan Faktur Pajak ,= 08520/FSW/VIII/97 U lember fallRincian Penyerahan Faktur Pajak25 08606/FSW/VIII/97 1 lembar AsliM Bukti Bank Masuk No : BIM
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
104 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu. menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Halaman 34 dari 1386 halaman Putusan Nomor 1026/B/PK/PJK/2016VII.Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
menuruthukum dengan tidak membedakan orang. tu sebabnya Pasal 78UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim,Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka
212 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 530/B/PK/PJK/2016Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu. menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),sebagai berikut
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
375 — 364
(Sesuai denganfotokopi);Rekap Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Wajib PajakA Gunadirdja Tahun 1994 s/d 2017. (Sesuai denganfotokopi);Rekap Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Wajib PajakMastura Gunadirdja Tahun 1994 s/d 2017. (Sesuai denganfotokopi);Rekap Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Wajib PajakVeranita Dwi Putri Tahun 1994 s/d 2017. (Sesuai denganfotokopi);Rekap Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Wajib PajakAdji Sunu S~ Tahun 1994 s/d 2017.
89 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukumyang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yang PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan proseduryang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuan formalpengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UndangUndangPengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA
76 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 753/B/PK/PJK/2016sengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP danUndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1193/B/PK/PJK/2015Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 529/B/PK/PJK/2016Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),sebagai berikut
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA