Saat ini mendapat tugas tambahan sebagaiKetua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip ;e Bahwa dengan pendidikan formal dan pengalaman pekerjaan yang Ahli miliki,Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli hukum pidana baik ditingkatpenyelidikan, penyidikan dan tingkat pengadilan, baik untuk tindak pidanaumum maupun tindak pidana khusus (Korupsi);e Bahwa Ahli menjadi Ahli dalam perkara pidana ini berdasarkan surat dariKapolres Pati kepada Dekan Fakultas Hukum Undip Semarang Nomor : B/2486

No. 2525 K /Pid.Sus/2012menerapkan hukum, karena apa yang telah dibuktikan dalampertimbangannya terhadap semua unsurunsur dakwaan SubsidairJaksa / Penuntut Umum tersebut dalam putusan a quo adalahperbuatan rekayasa oleh Terdakwa Il (Pemohon Kasasi) yangseharusnya masuk di dalam lingkup Pidana Umum / biasa yang diatur didalam KUHPidana dan tidak masuk dalam lingkup tindak pidana khusus(korupsi) oleh karena itu maka beralasan hukum untuk membatalkanputusan a quo ;Keberatan Kedelapan :Bahwa Judex Facti

FAKTA HUKUM1) Proses Penerbitan SERTIFIKATPada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1251 K/Pid.Sus/2014 tanggal25 Maret 2015 perkara pidana Khusus Korupsi pada tingkat kasasi atasnama Terdakwa M.

PUTUSANNo. 1591 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DAPIT SINAGA ;Tempat lahir : Medan, Sumatera Utara ;Umur /tanggal lahir : 49 tahun / 23 Januari 1963 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Cemara No. 7, RT. 007/007, Kelurahan KayuPutih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;Agama : Kristen

Bahwa Judex Facti telahkeliru melakukan analogi alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara tindakpidana umum ke dalam pembuktian tindak pidana khusus (korupsi);Bahwa alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana khusus (korupsi)tidak dilinat melawan hukumnya secara formil, dengan hanya cukup melihatsurat fotokopi sebagai alat bukti akan tetapi melawan hukumnya haruslahsecara materiil dengan meminta Penuntut Umum untuk mengajukan alat buktisurat asli yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum

Bahwa Judex Facti telah keliru melakukan analogi alat buktipetunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana umum ke dalam pembuktiantindak pidana khusus (korupsi).

Sedangkan tindak pidana khusus(Korupsi)nya agar dilakukan splitzing untuk pengungkapan secara materiil fenomenakasusnya. Dan Pasalpasal yang dapat dipersangkakan terhadap sdr. TERRY HERDIAWANadalah Pasal 220 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) kele KUHP karena kapasitas dia sebagai orangyang melakukan sendiri dan bersamasama dengan orang lain (sdr.

memiliki kewenanganmengadili tindak pidana dengan subyek atau pelakunya berstatusmiliter, baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusustermasuk korupsi.Kemudian berkaitan dengan asas lex specialis derogate legigenerali maka subyek atau pelaku korupsi dari kalangan militer tidakbisa diterapkan asas lex specialis derogate legi generali untuk diadilidi pengadilan tindak pidana korupsi karena pengadilan tindak pidanakorupsi pada dasarnya merupakan peradilan umum yang mengadiliperkara tindak pidana

khusus korupsi yang subyek atau pelakunya darikalangan masyarakat umum (pejabat sipil maupun masyarakat umum).Sedangkan subyek atau pelaku korupsi dari kalangan militer sudah adalembaga peradilan sendiri yaitu Pengadilan Militer yang merupakanpengadilan khusus (lex specialis) yang memiliki kewenangan mengadilitindak pidana dengan subyek atau pelakunya berstatus militer, baikuntuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasukkorupsi.Berdasarkan uraian tersebutdi atas telah jelas dan tidak

GoraNo. 99NU, Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat KuasaKhusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal16 Juli 2015 No. 82/SK.PID/2015/PN.MTR ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca :Surat tanda terima pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasaatas nama Terdakwa Kamarudin dari Kejaksaan Negeri Mataram pada hariSelasa tanggal 9 Juni 2015;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi PadaPengadilan

PUTUSANNomor 4 PK/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada pemeriksaanpeninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkaraTerpidana:Nama : IWAN JAYA S.H., M.M;Tempat lahir : Ngawi;Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 Juli 1975;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Penggilingan Nomor 62, RT.003,RW.006, Kelurahan Penggilingan, KecamatanCakung, Jakarta Timur dan Jalan

seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkandampak negatifnya kalau menjatuhakan amar putusan bahwa Terdakwa terbuktimerugikan Negara, tentu putusan tersebut sangat berdampak pada perekonomianTerdakwa sehingga menjadikan usahausaha yang lain menjadi terbengkalai ataumenjadi tidak terurus, bahwa pada akhirnya terungkap melalui awal persidanganyang berlangsung selama ini mulai bulan Desember 2014 sampai April 2015.Apa yang semula masih samarsamar dan memang terkesan dipaksakan untukdiangkat sebagai Perkara Pidana

Khusus Korupsi pada Perkara Terdakwa yangsebelumnya, sekarang dapat terungkap secara jelas duduk permasalahan perkarakorupsi yang sebenarnya.

ASNAWI, MA dari Kejaksaan Negeri Mataramtanggal 282012;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi Pada PengadilanNegeri Mataram tertanggal 2 Agustus 2012 Nomor: 12/PID.SUS/2012/PN.MTR tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriMataramtanggal 2 Agustus 2012, No. 112/PID.SUS/2012/PN.Mtr tentang Penetapan HariSidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang bahwa

Hatiyatul Malichahyang sedang diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi Pengadilan NegeriMataram maka seluruh barang bukti tersebut di atas harus dinyatakan dipergunakan dalamperkara Nomor: 14/PID.SUS/2012/PN.MTR;Menimbang bahwabarang bukti yang telah disita sesuai peraturan perundangundangan yang berlakuberupa:1!

Pd dari Kejaksaan Negeri Mataram pada hariSelasa tanggal 09 Juni 2015;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi PadaPengadilan Negeri Mataram tertanggal O09 jJuni 2015 Nomor23/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2015 No.23/Pid.Sus.Tpk/2015/ PN.Mtrtentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara

PUTUSANNomor 2291 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma danTerdakwa Murman Efendi, S.H.,M.H., bin Ismail, telah memutus perkaraTerdakwa :Nama : Murman Efendi, S.H.

Dengan demikian jika dilihat dari segi acara pemeriksaannya antara tindakpidana umum dengan tindak pidana khusus Korupsi samasama berpedoman kepada UndangUndang Nomor RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), walaupun tidak pidana korupsi dikatakan exstra ordinary crime ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah darirangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dariPenuntut Umum tersebut,

Bahwa ketentuan hukum yang tertuang di dalam pasal 194 ayat (1)KUHAP jo pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU No.31 Tahun 1999 jo UUNo.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sesungguhnyaNYATANYATA memberikan wewenang bagi Hakim (Pengadilan)yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana umumdan/ataupun tindak pidana khusus (korupsi) menetapkan putusanpidana sekaligus pidana tambahan berupa perampasan barang yangdigunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana.Bahwa putusan pidana tambahan berupa

Peraturan perundanganundangandalam tindak pidana khusus korupsi juncto tindak pidana umum yang diserap dalamtindak pidana khusus korupsi dan peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan, serta 3.

PUTUSANNomor 154 PK/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terpidana:Nama : Ir. H. PORKAS PARDAMAEAN HARAHAP, M.M.

Surat Kuasa Khusus No. 50 /hmc/pid/IX/ 2013 tertanggal 30Oktober 2013, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupasi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 135/SK.PID/2013/PN.MTR tanggal 06Oktober 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca :Surat tanda terima pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa atasnama Terdakwa SYUMAN TAKDIR alias ADI dari Kejaksaan Negeri Bima pada hariSenin tanggal 21 Oktober 2013;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Khusus Korupsi PadaPengadilan Negeri Mataram tertanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 29/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Mataram tanggal 21 Oktober 2013 No. 29/PID.SUS.TPK/2013/PN.Mtr tentangPenetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;Setelah mendengarkan keterangan

Memori banding tertanggal 10 Mei 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umumdan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 10 Mei 2019;4. Relaas pemberitahuan memori banding Perk.

PUTUSANNomor 44 PK/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara pidana khusus korupsi pada pemeriksaan peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama lengkap : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;Tempat lahir : Kuala Kapuas Kalimantan Tengah;Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/22 Agustus 1966;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : BTN Tavanjuka Indah Blok B Nomor 5RT/RW 001/003 Tavanjuka PaluSelatan;Agama