Bilaketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuaidengan peraturan perundangundangan, serta Pasal 4 ayat (1) peraturanPemerintah No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUPT di atas.

PENDAHULUAN ;Corporate Social Responsibility (CSR), di kenal di Indonesia dengan sebutanTanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), atau dalam Peraturan PemerintahNo.47 Tahun 2012, disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)Perseroan Terbatas, ditarik dari jiwa pasal 74 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT);Secara filosofis, pemaknaan dari jiwa pasal 74 ayat (1) UUPT, jo jiwa pasal 4 ayat 1dan 2 PP No.47 Tahun 2012 tersebut merupakan anjuran agar antara industri

Padalah, Undangundangmenegaskan bahwa :perseroan yang menjalankan kegiatan usahanyawajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (videketentuan pasal 74 ayat 1 UUPT). Ketentuanlebih lanjut tentangtanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturanpemerintah (vide pasal74 ayat 4 UUPT), kemudian secara khususpola diaturdalam Perda No.13 Tahun 2016 Tentang CSR;c.

Bahwa dalam pada itu, Peraturan Pemerintah yangdimaksud UUPT(vide pasal 74 ayat 4), ialah PP No.47Tahun 2012 Tentang TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja.

Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Ssekurangkurangnya %4(tiga per empat) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dikutip sebagaiberikut:RUPS untuk menyetujul Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agarPerseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya,dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapatpaling sedikit 3/4 (tiga perempat

Pasal 86 ayat (8) dan (9) UUPT, maka Pemohonwajib melakukan pemanggilan kembali kepada para Pemegang sahamuntuk RUPSLB Kedua, yang dikutip sebagai berikut:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapal, dapat diadakanpemanggilan RUPS kedua.Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdl10.Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengundang kembali paraPemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019(RUPSLB II

Pasal 89 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu sekurangkurangnya 2/3(dua per tiga) atau 66.7% (enam puluh enam koma tujuh) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dikutip sebagaiberikut:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui olehpalingHalaman

sah, maka otomatis RUPSLB tidak akan pernah dapatdilangsungkan apabila salah satu pemegang saham saja tidakmenghadiri RUPSLB tersebut.Bahwa selanjutnya untuk menghindari kerugian dan dampak hukumlainnya yang merugikan kepentingan Perseroan (Pemohon) sertauntuk mencari kepastian hukum bagi seluruh pihak yang mempunyalhubungan dengan Perseroan (Pemohon) dan dengan memperhatikanRUPSLB yang telah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB dan RUPSLB II, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat5 UUPT

PrimaMamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober 2018, yaitu pemberhentianPENGGUGAT selaku Komisaris ;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota Dewan Komisarisdiatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentiananggota Dewan Komisans.

;Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 91, anggota

Bahwa seluruh proses penghentian PENGGUGAT sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT.PENGGUGAT tidak pernah tahu adanya agenda penggantianHal. 7 dari 54 Hal Putusan Perdata Nomor 126/Pdt.G/2018/PN SonPENGGUGAT sebagai Komisaris dan oleh karenanya PENGGUGATdikondisikan atau dibuat tidak mendapatkan rmuang/kesempatan untukmembela diri ;8.8.Terlinat jelas berdasarkan Surat perihal: Perubahan Jadwal Rapat UmumPemegang Saham PT.

Prima Mamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: dan lainlain untukberkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Komisarisl;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, bahwa RUPS dalam agenda: dan lainlain tidak berhak mengambil keputusan kecuali seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalamRUPS dan menyetujui penambahan tersebut.Berikut PENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT ;(3).

PrimaMamberamo Sukses adalah bertentangan dengan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT,yang pada pokoknya adalah Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membeladiri sebagaimana di atur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (2) ;Pasal 119 UUPT berbunyi : Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisanis.Pasal 105 ayat (1) dan (2) , yang berbunyi :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusanRUPS

No. 1496 K/Pdt/2008 Di satu sisi Judex Factie telah secara tegasberpendapat bahwa Tjipto Siswojo dan BengSiswojo bukanlah dalam kapasitas sebagai Direkturdari Penggugat II dan III untuk mewakili peseroanbaik didalam maupun di luar Pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UUPT.

No. 1496 K/Pdt/2008Hal tersebut di atas secara jelas dan tegasmenunjukkan bahwa Judex Factie telah salah dalammenerapkan hukum serta mengabaikan ketentuanPasal 82 UUPT dalam memutuskan Eksepsi MengenaiPara Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi SebagaiSubyek penggugat (Exceptie Disqualificatoire).1.2.

"Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 85 ayat (3)UUPT ini, Judex Factie telah secara nyata memberikanpertimbangan hukum yang inkonsisten.

Di satu sisi JudexFactie secara tegas telah mengakui bahwa ketentuan Pasal85 ayat (3) UUPT tersebut bersifat internal, namundemikian disisi lain juga menyatakan bahwa tiada laranganbagi pemegang saham yang bertindak atas nama peseroanuntuk juga mengaitkan dan menggugat pihak ketigasebagai akibat perbuatan pihak ketiga yang juga telahmerugikan perusahaan, padahal ketentuan Pasal 85 ayat(3) UUPT secara jelas dan tegas hanya mengaturhubungan internal antara pemegang saham peseroandengan anggota direksi

No. 1496 K/Pdt/2008Hal ini berakibat Judex Factie menjadi salah dalammenerapkan hukum khususnya mengenai Pasal 85 ayat (3)UUPT dalam memutuskan Eksepsi Mengenai GugatanPara Penggugat Terhadap Tergugat Ill Salah Pihak(Exceptie Error in Persona).2.

termasukmemperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dansimpanan Debitor dan bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 98 dan Penjelasan105 UUK sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat selaku TimKurator Debitor Pailit merupakan pihak yang berwenang untuk memegangsemua dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada surat penggantisaham;Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), yang berbunyi sebagai berikut: (BuktiP07);Pemegang Saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yangdimilikinya;Berdasarkan Pasal 51 UUPT diatas maka Richard Setiawan (Dalam Pailit)sebagai pemilik atau pemegang objek harta pailit diberikan bukti kepemilikansaham berupa surat saham sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 3Anggaran Dasar Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta PernyataanKeputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 56 UUPT dan Pasal 7 Anggaran DasarTermohon Kasasi, syarat untuk peralihan saham adalah: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahanhak; Akta Pengalihan Saham disampaikan kepada Perseroan; Semua Pengalihnan saham harus mendapatkan persertujuan dariRapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berbunyi sebagai berikut:(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahanhak

., Notarisdi Kabupaten Badung, Penggugat menjabat KomisarisPGISGIOGM,; ~~~~~ mann nnn nnn nnnBahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKOMISANS, 22 nnn nnn nn nnn nnn non non non nnn nee nme nn eneBahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan : RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atauNGO Ala ASAP 5~ ~~ wn nn nim nme nen imnmnnenmnnnBahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksiadalah Organ Perseroan yang bemenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamevakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesual dengan ketentuan anggaran dasar 51.2.5.

Bahwa ...1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.2.8.18Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan : DevanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengavwasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memben nasihat kepada direksi ; Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT.

Bahwa Tergugat diketahui tidak melakukan pengurusan TurutTergugat dengan baik dan tidak sesuai dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).17. Bahwa maksud diadakannya RUPSLB Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta BA RUPS PT.

tidak berdasar hukum tindakan Tergugat yang menjadikan laporan keuangan PT lain untuk dijadikan sebagailaporan pertanggungjawaban pada RUPSLB Turut Tergugat I.LaporanKeuangan yang disetujui dan disahkan dalam laporanpertanggungjawaban Tergugat selakuDirekturTurutTergugatdidasarkanpadalaporan keuangan yang menurutketeranganTergugat dalam RUPSLB dibuatoleh Turut Tergugat V, laporankeuangan mana adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yangdiatur oleh ketentuan Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) UUPT

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIIIsudah mengetahui Laporan Keuangan yang diajukan oleh Tergugat tidak sesuail dengan ketentuan Pasal 66 UUPT namun diam sajaketika RUPSLB Turut Tergugat menyetujui dan mengesahkanLaporan Keuangan tersebut.E. TENTANG TERGUGAT I MENJUAL ASET TURUT TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM22.

Artinyaundangundang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 99 ayat1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu kepadaDireksi untukmewakili Perseroan di dalam maupun di Pengadilan. ;10. Bahwaolehkarenaitu, kapasitasTergugat sebagaiDireksikeempatPerseroan tersebut di atasadalahKUASA ATAU PERWAKILAN KARENAUNDANGUNDANG (wettelijkevertegenwoordig, legal or statutoryrepresentative).

Tergugat adalah merupakan Direktur dari Tergugat V; Tergugat VI;Tergugat VII dan Tergugat VIII; sehingga dalam jabatannya selakuDirektur, maka Tergugat berhak mewakili kepentingan hukum Tergugat V;Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPT dan berhakmengambil segala keputusan kecuali ditentukan lain dalam UUPTmaupun RUPS.b.

, hal ini sama sekali tidaknampak dalam putusan a quo;Selain itu adanya SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RINomor C665.HT.03.01TH.2001 tersebut adalah merupakan persyaratanundangundang, yaitu berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPT 2007,Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal "tertentu", harus mendapatPersetujuan Menteri, "Bukan Merupakan Pengesahan Dari Menhuk & Ham(Menteri)".

Bagaimana tata cara dan prosedur permohonan untukmemperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dariMenteri, diatur lebin lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT 2007, danBab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

M01HT.0110 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal 2sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan BadanHukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan DataPerseroan (selanjutnya disebut PERMEN Nomor M01HT 0110/2007);selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat(5) PERMEN No.

"Apaancaman hukumnya apabila jangka waktu yang ditentukan Pasal 10ayat (1) UUPT 2007 dan pasal 6 ayat (5) PERMEN No. M01HT0110/2007 tersebut dilampaui?" Atau dengan kata lain, "Apaakibat hukumnya apabila permohonan untuk memperoleh KeputusanPengesahan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut?"43Ancaman atau akibat hukumnya diatur pada Pasal 10 ayat (9) UUPT2007 dan Pasal 6 ayat (5) PEMEN No.

M01 HT 0110/2007;e Akta Pendirian menjadi "batal" (nietig, void) karena hukum sejaklewatnya jangka waktu tersebut;e Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, "Bubarkarena hukum" dan;e Pemberesan atau likuidasi dilakukan oleh Pendiri;Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6ayat (5) PERMEN No.

debitur berprestasipada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi, dengan demikian, somasimerupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalausomasi tidak dipenuhi) ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata tidak ada pengaturandalam hukum acara perdata mengenai siapa yang dapat mengeluarkan somasi,namun dalam perkara ini Penggugat adalah sebuah Badan Hukum ditunjukkandengan bukti P4, maka sesuai pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas atau UUPT

menyatakan bahwa :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;Dengan demikian, yang berhak mewakili PT untuk mengeluarkan peringatan /somasi adalah Dewan Direksi Perseroan Terbatas, lebih lanjut hal tersebut diaturdalam Pasal 103 UUPT yang isinya :Direksi dapat memberi

tersebut direksi dapat memberikan kuasa khususkepada karyawannya ;Hal. 12 dari 14 putusan no.02/Pdt.G.S/2016/PN.PwkoeyMenimbang, bahwa dalam perkara ini Somasi pada Tergugat dikeluarkanoleh Yustiono sebagai karyawan PT Panorama yang dalam gugatan ditulis sebagaiCollection Head PT Panorama Mega Realtindo dimana setelah memperhatikanbukti P2 / T7 tersebut surat somasi dari Penggugat pada Tergugat tertulistertanggal 28 Juli 2016, sedangkan tidak ada surat kuasa khusus sebagaimanadimaksud pasal 103 UUPT

Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa: Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 92 ayat (1) ;Adapun dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi menjalankannyauntuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan(Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT diaturbahwa: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.

Nampak dari ketentuanketentuan dalam UUPT tersebut bahwaDireksi PT mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu : menjalankanpengurusan, dan sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan,maka Tergugat sebagai subjek hukun/badan hukum yang bertanggung jawabsebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan perundangundangansebagaimana disebutkan di atas maka pertanggung jawabab karena kesalahanyang dilakukan oleh Tergugat yaitu melakukan pembiaran terhadap keamanandan keselamatan jiwa manusia

Kemudian saya mendapat tugas untuk ituberdasarkan Surat Perintah dari Dekan FH Universitas Parahyangan Nomor :III/AFH/201809/189E tanggal 17 September 2018.Halaman 41 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPT, OrganPerseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan DewanKomisaris.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 1 angka 4, 5 dan6 UUPT).Halaman 42 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 Ayat (1) UUPT.

Pasal 92 Ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) UUPT,Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.

Adapununtuk mengetahui apa maksud dan tujuan perseroan, biasanya sudah diatursecara terperinci di dalam Anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) UUPT : Pengurusan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) di atas, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikadbaik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 103 UUPT mengatur bahwa Direksidapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan ataulebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukanperbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadiyang diijinkan oleh UUPT adalah memberi kuasa, bukan mengalihkan tanggungjawab hukum.

Dewan Komisaris, dll), Rapat Umum PemegangSaham dan/atau perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh Direksi PT.BUDIMAS PUNDINUSA yang dikendalikan oleh Tergugat Rekonvensi.Bahwa pengurusan Perseroan PT.BUDIMAS PUNDINUSA oleh Direksi atauTergugat Rekonvensi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, dan apabila Direksi lalai dalam menjalankan tugasnya, maka DireksiPerseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUPT

pemegang saham memberi izin kepadapemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalahRUPS dan laporan tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Pemegang Saham mempunyai hakhakpemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas ialah (a) menghadiri danmengeluarkan suara dalam RUPS, (b) menerima pembayaran dividen dan sisakekayaan hasil likuidasi, (c) menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang ini (Pasal 52 ayat 1 UUPT

Bahwa Penggugat Rekonvensimerasa dirugikan hakhaknya sebagai pemegang saham, hal manaDireksiPerseroan seharusnya menjalankan tugasnya sesuai apa yang telah ditentukan baikdi dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun UUPT No.40/2007 bukandikendalikan oleh Tergugat Rekonvensi.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPT No.40 Tahun 2007, setiappemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke PengadilanNegeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan

sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau DewanKomisaris;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) UUPTNo.40 Tahun 2007, pemegang saham berhak meminta dilakukan pemeriksaan11terhadap PT BUDIMAS PUNDINUSA, dengan alasan merugikan PenggugatRekonvensi sebagai pemegang saham mayoritas;Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi merupakan Pemegang Saham mayoritas(pemilik 90% saham) dan selaku Komisaris PT BUDIMAS PUNDINUSA, sesuaiPasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 56 UUPT

Budimas Pundinusa yang dikendaiikan oleh Tergugat Rekonvensi ;e Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPT No.40 Tahun 2007, PenggugatRekonvensi sebagai salah satu pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil atau tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUPTNo. 40 tahun 2007,

Nomor 765 K/Pdt/2017mempertimbangkan kedudukan Ussy Aisyah sebagai Direktur tanpa harusmempersoalkan alamat rumahnya;Bahwa perlu dibedakan antara alamat dengan domisili Dalam Pasal 17 ayat(1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT") tentang tempat kedudukan (domisili) dinyatakan bahwaPerseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupatendalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggarandasar.

Kemudian, pada Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa tempatkedudukan (domisili) tersebut merupakan kantor pusat Perseroan.Selanjutnya, Pasal 5 UUPT memberikan pembedaan antara tempatkedudukan (domisili) dan alamat Perseroan;Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas terlihat bahwa kedudukanperseroan (domisili) adalah hal yang berbeda dengan alamat perusahaan.Kedudukan perseroan (domisili) sebagaimana disebutkan di dalamanggaran dasar, Perseroan berada di dalam suatu kota atau kabupaten.Sedangkan, suatu

domisili) yang ditentukan di dalam anggarandasar;Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah perubahan alamat yang dilakukanoleh perseroan yang masih berada dalam satu wilayah kota atau kabupatentidak memerlukan perubahan domisili dalam anggaran dasarnya.Sebaliknya, apabila perubahan alamat tersebut menjadi berada di luarwilayah kota/kabupaten yang dicantumkan dalam anggaran dasar, makahal ini akan mewajibkan perseroan untuk melakukan perubahan domisili,sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UUPT

PASALHalaman 38 dari 140 halaman Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PN Dps88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.N. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSURUNSURPERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGASEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.O. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG ~ DITUNTUT OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASAR.

Mengenai hal tersebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 62 UUPT yang secara tegas mengatur mengenai hakpemegang saham untuk meminta sahamsahamnya dibeli denganharga yang wajar, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:Halaman 46 dari 140 halaman Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PN Dps21.1.

Dari kutipan pasalpasal di atas jelas dinyatakan bahwa ketentuanketentuan yang ada di dalam anggaran dasar Tergugat 1 tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UUPT, termasuk dalam kaitannyadengan kuorum dan aturan RUPS Kedua.80. Bahwa karena dalam anggaran dasar Tergugat 1 tidak terdapataturan khusus mengenai kuorum dan aturan pelaksanaan RapatKedua, maka DEMI HUKUM aturan mengenai kuorum danpelaksanaan Rapat Kedua harus tunduk pada ketentuan UUPT,yaitu ketentuan Pasal 88 UUPT.81.

Hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01tanggal 2 Oktober 2017 justru sejalan dengan UUPT, termasuknamun tidak terbatas Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 88 UUPT. Selain itupembagian Deviden yang belum bisa dilakukan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 71 UUPT dimana untuk PT. Hitakra belumada saldo laba positif sehingga tidak dimungkinkan untukpembagian Deviden.Demikian juga halnya segala pinjaman dana yang dilakukan olehPT.

Mengenai hal tersebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 62 UUPT yang secara tegas mengatur mengenai hakpemegang saham untuk meminta sahamsahamnya dibeli denganharga yang wajar, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :1.

Tahunan 2012 yang dibuat olehDireturUtamatidakditerimadengan alasan telah menyalahgunakan wewenangdan keuangan perusahaan ;6 Bahwa permintaan Para Pemohon kepada Termohon I agar menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telahdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangHalaman3dari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TglPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroanyang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) UUPT

: Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat juga di lakukan atas permintaan :a (satu ) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewaki 1/0 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara , kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil : ataub Dewan Komisaris ;Pasal 79 ayat (3) UUPT: Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertaialasannya;Pasal 19 ayat (2) Anggaran

RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasalHalaman 5 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.6.2.79 ayat 1 jo pasal 79 ayat 3 UUPT, hal ini dapat dibuktikandengan adanya fakta hukum yaitu :6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.1.4.Penggugat selaku Direktur Perseroan tidak pernahmenerima permintaan penyelenggaraan RUPSLBmelalui surat tercatat beserta alasannya sebagaimanadiwajibkan oleh pasal 79 ayat 3 UUPT dari PARAPENGGUGAT ;Oleh karena Penggugat selaku Direktur UtamaPerseroan tidak pernah menerima

Penyelenggaraan RUPSLB 15 November 2013 yang dilakukan oleh PARATERGUGAT tersebut telah melanggar beberapa ketentuan baik sebagaimanadiatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan dalam Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut"UUPT"), hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :a.

RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasal 79ayat 1 jo pasal 79 ayat 3 UUPT, hal ini dapat dibuktikan denganadanya fakta hukum yaitu:Halaman 57 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.Penggugat selaku Direktur Perseroan tidak pernah menerimapermintaan penyelenggaraan RUPSLB melalui surat tercatatbeserta alasannya sebagaimana diwajibkan oleh pasal 79 ayat3 UUPT dari PARA PENGGUGAT ;ii.

Oleh karena Penggugat selaku Direktur Utama Perseroantidak pernah menerima permintaan penyelenggaran RUPSLBmaka Penggugat juga tidak pemah mengeluarkanpemanggilan untuk penyelenggaran RUPSLB 15 November2013, sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 UUPT ;Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur oleh UUPT,yang baru dapat dilaksanakan atas permintaan i pemegangsaham yang bersamasama mewakili 1/10 atau lebih darijumlah seluruh saham dengan hak suara ii Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan

RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasal 105ayat 1 dan ayat 2 UUPT, hal ini dapat dibuktikan dengan faktahukum sebagai berikut :Penggugat selaku Direktur Perseroan, tidak pernah diberikanalasan pemberhentian sebagaimana diwajibkan dalam ketentuanpasal 105 ayat 1 UUPT, telah pula diuraikan diatas selaku DirekturPerseroan PENGGUGAT tidak pernah diikutsertakan dalamRUPLB 15 November 2013, dan didalam Risalah Rapat tersebutjuga tidak disebutkan alasan alasan pemberhentian PENGGUGATselaku

kepemilikannya atasHal.4 dari 87 hal.Putusan No. 55/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim.nikel kadar rendah (Low Grade Saprolite, yang selanjutnya disingkatBahwa tujuan dilaksanakannya penandatanganan Naskah SerahTerima tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan 7 NaskahSerah Terima adalah sebagai bagian dari pelaksanaan CorporateSocial Responsiblity (CSR) PT Inco Tbk, kepada masyarakatKabupaten Kolaka, sebagaimana diamanatkan Pasal 74 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

,Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) danayat (2) UUPT tersebut diatas, perseroan yang melaksanakan program CSR harusmenggunakan uang atau aset milik perseroan sendiri dengan biayayang dikeluarkan oleh perseroan sendiri.

,sebagaimana diamanatkan oleh UUPT khususnya kepadamasyarakat Kabupaten Kolaka tempat PT Inco Tbk.,melaksanakankegiatan usahanya. ; 22= 222 > nnn nnn noe ne nnnBahwa di dalam pelaksanaan CSR tersebut PT Inco Tbk.

Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UUPT;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesarRp8.603.130.084,00 (delapan miliar enam ratus tiga juta seratus tigapuluh ribu delapan puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai dan sekaligus;Memerintahkan kepada

Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UUPT;Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Tergugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahulu TerbandingIl/Tergugat Il dalam Konvensi) untuk secara tanggung rentengmembayar ganti kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi (dahuluHalaman 6 dari 11 hal. Put.

BPR Central Internationaldalam RUPSLB tentang pemberhentian dari jabatan Direktur Utama tidakdiundang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasauntuk memberikan jawaban atau membela diri dalam RUPSLB padatanggal 01 Oktober 2015 tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua)yang mengatur bahwa keputusan untuk memberhentikan angggotaHalaman 9 dari 29 hal. Put.

Nomor 1713 K/Pdt/2017membela diri dalam RUPSLB pada tanggal 1 Oktober 2015 karenatidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua) yang mengaturbahwa keputusan untuk memberhentikan angggota direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelan yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS:2.2.

BPR CentralInternational sesuai yang diamanatkan dan diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);2.4. Bahwa seharusnya Majelis Pemeriksa Perkara a quo harusterlebih dahulu menunggu Putusan Perkara Nomor114/Pdt.G/2016/PN.

BPR Central International adalah Badan Hukumberbentuk Perseroan Terbatas, maka undangundang yang menjadiDasar Hukumnya adalah UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT)Nomor 40 Tahun 2007. Harusnya PT.

Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelan yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS dimana Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Prosedur PemberhentianAnggota Direksi sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas(UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);5.13.Bahnwa dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat(RUPSLB) Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2015 tentang PemberhentianPemohon' Kasasi/Tergugat/Pembanding sebagai Direktur

Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut, Perseroan menjadi terhentikegiatan operasionalnya dan mengalami kerugian setiap harinya terhitungsejak 27 Oktober 2014 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan;Bahwa tindakan penghentian kegiatan operasional tersebut, dapatdikategorikan sebagai bentuk tindakan kepengurusan yang diputuskan dandilakukan oleh Tergugat selaku Direktur Utama dan Tergugat Il selakuDirektur berdasarkan Pasal 92 ayat 2 Undangundang nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) oleh karenanya berdasarkan Pasal97 ayat (3) UUPT, Tergugat dan Tergugat Il dalam kapasitasnya masingmasing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan wajib untukbertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila dapatdibuktikan bahwa Tergugat dan Tergugat Il bersalah atau lalai dalammenjalankan tugas pengurusannya di dalam Perseroan;Bahwa ruparupanya yang menjadi alasan penghentian kegiatanoperasional yang dilakukan oleh Tergugat selaku Direktur Utama danTergugat Il selaku Direktur

IndoPerkasa;Bahwa demikian pula tindakan Tergugat Ill yang turut serta secara aktifuntuk menghentikan kegiatan operasional Perseroan adalah bentuk itikadtidak baik dan adanya benturan kepentingan dari Tergugat Ill yang dalamhal ini memiliki kepentingan dalam hal penjualan sahamsaham milik PTUnited Coal Indonesia sebanyak 40 % yaitu 2.000 lembar saham pada PTKarya Putra Borneo dimana Tergugat Ill adalah juga merupakan Komisarisdari PT United Coal Indonesia sehingga berdasarkan pasal 114 ayat (3)UUPT

pengesahan dari Menteri Kehakiman danHAM RI dengan surat keputusan nomor C00836.HT.01.01.TH. 2003tanggal 16 Januari 2003 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 4tentangPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat UmumPemegang Saham tanggal 7 Desember 2012 yang dibuat dihadapanNotaris Dwie Ponny Sulistyan, SH M.Kn di Kabupaten Cianjur (Akte Nomor4).Bahwa dalam mengajukan gugatanaquo, Penggugat diwakili oleh KirtipalSingh Raheja,selaku Direktur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 97 ayat(7) UUPT

KomisarisBahwa akibat dari penghentian kegiatan operasional Perseroan olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut, Perseroan menjadi terhentikegiatan operasionalnya dan mengalami kerugian setiap harinya terhitungsejak 27 Oktober 2014 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan;Bahwa tindakan penghentian kegiatan operasional oleh Tergugat selakuDirektur Utama dan oleh Tergugat Il selaku Direktur, dapat dikategorikansebagai bentuk tindakan kepengurusan dengan merujuk pada Pasal 92 ayat(2) UUPT