PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (d/h PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHUR), vs. THIO TJENG HIN alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HOAT alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HUAT, dkk.

Perum Otorita Jatiluhur, yang didirikan dengan PP No. 20/1970,sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35/1980, yang selanjutnyadiatur kembali dengan PP No. 42/1990, dilanjutkan berdirinya danmeneruskan usahausaha berdasarkan ketentuanketentuan dalam PPNo. 94/1999 ini;Perum Otorita Jatilunur sebagaimana dimaksud di atas selanjutnyadiubah namanya menjadi PuT Il (vide Bukti P4 Pasal 2 ayat (1) dan (2);c.

BagianPengairan Wilayah Fisik Operasional Perum "Otorita Jatiluhur kepadaPerum Otorita Jatiluhur (Penggugat) (Bukti P 9);1617Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 April 1971 dari Pemerintah PropinsiJawa Barat kepada Perum Otorita Jatifuhur (Penggugat) (Bukti P 10);Surat No. 156/D.15/PW/71 tertanggal 27 Mei 1971, perihal PerubahanStruktur Organisasi, Proses dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi/Keuangan, dari Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat WilayahPengairan Purwakarta kepada Direktur

Pengairan Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) (Bukti P 11);Surat No. 184/D.15/PW/71 tertanggal 24 Juni 1971, perihal perubahanStruktur Organisasi Proses dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi/Keuangan dan Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat WilayahPengairan Purwakarta kepada Direktur Pengairan Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) (Bukti P 12);Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 202/KMK.013/1992 tertanggal 5Februari 1992 dimana Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) telah ditetapkanuntuk mengelola

Pihak Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) menambahkan bahwa usulanpeningkatan status asset telah pihak Perum Otorita Jatilunur (Penggugat)programkan di dalam usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) padaRKAP tahun 1999 dan RUP tahun 1999 2003 Penggugat;Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) mohon persetujuan Menteri Pekerjaan Umum RI agar lokasilokasi tanah yang termasuk diantaranya lokasi tanah persil bangunanatas tanah seluas 33.740 m?

No. 2383 K/Pdt/201120Surat No. 1/136/1999 tertanggal 4 Maret 1999, perihal Usulan PeningkatanStatus Asset Tanah Kelola, dari Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) kepadaSekretaris Ditjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesiaberikut lampiranlampirannya berupa Usulan Peningkatan Status Asset TanahKelola Melalui PMN Kepada Perum Otorita Jatilunur (Penggugat) Berupa DataRencana Peningkatan Status Lahan Kelola Menjadi Status Milik PerusahaanMelalui PMN pada Perum Otorita Jatilunur (Penggugat

Pungky Bambang Priyambodo selaku Direktur Utama PT.Eco Inviromental Indonesia yang melakukan pengurusan lahan sebanyak 5hektar akan tetapi tidak dikabulkan oleh Otorita Batam, kemudian kamibermusyawarah yang akhirnya diajukan kembali permohonan kedua ke KantorOtorita Batam yang waktu itu saksi sendiri yang melakukan pengurusan keKantor Otorita Batam untuk meyakinkan pihak Otorita Batam kalau lahantersebut akan digunakan untuk pembuatan pabrik CNG sehingga dikabulkanoleh Otorita Batam seluas kurang

tanggal 31 Agustus 2010 ;bahwa ternyata uang pembayaran UWTO pada tahap HI yang diambil olehterdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 seharusnya untuk pembayaran UWTOsesuai tagihann UWTO dari Kantor Otorita Batam tidak dibayarkan olehterdakwa sampai jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga PT.

Eco Enviromental Energi Indonesia tidak ada menggunakan jasadalam pengurusan lahan di Otorita Batam dalam hal ini jasa Law Office RoyWright, S.H.karena semua pengurusan lahan di Otorita Batam/BP Batam diurusoleh pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sendiri, dan hanya padapengurusan dokumen SKEP, SPJ, PL dan HPL dan sertifikat menggunakanNotaris Andreas Timothy ;Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesiadari PT.

Eco Environmental Energy Indonesia (ECO) tentang penyediaanLahan Statisun Penerima Gas di BatamProp.Kepri, tanggal 8 Februari 2011,tanda bukti T25 ;Foto copy Pengalokasian Lahan dari Otorita Batam kepada Nomor PT.

Eco Enviromental EnergiIndonesia ;Bahwa pertama terdakwa yang mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batamdengan surat permohonan ditanda tangani oleh Sdr. Andry Priyono akan tetapidi tolak, kemudian yang kedua Sdr. Sudarso dan Sdr. Andry Priyono yangmengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam tetapi terdakwa tidak ikut ;Bahwa permohonan yang kedua disetujui, tetapi sebelumnya terdakwadipanggil oleh Deputi Operasi BP Kawasan Batam, yaitu Sdr.

KEPALA BADANKomplek Sarana Industrial Point Blok A No. 3, Jl.Engku Putri Batam Centre Kota Batam,selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semulaTergugat ;PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPBATAM) dahulu Otorita Batam, berkedudukan diGedung Otorita Batam, JIn. Engku Putri BatamCentre Kota Batam, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Tergugat II ;Hal 1 dari5 Hal Putusan Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR3.

Direktorat jenderalJenderal Sumber Daya Air.Bahwasetelah dibebaskan, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri PU No.375/KPTS/1993 tentang Pedoman administrasi Barang Kekayaan/ MilikNegara yang dikelola oleh Perum Otorita Jatiluhur jo.

Direktorat jenderal Jenderal SumberDaya Air;10.2 Bahwa selanjutnya status atas objek gugatan a quo telah diserahoperasikankepada TERGUGAT berdasarkan Keputusan Menteri PU No.375/KPTS/1993 tentang Pedoman administrasi Barang Kekayaan/ MilikNegara yang dikelola oleh Perum Otorita Jatiluhur jo.

Perusahaan UmumHalaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Bks(Perum) Otorita Jatiluhur) in casu TERGUGAT berdasarkan DaftarInventarisasi Barang Untuk Barang Tidak Bergerak Status Kelola Per: April1996 Perum Otorita Jatiluhur;10.3 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas terobukti secara sah tanah aquo tersebut telah selesai dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya kepadatiaptiap pemilik tanah yang berhak sesuai dengan peraturanperaturan yangberlaku di Indonesia.

Fotokopi Peta Situasi Pembebasan Tanah Pembuatan Saluran Sekunder ST.2Dalam Rangka Kontrak II.P.17P.30 Desa Jatimulya/Setiamekar, (diberi tandaT3);Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Bks10.11.Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375/KPTS/1993tanggal 25 Agustus 1993 Tentang Pedoman Administrasi Barang Kekayaan/MilikNegara Yang Dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur, (diberitanda T4);Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

39/KPTS/1993tanggal 8 Februari 1994 Tentang Penetapan Jumlah dan Janis Barang InventarisKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) OtoritaJatiluhur, (diberi tanda T5);Fotokopi Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak Bergerak Status KelolaPer:April 1996 Perum Otorita Jatilinur, (diberi tanda T6);Fotokopi Surat Gugatan No.693/Pdt.G/2016/PB.Bks tanggal 20 Desember 2016,(diberi tanda T7);Fotokopi Surat No.1506.1/2017 tertanggal 15 Juni 2017 perihal PencabutanGugatan Perkara

(Terbanding/semula Penggugat) dan tidak mempertimbang kan buktibuktidari Pembanding/semula Tergugat sebagai alas hak yang menerangkanHal 6 dari 14 Putusan Nomor 102/PDT/2014/PT PBRasal usul lahan yang diperoleh PT Kencana Raya Maju Jaya sebagaipemilik lahan sengketa yang diperolehnya dari pengalokasian lahan yangberasal dari Otorita Batam/ Badan Pengusahaan Kawasan Batam secarasah.

Bahwa PT Glory Point adalah perusahaan yang hanya berkoperasi tidaksebagai perusahaan yang memasarkan bangunanbangunan milikperusahaan lain, sedangkan PT Surya Manggala Persada adalahperusahaan yang mengembangkan dan atau yang membangun bangunanserta PT Kencana Raya Maju Jaya adalah perusahaan yang memiliki lahansengketa, kebetulan Direktur PT Glory Point terlebih dahulu telahmenggugat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, PTIgata Harapan, PT Mitra Bintang Putra, PT Dharma Kemas

Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihakTerbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingtanggal 19 Februari 2014 yang pada pokoknya :Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor104/Pdt.G/2013/PN BTM tanggal 8 Januari 2014 sudah tepat dan benar dansangat sependapat dengan Penggugat/Terbanding.Bahwa Penggugat/Terbanding dipersidangan telah dapat membuktikan dasardiperolehnya lahan perkara dari Otorita

Penggugat/Terbandingdengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6, sedangkan buktibuktidari Pembanding/Tergugat yang terkait asalusul diperolehnya lahansengketa tersebut sebagaimana bukti bertanda T1 sampai dengan bukti T4,telah terbukti tidak mempunyai ijin prinsip.Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya bukti buktibertanda P1 sampai dengan bukti P6 dari Terbanding/ Penggugat adalahmerupakan buktibukti yang merupakan asal usul diperolehnya hak ataslahan yang di alokasikan oleh Otorita

: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ; Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum TibanMas Residence Blok E No.54 RT/RW 002/011 Kel.Tiban LamaKc.Sekupang Kota Batam ; Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari EDWIN CHARLESHUTAPEA; Bahwa Suami Pemohon bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 ; Bahwa Suami Pemohon yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEAtersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2007 di RumahSakit Otorita

bertempat tinggal di Perum TibanMas Residence Blok E No.54 RT/RW 002/011 Kel.Tiban LamaKc.Sekupang Kota Batam ;Halaman 4 dari 8 halaman penetapan nomor 1956/Pdt.P/2018/PN.Btm Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari EDWIN CHARLESHUTAPEA; Bahwa Suami Pemohon bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 ; Bahwa Suami Pemohon yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEAtersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2007 di RumahSakit Otorita

yang dialami oleh pendudukIndonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa petitum ke2 dari permohonan pemohan adalahuntuk menetapkan identitas yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 adalah benar suami Pemohon berdasarkan Surat KeteranganNikah No.13/SKN/RLH/II/99 (bukti P2) dan saat ini telah meninggal dunia padatanggal 12 Maret 2007 di Rumah Sakit Otorita

Bahwa berdasarkan Permohonan Perluasan Lokasi Untuk Jasa di BatamCentre yang Penggugat Rekonvensimengajukan permohonan kepadaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam (BP Batam) yang pada waktu itu. masih bernama OtoritaPengambangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) dengam SuratNo. 145/FI/XII/01 tertanggal 7 Desember 2001 dan permohonan tersebuttelah disetujui oleh Otorita Batam/BP Batam dengan diterbitkannya Surat jinPrinsip No. 39/IP/KA/II/2002 tertanggal 26

Bahwa atas pengalokasian tanahn yang diberikan kepada PenggugatRekonvensi, kemudian pada tanggal 27 Februari 2002, Otorita Batam/BPBatam menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi atas nama PenggugatRekonvensi/PT.

Bahwa selanjutnya berdasarkan faktur tagihan Nomor. 480/F/PL/III/2002tanggal 18 Maret 2002, Penggugat Rekonvensi telah melakukanPembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar Rp.Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Padt.G/2018/PN Btm370.000.000.

Rekonvensi dan dengan telah dilakukannyapembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) secara lunas olehPenggugat Rekonvensi kepada Otorita Batam/BP Batam untuk jangkawaktu 30 tahun, faktur tagihan Nomor. 480/F/PL/III/2002 tanggal 18 Maret2002, Faktur Nomor. 1138/FPL/IV/2007 tanggal 26 April 2007 pada tanggal10 Mei 2007, Faktur Nomor.

Batam/BPBatam dan Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) secara lunas kepada Otorita Batam/BP Batamuntuk jangka waktu 30 tahun sebagaimana faktur tagihan Nomor.480/F/PL/III/2002 tanggal 18 Maret 2002, Faktur Nomor. 1138/FPL/IV/2007tanggal 26 April 2007 pada tanggal 10 Mei 2007, Faktur Nomor.C.0104111001 tanggal 30 November 2010 pada tanggal 1 Desember 2010,Faktur Nomor.

Siti Zahara SibaraniBahwa sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Kartika,Penggugat telah berusaha untuk mengujudkan maksud dan tujuandidirikannya Yayasan Pendidikan Kartika, usaha Penggugat tersebut diawalidari pengajuan permohonan lahan ke Otorita Batam pada tanggai 18 Maret2003 dan atas permohonan Penggugat tersebut Otorita Batam telahmengalokasikan lahan seluas lebih kurang 7.700 M? yang terletak di KavlingPelopor Batu Aji, Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang Kota Batam.4.

Kerugian atas pembayaran faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunanatas pengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam sebesarRP..787.000, (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).5. Kerugian atas pembayaran faktur tagihan uang muka sebesarRp.1.575.000,(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).6. Kerugian atas pembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otoritasebesar Rp.27.584.375,(dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empatribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).7.

Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanahdiatas HPL Otorita Batam tertanggal 30 Juli 2003 dan Formulir SetoranBank BTN tanggal 13 Agustus 2003, diberi tanda bukti P3 ;4. Faktur Tagihan Uang muka tertanggal 25 Juni 2003 dan Formulir SetoranBank Mandiri tanggal 25 Juni 2003, diberi tanda bukti P4;5. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tertanggal 30 Juli 2003dan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2003, diberi tandabukti P5;6.

Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tertanggal 5 Agustus2003 dan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13 Agustus 2003,diberi tanda bukti P6 ;7. Perjanjian Hutang piutang No. 049/Kredit KUP/02.420/2004 tanggal 7April 2004, diberi tanda bukti P7;8. Akad Pembiayaan Arrum No. ARO100004 tertanggal 4 September2010, diberi tanda bukti P8 ;9. Akad Pembiayaan Arrum No. AR120002 tertanggal 14 Mei 2011,diberi tanda bukti P9 ;10.Akad Pembiayaan Arrum No.

Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita 2 X pembayaran dan telahlunas, diberi tanda bukti TIV ;5. Tanggapan surat dari Publik accountant Achmad Rasyid, Sasbullah &Jerry, keberatan untuk diaudit oleh sdr Hj.

Berdasarkan ketentuanketentuan yangbersifat knhusus mengenai pengalokasian lahan di Pulau Batam, karena di pulauBatam menyeluruh hak pengelolaan lahan (HPL) dipegang oleh Otorita Batamyang sekarang sudah beralin menjadi BP Batam (dalam hal ini TURUTTERGUGAT). Berdasarkan ketentuanketentuan yang khusus tersebut,TERGUGAT menerima pengalokasian lahan dari TURUT TERGUGAT, danberdasarkan surat dari TURUT TERGUGAT No.

/PT.PBRTERGUGAT menolak seluruh dalildalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT,kecuali yang secara tegas TERGUGAT uraikan dalam Jawaban ini.Bahwa suratmenyurat atau komunikasi yang diuraikan PENGGUGAT dalamGugatannya sebelum gugatan ini diajukan adalah benar, yang pada intinyaTERGUGAT keberatan untuk membayar Maintenance Fee dan ServiceChargers dari PENGGUGAT atas dasar dalildalil sebagaimana yangdiuraikan TERGUGAT dalam Eksepsinya.Bahwa TERGUGAT menerima pengalokasian lahan dari TURUT TERGUGAT(Badan Otorita

Batam Daerah Industri Puiau Batam dialinkan menjadi asetBadan Penguusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam;b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan HakPenggelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan PerdaganganHalaman 17 dari 32 halaman Putusan

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasai 41 sampaidengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan,Lebih lanjut

juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan PenyelesaianPemberian Hak Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan sertaPendaftarannya,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di PulauBatam termasuk areal tanah digugusan

Bahwa terhadap Jual Beli tersebut telah memperoleh Ijin PeralihanHak (IPH) dari Pemerintah Republik Indonesia, selaku Pemilik HakPengelolan lahan di Pulau Batam, saat itu bernama Kepala SatuanPelaksana Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam,sesuai Peta Lokasi (PL) tanah No: 93.85030438.0040. tanggal 25 05 1993, seluas 207.19.M2, merupakan Pecahan dari Peta lokasiInduk No: BTA.PL/438/85, a/n PT.

Ria Adji Hendarto,SH, adalah Sah danBerharga serta Mengikat Para Pihak,Menyatakan Pemohon Pemilik unit Rumah yang beralamat diPerumahan Lucky View Blok C No:40, RT.03/RW.02, Kelurahan BaloiIndah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,sesuai Gambar Penetapan Lokasi No: 93.85030438.0040. tanggal 25 051993, yang di keluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam,Memerintahkan untuk Mengangkat kembali Penetapan Sita Jaminantanggal 21 November 2013, yang di letakkan pada

Bahwa antara TERMOHON dengan PEMOHON dalam melakukantransaksi pemesanan unit rumah sebelumnya telah menandatangani SuratPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan :Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada Sertifikat Tanahdan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Batam keatas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan dengan jangka waktuberakhirnya masa pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam(BOB) kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebut

pada Faktur UangWajib Tahunan Otorita (YUWTO).Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batamyang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuanperundang wundangan bahwa yangberkewajiban membayarHalaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.SusBPSK/2020/PN Btm.perpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau Badan Hukumyang menjadi

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor : 05/KPTS/KAAT/L/I/2008, tertanggal 04 Januari 2008Halaman 13 dari 170 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.

Tria Talang Emas, maka dalam Pasal 8 Surat PerjanjianNomor : 61/SPJ/KDAT/L/XII/2007 Penggugat wajib membayar UangWajid Otorita Tahunan atau disingkat UWTO sebesar Rp.8.796.800.250, (Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh EnamJuta Delapan Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan UangFaktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Atas PengalokasianTanah Di atas Tanah HPL Otorita Batam, sebesar Rp.219.920.006,25, (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus duapuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah

TPI Bahwa atas dasar wewenang tersebut, Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (sekarang beralin kepada Tergugat)telah mengalokasikan lahan kepada Penggugat berupa :a.

Pasal 3 : Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.d. Pasal 4 : Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadiHalaman 44 dari 170 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.

Direktur Pemukiman Tenaga Kerja danPengembangan Sosial, Otorita PengembanganHalaman 83 dari 170 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN. TPI26. Bukti P262/.Bukti P2728. Bukti P2829. Bukti P2930.

Remote Oilfild Service dan setelah dicoba berulang kali menghubungiTerdakwa, Terdakwa tetap saja tidak bisa ditemui dengan berbagai alasan akhirnyaSaksi Gusni Dewi Zalina mencoba mencari tahu tentang urusan UWTO yangdijanjikan Terdakwa ke Kantor Otorita Batam ternyata dijawab bahwa Terdakwatidak pernah mengajukan permohonan UWTO PT.

Remote Oilfild Service;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah salah menerapkan hukum berdasarkan faktafakta yangterungkap di persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan penipuandengan mengaku dapat mengurus perpanjangan UWTO PT.Remote OilfildService ke Kantor Otorita Batam dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan biayaRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang ternyata setelahdibayar sejumlah uang yang diminta Terdakwa dan dalam waktu yang

dijanjikanTerdakwa tidak pernah melaporkan perkembangan urusan yang dimaksud dansetelah dicek ke Kantor Otorita Batam bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukanpermohonan untuk urusan UWTO PT.

Rahmat (DPO)Halaman 20 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Btm.untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padaSaat itu sdr.

Saeful Bahri Alias Saeful BinNurun peroleh atau terima dari seorang lakilaki yang tidak saksi kenali di PinggirJalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl.Jambi No. 1 Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan diHalaman 48 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Btm.bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saukil Irsadi alias Irsa BinZulkadi, berada di koskosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. JambiNo. 1 Kec.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal13 Oktober 1980 ;1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990tentang Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;1.4.

Bagian Pengairan di Wilayah Fisik Operasional Perum OtoritaJatiluhur kepada Perum Otorita Jatiluhur.Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, makakegiatan penggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atasseluruh asset Jawatan Pekerjaan Umum secara De Jure diserahkan kepadaPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur.Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971

dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana BeritaAtjara Serah Terima tanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.Karman Soma Widjaja, selaku Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum PropinsiJawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Baratberdasarkan Surat Perintahnja tanggal 2931971 No. 1808/A67/B.IV/Peg/71,dan Ir.

Bagian Pengairan diWilayah Fisik Operasional Perum Otorita Jatiluhur kepada PerumOtorita Jatiluhur.(11) Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNo.

B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut,maka kegiatan penggunaan, pembinaan, dan pengelolaan sertapemanfaatan atas seluruh asset Jawatan Pekerjaan Umum secara DeJurediserahkan kepada Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur.(12) Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut,maka pada tanggal 28 April 1971 dilakukan serahterima Asset dariPemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur,sebagaimana Berita Atjara Serah Terima tanggal 28 April 1971,yang

Kohir 272 Cl dengan luas 0,55 ha yaitu seluas lebihkurang 1.310 M2 yang dikuasai oleh Tergugat dan tergugat II,ternyata tanah tersebut telah dibebaskan oleh Tergugat III (PT.Timurama) melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dimanaganti rugi terhadap tanah tersebut telah diterima oleh Alm.Rasido Bin Pandeng sebagaimana diuraikan dalam buktibertanda P.3 yaitu kwitansi No : 1/Daf.25/PB/76, demikian jugaketerangan dari saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat yangmenerangkan bahwa Rasido Bin Pandeng pernah

, tidakpernah dibebaskan baik oleh Otorita Panakkukang Plan maupunoleh PT. Timurama.ALASAN PENINJAUAN KEMBALIKARENA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM1. Pertimbagan judex factie Tentang Legal Standing PenggugatBahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 312/Pdt.G/2010/PN.Mks, Jo.

melakukanpengereman sebelum tabrakan, tidak ada membunyikan klaksonatau menghidupkan lampu sein sebagai tanda syarat ;bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor dan saksi terjatuh diatas aspal dan kondisi sepeda motor saksi akibat tabrakantersebut pecah pada bagian mesin ;bahwa kecepatan kenderaan saksi sekitar 30 Km /Jam ;bahwa saksi pingsan tidak sadarkan diri kKemudian saksi dibawadibawa ke rumah Sakit Bakti Timah hanya sebentar berada disanadan hari itu juga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Otorita

Batam di Batam ;bahwa sekitat pukul 01.00 WIB malam sejak korban dirawat ,lalu dilakukan tindakan operasi karena hasil Scening ada darahdi kepala dan Batok kepala korban ada retak , dan korbandirawat selama 15 hari dan saat dirawat tersebut keadaankorban setelah lama baru bisa bicara ;bahwa terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatankorban dan juga tidak datang membesuknya ;bahwa korban sesuai pesan dari Rumah Sakit Otorita Batam harusmasih dikenakan rawat jalan ;bahwa untuk jangka waktu

kenderaan terdakwa kencang dan tidak ada melakukanpengereman sebelum tabrakan, tidak ada membunyikan klaksonatau menghidupkan lampu sein sebagai tanda syarat ;e bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor dan saksi korbanterjatuh di atas aspal dan kondisi sepeda motor saksi akibattabrakan tersebut pecah pada bagian mesin ;e bahwa saksi pingsan tidak sadarkan diri kKemudian saksi dibawadibawa ke rumah Sakit Bakti Timah hanya sebentar berada disanadan hari itu juga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Otorita

Batam dan baru sadar dan dirawat selama 7 (tujuh) hari di ruangACCU Rumah Sakit Otorita Batam dan 5 ( lima ) hari diruang perawatan danuntuk pemulihan selama 2 (dua) bulan sehingga pada tanggal 3 Januari 2011baru bisa mulai kerja.

Keterangan saksi korban ini dikuatkan denganketerangan saksi WIDODO sebagai suami saksi yang menerangkan bahwasaksi korban di Rumah Sakit Bakti Timah hanya sebentar kemudian sekitarpukul 10.00 WIB pagi korban juga belum sadarkan diri lalu langsung di rujukke Rumah Sakit Otorita Batam di Batam dan sekitar pukul 01.00 WIB malamsejak korban dirawat , lalu dilakukan tindakan operasi karena hasil Sceningada darah di kepala dan Batok kepala korban ada retak , dan korbandirawat selama 15 hari dan saat dirawat

Tijo atastanah miliknya seluas + 1 Ha ( satu Hektar ) yang merupakanbagian dari +5,65 Ha ( Lima Koma Enam Lima Hektar ) selamapuluhan Tahun sejak tahun 1973 sampai dengan sekarangtahun 2014 . apabila tanah milik Penggugat secara bebasbanyak peminat yang menawarkan Rp. 5.000.000.000, (LimaMilyar Rupiah) diluar pembayaran UWTO, yang akan dibayarlangsung oleh pembeli kepada Otorita Batam atau BP Kawasan.Kerugian ImmaterilAkibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, penggugat mengalami

Apalagi khususuntuk tanahtanah yang berada dikota Batam mulai sejak tahun 1973dengan adanya Keppers No. 41/1973 yang menetapkan seluruh pulauBatam dibawah penguasaan Otorita Daerah Industri Pulau Batam(Otorita Batam). ini berarti apabila tanah yang diklaim dikuasai alm.Tijo seharusnya dilakukan perpanjangan hak pakainya denganmelalui prosedur yang benar yaitu ke Otorita Batam pada saat itu,namun anehnya tibatiba saja muncul adanya Surat Keterangan AhliWaris yang baru dikeluarkan pada tanggal O7 Juni

Dengan tidak dilakukan perpanjangan hak pakaitersebut, maka tanah tersebut menurut hukum Agraria kembalidalam penguasaan Negara lagi, yang dalam perkara aquo berartiadalah menjadi penguasaan Otorita Batam. ahli waris dari Alm.Tijo tidak berhak mengklaim tanah tersebut adalah miliknya lagi.Dan otomatis Akta mencadangkan haknya untuk melakukangugatan kepada seluruh ahli waris termasuk kepada penggugatyang secara sepihak mengklaim memilik hak diatas tanah perkaraaquo;Bahwa mengenai kerugian didalilkan

Surat Perjanjian Pengalokasian Penggunaan dan PengurusanTanah atas bagian bagian tertentu daripada Tanah hakpengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, diberi tanda bukti T 3;Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor.193/Pat.G/2014/PN..Bitm4. Surat Penawaran sekaligus kontrak kerja dengan PT.

(limaribu meter persegi), dan dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara berbatas dengan tanah Hj.Kamaliah = + 100 meter,Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suwilah = + 100 meter,Sebelah timur berbatas dengan tanah Inalum Otorita = + 50 meter,Sebelah barat berbatas dengan Paret = + 50 meter,Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan atastanahtanah Penggugat sebesar Rp2.898.450.000,00 (dua miliar delapanratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagiadalah

Nomor 1802 K/Pdt/2020 Sebelah timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan + 50 meter: Sebelah barat berbatas dengan Paret + 50 meter;batal dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan mengikat;3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh uang mukapembayaran sejumlah Rp966.150.000,00 (sembilan ratus enam puluhenam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensisecara tunai dan seketika serta tanpa beban apapun;4.

Kamaliah = + 100 meter;Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suwilah = + 100 meter;Sebelah timur berbatas dengan tanah Inalum Otorita = + 50 meter;Sebelah barat berbatas dengan Paret = + 50 meter;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan atastanahtanah Penggugat sebesar Rp2.898.450.000,00 (dua miliar delapanratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagiadalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;Halaman 6 dari 11 hal.Put.

FAKTAFAKTA DAN DUDUK PERKARA1.Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar Uang WajibTahunan Otorita Batam (UWTO) selama 30 tahun;Bahwa Tergugat pernah membuat Surat Peringatan Il tertanggal 28 Nopember2012namun surat tersebutPenggugat Terima tanggal 22 Januari 2014, padasaat itu juga Tergugat menemui Staf Bagian Lahan yaitu BapakSUDARMANTO dan Bapak RAKUN.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauETAT xe sere rset ssn rete stn SRR SR SSRb. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3.

Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan DanPenggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam memutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yangterletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan PulauJanda Berhias Tanjung Sauh dan Nginan dan Pulau KasemKabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau; Ketentuanketentuan di atas sudah cukup

sampai dengan T26dan telah dicocokkan ternyatasesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T13 berupa fotocopy yang diaslikan, Bukti T8,Bukti T10, Bukti T12, Bukti T14 sampai dengan Bukti T25 berupa fotocopy darifotocopy, sebagai berikut: 2 222 n nnn nnn enn nn enn eeHalaman 14Putusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.TPI6.10.11.12.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Atas PengalokasianTanah di atas Tanah HPL Otorita

TRI DAYA ALAMSEMESTA, dan Atas Pengalokasian Lahan tersebut Penggugat telahmelaksanakan kewajiban membayar Uang Wajib Tahunan Otorita Batam(UWTO) selama 30 tahun (vide bukti P3= T16,T17,T18,T19,T20,T21,T2D T23, 124, 125 Bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengeluarkan suratperingatan Nomor : B/290/DeopsLa/VIV2006 tertanggal 5 juli 2006 (vide bukti T Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Peringatan ll Nomor B/18918/KAA5A5.2