Ditemukan 2644 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-06-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg.
Tanggal 1 Nopember 2012 — Ir. ASTIAN ARLOND Bin ABU BAKAR
5818
  • yang telah terpasang dilihatsecara langsung kemudian dibandingkan dengan itemitem yang ada padaDokumen copy RAB pada penawaran pemborongan, Dokumen copygambar disain pada kontrak pemborongan dan Dokumen copy HPS (HargaPerkiraan Sendiri);2) Diangkat pompa kemudian diukurDilakukan pengangkatan pompa dari dalam lubang sumur kemudian diukurpanjang pipanya lalu diamati spesifikasi pipanya dan spesifikasi pompanya3) Memasukkan tambang/tali ke dalam sumur97Dengan cara memasukkan tambang yang diberikan pemberat
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
635667 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan judex facti dalam membuktikan kesalahan Terdakwa yaitubersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanKeempat seharusnya konsisten dengan alasan pemberat dan pertimbangankeadilan yang hidup dalam masyarakat ketika menjatuhkan pidana;CG. judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 52 KUHP dalampenjatuhan pidana pada Terdakwa yang merupakan seorang Hakim yangterbukti melanggar kewajiban khusus dari jabatannya dengan memakaikekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan
Putus : 20-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Amir Alias Haji(T1),Dk
12283 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan tindak pidana narkotika yangpernah dilakukan Terdakwa yang telah diproses hukum tidak boleh menjadialasan pemberat pidana, tetapi alasanalasan tersebut adalah tidakmemadai untuk mengubah hukuman mati secara drastis mengingat jumlahbarang bukti sangat besar, berat brutto 6,850 gram, Para Terdakwa terbuktijuga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika,Para Terdakwa adalah bandar narkotika yang memasok narkotika dari luarnegeri ke Sulawesi Selatan, dan Para Terdakwa
Register : 05-05-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 48 - K / PM I-03 / AD / V / 2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Praka Marnawi
3719
  • pendapatnyasecara rasional, logis dan oobyektif denganberdasarkan fakta fakta dan anasir anasir yangobyektif terungkap dipersidangan.Bahwa tindak pidana yang didakwakan olehOditur Militer dalam dakwaan Komulatif mengandungunsur unsur sebagai berikut/ Dakwaan .........Dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke2Jo Ayat (3) KUHP.Bahwa unsur unsur Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2)ke2 Jo Ayat (3) KUHP antara lain meliputiunsur unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 362KUHP, ditambah dengan unsur unsur' pemberat
Register : 19-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ABRAHAM J. BATOEK, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ALBERT HANY KALOH, SE
363230
  • Putusan No. 321K/Pid.Sus/2019, dengan kaidah hukum "Terdapat cacat yuridis dalam kontruksiPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana subyek hukum yang memilikikewenangan, gaji dan fasilitas seharusnya mendapat pemberat pidana, namunPasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan dari pada Pasal
Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1992 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — ADRIAN ROESLY, S.E.
10382 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1992 K/PID.SUS/2016Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untukmencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undangundang inimembuat ketentuan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yanglebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.Selain itu, undangundang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindakpidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uangpengganti kerugian negara.
Register : 23-03-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 12 Mei 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABRAHAM YEHEZKIBEL TSAZARO LIMANTO, SE Diwakili Oleh : GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H.
549110
  • NET DAN PEMBERAT
    13 a Net Tanpa Simpul 3 1/2 ( Tanpa Alas )
    Ukuran : Bundar Diameter 16 Meterx 1 Meter Pcs 1,00 9,118,560,00 9,118,560,00
    * Termasuk Tali PE Anti UV0 diameter 10 mm, Sebagai Penggantung Net
    b Pemberat Besi Lapis PE 5 Kg Pcs 24,00 193,769.40 4,650,465.60
    Total Kegiatan 13 13,769,025.60
    C.
    BIAYA MOBILISASI DAN PEMASANGAN
    14 Biaya Pengiriman Bandung - Lewoleba Kontainer 1,00 36,500,000,00 36,500,000,00
    15 Biaya Pemasangan Kolam Apung M'' 200,96 220,000,00 44,211,200,00
    16 Biaya Pemasangan Net dan Pemberat M'' 200,96 47,300,00 9,505,408,00
    Total 1 + 13 776,365,451.60
    - Bahwa pada tanggal 14 September 2018, saksi MIDO ARIANTO BORU,ST bertemu dengan saksi GERADUS I ATABURAN,ST dan menyampaikan bahwa ada perubahan spesifikasi teknis pada Bab IX tentang pekerjaan
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Desember 2016 — EULIS RUHIMAH, S.KM
9125
  • dalam dakwaan subsidairnya tidak terpenuhi secara sah danmeyakinkan; ee Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsure secarabersamasebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanadakwaan subsidaeir, bukan berarti Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaansubside tersebut, karena sebagaimana diketahui pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPbukan merupakan unsure utama dalam dakwaan subsidair Jaksa Penun tut Umumtersebut, akan tetapi hanya merupakan unsure tambahan dengan tujuan sebagaiunsure pemberat
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
132125
  • Tangantangan Stainles steel 10x10x1 MM panjang20 CM 4 buah;Kap lampu stainless steel diameter 14 CM;Dudukan lampu aluminium;Lampu Type Halogen 50 Waitt/220 Volt;ae ee CeDasar lampu aluminium diameter 32 CM, dengandiberi pemberat;7. Roda 4 buah;8. Tinggi total pada waktu ditegakkan +/ 153 CM;9. Jangkauan tangan pada waktu ditegakkan +/ 50 CM;10.
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
658653 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • ditinggalkan oleh Mahkamah Agung dalamyurisprudensinya sejak lebih dari 4 (empat) tahun terakhir karena ada cacatyuridis dalam perumusan kebijakan legislatif mengenai perumusan ketentuanPasal 3 di mana orang yang mendapat gaji dan fasilitas dari negara, pegawainegeri, pejabat negara, dan pejabat BUMN / BUMD, yang melakukan korupsi,pidananya lebih ringan daripada orang lain yang melakukan korupsi;Bahwa kedudukan seseorang sebagai pegawai negeri, pejabat negara,pejabat BUMN/BUMD seharusnya menjadi faktor pemberat
Register : 10-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 15 Juni 2017 — MARKUS TADU
129111
  • pidana pokok yang sejenis, melainkan lebihpada memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut, kemudian terdakwa juga tidakdapat dikenakan ketentuan pasal 64 KUHP tersebut, oleh karena pasal 64 KUHPdimaksud tidak di dakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum;Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatanterdakwa, namun demikian tidak terpenuhinya unsur ini bukan berarti terdakwa harusdibebaskan dari keseluruhan Dakwaan, sebab unsur pasal 65 ini hanyalah sebagaialasan pemberat
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — ANANG PASETYO kejaksaan negeri Ponorogo
6115
  • Pega. 02nn anna nn nnn nn cence nn nnn n nn nennnesPeriskop Cermin Periskop Stop Watch Digital Beban pemberat (bandul)Halaman239dari348 Putusan No.71/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby98 Karet 252222502 2205599 Pengait Cermin 100Lilin Sumbu 101Kotak Peralatan Kecil 102Kawat Tembaga 103Lampu Senter 104Baterai 105106107108109110112113114115116117118119Halaman24 dari348 Putusan No.71/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby123124125126127128129130131132134Buku Panduan Pembelajaran IPA B KITIPBA Model Planetarium :1 Matahari 2
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana Korupsi - SOBRI WIJAYA, S.Kom., MM
123134
  • Dasar lampu aluminium diameter 32 CM, dengandiberi pemberat;7. Roda 4 buah;8. Tinggi total pada waktu ditegakkan +/ 153 CM;9. Jangkauan tangan pada waktu ditegakkan +/ 50CM;10. Sudut kerja (lipat) tangantangan 090 derajat;11.Sudut putar 360 derajat;12. Baut Pengikat 3/8 dengan ring;Bahwa saksi mengetahui Spesifikasi barangbarangtersebut yaitu: pada awal tahun 2013 Bapak Sudarto dariHakayo dan Bapak Harun dari CV.
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — SATUM
14254
  • Pagar Pengaman/Railing Top Deck), Galvanis 1 lotALAT TANGKAP PURSE SEINE1: Alat Tangkap Purse Seine dengan panjang 300 meter 1 shipsetX kedalaman 100 meter terdiri: Jaring Nylon,jarring papetan, benang Nylon, tali nylon(tonda) tali nylon kuralon, pelampung, cincintimah & timah pemberat 2. Alat bantu Purse Seine. Gardan, Capstan, Roller, 1 setGensetdan Pondasi3.
    Alat Tangkap (Jaring) dengan 1 shipset Ukuran panjang 228 meter xpanjang 300 meter x kedalaman kedalaman 70 meter100 meter terdiri: Jaring Nylon,Jaring papetan, benang Nylon, taliNylon (tonda) kuralon,pelampung, pelampung, cincintimah dan timah pemberat Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, atas kekurangankekurangantersebut saksi tanyakan kepada bapak MAT UMARELLA, pegawai DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, tentang VMS kenapa tidak adadan dijawab oleh bapak MAT bahwa barangnya ada datang
Putus : 30-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Drs. DIDING ISKANDAR
10442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegahdan memberantas tindak pidana korupsi, undangundang ini membuatketentuan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi,dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
22766
  • dari Kapal KMP CATAMARAN tersebutsesuai kontrak adalah :e Ukuran Utama : Panjang seluruh kapal (LOA) + 25,95 M, Panjang GarisAir (LWL)+ 23,27 M, Panjang antara Garis tegak (LPP) + 24,21 M,Lebar (Bm) 9 M, Tinggi (Am) 2,5 M, Sarat yang direncanakan (T)1 M,Engine Marine Diesel 2 unit 1080 HP, Speed (Maksimum MCR) (Vmax)25 Kont;e Kecepatan dan Daya Jelajah :e Kecepatan jelajah kapal dengan kapasitas muatan penuh padasarat air penuh dengan sea margine 10 % tidak kurang dari 20Kont dengan daya mesin pemberat
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
342164
  • Maknanya apa kalau mengacupada Arrest Hogroat 23 Desember 1907 kapan ada hubungan kerjaitu di difinisikan disitu yaitu apabila hubungan kerja itu timbul dariperjanjian kerja, jadi tinggal menambahi satu kalau Pasal 374 KUHPseperti alasan pemberat oleh karena sebagai alasan pemberatpidana maka Pasal 374 KUHP harus memenuhi unsurunsur Pasal372 KUHP, kemudian Pasal 3 dan Pasal 4 karena ini adalah delikkhusus bukan delik umum, TPPU maka predicate crimenya harusdibuktikan dulu apa betul dari penggelapan
Register : 01-04-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 19 Mei 2016 — SURYADHARMA ALI
469436
  • menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutanPenuntut Umum.Penjatuhan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umumharus dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, mengingat karakteristikkejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo bersentuhan langsungdengan hajat hidup orang banyak, yakni terkait dengan penyelanggaraan ibadah haji.Selain itu kedudukan Terdakwa selaku Menteri Agama yang seharusnya menjunjungtinggi nilainilai keagamaan juga harus menjadi faktor pemberat
Register : 11-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ARDIAN JUNAEDI,SH,MH
2.EKO NUGROHO
Terdakwa:
RAHMAN LAJAI,S.Pd
13186
  • kelas ada hanya satu kali praktek yaitu Praktek Basic SafetyTraining namun menggunakan alat yang sudah ada di sekolah seperti life jacket, lifeHalaman 126 dari 349 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Ambboat, Kemudian untuk kelas Il ada praktek setiao setengah semester yaitu sekitarbulan September dan bulan Maret namun alat dan bahan yang digunakanmenggunakan sisa bahan dan alat yang ada disekolah atau bahan dan alat yangberasal dari siswa itu sendiri seperti Tali, Benang, Coban, tali nilon, benang,pemberat
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
208351
  • memuat ketentuan pasal 421KUHP otomatis uraian unsur harus mengacu pasal itu maka jikadi jucto pasal 421 lagi menjadi terlalu berlebihan dan dakwaanitu menjadi keliru dan dengan diJoctokan maka unsurunsurdalam keseluruhan pasalpasal didalam Pasal 23 tersebut harusdibuktikan, jika ada satu unsur pasal dakwaan tidak terbuktimaka dakwaan tidak terbukti;Bahwa menurut Ahli jika dakwaan memuat Pasal 64 KUHP itutidak terbukti dan pasal pokok terbukti maka dakwaan terbuktikarena pasal 64 merupakan pasal pemberat