yang secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial

Due procesof law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinyaHalaman 23 dari 86 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Bms.adalah bahwa ia merupakan ...a law which bears before it condemns, whichproceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.... Pada dasarnyayang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasi individu terhadaparbitrary action of the goverment.

mengingat proses terpilihnnya PELAWAN menjadi Ketua Umum danSekretaris Jendral DPP WAPI yang berasal dari kepengurusan yang tidaksah maka justru tindakan PELAWAN yang mengatasnamakan DPP IWAPIadalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Mengingat adanya asas "Aetori in Cumbit Probation" atau asas NegatifWetteliik Bewjysleer, kami berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksa perkara a quo untuk memperhatikan pembebanan pembuktiansecara proporsional dan menjunjung prinsip fair trial

Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yangdiamanatkan KUHAP yakni:Presumption of Innocent atau praduga tak bersalah ;Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas danjujur atau fair trial;Persidangan harus terbuka untuk umum ;Serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan social politik yangmanapun;Berarti Terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benarbenarmengemban independent judicial power without encroachments by government ofpolitical

secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( law44enforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimatetruth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yangharuslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law ) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil(to ensures a fair and just trial

82.885.399 82.885.399Sept 828.853.996 0 828.853.996 82.885.399 82.885.399Okt 828.853.996 0 828.853.996 82.885.399 82.885.399Nov 828.853.996 0 828.853.996 82.885.399 82.885.399Des 828.853.996 0 828.853.996 82.885.399 82.885.399 Terkait perhitungan tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali mohon kepada Majelis Hakim pada PengadilanPajak Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuspermohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembaliajukan berdasarkan bukti yaitu data pembukuan berupaLaporan Laba Rugi, Trial

Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law danasas presumption of Innoncence.

Pangaribuan, lembagaPraperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembagapre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsipHabeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalumenjamin hak kemerdekaan seseorang (Luhut M.P.

DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan ObligasiPT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.1 (Satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 20111 (Satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor: DIR/O93 tanggal 19Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 2011.14. 1 (Satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab15.16.17.18.19.20.21,tanggal 15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah MalukuPerihal Rencana Penerbitan

DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;1 (Satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;1 (Satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor : DIR/O93 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 2011;1 (Satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal RencanaPenerbitan Obligasi;1 (Satu

DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan ObligasiPT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.12) 1 (Satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 201113) 1 (Satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor DIR/O93 tanggal 19Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 2011.14)1 (Satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No.13/12/DPB1/APBU/Abtanggal 15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku PerihalRencana Penerbitan Obligasi.15

Rajawali Nusindo, dengan 2 (dua) lembarlampirannya.1 (satu) lembar fotocopy notification trial test/runand training of hospital operators dan lampirannyasejumlah 8 (delapan) lembar dari PT. Prasasti Mitrauntuk alat Infusion Pump, Syringe Pump, Ventilator,Patient Monitor, Mobile X Ray, tertanggal Desember2006 dan 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. PrasastiMitra kepada RSUD Dr.

Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6236246256262.12.25 (lima) lembar fotocopy Notification of Trial Runand Test of The Delivered Medical Equipment.5 (lima) lembar fotocopy Notification of Training ofHospital Operator.1 (satu) bendel fotocopy kartu Inventaris RuanganNomor 01 tanggal 09 Nopember 2010 RuangFlamboyan RSUP Dr.

PrasastiMitra.8 (delapan) lembar Fotocopy Attached ofNotification Of Recei ving and Checking Of HospitalSupplies Notification Of Recei ving and Checking OfHospital Supplies5 (lima) lembar fotocopy Notification of Trial Runand Test of The Delivered Medical Equipment.5 (lima) lembar fotocopy Notification of Training ofHal. 922 dari 1035 hal. Put.

DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan ObligasiPT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.1 (Satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 20111 (Satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor: DIR/O93 tanggal 19Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 2011.14. 1 (Satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab15.16.17.18.19.20.21,tanggal 15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah MalukuPerihal Rencana Penerbitan

DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;1 (Satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;1 (Satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor : DIR/O93 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 2011;1 (Satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal RencanaPenerbitan Obligasi;1 (Satu

DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan ObligasiPT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.12) 1 (Satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 201113) 1 (Satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor DIR/O93 tanggal 19Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 2011.14)1 (Satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No.13/12/DPB1/APBU/Abtanggal 15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku PerihalRencana Penerbitan Obligasi.15

distributor barangRp. 84.810.180,, Selisih Harga Rp. 156.453.020,Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan AlatPenunjang Medik adalah Jumlah Total yang diterima CV.Maliba sebesar Rp. 3.183.439.411,00 Jumlah Totalharga barang riil sesuai bukti dari distributor barangsebesar Rp. 679.210.180,00 = Rp. 2.504.229.231,00 (duamilyar lima ratus empat juta dua ratus dua puluhsembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).Ditambah Alat Medik yang tidak dikontrakkan1 (satu) buah Shin Nippon TF3 Universal Trial

distributor barang Rp. 84.810.180,, Selisih HargaRp. 156.453.020,Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan AlatPenunjang Medik adalah Jumlah Total yang diterima CV.Maliba sebesar Rp. 3.183.439.411,00 Jumlah Total hargabarang riil sesuai bukti dari distributor barang sebesarRp. 679.210.180,00 = Rp. 2.504.229.231,00 (dua milyarlima ratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribudua ratus tiga puluh satu rupiah).Ditambah Alat Medik yang tidak dikontrakkan1 (satu) buah Shin Nippon TF3 Universal Trial

Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal05022015 ;1 (satu) jepitan foto copy Slip Journal dan Koreksi PenyusutanAktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D.SANAKY, tanggal 31 Desember 2014 ;1 (satu) jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal04042016 ;1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. BankMaluku Maluku Utara semester Il Desember 2015, NomorDIR/224, tanggal 29 Januari 2016 ;1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT.

Hakim tidak dibenarkanmenjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkankepentingan salah satu pihak, jalanya proses pemeriksaanpersidangan harus benarbenar mencerminkan fair trial (peradilanyang jujur dan adil) ;Asas Audi Et Elteram Partem, halaman 72 :"Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihaksecara seimbang pengadilan atau Majelis Hakim yang memimpinHal. 273 dari 389 hal. Put.

Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal05022015 ;1 (satu) jepitan foto copy Slip Journal dan Koreksi PenyusutanAktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D.SANAKY, tanggal 31 Desember 2014 ;1 (satu) jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal04042016 ;1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. BankMaluku Maluku Utara semester II Desember 2015, NomorDIR/224, tanggal 29 Januari 2016 ;1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT.

BATU ALAM BERKAH;

beban pembuktian untuk membuktikan dalilbantahannya tersebut ;Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebutmenganut asas actori in cumbit probation sehingga Majelis Hakim membebankan kepadaPenggugat untuk membuktikan kebenaran daiildalil gugatannya, sedangkan Kuasa TergugatA sampai dengan Tergugat G dibebani pula untuk membuktikan dalildalil bantahannya,dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secaraproporsional dengan memperhatikan prinsip fair trial

INDO TAKWA SARANA JL Pulau Sumba Nomor 10 K Banggai Periode : 01 Januari 2012 s/d 10 Maret 2016 8 (delapan) lembar surat FUNCTIONAL TEST & TRIAL RUN REPORT dari PT. MEDTEK Dipergunakan dalam perkara atas nama Lukman Adryan.8. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

INDO TAKWA SARANA JL Pulau Sumba Nomor 10 KBanggai Periode : O01 Januari 2012 s/d 10 Maret 2016 8 (delapan) lembar surat FUNCTIONAL TEST & TRIAL RUN REPORT dari PT. MEDTEK Halaman 9 dari 182 Putusan perkara No.17/Pid.SusTPK/2016/PN. Pal 10(Barang bukti tersebut ditetapbkan statusnya dalam perkara atas namaTerdakwa LUKMAN ADRYAN).6.

MAMASE.e Dibayar menurut Buku Kas Rp 1.000.000,Kenyataan tidak ada prestasi dandibayar sebesar Rp 500.000,Tidak ada pembayaran, sebesar: Rp500.000, Tanggal 31 Mei 2003, Bukti Nomor 97.Pengadaan bahan latihan hasil inovasi Sosialisasi Trial Schoolan. UD.

MAMASE.e Dibayar menurut Buku Kas Rp 1.000.000,Kenyataan tidak ada prestasi dandibayar sebesar Rp 500.000, Rp 500.000,Tidak ada pembayaran, sebesar: Tanggal 31 Mei 2003, Bukti Nomor 97.Pengadaan bahan latihan hasil inovasi sosialisasi Trial Schoolatas nama UD.

142 adalah apa yang dikenal sebagai pemisahan berkas perkarapidana atau yang dikenal pula dengan istilah splitsing, seluruhnnya adalahkewenangan atributif yang diberikan Undangundang kepada Penuntut Umum,sekalipun Majelis Hakim menghormati dalil yang disampaikan Terdakwa danPenasihat Hukumnya namun Majelis Hakim juga menerima hak dari penuntutUmum dalam mengajukan dakwaannya dengan bebas, kebebasan tersebut,sejalan dengan pendapat dari Yahya Harahap yang menyebut pentingnyasplitsing atau split trial

"/n order that a trial shouldbe fair, it is necessary, not only that a correct decision should bereached, but also that it should be seen to be based on reason; andHal. 64 dari 105 hal.Put.No. 771 K/Pdt.Sus/2010that can be seen if the judge himself states his reason". (PendapatSir Alferd Denning dalam Prof. Dr.

Sehingga berdasarkan prinsip fair trial pembebanan pembuktiansecara bijaksana dibebankan dan dialokasikan kepada TERGUGAT yangsedang menguasai suratsurat berharga dimaksud. Dan hal ini sesuaiHalaman 10 dari 108 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2016 MS.Lskdengan maksud Yursprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 2786K/ Pat /1983;10.