Putusan Nomor 5239 B/PK/Pjk/2020Nomor KEP123/Nkeb/WPJ.07/KP.0203/2016 tanggal 8 November 2016,atas nama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000,beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan 12920 sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp27.366.560,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

masukan pembelian pupuk dangulmaxone sebesar Rp255.970.400,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian pupuk dan gu/maxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan diatas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 2033/B/PK/Pjk/2018Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B Nomor 0912, Medan Selayang,Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.406.076.515 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 20.339.448.744b. Jumlah Seluruh Penyerahan 21.745.525.2592 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

Putusan Nomor 933/B/PK/Pjk/2021 Pemohon Banding No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 790.498.854.002,00a.2 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 214.184.849.156,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 155.696.297.515,00a.5 Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN 45.126.200,00a.6 Jumlah (a.1 + a.2+a.3+a.4+a.5) 1.160.425.126.873,00b.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 1823/B/PK/Pjk/2019telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa seharusnya koreksi PPN Masukan terkait pupuk dan racun hamasebesar Rp199.341.100,00 dibatalkan;Bahwa perhitungan PPN terutang Masa Pajak Juli 2011 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: N : Pemohon Banding5 Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 245.895.204.500,00a.2.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.7. Ekspor Rp 245.895.204.500,00a.8. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 100.780.915.399,00a.9. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00a.10. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.11. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 359.500.000,00a.12. Jumlah Rp 347.035.619.899,00b.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00090/KEB/WPJ.28/2017, 7 Agustus 2017,keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajaktanggal tentangPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00018/207/13/322/16, tanggal 13 Juni 2016, dengan perhitungansebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka Penyerahan Barang dan Jasa yangTerutang PPNa.4 Ekspor 137.116.350.997a. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut2 sendiri 51.961.859.100a.

Sutami Kilometer 7, Kelurahan Campang Jaya,Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122, dengan perhitungan jumlahPajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 137.116.350.997 ,00a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya Rp 51.961.859.100,00harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya R 0.00dipungut oleh Pemungut PPN P ,a.4.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 471.871.458.631 ,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 756.646.518.843 ,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 163.871.076.809,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.645.503.578,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.394.034.557.861,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 75.508.093.541 ,00b.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 471.871.458.631 ,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 756.646.518.843,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 163.871.076.809,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.645.503.578,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.394.034.557.861,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 75.508.093.541 ,00b.

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87620/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima seluruh permohonan Banding dari Pemohon Banding dan jumlahPajak Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp523.656.004,00, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka

oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data,bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Penyerahan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau Rp 527.206.335,00tidak dipungutJumlah Seluruh Penyerahan Rp 527.206.335,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 52.720.633,004. Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp 25.305.903,005.

berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapatmenerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkankoreksi Terbanding; Pemohon Banding memohon pertimbangan yang terhormat KetuaPengadilan Pajak, agar berkenan menerima seluruh permohonanBanding yang Pemohon Banding kemukakan ini dan jumlah PajakPenghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar RpO,00 (nihil),dengan perincian sebagai berikut :1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 4125/B/PK/Pjk/20201.alamat: Jalan Romokalisari Nomor 27, Romokalisari, Surabaya, denganperhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 520.348.641,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 230.205.521,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.

Putusan Nomor 4125/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp46.041.104,00; dengan perincian sebagai berikut:1.a.1. Ekspor Rp 520.348.641 ,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 230.205.521 ,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5.

Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 1.449.609.623.734,00a.2 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 385.449.555.564,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 102.442.269.477,00a.5 Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+a.5) 1.937.501.448.775,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN 0,00c.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00348/207/10/058/12 tanggal 6 November 2012sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP158/WPJ.07/KP.0603/2013 tanggal 16 Desember 2013, atasnama PT Gilontas Indonesia, NPWP 01.071.099.4058.000, beralamat diJalan Ikan Tuna Barat Nomor 81 Benoa, Pedungan, Denpasar, 80222,sehingga PPN kurang/(lebin) bayar Masa Pajak Desember 2010 dihitungkembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp8.200.830,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka

(Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0,00 0,00b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 0,00C. Penyerahan yang PPNnya dipugut oleh Pemungut 0,00 0,00d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 0,00e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 0,00f. Jumlah 0,00 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 0,00b.

dan yangberkaitan dengan perkara ini; Memutuskan: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2449/WPJ.07/2012tanggal 26 Desember 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor : 00156/207/07/058/11 tanggal 15 Desember 2011 Masa Pajak Juni2007 atas nama: XXX, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2007 dihitungkembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Majelis (Rp. )1 Dasar Pengenaan Pajaka

KEP00788/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 10Mei 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2014 Nomor 00007/407/14/081/16, tanggal 23 Februari 2016,atas nama PT Tripatra Engineers and Constructors, NPWP 01.339.758.3081.000, beralamat di Indy Bintaro Office Park Gedung A, Jalan BoulevardBintaro Jaya Sektor VII, CBD Bintaro Jaya Blok B7/A6, TangerangSelatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 164/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.3.

Majelis (Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0,00 0,00b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri /0,00 0,00C. Penyerahan yang PPNnya dipugut oleh Pemungut 0,00 0,00d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 0,00e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN /0,00 0,00f. Jumlah 0,00 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri)/0,00 0,00b.

yangberkaitan dengan perkara ini; Memutuskan: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2479/WPJ.07/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN BarangJasa Nomor : 00159/207/07/058/11 tanggal 15 Desember 2011 Masa PajakSeptember 2007 atas nama: XXX, sehingga perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :dan No Uraian Majelis (Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah Rp 0,00Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2021b. Setoran masa Rp 367.453.179,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnya Rp 0,00e. Lainlain Rp 0,00f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.................. Rp 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 367.453.179,004.

Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah Rp 0,00b. Setoran masa Rp 367.453.179,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnya Rp 0,00e. Lainlain Rp 0,00f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.................. Rp 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 367.453.179,004.

masukan pembelian Pupuk danGulmaxone sebesar Rp527.818.800,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian Pupuk dan Gulmaxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan diatas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 2704/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 677.714.015 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 21.879.935.506b. Jumlah Seluruh Penyerahan 22.557.649.5212 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 67.771.402b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.822.396.985c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.822.396.985d.

Majelis (Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0,00 0,00b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 0,00c. Penyerahan yang PPNnya dipugut oleh Pemungut 0,00 0,00d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 0,00e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 0,00f. Jumlah 0,00 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 0,00b.

peraturan hukum yang berlaku dan yangMemutuskan : Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2510/WPJ.07/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor : 00158/207/07/058/11 tanggal 15 Desember 2011 Masa PajakAgustus 2007 atas nama: XXX, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Agustus2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut : INoUraian Majelis (Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Dengan keteranganketerangan tersebut, Pemohon Banding memohonpertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agar berkenanmenerima seluruh permohonan Banding yang Pemohon Bandingkemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar adalahseperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Putusan Nomor 2947/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.381.408.478 00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.291 .631.533 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 22.748.925.952b. Jumlah Seluruh Penyerahan 28.040.557.4852 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 734.368.073.475 ,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 89.283.765.955,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 364.500.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 824.016.339.430 ,00b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.7. Ekspor Rp 734.368.073.475,00a.8. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 89.283.765.955,00a.9. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00a.10. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 364.500.000,00a.11. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.12. Jumlah Rp 824.016.339.430,00b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c.