Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT TJK.sebagai perbuatan melawan hukum, kekeliruan terletak pada cara yangdilakukan oleh Pembanding semula Tergugat, sehingga kemudian setelahputusan a qua inkracht dan dieksekusi maka saat itu juga Pembanding semulaTergugat masih mempunyai hak untuk menarik obyek jaminan sesuai proseduryaitu melalui Pengadilan, dalam hal demikian maka bertentangan dengan asassederhana, cepat dan biaya ringan; Menimbang, bahwa status dan kedudukan sebagai Kreditur preferen atauyang diutamakan

Menyatakan dan menghukum Penggugat dalam Rekonvensi berhakmenjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang HakTanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atasjaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi untukmenyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat dalam Rekonvensi;10.Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;11.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet

amarputusan permohonan sita jaminan ditolak, sehingga tidak serta merta ketentuanpasal 1311 KUH Perdata diterapkan disini, kecuali terhadap harta milik pribadiTerbanding I,Il semula Tergugat I, II;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pihakperbankan harus benarbenar menerapkan prinsip kehatihatian bank dalampemberian fasilitas kredit dan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan harusditaati dan dipedomani sehingga pihak bank berada dalam posisi sebagai krediturseparatis atau preferen

Bahwa hak preferen dari Kreditur pemegangnya (Kreditor Preferen)terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminankebendaan adalah diutamakan (droit de preference).

Dong Joe Indonesia (dalam Pailit), tetapi milik kreditur Preferen(istimewa) antara lain Pajak Negara, Bea Cukai dan karyawan, KrediturSeparatis dalam hal ini BRI serta Kreditur Konkuren dalam hal ini para Suplaiyeryang belum terbayarkan yang pengurusannya dilakukan oleh Curator yaknisaksi Charlie Simanjuntak, SH dan sdr Hasan Abdullah. SH,Hal. 3 dari 10 hal. Put.

Bahwa dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kreditPelawan, Terlawan selaku pihak yang berkedudukan sebagai PemegangHak Tanggungan memiliki Hak Preferen (hak yang didahulukankedudukannya) untuk melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan tersebutbilamana Pelawan selaku Debitur Kredit melakukan tindakan wanprestasiterkait Kewajibannya dalam membayar angsuran atau melunasi kredit yangtelah diberikan oleh Kreditur.

agarpermohonan eksekusi dari Terlawan harus dinyatakan dilakukan dengan iktikadburuk, oleh karena telah dijawab sebelumnya permohonan eksekusi itumerupakan hak hukum Terlawan sebagai pemegang Hak Tanggungan darisuatu jaminan kredit yang lahir dari perjanjian sah antara Pelawan danTerlawan, dan Terlawan ternyata adalah pihak yang melakukan wanprestasi,maka sudah sepatutnya petitum ini harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan mengajukan permohonaneksekusi yang sah secara hukum sebagai pemilik Hak Preferen

Mengingat bahwatagihan pajak adalah tagihan yang bersifat didahulukan (preferen), dimanadalam proses PKPU tagihan yang bersifat didahulukan (preferen) tidaktermasuk dalam kreditor yang tagihannya dapat dicocokkan dan dimuatdalam Daftar Piutang Tetap (DPT) dikarenakan tagihan preferen tidakHal. 14 Putusan No.63/Pdt.SusPKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst.ikutdalam voting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 281ayat (1) UUK.

Mengingat bahwatagihan pajak adalah tagihan yang bersifat didahulukan (preferen), dimanadalam proses PKPU tagihan yang bersifat didahulukan (preferen) tidaktermasuk dalam kreditor yang tagihannya dapat dicocokkan dan dimuatdalam Daftar Piutang Tetap (DPT) dikarenakan tagihan preferen tidakikutdalamvoting sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal281ayat (1) UUK.

PRASETYO, yangdiikat Hak Tanggungan peringkat sebesar Rp.220.000.000, (dua ratus duapuluh juta rupiah) ;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksuddiatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbukti dengan tidakadanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secarasempurna dan dibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan ;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebut padaJAWABAN angka 4 diatas maka TERGUGAT Il mempunyai hak preferen

Karanganyar atas nama Antonius HendroPrasetyo yang diikat dengan Hak Tanggungan peringkat sebesar Rp.220.000.000, ( dua ratus dua puluh juta rupiah ) sehingga Tergugat Ilmempunyai hak preferen atas jaminan guna kepentingan pelunasan hutang;Bahwa, Tergugat Il membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Iltidak menggunakan oprinsip kehatihatian dalam menjalankan usahaperbankan padahal selama ini Penggugat menempati rumah dan tanah yangHalaman 14 dari 21 halaman Putusan No: 26/Pdt.G/2017/PN:Krg

puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimanatercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan No. 1901/2009 tanggal13072009;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbuktidengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat HakTanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnya SertifikatHak Tanggungan;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebut diatas maka TERGUGAT mempunyai hak preferen

Tagihan PT.BCARp. 39.076.812.550, (tiga puluh sembilan milyar tujunh puluh enam juta delapanratus dua belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sedang yang diterimaRp. 22.120.912.143, (dua puluh dua milyar seratus dua puluh juta sembilanratus dua belas ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) sehingga terdapatkekurangan Rp. 16.955.900.557, (enam belas milyar sembilan ratus lima puluhlima juta sembilan ratus ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) begitu pulakreditur preferen KPP Pratama Kuningan, Dispen

Disebut jugaHak Istimewa atau kreditur preferen;c. Dalam perkembangan pelaksanaan eksekusi, ada eksekusi selainputusan Hakim dan grosse acte (Pasal 224 H..R/Pasal 258 R.Bg)dan ada juga yang menurut pendapat ahli hukum John Z. LoudoeHalaman 28 dari 49 hal. Put.

Tidak dibuatkannya Akta Hipotik dan tidak didaftarkannya aktahipotik hanya berdampak pada status Tergugat IIl sebagai Kredituryang tidak mendapatkan Hak Istimewa sebagai Kreditur Preferen;3.

Disebutjuga hak istimewa atau kreditur preferen.

berarti objek sengketa tibatiba menjadi milikPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi a quo, serta Majelis Hakim tidakdapat serta merta memerintahkan untuk mengembatikan SHM 396/1992kepada Penggugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum denganTergugat III selaku kredilor pemegang jaminan kredit dari Tergugat V;Bahwa tidak dikuatkannya Akta Hipotik dan tidak didaftarkannya akta hipotikhanya berdampak pada status Tergugat Ill sebagai Kreditur yang tidakmendapatkan Hak istimewa sebagai Kreditur Preferen

jalannyapersidangan tidak dilakukan sita jaminan maka terhadap petitum ke limatersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum ke enam yaitu menyatakanPenggugat berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikanagunan/jaminan hutang, akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa maksud pemberian jaminan dalam perjanjian kredityang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah agar jika Tergugat tidak mampumembayar hutangnya maka Penggugat akan diberikan hak istimewa sebagalkreditur preferen

Kreditur memiliki hak preferen atau Hak yang didahulukan ataudiistimewakan pelunasannya dari hasil penjualan terhadap tanah yangdibebani hak tanggungan;4.

jo.Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, PEMOHONPKPU mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Kepailitanatau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU);Pasal 1 angka (2) UU Kepailitan dan PKPU :Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena peranjian atauUndangUndang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditorkonkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen

Khusus mengenaikreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukanpermohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaanyang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.17.Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, Permohonan PKPUyang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah sah dan berdasarhukum untuk dapat dikabulkan, oleh karena SUDAH tidak adanyakepastian kapanutang akan dibayar dan kepentinganPEMOHON PKPU tidak terlindungi, maka Permohonan PKPU a

Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjianpembiayaan dan pencatatan atau pembebanan hak tanggungan atasjaminan kredit, maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri jika Tergugat secara hukum adalah sebagaipihak yang beritikad baik te goeder trouw telah memberikanpembiayaan atau kredit kepada Penggugat karena Tergugat selakukreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan preferen atashakhak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnya serta harusdilindungi

LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) atas persetujuanHakim Pengawas guna pelunasan sebagian kewajiban kredit PT.LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT selakuKreditur Preferen dan juga untuk membayar Biaya dan Fee Kuratorkepada DR.

LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) kepadaTERGUGAT selaku Kreditur Preferen dan pembayaran Biaya danFee Kurator ; Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengikutsertakan DR.BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG,S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT.

Kompetensi Absolut;Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT ArthabuanaMargausaha Finance terhadap Termohon Pailit, adalah berupa PerjanjianLeasing Sewa Beli bukan perjanjian Hutang Piutang karena adanya jaminankebendaan, in casu berupa Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB),dengan demikian kedudukan Pemohon Pailit adalah Kreditur Preferen hal initidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 37

diakuiMEGA.Tbk2 PT.BANK CIMB Separatis 7,778,000,000.00NIAGA,Tbk diakuiKonkuren 22,814,605,489.003 DEDI ARDIAN Konkuren 1,237,500,000.00 diakui4 AULIA RAHMAN Konkuren 712,500,000.00 diakui5 PT.BANKDANAMON Separatis 9,321,676,822.88 diakuiINDONESIA.Tbk6 PT.BANK NEGARA Separatis 51,172,982,879.00 diakuiINDONESIA(Persero), Tbk diakui tetapi tidakSeparatis 14,123,115,137.00 memiliki Hak Suaradalam PKPU karenapengajuan tagihantersebut dilakukanmelewati bataswaktu sebagaimanaketentuan UUKPKPU7 DIREKTORAT Preferen

100,000.00JENDERAL PAJAK diakuiKPP PRATAMABUKITTINGGI Preferen 1,327,550,069.00PT.BANK BRI Separatis 3,720,177,655.81 diakuiSYARIAHKC.PADANG Putusan No.10/Pdt.SusPKPU/2017/PN.NIAGA.MDNHalaman 13 dari 2530.

Kemudian TERLAWAN Melakukan GUGATAN INTERVENSI tertanggal 17 Juni 2015, hinggakeluarlan Amar Putusan Perkara Nomor 076/Pdt.G/2014/PN.Krg,sebagaimana dikutip PARA PELAWAN dalam Posita GugatanPerlawanannya Poin 2.Menanggapi Posita Gugatan Perlawanan dari PARA PELAWANPoin 4 (empat) , Sampai dengan Poin 8 (delapan), kami sampaikan halhal sebagai berikut : Bahwa hubungan hukum Hubungan Hukum antara TERLAWAN dengan para Termohon Eksekusi ( TERLAWAN II dan TERLAWAN IIIperkara a quo) adalah sebagai Kreditur Preferen

Bahwa isi keterangan dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT) dari Kantor Pertanahan Surakarta, yang menjadi dasardikabulkannya Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan TERLAWAN I:; Dalam jaminan kebendaan pada dasarnya kreditur pemegangjaminan (Preferen) diberikan hak oleh undangundang maupun hakuntuk memperjanjikan kuasa untuk menjual sendiri objek jaminantersebut ketika dikemudian hari debitur wanprestasi.

Tujuan dari HakTanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor(preferen) yang menjadi pemegang Hak Tanggungan untuk didahulukandari kreditorkreditor lain. Bila dimungkinkan sita, berarti pengadilanHalaman 30 dari 50 Putusan Perdata Nomor 371/PDT/2020/PT SMGmengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan darikreditor pemegang Hak Tanggungan.

PENGGUGATINTERVENSI II dalam Perkara Nomor 076/Pdt.G/2014/PN.Krg, tidakdisebutkan secara Khusus jaminan pelunasannya, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undangundang Hukum Perdata,tentang JAMINAN UMUM.Sementara apa yang dijalankan oleh TERLAWAN adalahpemenuhan hak terhadap jaminan atas tanah yang dibebankanberikut bendabenda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengantanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada kreditur tertentu terhadap krediturkreditur yanglain (Preferen

objek Itersebut berdasarkan asli Kwitansi Pembayaran akad kredit di BRI tanggal 1 Juli2005 bukti T.7 serta persetujuan Membuka Kredit T.8, yang mulai 2005 sampaisekarang belum selesai (lunas), dan telah dilakukan Restrukturisasi perjanjian kreditNo. 70 tanggal 21082013 pada Notaris Rudi Indajaya, SH. bukti T.9, Majelishakim berpendapat bukti tertulis tersebut adalah akta outentik sebagai alat buktibahwa harta bersama objek 1 tersebut masih terikat dalam pemegang haktanggungan sebagai kreditur, preferen

Bank Danamon Indonesia bukti P.4, Majelis hakimberpendapat bukti tertulis tersebut adalah akta outentik sebagai alat bukti bahwaharta bersama objek II tersebut masih terikat dalam pemegang hak tanggungansebagai kreditur, preferen adalah PT.

puluh satu juta tiga ratus riburupiah) sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan No.06536/2015 tanggal 09112015;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbuktidengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat HakTanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnya SertifikatHak Tanggungan;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutdiatas maka TERGUGAT mempunyai hak preferen

Bahwa perlu Penggugat pahami, UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/ciderajanji;9.