Pecenongan No. 72,Komplek Atap Merah Blok D16 Jakarta 10120 dan PARA PENGGUGAT tetapmereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnyaselama persidangan berlangsung terhadap barangbarang tetap dan barangbarang bergerak milik TERGUGAT danHalaman 10 dari 40 hal Putusan No 211/Pdt/2018/PT.DKITERGUGAT II yang saat ini sedang dilakukan investigasi;21.

selain itu, Sita Jaminan (consevatoir beslag) juga diatur di dalamPasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 RV, dimanapada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:(a) menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalamperkara tersebut; dan(b) tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saatputusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntutpenggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang

sitaan itu.Bahwa menurut Yahya Harahap, penerapan sita jaminan (conservatoirbeslag) meliputi tuntutan ganti rugi yang timbul dari:(a) wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 Jo.

terdapat alasan yang sah untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap beradadalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :e 1 (Satu) unit sepeda motor merk / type : Honda Revo warnahitam tanpa plat Nomor Polisi, Noka : MH1JBC214AK300288,Nosin : JBC2E1290519 ;e 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk/ type Honda MegaPro Nosin : KC11E1223365 ;e 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk / type Honda MegaPro warna hitam, Noka : MH1KC1169K221241 ;Oleh karena barang

sitaan dalam perkara lakalantas, maka masingmasingdikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rio Agus Saputra selaku Anggota SatLantas Polres Seruyan ; 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan panjang 110 cm terbuat dari kayudan laras terbuat dari besi ;e 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan panjang 44 cm terbuat darikayu dan laras terbuat dari besi ;Oleh karena kepemilikannya bertentangan dengan hukum, maka masingmasingdirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena

Sino 26;Dirampas untuk dimusnahkan.e Uang hasil lelang barang sitaan berupa + 130 ton ikan campuran sebesarRp. 764.400.000.Dirampas untuk Negara..

Bahwa hal mana menyangkut perubahan status barang agunan kreditmenjadi barang lelang merupakan keputusan dari KPKNL Kupangdengan dikeluarkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yangkemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pelelangan.5. Bahwa apabila Petitum Penggugat meminta penetapan sebagaimanayang tercantum dalam halaman 3 poin 9, 10, 11, 12 dan 13gugatannya.

(dua) korek apigas.Menimbang, bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Para Terdakwabersama Saksi Radian Wahyu Fahri alias Dian bin Fahri, Saksi SuluhgandaPermana alias Sul bin Makmur dan Saksi Andika Satria Beang alias Andiberikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Palopo untuk diperiksalebih lanjut;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil berisikristal bening dengan berat netto 0,1176 (nol koma seribu seratus tujuh puluhenam) gram, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotikayang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku PenuntutUmum, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan pembuktianperkara dan dimusnahkan;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersama Saksi RadianWahyu Fahri alias Dian bin Fahri, Saksi Suluhganda Permana alias Sul binMakmur dan Saksi Andika Satria Beang alias Andi tertangkap tangan sedangmengonsumsi shabu, maka terhadap mereka dilakukan pengambilan sampelurine;Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 4 Desember

Dalam tingkat penyidik danpenuntutan maka barang sitaan tersebut dikembalikan kepada orangatau kepada mereka dari Siapa benda itu disita, atau kepada orang ataumereka yang paling berhak, dengan ketentuan apabila :Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PT MDN Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; Pekara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atauternyata tidak merupakan tindak pidana; Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demihukum

Sita /06 /II /Res.4.2/2021/ Resnarkoba serta telan memperoleh penetapan izin penyitaan Nomor42/Pen.Pid/2020/PN Dpu, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan memperhatikan SuratKetetapan Status Barang Sitaan Narkotika dalam proses penyidikan tindakpidana narkotika dan prekursor narkotika dalam berkas perkara Terdakwadengan nomor PrintO6/N.2.15/Enz.1/02/2021 yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 18 Februari 2021, dituju&kan demikepentingan

Hal ini tentu bertentangan dengan apa yangmenjadi obyek sita sebagaimana dalam surat perintah Penyitaan, yangHalaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.mana terhadap barang sitaan tersebut kini telah dicabut seperti semulakembali oleh Termohon Praperadilan tanpa alasan yang jelas namunterhadap surat penyitaan tetap diberlakukan terhadap diri PemohonPraperadilan hingga saat ini dan Pemohon Praperadilan juga telahmengajukan gugatan Keperdataan ke Pengadilan Negeri Praya melawanPelapor terkait

Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaHalaman 33 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Plwstatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukanadanya alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan,maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) paket shabudalam plastik klip bening seberat + 1,00 gram beserta plastik pembungkusnya,Hal. 33 dari 36 Hal.Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Mkdadapun dalam Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor : TAP030/0.3.44/Euh.1/11/2017 tertanggal 10 November 2017 yang dikeluarkanKepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang ditetapkan bahwa barang sitaannarkotika berupa 1 (Satu) paket shabu dalam plastik klip bening seberat + 1,00gram beserta plastik pembungkusnya untuk kepentingan pembuktian perkaraatas nama Banu Imawan, sedangkan pembuktian atas perkara a quo telahselesai, namun karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktianperkara lain atas nama NUR SALIM, maka

Ari Sitepu berikut dengan Bunganya adalah sebesarRp.156.840.948 (Seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluhribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) selama 3 Tahun kepadabank Bali (1990 s/d 1993) ;Namun berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 6Januari 2013 yang ditujukan kepada Para Penggugat perihal pemberitahuanRencana Penjualan Barang Sitaan menerangkan Bahwa Total Hutang yangharus segera dilunasi sebagai Ahli Waris dari Alm.

tidak terdapatalasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan peletakan sita jaminantersebut oleh karenanya permohonan peletakan sita jaminan Penggugatharus dinyatakan ditolak;Bahwa terhadap permohonan Penggugat pada Petitum Sita Jaminan(conservatoir beslag) agar Bank Garansi/Performance bond nomorIG.2757/IEB15 dengan nilai USD 242,419,19 diserahkan kepadaPenggugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIRatau Pasal 212 RBG, dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan prinsippenjagaan barang

sitaan tidak boleh berada di tangan Penggugat, adapunHalaman 34 Putusan Nomor G16/PDT/2017/PT DKI.11.12.SEMA Nomor 5 Tahun 1975 pada huruf (g) juga menyatakan padapokoknya penyitaan tidak boleh diserahkan kepada Penggugat atauPemohon Sita sebagaimana berikut :SEMA Nomor 5 Tahun 1975 pada huruf (g) :Agar bendabenda yang disita tidak diserahkan kepada Pihak pemohon,karena hal itu menimbulkan kesan seolaholah sudah pasti perkara akandimenangkan oleh pemohon dan seolaholah putusannya nanti akanijutvoerbaar

Bahwa Sita Jaminan tersebut telah didelegasikan padaPengadilan Negeri Banjarmasin dimana barang sitaan tersebut berada dalam wilayahhukum Pengadilan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan No.04/Pen.Pdt.G/2012/PN.MRGjo No.02/Del/Pdt/2012/PN.Bjm, tertanggal 27 April 2012 dan Berita Acara Sita Jaminantertanggal 27 April 2012, bahwa Sita Jaminan tersebut telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan tersebut telah dilaksanakandanPara Penggugat telah dapat membuktikan

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

kepentingan penyidikan.(2) Penyidik/penyidik pembantu) yang = =wmelakukan penyitaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengansurat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yangditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidikdan membuat berita acara penyitaan.(3) Prosedur dan teknis penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan.(4) Setiap benda sitaan disimpan di tempat khusus atau RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).(5) Terhadap benda/barang

sitaan berupa uang wajib disimpan direkening khusus penampungan barang bukti Polri yang terdaftar diKementerian Keuangan..

,tertanggal 26 November 2008 halaman 53 (lima puluh tiga) alinea keempatatau alinea terakhir, berounyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pembuktian tersebut di atasternyata pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatanmengenai ketidak wajaran dalam jual lelang barang jaminan, dan pihakTergugat, baik Tergugat , Tergugat Il telah berhasil membantah dalildalilgugatan Penggugat mengenai penjualan barang sitaan Penggugat, makaMajelis Hakim berpendapat pelelangan yang dilakukan

Kekeliruan ini terus berlanjut ketika penyidikmemberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan NegeriTembilahan guna mendapatkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika danterakhir penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan NegeriTembilahan hanya mencantumkan 20 paket shabushabu sebagaimana surat permintaanPenyidik.Bahwa benar terhadap ke 5 paket shabushabu yang telah disisihkan Terdakwadan kemudian disepakati oleh saksi BUNAYAR tersebut tidak ditemukan lagi

) gram.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akandipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah dilakukan penyitaan dariHalaman 34 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN DpuTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita /06 /II /Res.4.2/2021/ Resnarkoba serta telah memperoleh penetapan izin penyitaan Nomor42/Pen.Pid/2020/PN Dpu, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan memperhatikan SuratKetetapan Status Barang

Sitaan Narkotika dalam proses penyidikan tindakpidana narkotika dan prekursor narkotika dalam berkas perkara Terdakwadengan nomor Print06/N.2.15/Enz.1/02/2021 yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 18 Februari 2021, ditujukan demikepentingan pembuktian perkara, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, sertaberdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (4) Jo.