Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor31/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 2 Maret 2020 juncto Putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 769/Pdt.G.Plw/2016/PN.JKT.Sel., tanggal14 Juni 2017;MENGADILI SENDIRI1. Menerima perlawanan eksekusi dari Pemohon Kasasi (dahuluPembanding dahulu Pelawan 1) dan Pemohon Kasasi II (dahuluPembanding II dahulu Pelawan Il) untuk seluruhnya atau sebagian;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor31/PDT/2020/PT DKI, tanggal 2 Maret 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 769/Pdt.G.Plw/2016/PN Jkt.Sel.,tanggal 14 Juni 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Pekara: Menolak perlawanan dari Para Para Pelawan untuk seluruhnya;3.

Ketua Pengadilan TinggiSemarang, Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG tanggal 13 Desember 2021serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARASetelah membaca:Surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggalHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG11 Mei

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya sebagaiberikut:. Dalam Provisi1. Menolak Tuntutan Provisi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensiIl. Dalam Konvensi1. Dalam Eksepsia. Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan para TurutTergugat Konvensi;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG2. Dalam Pokok Perkaraa.

Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksirsebesar Rp. 1.583.000,(satu juta lima ratus delapan puluh tigaribu rupiah) secara tanggung renteng;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tersebut diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2021dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan Negeri Karanganyar kepada para pihak berperkara padatanggal 21 Oktober 2021;Menimbang, bahwa

atas putusan a quo Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakanbanding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg Jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

II serta TerlawanIntervensi untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini; Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belasribu rupiah);Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakartadengan Putusan Nomor 236/PDT/2015/PT DKI. tanggal 21 Mei 2015, yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semulaTerlawan; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor31

Membatalkan Putusan Hukum Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1744 K/Pdt/2016 tertanggal 24 November 2016 juncto PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 236/PDT/2015/PT DKI. tanggal21 Mei 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor31/Pdt.G/2013/PN Jkt.

trawl yang memiliki ciriciri yaitu : mempunyai tallpenarik jaring, papan layang (otter board), besi segitiga (triangular), pelampungbulat dari plastik, pemberat rantai, taliris atas dan bawah, sayap jaring, badanjaring, kantong jaring yang dilengkapi tali kolor, berangkat dari perairan PemangkatKecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas menuju perairan Sungai Jawai,Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan tujuan untuk mencari udang danatau ikan sebagaimana maksud dari Pasal 1 ayat (4) dari UndangUndang Nomor31

wilayahperairan Sungai Jawai, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan, dengan ukuran yangditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai sesuai dengan persyaratan,atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapikan yang dilarang sebagaimana maksud dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor31

Cakunda, S.Sos; 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.

,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran; 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) ataspekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap lllKab.

Cakunda, S.Sos;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.

KDI1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.

Putusan Nomor31 PK/Ag/2014Pdt.G/2011/ PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, permohonanmana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat A/Terbanding I yang padatanggal 5 Februari 2014, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dariTermohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauankembali yang diterima di

Putusan Nomor31 PK/Ag/2014Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebahagian adalah berkaitan denganjangka waktu kontrak;Bahwa bila diperhatikan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkatkasasi tersebut jelas sama sekali tidak mempermasalahkan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Agama Padang tersebut.

Putusan Nomor31 PK/Ag/2014ttd. ttd.Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.ttd.Dr. H. MUKHTAR ZAMZAML, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.Biayabiaya:1 Materai Rp 6.000,002 Redaksi Rp 5.000,003 Administrasi PK Rp 2.4Jumlah Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Agama,Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.NIP. 19590414 198803 1 005Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor31 PK/Ag/2014

.008, Kelurahan Amagarapati,Kecamatan Larantuka, Kabupaten FloresTimur;Agama : Katholik;Pekerjaan : Swasta/Tukang Ojek;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan sekarang ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa DakwaanSubsidairitas sebagai berikut: Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Menyatakan Terdakwa LASARUS KRISBENI MAKING alias ARISterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana termuat dalam DakwaanPrimair Jaksa Penuntut

PerusahaanDaerah Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar(20102014);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Primair : Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 4 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Sus/2019UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Atau :Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8Juncto Pasal 4 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

korban Supardi dan saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak3 (tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korbanYayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosongsebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudianpihak kepolisian sector Panongan melakukan pengamanandan membubarkan warga dengan tujuan agar situasikondusif :Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31

korbanSupardi dan saksi korban Yayat Supriatna denganmenggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali,serta Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriatnadengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua)kali, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisiansector Panongan melakukan pengamanan dan membubarkanwarga dengan tujuan agar situasi kondusif ; Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31

Supardi dan saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3(tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak10kepolisian sektor Panongan melakukan pengamanan danmembubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ; Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31

tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : UDIN PURWONOPangkat/NRP : Kopda/3104078570585Jabatan : Ta Kesdam XIII/MdkKesatuan : Kesdam XIII/MdkTempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Mei 1985Jenis kelamin : LakiLakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Asgab XIll, Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, KotaManado, Provinsi Sulawesi UtaraMengingat : Pasal 288 ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 211 Ayat (4) Undangundang RI Nomor31

Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesarRp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda dibatalkanoleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor31

sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 441K/Pdt/2018, tanggal 18 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 24 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali padatanggal 19 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Kid juncto Nomor31

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor31/PDT/ 2014/PT TJK tanggal 25 November 2014;6. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor15/Pdt.G/2011/ PN Kld tanggal 11 November 2013;7. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonKasasi/ Terbanding/Tergugat Il) tidak melakukan perbuatan melawanhukum;8.

Bahwa para Pelawan sampai saat ini tidak mengenal Senti Sigalinggingyaitu sebagai Terlawan Penyita dan dalam perkara perdata nomor Nomor31/Pdt.G/2000/PN.Trt. sampai dengan adanya penetapan Nomor6/Eks/2019/PN.Trt dimana Senti Sigalingging sebagai penggugat tidakpernah melibatkan para Pelawan sehingga para Pelawan dalam perkaratersebut bukan sebagai tergugat ataupun turut tergugat;10.

Perkara Nomor31/Pdt.G/2000/PN.Trt sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum diatas;7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbulupaya hukum verzet atau banding;8.

Gugatan Penggugat kabur & tidak jelas (obscuur libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhnkan Putusan Nomor31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg. tanggal 26 Juni 2019 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.2.

Mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (Penggugat Perkara Nomor31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.) untuk sebagian.02.

12 Maret 2013;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengandakwaan Kombinasi sebagai berikut:KESATUPRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat(2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

No.1896 K/Pid.Sus/2017SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamATAUKEDUApidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat(2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam

Pasal 8 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMejayan 19 Februari 2013 sebagai berikut:1.

Menerima permohonan pencabutan perkara gugatan nomor31/Pdt.G/2019/PN.Atb oleh Kuasa para Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untukmencatat pencabutan perkara gugatan nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Atb. inidalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk Itu;3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang hingga kini ditaksirsebesar Rp. 903.000, (Sembilan ratus tiga ribu rupiah);Hakim anggota,ABANG M. BUNGA, SH.M.Hum.OLYVIARIN R.

Menimbang bahwa setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 19 Agustus 2015Pemohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Pemohon memlalui suratnya tertanggal 20Agustus 2015 telah mengajukan pencabutan atas permohonan nomor31/Pdt.P/2014/PN.Smd. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan nomor : 31/Pdt.P/2015/PN.Smd telahdicabut maka perkara permohonan ini gugur.

Negeri Kecamatan Kabanjahe KabupatenKaro Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;Untuk selanjutnya Para Pemohon disebut ParaPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calonSuami anak Para Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2020/PA.Kbj dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

ini adalah Penggugat tidak bisamembalik nama rumah yang telah dibelinya dari Tergugat dengan alasan dari Kota Wisata mengatakan kalau rumah tidak bisa dibalik namakarena harus ada surat pernyataan yang dilakukan antara Penggugatdan Tergugat untuk pencabutan surat kuasa yang dilakukan dihadapanNotaris pada tahun 2014; Bahwa objek jual beli antara Tergugat dengan Penggugat berupa tanahdan bangunan rumah yang type Ottawa 59A, luas 105 M2 yangterletak di Perumahan Kota Wisata Pesona Ottawa Blok UD 5 Nomor31

tersebut telah dijual kepada Penggugat (RATNA YULIANA);Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan tidak ditemukanhalhal yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, maka JualBeli tanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratuslima meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

OTTAWA, Blok UD.5, Nomor 31 dan memberi izinserta kuasa kepada Pengggugat untuk bertindak selaku pembeli bersamasama dengan Turut Tergugat selaku penjual untuk menandatangani AktaJual beli (AJB) dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Tanah (PPAT), atastanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratus limameter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

gugatan Penggugatdapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya Penggugatbersamasama dengan Turut Tergugat juga diberi izin untuk membuat danmenandatangani Addendum atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli atastanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratus limameter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

(Lima Ribu rupiah).Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp,tanggal 17 Maret 2021, yang amarnya berbunyisebagai berikut:4.

Memori banding tanggal 23 Maret 2021 yang diajukan oleh Terdakwa,yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada tanggal 7April 2021sebagaimana Akta Terima Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN,S.H.

Kontra memori banding tanggal 15 April 2021 yang diajukan oleh PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 15 April 2021sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, S.H.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 17 Maret 2021, yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap barada dalam tahanan;5.

Desember 2018sehingga Keputusan TUN objek sengketa telah bertentangandengan pasal 252 peraturan pemerintah Nomor : 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS (Pemberhentian sebagaimanadimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak PutusanPengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatanhukum tetap) ; Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tanggal 28Desember 2018 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019,sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor31

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor31/Pid.SusK/2014/PN.MDN a.n Naarododo Dakhi yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)terhitung tanggal 23 September 2014 tersebut, secaraHal 27 Putusan PerkaraNo.200/G/2019/PTUNMDNjelas dan terang benderang Penggugat tidak ada terbuktimelakukan tindak Pidana korupsi untuk menguntungkandiri sendiri ataupun berencana melainkan dikarenakankelalaian sehingga menguntungkan pihak lain (kesalahanadministrasi Penggugat akibat kelalaian Penggugat

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor31/Pid.SusK/2014/PN.MDN a.n Naarododo Dakhi yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)terhitung tanggal 23 September 2014 tersebut, jelas danterang benderang kesalahan Penggugat akibat Penggugatloyal dan patuh terhadap Bupati Nias Selatan selakuDIMPiNAN ; n onan ene n nn nn ne ne nnn ene Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.31218Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan

Bahwa dalil gugatan angka 5 sampai dengan angka 8,merupakan uraian dan kronologis kejadian perkara Penggugat,dengan ini Penggugat diberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkandengan seksama dan sungguhsungguh ketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku yang diuraikansecara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalamobjek sengketa dimaksud dikaitkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor31/

Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28Desember 2018 adalah setelah mempertimbangkan denganseksama dan sungguhsungguh ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku yang diuraikan secara rincidalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objeksengketa dimaksud dikaitkan dengan Putusan Pengadilan TindakHal 37 Putusan PerkaraNo.200/G/2019/PTUNMDNPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor31