Ditemukan 2775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ataupun apapun atasan atabui atamuan atapen atapin adapun atahun atupun
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 24 Juni 2014 — M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS
70 — 30
  • Kedudukan sebagaimanadakwaan Kesatu Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukumsebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luasdari dakwaan Kesatu Subsidair hanya saja dalam dakwaan Kesatu Subsidair terdapat unsurmenyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yanglebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus HAM
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2096 — 3666
  • Pada saat melewati Aula tempat para tahanan diperiksa,saksi tidak mendengar adanya suara jeritan kesakitan paratahanan atapun bentakanbentakan dari TimPemeriksa;Bahwa seluruh anggota Idik Pomdam V/Jaya tidak dilibatkandalam pemeriksaan para tahanan sipil yang merupakan titipanpihak Kepolisian dan Kejaksaan, anggota Pomdam yang terlibatdalam Tim Pemeriksa hanya mengurusi administrasiBahwa pada tanggal 13 September 1984 sore hari dilakukan apeltahanan, yang mengapelkan Bintara Jaga didampingi TamtamaPiket
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — H. Ana Priatna Bin Alm Oyi Sukenda
93 — 38
  • uangnya diambil oleh KepalaDesa.Halaman 50 dari 330 halaman Putusan Nomor :25/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdge Penyertaan Modal BUMDes UEP sebesar Rp.33.114.600, dibelikanmesin photo copy, pembuatan Etalase dan Pembelian ATK PhotoCopy sebesar Rp.27.300.000, sisanya sebesar Rp.5.814.600, diambiloleh Kepala Desa.Bahwa dari Pengelolaan Keuangan Desa Pancawati tahun anggaran 2016baik yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil,Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bantuan dana Prototype,atapun
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 6 Mei 2014 — NURUL IKHSAN, S,Pi.
41 — 15
  • padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimanadakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimanadalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaanSubsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dariunsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanyaberkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — Drs. I KETUT MANTARA GANDI, M.Si
78 — 37
  • saksi menerima penawaran tersebut yang kemudianpada akhirnya saksi menerima Surat Keputusan Dinas KebudayaanPropinsi Bali Nomor 188.4/945.a/DISBUD tanggal 25 Mei 2011 yangditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan Ketut Suastikai, SH yangsaksi terima melalui jasa pengiriman.Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat ataupun pertemuan lain yangdilakukan bersama dengan anggota yang tercantum dalam SuratKeputusan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali Nomor 188.4/945.a/DISBUDtanggal 25 Mei 2011 guna membahas atapun
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 2 Desember 2015 — SUDER SAMSID als SAM Bin DEWEL, DKK
41 — 11
  • Karena WawanSugianto dan Anthony, tidak pernah memperlihatkan kepada terdakwatantang surat kuasa atapun surat tugas dari perusahaan masingmasing,dan terdakwapun tidak ada menanyanya;Bahwa terdakwa selaku PPTK dalam kegiatan proyek baru sekali ini, itupunmenggantikan Benny Manking dan sebagai Kabid menggantikan ir.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
DIDIT SUPRIANTO PUTRA Bin SAMDIN
62 — 44
  • Bahwa saksi Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Suir mengakuiterdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di DesaPutusan Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 118 dari 197Padang Beriang, baik kegiatan fisik atapun kegiatanpenyelenggaraan pemerintah Desa Padang Beriang. Bahwa saksi menyesal atas perbuatannya yang tidakmempertanggung jawabkan dana desa yang dikelolanya.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Upload : 09-12-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 01/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)
Nama lengkap : NURUL IKSAN, S.Pi Bin FIRMAN Tempat lahir : Mukomuko Umur / Tgl lahir : 49 tahun / 04 Mei 1964 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Kel. Bandar Ratu Kec. Mukomuko Kab. Mukomuko Agama : Islam Pekerjaan : PNS
107 — 49
  • padanya karena Jabatan atau Kedudukansebagaimana dakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawanhukum sebagaimana dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yanglebin luas dari dakwaan Subsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat162unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanyasaja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengankewenangan, jabatan atapun
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — I KETUT SUASTIKA, SH
112 — 65
  • saksi menerima penawaran tersebut yangkemudian pada akhirnya saksi menerima Surat Keputusan DinasKebudayaan Propinsi Bali Nomor 188.4/945.a/DISBUD tanggal 25 Mei2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan KetutSuastikai, SH yang saksi terima melalui jasa pengiriman ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat ataupun pertemuan lain yangdilakukan bersama dengan anggota yang tercantum dalam SuratKeputusan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali Nomor 188.4/945.a/DISBUDtanggal 25 Mei 2011 guna membahas atapun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 12 Mei 2016 — - KHAIRUL ANWAR DAULAY,ST.
43 — 19
  • Madina masih sekitar 46 %, danpada tanggal 28 Desember 2012 progres pekerjaan sekitar + 90,26 % sesuai denganLaporan Kemajuan Pekerjaan di Lapangan (Progres Pekerjaan di Lapangan) atapun hasilpemeriksaan terhadap fisik di lapangan yang Saksi lakukan bersamasama denganPengawas Lapangan, sehingga pencairan/pembayaran terhadap pekerjaan pembangunanGudang dan Aula Sekretariat Daerah Kab.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2016 — - ZAINAL ALPISAHRIN,S.Sos
59 — 21
  • Madina masih sekitar 46 %,dan pada tanggal 28 Desember 2012 progres pekerjaan sekitar + 90,26 % sesuaidengan Laporan Kemajuan Pekerjaan di Lapangan (Progres Pekerjaan di Lapangan)atapun hasil pemeriksaan terhadap fisik di lapangan yang Saksi lakukan bersamasama dengan Pengawas Lapangan, sehingga pencairan/pembayaran terhadappekerjaan pembangunan Gudang dan Aula Sekretariat Daerah Kab.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
419 — 226
  • SMA (AMP),maka Terdakwa yakin dapat menyelesaikan pekerjaan sampai tangal 25Desember 2019, namun ternyata AMP dimaksud tidak dapat membantukarena sedang mengerjakan pekerjaan lain dan tandatangan Saksi RimaAniati dalam surat pernyataan adalah tidak benar dan Terdakwa sendiriyang menandatanganinya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RimaAniati atapun PPK;Bahwa Terdakwa menjelaskan tandangan Saksi Rima Aniati tersebutTerdakwa yang menandatangani sendiri tanpa seizin dan sepengetahuanSaksi Rima Aniati
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
67 — 34
  • NegurahArya dan Rekan memberikan opint TIDAK WAJAR.Bahwa apabila pedoman pengelolaan keuangan atau kebijakanakuntasi belaum dibuat maka Direktur dalam melakukanpengelolan keuangan PDAU berpatokan pada aturan dalamPerwali Kota Salatiga Nomor : 61 tahun 2005 tentangPengelolaan PDAU Kota Salatiga, Pasal 37 ayat (4) disebutkanbahwa Pengelolaan keuangan diatur secara bertahap oleh Direksidengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.Namun demikan sampai dengan saat audit bahwa Direksi tidakmengatur atapun
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
57 — 37
  • NgurahArya dan Rekan memberikan opini TIDAK WAJAR.Bahwa apabila pedoman pengelolaan keuangan atau kebijakanakuntasi belaum dibuat maka Direktur dalam melakukanpengelolan keuangan PDAU berpatokan pada aturan dalamPerwali Kota Salatiga Nomor : 61 tahun 2005 tentangPengelolaan PDAU Kota Salatiga, Pasal 37 ayat (4) disebutkanbahwa Pengelolaan keuangan diatur secara bertahap oleh Direksidengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.Namun demikan sampai dengan saat audit bahwa Direksi tidakmengatur atapun
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
137 — 13
  • Bahwa saksi tidak mengetahui sebenarnya berapa karena saksi tidakpernah menerima SK selaku PPHP atapun diberitahu bahwa saksi selakuTim PPHP Desa Sumur Tahun 2015. Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai PPHP Karena Kepala Desaterdakwa DESON ARBAIN Bin ARBAIN atau saksi SARWANTO maupunsaksi GADIANTO /GADANG tidak pernah memberitahu kepada saksi.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — H. MAHMUD IIP SYAFRUDIN, S.IP, MA, Bin H. SAIFULLAH (Alm)
74 — 11
  • saat ituJhon memang ada menitipkan/memberikan tas PDIP kepada terdakwa, yangkemudian baru terdakwa tahu ternyata isi tas PDIP dimaksud adalah uanglebih kurang sebesar Rp. 346.000.000, yang diserahkan oleh Epok danTimotius;Bahwa pada periode sebelumnya terdakwa selaku Wakil Ketua DPRDKabupaten Kapuas sedangkan ketuanya adalah Robert L.Gerung;Bahwa terdakwa waktu menelpon Edi Fahriansyah pada tanggal 25Nopember 2014 sore harinya untuk datang ke rumah Timotius, tidak adamenyuruhnya untuk membawa tas atapun
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl
Tanggal 29 Oktober 2014 — IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN
77 — 82
  • padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimanadakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimanadalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaanSubsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dariunsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanyaberkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
240 — 648
  • PLNkhususnya tentang aturanaturan pengadaan barang dan jasa, khususnya tentang tatacara penunjukan langsung dalam Outsourcing, seperti fakta yang lengkap dipersidangan terdakwa tidak mematuhi saran atapun pendapat dari Direktur Niaga danPelayanan Pelanggan (DIRGA) SUNGGU A.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
238 — 145
  • Utr.apakah RUPS menerima atau menolak atapun tidak ada RUPS samasekali;Bahwa terkait jangka waktu 30 hari pemberhentian sementara, apakahwalaupun masih dalam rentan waktu 30 hari perlu dilaksanakan RapatUmum Pemegang Saham, didalam waktu itu apakah direksi yangdiberhentikan sementara oleh dewan komisaris itu dapat melaksanakanRUPS yang terkait dengan operasional perusahaan, sudah di atur dalamPasal 106 undangundang 40, dikatakan bahwa: ayat (4) Dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — HAINIM KADIR, SE. M.Si Bin ABDUL KADIR MZ
102 — 24
  • Perdata dan kontrak, kalau hanya satuperbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu masuk ke Perdataan prosespenyelesaiannya adalah proses ke Perdataan;Bahwa jika disini terpetik perkataan hubungan kredit atau angsuran dari tahun2010 sampai dengan tahun 2015 itupun diselesaikan dengan sistim perjanjianyang mereka lakukan, kontrak sampai kapan dan angsurannya seperti apa,bunganya seperti apa, itu sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum kePerdataan ;Bahwa terhadap pertanyaan apakah hukum Perdata atapun