Ditemukan 3012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siahaan satuan simpan silaban siaman sihaan siatan sitana sitian sitwan
Penelusuran terkait : Menjual barang sitaan Mengambil barang sitaan Menarik barang sitaan Menyembunyikan barang bukti sitaan Surat perintah penjualan barang sitaan Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs Barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa Gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor Barang.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 18-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 88/PID/2018/PT YYK
Tanggal 7 Februari 2019 — Lasdin Wlas, S.H
121 — 86
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-01-2007 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137K/Pid/2001
Tanggal 9 Januari 2007 — Irawan Santoso ; Imam Santoso ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
57 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 07-08-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 K/Pid/2019
Tanggal 7 Agustus 2019 — Drs. SUMARJONO, M.Si. dk
175 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pencurian
Putus : 28-01-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1628 K/PID/2015
Tanggal 28 Januari 2016 — Nurhayati binti Suhendar Afandi, dk
79 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 04-03-2020 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/Pid/2020
Tanggal 4 Maret 2020 — OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI bin TAHARMAN
63 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028K/PDT/2001
Tanggal 26 Februari 2008 — Drs. PAIMIN NAZ ; AHMAD ZARULI ; MUHAMMAD SOLIHIN BAGIANA
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268K/TUN/2003
Tanggal 23 Januari 2007 — TEMBE MALEM SITEPU ; vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA WILAYAH I MEDAN ; KEPALA KANTOR LELANG NEGARA MEDAN
74 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lelangmelalui Kantor Lelang mempunyai beberapa keuntungan atau kebaikan antaralain : Karena adanya persaingan/kompetesi penawaran harga, maka lelangdapat mewujudkan harga yang wajar, yang menguntungkan penjual ; Bahwa dengan demikian, pelaksanaan lelang tersebut sama sekali tidakmempertimbangkan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan alasangugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat(2) huruf c UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 ; Bahwa oleh karena Surat Perintah Penjualan Barang
    Sitaan No.
    Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) tidaklah merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) karena tidakmemenuhi unsurunsur dari ketentuan Pasal 1 butir 3, tetapi memenuhiketentuan Pasal 2 butir a UU No. 5 tahun 1986 karena : SPPBS, obyek gugatan ke1 Tergugat , adalah merupakan tindakanlanjut dari pada rentetan tindakan pengurusan piutang negara yangtelah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Medan ic.Tergugat ; SPPBS belum bersifat final karena masih memerlukan tindak
    Sitaan No. : SPPBS183/PUPNW.1I/1997 tanggal 08 Juli 1997 yang dikeluarkan Tergugat ;Menyatakan batal Risalah Lelang No. : 268/2001 tanggal 06 September 2001yang dikeluarkan Tergugat II ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan No. : SPPBS183/PUPNW.I/1997 tanggal 08 Juli 1997 ;Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Risalah Lelang No. :268/2001 tanggal 06 September 2001 ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara
    Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan telah salah dalam menerapkanHukum, karena hanya mengikuti argumentasi dari Termohon Kasasi(Terbanding), yakni mengacu kepada Yurisprudensi, sedangkanYurisprudensi MARI No. 47/K/TUN/1987, tanggal 26 Januari 1998 hanyasebatas RISALAH LELANG ; Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dengan obyek Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS), yang tercantum dalam risalah lelang,oleh karena SPPBS cacat yuridis, maka konsekwensinya batal demihukum ; Akibat SPPBS batal demi hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42PK/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — IRENE DEVIANI ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 (PUPNC) SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) SURABAYA, dkk.
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451K/TUN/2001
Tanggal 4 Maret 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG UJUNG PANDANG ; vs. HAJI SIBA IDRIS ; KEPALA KANTOR LELANG NEGARA MAKASSAR
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan
Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16
2635 — 1380
  • Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .
  • Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.
Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan
Kata Kunci : gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/8
2691 — 2498
  • Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]
  • Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

    Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan Undang Undang.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-07-2007 — Upload : 14-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419K/TUN/2004
Tanggal 10 Juli 2007 — Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VIII; La Saleng bin Labaco
105 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal Surat Paksa No.SP237/PUPNW/VIII/1996 tanggal 23Oktober 1996/Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997dan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS131/PUPN.VIII /1998 tanggal 1 Juli 1998 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Surat Paksadan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan tersebut ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam pemeriksaan perkara ini ;Hal. 5 dari 12 hal. Put.
    V/VIII/1996 diterbitkantanggal 23 Oktober tahun 1996 dan diberitahukan berdasarkanPemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 ; Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor 131/PUPN.
    Mks. tentang gugatan terhadap SuratPaksa Nomor SP237/PUPN.V/VIII/1996 tanggal 23 Oktober 1996dengan Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 danSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor 131/PUPN.VIII/1998tanggal 1 Juli 1998 ;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;4.
    SP.237/PUPN /VIII/1996 tanggal23 Oktober 1996 ;Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 dan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No.
    Sitaan No.SPPBS131/PUPN.VIII/1998 tanggal 1 Juli 1998 ; Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut Surat Paksa danSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan ; Menghukum Tergugat /Terbanding membayar biaya perkara dikeduatingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000, ( Dua ratus lima puluhribu rupiah) ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-09-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449K/TUN/2001
Tanggal 20 September 2007 — SALAMAH ; MUNTAMAH ; Dkk vs. KETUA PANITIA PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-12-2006 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97K/TUN/2002
Tanggal 1 Desember 2006 — Ketua Panitia Urusan Negara Cabang 20 Surabaya ; Kepala Kantor Lelang Surabaya ; Aris Mawi Sakatin, SH.
38 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-01-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36PK/TUN/2006
Tanggal 9 Januari 2007 — PT. LANGGENG MARGATAMA ; vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA (PUPNC. 20)
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sitaan (SPPBS)No.193/ PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;Bahwa Surat Keputusan tersebut telah diterima Penggugat pada tanggal21 September 2000 dan gugatan ini daftarkan pada tanggal 18 Desember 2000,Hal. 1 dari 9 hal.
    Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehTergugat ;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/20063. Memerintahkan kepada : Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;4.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan olehTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepadaPenggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
    No. 36 PK/TUN/2006DAN MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) NomorSPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkanoleh Tergugat / Terbanding ; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding supaya mencabut SuratKeputusan SPPBS tersebut diatas; Mempertahankan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 123 K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 16Januari 2001
    Sitaan(SPPBS) No.193/PUPNC.20/2000, tanggal 18 September 2000 tersebutdiatas jelasjelas cacat hukum dan harus dibatalkan, karena SPPBStersebut dibuat tanpa adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanahseperti yang diwajibkan oleh ketetuan Pasal 21 Peraturan PemerintahNomor : 10 Tahun 1961 jo Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 43 PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35K/TUN/2001
Tanggal 19 Mei 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA ; vs. CV. SINDURO
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BETNY SIMANUNGKALIT, SH.
Terdakwa:
ADI CANDRA Alias TUYUL Bin IDRIS LUBIS
92 — 37
    1. Menyatakan terdakwa Adi Candra Alias Tuyul Bin Idris Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
    2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;
    3. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
    4. Memerintahkan agar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : 122 /N.4.10/ Euh.1/ 04 /2019, Tanggal
    26 April 2019 telah menetapkan status barang sitaan narkotika bukan tanaman Terdakwa ADI CHANDRA alias TUYUL Bin IDRIS LUBIS, FIRMAN PERDAMAIAN BATEE Als FIRMAN tetap terlampir dalam berkas perkara;
  • Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-01-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2585 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Januari 2018 — HENDRIK CENDRA Alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA
72 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berat bruto : 1,04280 kilogram.sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan NarkotikaNomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telahdilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparanHal. 4 dari 25 hal.
    serbuk Kristal Sabu diberikode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai dengan SuratKetetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telahdilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telahdilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparanyang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dan disisihkandengan berat netto 4,5581 gram;satu) unit HP merek ASUS warna hitam model : Asuszoord;:buah buku pasport an.
    dan 1 (satu) bungkus alumunium di dalamnya berisi :1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk KristalSabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram;sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan NarkotikaNomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telahdilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparanHal. 8 dari 25 hal.
    Sitaan Narkotika NomorTAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahantelah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik kliptransparan yang berisi Kristal berwarna putin kode 7 dandisisinkan dengan berat netto 3,8662 gram;1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberikode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai denganSurat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika NomorTAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016telah dilakukan
    Sitaan Narkotika NomorTAP39/Q.1.14/Euh. 1/11/2016 tanggal 8 November 2016telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahantelah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik kliptransparan yang berisi Kristal berwarna putin kode 7 dandisisinkan dengan berat netto 3,8662 gram;1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberikode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai denganSurat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika NomorTAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016telah dilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-12-2005 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556PK/PDT/2002
Tanggal 27 Desember 2005 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN URUSAN LOGISTIK ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPOT LOGISTIK SULAWESI TENGGARA, dkk. ; WONGKO AMIRUDDIN ; MAHMUD FAUZI, SH.
88 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 556 PK/Pdt/2002dengan tata cara, maka beralasan hukum untuk dinyatakan belum dilaksanakaneksekusi yang sah atas barang sitaan ;Bahwa oleh karena eksekusi atas barang sitaan demi hukum harusdianggap belum dilaksanakan maka sebagai konsekwensinya eksekusi atasbarang sitaan tersebut harus dilaksanakan dengan tata cara dan prosedur yangdikemukakan pada posita gugatan di atas ;Bahwa oleh karena Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum karena tidak melaksanakan eksekusi atas barang sitaan
    secara sah dan/atau menyerahkan begitu saja barang sitaan a quo kepada Tergugat dan/atauTergugat Il sehingga wajar Tergugat Ill tersebut dinukum/diperintahkan untukmelaksanakan eksekusi atas barang sitaan yang disebutkan pada positagugatan di atas ;Bahwa oleh karena Tergugat dan/atau Tergugat II memperoleh dan/atau menguasai barang sitaan milik Penggugat secara melawan hukum makatindakan penguasaan, pengurusan suratsurat dan tindakan lainnya yangdilakukan Tergugat dan/atau Tergugat Il atas barang
    Siapapun yang mendapat hak dari Tergugat tersebut dihukum/diperintahkan untuk mengurus buktibukti pemilikan barang sitaan atas namaPenggugat ;Bahwa apabila Tergugat Ill dalam mengeksekusi putusan MahkamahAgung RI.
    Menyatakan tindakan Tergugat dan/atau Tergugat Il yang menerimapenyerahan dan menguasai barang sitaan a quo (tanah) lalu mendirikanbangunan (gudang) di atasnya serta mengoperasikan barang sitaan (mobiltruck) adalah perbuatan melawan hukum ;7. Menyatakan tindakan Tergugat dan/atau Tergugat Il yang mengizinkanatau membiarkan barang sitaan dikuasai pihak lain adalah perbuatanmelawan hukum ;Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 556 PK/Pdt/20028.
    Menghukum/memerintahkan Tergugat dan/atau Tergugat II dan/atausiapapun yang mendapat hak dari Tergugat dan/atau Tergugat II untukmengosongkan dan/atau mengembalkan barang sitaan kepada Tergugat Illsekaligus, dan dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ada bebantanggungan apapun di atasnya ;14. Menyatakan bahwa nilai taksiran barang sitaan didasarkan pada nilai/nargabarang sitaan pada saat pelaksanaan eksekusi ;15.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-12-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 741/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL.
Tanggal 15 Juni 2016 — PT.KUSUMA TUNAS BAJA INDONESIA (KTBI). Lawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
57 — 28
  • Bukti P7: Fotocopy Surat Permohonan Pengambilan barang sitaan KejaksaanNegeri Batam No 25/HREMH/VV/2014 Tanggal 25 Juni 2014,(diajukan sesuaiaslinya ) .8. Bukti P8: Fotocopy Surat Permohonan Pengambilan barang sitaan KejaksaanNegeri Batam No 51/HREMH/VIIV2014 Tanggal 22 Agustus 2014. .(diajukancopy dari copy) .9. Bukti P19:Fotocopy Surat Permohonan Pengambilan barang sitaan KejaksaanNegeri Batam No 55/HREMH/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 .(diajukansesuai aslinya ) .10.
    Bukti T3 ; Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Sitaan tanggal 8 Juni 1989yang menitipbkan barang sitaan berupa : 1 (satu ) selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T3;4.
    Apakah barang sitaan yang dilakukan Tergugat (penyidik) dapat dititipokan kembalikepada Penggugat (tersita/tersangka) dan siapa yang bertanggung jawab atasbarang sitaan titipan tersebut, apakah Penggugat atau Tergugat ?.. Apakah ada barang sitaan yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepadaPenggugat ?.
    Maka pertanyaannya siapakah yang berkewajibanmengembalikan barang sitaan itu ?.
    Menimbang, bahwa karena barang sitaan itu disita oleh penyidik untukkepentingan penyidikan, maka dengan meninggalnya tersangka penyidikan harusdihentikan dan barang sitaan atau barang bukti tersebut, karena tidak diperlukan lagiuntuk kepentingan penyidikan, barang sitaan atau barang bukti itu harusdikembalikan, dan yang berkewajiban mengembalilkannya tentu penyidik, ataudalam hal ini Tergugatlah yang harus mengembalikan barang sitaan sebidang tanahseluas 17.870 M2 yang berlokasi di Kavling Otorita