Kelompok Kerja 2 (POKJA 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru Selanjutnya disebut sebagai Tergugat - I 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Barru Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Gazali, SH.Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukumpada Kantor Advokat/Penasihat Hukum, KELARA KEADILANberalamat di Jalan Sungai Kelara No.28 Makassar, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 08 Agustus 2014 ;untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; MELAWAN:Kerja 2 (POKJA 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru,berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.82 Kabupaten Barru, dalamhal ini diwakili oleh : 1.

; 234Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Objek Sengketa : BeritaAcara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang LelangPaket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No.08/P.16KONSTRUKSI/POKJA TULP/BR/VI/2014 tanggal 12 JuniMemerintahkan kepada Tergugat I KELOMPOK KERJA 2 (POKJA2) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BARRUmencabut Keputusan Objek Sengketa : Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket PekerjaanRehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No

I ULP/BR/V/2014 tertanggal 12 Juni2014 dihubungkan dengan Pasal 3 dan Pasal 24 ayat (3) hurufb Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasaPemerintah jo.

IIULP/BRM/2014tertanggal 12 Juni 2014 adalah tugas kelompok kerja 2 (pokja 2) UnitLayanan Pengadaan (ULP) KabupatenBarru ;DALAM POKOK PERKARA :1 Bahwa benar penggugat adaJah perseroan komanditer CV.AkawiMandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nomor: 04Tanggal 7 Februari 2000, Akta Perubahan Nomor: 54 Tanggal 28 Juli2004, Perubahan Nomor: 26 Tanggal 05 April 2007 dan Akta KeluarMasuk sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanKomanditer CV.

Saluran Pembuang Ceppaga,yang ditujukan kepada Pejabat Panitia Pengadaan Pokja If ULP Kab.

tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan SpesifikasiTeknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJA ULPacara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 2141 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor:1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 20141 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18 Agustus2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon

Tiga Tahunan PlusInserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor:1269/l/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1 September 20143 (tiga) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Pengadaan Hal. 38 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 86.87.88.89.90.Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKERDEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1286/I/U.803/ B.3/ULP/2014tanggal 3 September 20144 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor:1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 PerihalPelaksanaan

Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP BKKBN1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor:1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter TA

Alkon Kepada Kepala ULP2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Penyusunan DokumenPengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 20144 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/KU.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan LelangPengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 KepadaKepala ULP;1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal Pelaksanaan Hal. 43 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga

Deputi KB dan KR selakuKPA Nomor: Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II BatangTiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selakuPA179.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS danSpesifikasi Teknis kepada Direktur Direktorat Kesertaan KB JalurPemerintah180.2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum DokumenPengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan

PembayaranpengadaanInteractivewhiteboardforeducationSD/SMP/SMP/SMA/SMK(BankeuProp.2012)PadaDinasPendidikanPemudaDanOlahragatanggal31Oktober2012sejumlahRp.8.494.743.455,-.

)KabupatenPenajamPaserUtara.

/516/Disdikpora/11/2012tanggal27Pebruari2012usulanpaketpekerjaan(8paket)

KARSONO

03Mei2012

ULP Kab.

MM,selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan suratHal. 11 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT:SMRno.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULPKab.PPU perihal Penutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULPKab.PPU menerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

PPU dalam hal ini saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo,tidak ditanggapi oleh Pokja 1 ULP Kab.PPU, selanjutnya saksi Andi Tomarumengupayakan pembatalan dengan menyampaikan hal pada KepalaBapeda Kab.

nomor 027/ULP/P109.6/V/2012Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab.

pengadaanInteractive White Board for education , diserahkan kembali pada Pokja ULP Kab.PPU dan saksi Andi Tomaru,S.Pd dan terdakwa Tukiyo,S.PdHal. 52 dari 78 hal.

Dikembalikan kepada terdakwa SUHADI R Bin RIDHUAN ILOEL;1) 1 (satu) keping CD berisikan dokumen (file) lelang atas pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran dan Penyehatan Lingkungan;2) 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS.02/ULP/III/2013, tanggal 01 Maret 2013 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun 2013.3) 1 (satu) buah buku dokumen penawaran

Pokja XXIV ULP Pemko Batam Tahun Anggaran2013 yang ditunjuk oleh Sdr Helwani, S.E selaku Kepala ULP Pemko Batamadalah sebagai berikut :a.

Dodi Hamdani, S.Kom selaku Ketua merangkap Anggota PokjaXXIV ULP Pemko Batam TA. 2013.b. KRISNADI, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.c. Heti Licalusiana Tatipang, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULPPemko Batam TA. 2013.d. Adimaja, S.T, M.m selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.e.

Pokja XXIV ULP Pemko Batam Tahun Anggaran2013 yang ditunjuk oleh Sdr Helwani, S.E selaku Kepala ULP Pemko Batamadalah sebagai berikut :a.Dodi Hamdani, S.Kom selaku Ketua merangkap Anggota PokjaXXIV ULP Pemko Batam TA. 2013.KRISNADI, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.Heti Licalusiana Tatipang, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULPPemko Batam TA. 2013.Adimaja, S.T, M.m selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.ROBIN JON SIAGIAN, S.Pi (saya sendiri) selaku Anggota PokjaXXIV

Pokja XXIV ULP Kota Batam Tahun Anggaran 2013 yang melakukanpelelangan .4 PPHP yaitu ( drg.

Adapun yang menjadi anggota Pokja XXIV ULPPemko Batam Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:a. DODI HAMDANI, S.Kom (saya sendiri) selaku Ketuamerangkap Anggota Pokja XXIV ULP Pemko Batam TA. 2013.b. KRISNADI, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULP PemkoBatam TA. 2013.c. HETI LICALUSIANA TATIPANG, S.T. selaku Anggota PokjaXXIV ULP Pemko Batam TA. 2013.d. ADIMAJA, S.T, M.M selaku Anggota Pokja XXIV ULP PemkoBatam TA. 2013.e.

;

Dwi Mutiara FM Nomor : 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;

Karya Langgeng Sejahtera Nomor : 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;

Setia Kawan Nomor : 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO ;

Gelora Megah Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;

;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakucoordinator Pokja 1, megirimkan surat nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kb.PPU perihal penetapanpemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaranRp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), denganmasa sanggah mulaitanggal 11 Mei s/d 18 Mei 2012 ;Bahwa setelah Terdakwa ANDI SYAMSUL

BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam prosespelelangan, maka terdakwa berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu,untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukanproses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaan CV.DwiMutiara F.M tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yang ditentukan dalampelelangan ;Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027

oleh saksi EdySubyantoro dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai denganketentuan pelelangan ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakucoordinator Pokja 1, megirimkan surat Nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kb.PPU perihal penetapanpemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaranRp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh

;Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPUmenerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU PerihalLaporan Hasil Lelang dengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera denganharga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat

Kab.PPU yang intinya memintaagar pihak ULP dapat menangguhkan/membatalkanlelangpengadaan white board dengan alasanspesifikasi yang dibutuhkanoleh dinas pendidikanpemuda dan olahraga atau Dinas Dikpora telahmengalami perubahan ;Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYID menemuisaksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU yang menanyakanmengapa perusahaan CV.

Surat Perintah Tugas Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Lampung Tengah nomor 17/SPT/ULP-V/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012.7.19. Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 37/KPTS/04/2012 tentang pengangkatan Kepala,Seketaris, Staf Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2012 Tanggal 09 Januari 2012.7.20. Rekening Koran Bank Lampung CV.

Sus Pada tanggal 24 Juli 2012 Pokja barang V ULP menandatangani danmenyampaikan Surat Nomor 10.39.B/ULP/BLUV/VII/2012 tentang laporanHasil Pelelangan Pekerjaan, kepada Pejabat Pembuat Komitmen DinasPendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Dalam surat tersebut dinyatakanbahwa pemenang untuk Pengadaan Buku Bahasa Lampung Kelas 4 SD adalahCV.

BuyutBersaudara.Pada tanggal 24 Juli 2012 Pokja barang V ULP menandatangani danmenyampaikan Surat Nomor 10.39.B/ULP/BLUV/VII/2012 tentang laporanHasil Pelelangan Pekerjaan, kepada Pejabat Pembuat Komitmen DinasPendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Dalam surat tersebut dinyatakanbahwa pemenang untuk Pengadaan Buku Bahasa Lampung Kelas 4 SD adalahCV.

Lampung Tengah.e Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah ditunjuk denganmenggunakan Surat Perintah Tugas (SPT) nomor 17/SPT/ULPV/VII/2012 oleh Kepala ULP Kabupaten LampungTengah yang saat itu bernama Nursaman.SH untukmenjadi anggota Pokja V di ULP Kabupaten LampungHalaman 83 dari 192 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.

SusTPK/2014/PN Tjke Evaluasi KualifikasiPerusahaan,Administrasi, Teknis, danharga dilaksanakan olehPokja ULP setelah pihakRekanan atau Penyediamemasukan Penawaran.Pra Kualifikasi :e Evaluasi Kulifikasiperusahaan dilaksanakanoleh Pokja ULP sebeleumpihak Rekanan atauPenyedia memasukanPenawaran.

ULP setelah pihak Rekanan atau Penyediamemasukan Penawaran.e Pra Kualifikasi :Evaluasi Kulifikasi perusahaan dilaksanakan oleh Pokja ULP sebeleumpihak Rekanan atau Penyedia memasukan Penawaran.

Point F 32.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronikatas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelahmenerima Surat Sanggahan. Point F 32.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULPmenyatakan pelelangan gagal.

Kelompok Kerja (POKJA) b.

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah KabupatenSekadau, dan berdasarkan Surat Kepala ULP Nomor : 500/01/ADM PEMBPBJ/ULP/2018 tanggal 01 Februari 2018, Kepala ULP telah membentukKelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kerja (POKJA) II Tahun Anggaran2018;Bahwa dengan telah dibentuknya ULP Pengadaan Barang / Jasa PemerintahKabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018, serta telah dibentuknya POKJA dan POKJA II Tahun Anggaran 2018, maka untuk pelaksanaan PekerjaanPaket tersebut tidak menjadi beban tanggung jawab

Pengadaan Barang / JasaPemerintah Kabupaten Sekadau Nomor : 500/01/ADM PEMBPBJ/ULP/2018 Hal 28 dari 59 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PTKtentang Surat Tugas Kepala ULP Kabupaten Sekadau Tentang KelompokKerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau TahunAnggaran 2018, telah membentuk Susunan dan Kedudukan Kelompok KerjaPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran2018 yakni, Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kerja (POKJA) II;Bahwa pada Paket Pekerjaan Peningkatan

Pengadaan Barang / JasaPemerintah Kabupaten Sekadau Nomor : 500/01/ADM PEMBPBJ/ULP/2018tentang Surat Tugas Kepala ULP Kabupaten Sekadau Tentang KelompokKerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau TahunAnggaran 2018, telah membentuk Susunan dan Kedudukan Kelompok KerjaPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran2018 yakni, Kelompok Kerja (POKJA) dan Kelompok Kerja (POKJA) II;Bahwa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAKPenugasan), Peningkatan Jalan

Endek selaku pemenangpelelangan pekerjaan tersebut, Pokja ULP membuat Surat PenetapanPemenang Lelang Nomor: 238/BMPU/Pokja.2/ULP/2014 tanggal 19 Mei2014 dan selanjutnya telah diumumkan sesuai dengan PengumumanPemenang Lelang Nomor: 237/BMPU/Pokja.2/ULP/2014 tanggal 19 Mei2014, adapun pengumuman pemenang lelang tersebut diumumkanmelalui web site LPSE Kab.

Endek selaku pemenangpelelangan pekerjaan tersebut, Pokja ULP membuat Surat PenetapanPemenang Lelang Nomor: 238/BMPU/Pokja.2/ULP/2014 tanggal 19 Mei2014 dan selanjutnya telah diumumkan sesuai dengan PengumumanPemenang Lelang Nomor: 237/BMPU/Pokja.2/ULP/2014 tanggal 19 Mei2014, adapun pengumuman pemenang lelang tersebut diumumkanmelalui web site LPSE Kab. Seruyan.

Banjarnegara,dimana berdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal24 Agustus 2011 dari Penanggungjawab Unit PelayananPengadaan Kab. Banjarnegara, saksi menjadi Ketua KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kab. BanjarnegaraTahun 2011, dibawah Koordinator Pokja ULP sdr. Zunus RosyadiSsos.

Susunan lengkap dari Pokja ULP tersebut adalah sebagaiberikut : Ketua Arif Nurul Huda,STSekretaris Veriyanto, STAnggota Dedi Restioko,ST; KartonoHerpurwanto; Basuki,SE (meninggaldunia); Subur Setiono,ST; Peni YuliaAstuti,SIP; Bahwa dalam pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (SD) di Kab.Banjarnegara itu, tugas Pokja ULP Kab.

Banjarnegara, dimanaberdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24Agustus 2011 saksi ditunjuk sebagai anggota dan SekretarisKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.

Saksi sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Banjarnegara Tahun 2011, dibawa Koordinator Pokja ULP sdr.Yunus Rosyadi,Ssos.e Bahwa pengangkatan saksi sebagai anggota Pokja ULP Kab.Banjarnegara Tahun 2011 adalah berdasarkan Surat Tugas No.500/454/ULP/2011 tertanggal 24 Agustus 2011. Susunanselengkapnya anggota Pokja ULP Kab.

Susunanselengkapnya Pokja ULP tersebut adalah :Ketua : Arif Nurul Huda,STSekretaris : Veriyanto,STAnggota : Dedi Restioko,ST; Kartono Herpurwanto;Basuki,SE (meninggal dunia) ; Subur Setiono,ST; PeniYulia Astuti,SIP ;Bahwa dalam pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (SD) di Kab.Banjarnegara Tahun 2011 itu, tugas Pokja ULP Kab.

ULP untuk mengadakan rapat di ruang kerjanya diDinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan tujuan untukmengarahkan Pokja ULP agar memenangkan Saudara Gunawan Wijaya(Alm) dalam proses pelelangan pengadaan alat berat Crawler Dozer padaDinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012;Bahwa dalam memberikan arahan mengenai paket pekerjaan pengadaanalat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota MetroTA.2012 tersebut Terdakwa Drs.Waluyo,MM mengatakanMenurut PakSekda (saksi H.

Saksi Andi Setiyono, ST (Ketua Pokja dari ULP);2. Saksi Wirawan A.Pramono, A.Md (Sekretaris Pokja);3. Saksi Achmad Rizki Pratama, ST (Anggota Pokja);4. Saksi Hendrawan, ST.,MT (PPk);5. Saksi Supriyadi, S.Sos (PPTK);Halaman 9 dari 63. Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2015/PT TJK.10Bahwa kemudian atas arahan Terdakwa Drs.

Pokja ULP seharusnya menyatakan pelelangan gagal jikadalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 huruf e yang menyebutkan :Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaranditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.Dalam Lampiran Il (Tata Cara Pengadaan Barang) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan ULPmenindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut(diantaranya

Kalau dia yang mengerjakan, dia akan memikirkan orangyang kerja dimana rapat tersebut dihadiri oleh:Saksi Andi Setiyono, ST (Ketua Pokja dari ULP);Saksi Wirawan A.Pramono, A.Md (Sekretaris Pokja);Saksi Achmad Rizki Pratama, ST (Anggota Pokja);Saksi Hendrawan, ST.,MT (PPK);a fF 2 PY PFSaksi Supriyadi, S.Sos (PPTK);Bahwa kemudian atas arahan Terdakwa Drs.

Hotmix Tahap III

Nomor: 800/01/POKJA.I.1/ULP /2013 tanggal 4 Januari 2013

10

Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A.

Penetapan tersebutkemudian dituangkan dalam surat pemberitahuan Nomor800/11/I.1.1/ULP/2013 tanggal O05 Februari 2013 yang ditandatanganiMuhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP kepada terdakwadan disetujul pula oleh terdakwa sebagaimana dinyatakan dengan suratnyaNomor : 800/11/I.1.1/ULP/2013 tanggal 05 Februari 2013;Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama Muhammad Teguh selaku DirekturUtama PT.

diatur dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 TentangPerubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 pada Pasal 12 ayat(2) Tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :a.

Namun hal itu tidakdilakukan oleh Pokja ULP, karena atas permintaan terdakwa kepadaMuhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP dan MasriAbdullah,ST selaku Sekretaris Pokja menghendaki agar PT. Baniah RahmatUtama sebagai perusahaan yang nantinya akan melaksanakan pekerjaanitu, sehingga PT. Baniah Rahmat Utama dipilih untuk ditetapkan sebagaipemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara AtungBungsu 2 (dua) Jalur Aspal Hotmix tahap III dan pemenang kedua adalahPT.

Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhidengan membandingkan pemenuhan persayaratan teknissebagaimana tercantun dalam LDP; 2.

Pokja ULP dapat meminta uji mutu/ teknis / fungsi untuk bahan/ garismiring alat tertentu sebagaimana yang tercantum dalam LDP;Halaman 61 dari 279 Putusan Nomor : 9/Pid.SusTPK/2018/PN.Plg.6. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat halhal yang kurang jelas ataumeragukan pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta;7. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilakukan denganevaluasi harga.

IDA LIDIA S kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Nomor : 800/0256a/PPK Peng/Dinkes/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;

Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Layanan Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, tanggal 27 Pebruari 2013;

IRVAN OCTAVIAN, SE untuk melaksanakan pengadaan jasa pengamanan Kantor Dinas & UPT pada Kepanitianaan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT dan memberikan jadwal pelelangan kepada Koordinator Pokja Pengadaan Jasa Lainnya;

Estika Gunaprima;

Unit Layananan Pengadaan (ULP), Nomor : 800 / / PPK / Peng/Dinkes / II /2013, tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;

ULP,Usulan Personil Pokja Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan susunansebagai berikut :1.

Ida Lidia selakuPejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Nota Dinas nomor800/0256a/PPK/Peng/Dinkes/II/2013 kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang antara lain meminta Pokja ULP untuk melaksanakan prosespemilihan penyedia barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan dan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang berlaku dan segeramenyusun dokumen pengadaan, dan dokumen lainnya yang diperlukan,dimana sebagai lampiran Nota

Setia Bhaktinomor : SB/008/SPH/IV/2013 kepada Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP KotaTangerang Selatan perihal penawaran pekerjaan Pengadaan JasaPengamanan Kantor Dinas dan UPT dengan penawaran sebesar Rp.2.889.744.000.. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 masuk surat dari PT. Qarisa Fakhiranomor : QS/027/SPH/IV/2013 kepada Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP KotaTangerang Selatan perihal penawaran pekerjaan Pengadaan JasaPengamanan Kantor Dinas dan UPT dengan penawaran sebesar Rp.2.887.945.000..

Ida Lidia selakuPejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Nota Dinas nomor800/0256a/PPK/Peng/Dinkes/II/2013 kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang antara lain meminta Pokja ULP untuk melaksanakan prosespemilihan penyedia barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahn dan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang berlaku dan segeramenyusun dokumen pengadaan, dan dokumen lainnya yang diperlukan,dimana sebagai lampiran Nota

2015yang diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULPPemerintah Aceh XIX.

/XIX/2015 tanggal 8 September 2015.Bahwa Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) kepada Penggugatkarena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan denganPenggugat, di samping itu proses lelang dilakukan oleh ULP melalui Pokja,dan jika Penggugat dikalahkan di dalam proses lelang yang disebutkan olehpenggugat, maka kewenangan itu. menyatakan menang atau kalahnyaPenggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat itu

Adanya pelimpahan kewenangan secaradelegasi memiliki kKonsekuensi, sehingga pihak yang melimpahkan kewenangantidaklah dapat menggunakan kewenangannya tersebut kembali sebelumdicabutnya dasar pemberian kewenangan tersebut, dengan demikian segalabentuk tanggungjawab menjadi tanggung jawab pihak yang telah menerimadelegasi kewenangan tersebut yaitu SKPA ULP dan Pokja dan bukan menjaditanggungjawab pemberi delegasi (Gubernur Aceh) sebagai Tergugat.Dengan demikian, dalam hal ini jika terjadi kesalahan

Poin 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat lagilagi menunjukkan gugatan yangerror in personal dan gugatan yang kabur, karena yang melakukan proseslelang pekerjaan yang dimaksud adalah Pokja yang dibentuk melalui ULP,mungkin dalam hal ini Penggugat kurang atau tidak memahami prosespengadaan barang/pemerintah yang mana kewenangan di dalam melakukanproses pelelangan dan menentukan pemenang adalah merupakankewenangan dari Pokja yang dibentuk melalui ULP, dan tidak tepat gugatanhalaman 14 Perkara Perdata.Nomor

. 103/Pdt/2016/PTBNAa quo ditujukan kepada Pemerintah Aceh secara umum, karena selain tidakada faktafakta hukum Gubernur Aceh terlibat di dalam proses lelang danmenentukan siapa yang menjadi pemenang, gugatan Penggugat tidak secarakhusus menggugat kepada instansi mana yang seharusnyabertanggungjawab, dalam hal ini jelas bahwa yang menentukan pemenangadalah Pokja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya ULP, (Vide poin 5 positagugatan Penggugat) bukan Gubernur Aceh, dan sesuai dengan eksepsi dariTergugat

Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, danHengky Kurniawan, S.Kom. selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang padaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten MuaraEnim serta Nihlah, SE selaku anggota Pokja Il Pengadaan Barang Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telahmelakukan perbuatan melawan hukum mengingat spesifikasi penawaran dari CV.New Sentosa berbeda dengan

Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan,S.Kom selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim sertaNihlah, SE selaku anggota Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telah bertentangandengan Penjelasan Perpres No. 70/2012 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 10 dari 60 Putusan

Bahwa tindakan terdakwa yang telah menyetujui hasil pelaksanaan pelelanganyang dilakukan oleh Pokja Il Pengadaan Barang ULP Kabupaten Muara Enimyang telah menetapkan CV.

Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan, S.Kom.selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Nihlah, SE selaku anggotaPokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enim, telah melakukan perbuatan melawan hukumHalaman 21 dari 60 Putusan No.01/Pid.SusTPK/2016/PT.PLGmengingat

SelakuKetua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan, S.Kom selakuSekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Nihlah, SE selaku anggota Pokja IIPengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa PemerintahKabupaten Muara Enim, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pokja IlPengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang /

Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa6 TETAP LINGGA, ST.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa7 MANUEL KAROSEKALI, ST.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa8 TAMRIN TOGATOROP, S.Kep.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa9 UCOK BENGET BERUTU, SP.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa10 BENNY A.

TPK/2017/PN Mdn Peraturan Kepala LKPP nomor 5 tahun 2012 tentang ULP, dalam Pasal12 ayat (1) dijelaskan ruang lingkup tugas pokja ULP diantaranyaadalah :a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiripaketpaket yang akan dilelang/seleksi;b.

Ketua merangkap Ketua Pokja Sekretaris merangkap2 SUKARDI MH. PURBA, ST.Sekretaris Pokja Anggota Pokja Pengadaan Jasa3 RUDINYAR SEMBIRING, ST., MTKontruksi dan Jasa Konsultasi Anggota Pokja Pengadaan Jasa4 SRIMULYANI, ST.Kontruksi dan Jasa Konsultasi 5 RAJA PARMAHANAN HARAHAP, Anggota Pokja Pengadaan Jasa Halaman 35Putusan Perkara No. 26/Pid.Sus.

TPK/2017/PN Mdn ST.Kontruksi dan Jasa Konsultasi Anggota Pokja Pengadaan Jasa 6 TETAP LINGGA, ST.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa7 MANUEL KAROSEKALI, ST.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa8 TAMRIN TOGATOROP, S.Kep.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa9 UCOK BENGET BERUTU, SP.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa10 BENNY A.

BerdasarkanPeraturan Kepala LKPP nomor 5 tahun 2012 tentang ULP, dalam Pasal12 ayat (1) dijelaskan ruang lingkup tugas pokja ULP diantaranyaadalah :a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiripaketpaket yang akan dilelang/seleksi;b.

Amd sebagai Anggota, pada Pokja Il Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi DaerahKabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.02/BP2MPDULP/IV2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran201 2;Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Saksi H.

JASA CON PUTRA UTAMA dinyatakan tidak lulus kualifikasi olehPokja Il ULP karena tidak memenuhi Persyaratan Administrasi;Pada tanggal 07 Mei 2012, Pokja ll ULP menetapkan Pemenang SeleksiUmum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan KonsultanPendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa padaBPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran2012 denganmenerbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 188/BP2MPDULP/POKJA/V/2012, yaitu terdiri dari :a. PT.

ada satupun peserta pemilihan penyedia jasakonsultansi yang menyampaikan sanggahan, lalu pada tanggal 14 Mei2012 Pokja Il ULP dan Saksi Ir.

Amd sebagai Anggota, pada Pokja Il Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi DaerahKabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.02/BP2MPDULP/IV2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran201 2; Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE,MP.

SYAUQY QUTHBY, ST.selaku Ketua Pokja ULP~ menerbitkan surat Nomor02.a/ULP/13.1/65/X/2015 yang ditujukan kepada Kepala ULP KabupatenLombok Timur perihal Laporan Lelang Gagal.Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015, M. SYAUQI QUTHBY,ST (Ketua Pokja), mengumumkan Lelang Ulang Pembangunan SarpasKawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (KodeLelang 513395)di LPSE Kabupaten Lombok Timur dengan rincian sebagai berikut :1.

dengan 15 Oktober 2015.Hasil evaluasi dokumen penawaran oleh Pokja ULP sebagai berikut :1.

ARKANANTA, dan karena tidak ada peserta lelang yang bertanyaakhirnya Pokja ULP membuatkan BAPP (Berita Acara PenjelasanPekerjaan) dengan Nomor : 02/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 8 Oktober2015.

Lombok Timur T.A 2015 adalahsebagai Pokja untuk pemilihan penyedia jasa Konstruksi yang ditunjukoleh kepala ULP Kab.

Pokja ULP keaslian dokumen isiankualifikasi CV.

TUAN RAJO BINTANG Nomor 095/SAKA/IV/2013tanggal 23 April 20131 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Nomor 28/Pokja BarangULP/2013 tanggal 15 April 2013 untuk Pengadaan Alat LaboratoriumLingkungan Hidup Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : Barangdan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Lebong BadanLingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab.

Yasin selaku PA di Badan LingkunganHidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong pada tanggal 19Februari 2013 kepala ULP Kabupaten Lebong yang dijabat oleh FahrulRazi, ST yang kemudian didisposisikan kepada Ketua Pokja Pengadaanbarang dan jasa lainnya yang juga dijabat oleh sdr. Fahrul Razi, ST, lalukami (Pokja Pengadaan barang dan jasa lainnya) mempelajari berkasyang terdiri dari :KAK (kerangka Acuan Kerja)Spesifikasi tehnis HPSFakta integritas PA dan PPTKHal 46 dari 196 Halaman.

Yasin melimpahkankembali usulanm pelelalgan ulang paket pengadaan balatlaboratorium lingkungan hidup kepada Kepala ULP KabupatenLebong yang dijabat oleh Fahrul Razi, ST yang kemudiandidisposisikan kepada Ketua Pokja Pengadaan barang dan jasalainnya yang juga dijabat oleh sdr.

Pada tahapan ini pokja hanyamengundang 1 (satu) perusahaan yang telah lulus dalamevaluasi penawaran yaitu CV. Baja Metal dengan surat No. :38.d/pokja barang ULP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013, setelahdilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktiankualifikasi maka dibuat Berita Acara pembuktian kualifikasi No. :38.e/pokja barang ULP/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 dinyatakanbahwa seluruh dokumen sesuai dengan aslinya.Upload BA.

. : 38.a.2/pokja barang ULP/V/2013 tanggal 4 Mei2013.Penetapan PemenangBahwa setelah semua evaluasi selesai dilaksanakan makaditetapkan pemenang dengan dibuktikan dibuat Berita Acarapenetapan Pemenang No. : 43.a/ pokja barang ULP/V/2013tanggal 6 Mei 2013Pengumuman pemenangHal 62 dari 196 Halaman. Perkara No.58/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BeglDiumumkan pemenang lelang belanja modal pengadaan alatalat laboratorium Lingkungan hidup yaitu CV.

YUDI ASMORO mengatur pelelangandengan Pokja ULP dengan meminjam perusahaan penyedia yang akandimenangkan yakni CV.

Latanete Corawali dan kedua perusahaan tersebut tidak lulus karenatidak ada metode dan jadwal pelaksanaan.> Bahwa Pokja ULP mengeluarkan Surat penetapan Pemenang Lelang Nomor:06/P.32Konstruksi/Pokja 1/ULPBR/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yangmenetapkan CV.

PUTUSAN TIPIKOR NOMOR : 35/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks Halaman 44> Bahwa yang masuk dalam kelompok kerja (Pokja) ULP yang ditunjuk sebagaipanitia lelang adalah:a. ALIMUDDIN, S.Sos., M.Si sebagai ketua panitia lelang;b. H. SABIRIN, S.Sos. M.Si sebagai Sekretaris Pokja;c. ANDIARSIADI, S.Si sebagai anggota Pokja;d. NURAMDAN, S.Sos sebagai anggota Pokja;e.

Barru tahun 2014, saksi menjabat sebagai Sekretaris di UnitLayanan Pengadaan berdasarkan SK Bupati yang tugasnya membuatPOKJA (Kelompok Kerja) untuk pelelangan;> Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretariat ULP adalahmembantu pokja ULP dalam hal mempersiapkan ruangan, ATK dankebutuhan lelang yang akan dilaksanakan oleh pokja ULP dan jugasekretariat yang bertugas menerima surat permohonan dari PPK/SKPDuntuk dilaksanakan lelang dan atas perintah Ketua ULP, sekretariatmembuat Surat Perintah

untuk menentukan pokja mana yang akanbertindak sebagai pokja ULP dalam proses lelang suatu pengadaan barangdan jasa.> Bahwa yang menerima surat permohonan lelang pekerjaan konstruksipembangunan taman/relief dan patung Colliq Pujie Kab.

(in casu),PENGGUGAT menyamakan antara TERGUGAT dengan Pokja ULP sedangkansecara de facto maupun de jure, TERGUGAT dengan Pokja ULP merupakansubyek hukum yang berbeda dengan lingkup tugas dan wewenang masingmasing yang juga berbeda. Persoalan diterima atau ditolaknya penawaranPENGGUGAT bukanlah menjadi lingkup tugas dan kewenangan TERGUGAT,melainkan lingkup tugas dan wewenang Pokja ULP sebagaimana diatur dalamPasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Berdasarkan pasalpasal tersebut, dalam hal proses pemilihan penyedia danpenetapan pemenang pengadaan, TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan dantidak diperbolehkan melakukan intervensi atas proses pemilihan dan penetapanpenyedia, karena proses tersebut menjadi tugas dan kewenangan Pokja ULP danPengguna Anggaran. lingkup kerja dan/atau kewenangan TERGUGAT dimulai2410.11.setelah pengumuman pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP berdasarkan SuratPenetapan Pemenang Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pengguna

ULP;16.

EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM, karena PENGGUGAT seharusnyamenarik/mengikutsertakan Pengguna Anggaran dan Pokja ULP sebagai pihakTERGUGAT dalam perkara aquo. Oleh karena PENGGUGAT tidak menarikPengguna Anggaran dan Pokja ULP sebagai pihak, maka gugatan PENGGUGATmerupakan gugatan kurang pihak (Exeptie Plurium Litis Consortium);3.

Dari pasalpasal tersebut juga menunjukkan adanya tugas dan kewenangan yangberbedabeda antara TERGUGAT, Pokja ULP dan PA sehingga antaraTERGUGAT dengan Pokja ULP dan PA tidak dapat disamakan kedudukannyamaupun tugas dan kewenangannya;Bahwa Penetapan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang merupakankewenangan dari dan telah dilakukan oleh Pengguna Anggaran (vide bukti T3) atas usulan dari Pokja ULP.