Ditemukan 284 data
47 — 28
M.Arsyad sejumlah Rp.215.000.000,(Dua ratus lima belas juta rupiah).Bahwa terhadap bukti T.2.12 tersebut yang menjadi alasan pertimbanganMajelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas adanya bukti pendukung dariAkta Jual Beli No.AG.200/386/TK/VI/1989 tertanggal 8 April 1983 adalahPertimbangan diluar faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenasebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada seorang saksi punmaupun bukti kwitansi baik dari Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat ITyang
1.Nyonya Zaenab Binti Haji Muhammad Abdillah
2.Ny. Zaenab Binti HM Abdillah
Tergugat:
1.P.T. Bank Perkreditan Rakyat Menaramas Mitra
2.Notaris Adilah, SH, Mkn
3.Notaris Nawang Andi Kusuma, S.H, Mkn
118 — 23
apabilaPenggugat tidak menyediakan dana dari luar untuk membayarangsuran (hal ini lazim berlaku umum pada Bank Umum dan BPR).Namun untuk setiap pencairan sejumlah dana,semuanya atasperintah Penggugat dan slip penarikan atau pembayaranditandatangani sendiri oleh PenggugatBahwa Penggugat melakukan penarikan tunai atau pemindahbukuansebagai transaksi transaksi pembayaran kepada pihak tertentu,tentu Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan landasan hukumuntuk mengintervensi Penggugat karena pengelolaan dana k red ityang
123 — 27
gugatan Penggugat yang memohonkepada Majelis Hakim agar menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatanmengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak MilikNo.393/Kebonsari Wetan, Surat Ukur tanggal 15121997, Nomor : 180/1997 atasnama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 7 dan petitum ke8 dari gugatanPenggugat dikabulkan dan telah Majelis Hakim nyatakan bahwa perbuatan Tergugat ITyang
Gyu Min Lee alias Lee Gyu Min alias Shiwoo Lee alias Lee Shiwoo
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kepolisian RI Cq Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2.Kejaksaan RI Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
334 — 225
hukumdunia apabila ada warga Negara apa saja melakukan tindak pidanayang berlaku secara universal pada negara asing di dunia, makaapabila pelaku kejahatan tersebut tertangkap pada saat berada diIndonesia, maka aparat penegak hukum pemerintah Indonesia berhakdan berwenang untuk memeriksa, menangkap, dan menahan sertamengadili pelaku kejahatan tersebut, seperti pemalsuan mata uangasing maupun dokumendokumen penting lainnya seperti paspor,visa, dan lainnya maupun terorisme, money laundry atau kejahatan ITyang
226 — 411 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagaimana membuktikanperbuatan pidana secara bersamasamanya jika ternyata Pegawai padaBank Century Cabang Kertajaya Surabaya yang memindahkan danamilik Deposan Boedi Sampoerna bahkan tidak hadir dalam persidangan,Deposan Boedi Sampoerna sebagai pemilik dana juga sudah meninggaldunia, bahkan JEFRY SUGIHARTO yang bertanggung jawab di Divisi ITyang membuka sistem bahkan juga tidak diperiksa samasekali.Sehingga Judex Facti Tingkat Pertama TIDAK MENGURAIKAN adanyaHal. 90 dari 93 hal. Put.
276 — 282
PKS/Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalamlingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban,system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yangdisepakati para pihak ;(2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU #;Pasal 6 ; === === === === ===(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama(PKS) dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran ITyang merupakan bagian tidak terpisahkandari peraturan rektorPasall 7 3 === = = 2n= one nn cnn non nen nen nnn nee eee ene
110 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di samping halhal yang sudah diurai padabagianbagian lain di dalam memori kasasi ini, judex facti pun di dalampertimbanganpertimbangan hukumnya maupun putusannya hanya melihatdari satu sisi kepentingan saja.Bahwa judex facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnyahalaman 5758 tentang eksepsi Pemohon Kasasi/Turut Tergugat Imengenai alas hak Penggugat tidak sah, menyatakan atas adanya buktiIPEDA/Buku Penetapan Huruf C No. 285/960, Persil 150, sawah Klas ITyang diajukan Penggugat (saat ini
89 — 155
IIdalam mengeluarkan peraturan Negeri (PERNEG) Nomor : 02 Tahun2013 tersebut berdasarkan hirarkhi perundangundangan yang adaternyata telah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) KabupatenMaluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Kepala PemerintahanNegeri yang menetapkan calon raja/Kepala Pemerintahan Negeriberdasarkan garis lurus, sehingga keputusan Tergugat I dan Tergugat ITyang
Terbanding/Terdakwa : Santun Nainggolan
107 — 64
: tax review, tax planning, tax administration menujuefisiensi dan optimalisasi perpajakan Perusahaan;Menentukan administrasi perpajakan untuk para pelanggan sesuai UUPerpajakan, dalam rangka mentaati peraturan yang berlaku;Menentukan rencana kerja dan anggaran fungsi Information System yangefektif dan efisien guna mendukung system administrasi dan systemkeuangan perusahaan;Mengarahkan pemantauan atas perkembangan IT, menganalisiskesesuaiannya guna memberikan umpan balik agar menciptakan system ITyang
152 — 52
Saksi juga tidak tahu Penggugat menerimagaji atau tidak ;Bahwa, saksi tahu setelah mereka menikah, Penggugat memangsering menangani transaksi elektronik toko tersebut, meskipunkemudian kegiatan elektronik toko tersebut diambil alin oleh tim ITyang khusus dibuat oleh manajemen toko ;Bahwa, semenjak manajemen toko dipegang oleh Tergugat, saksimelaporkan hasil transaksi dan menyetor kuangan toko padaTergugat. saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menyetor kepadaorang tuanya atau tidak ;Bahwa, saksi
47 — 30
ITyang belum dikerjakan antara lain, Pemasangan lantai,Pemelasteran dinding, Pemasangan gibsun, Pemasukan aruslistrik, Pengecetan, Penimbunan lantai hanya sebahagian ;Bahwa benar atas tidak selesainya pekerjaan tersebut, DinasPendidikan Kab. Asahan telah melayangkan surat teguransebanyak 2 kali dan UPT Dinas Pendidikan Kec.
108 — 59
ada dalam mesinATM pada tanggal 9 Januari 2017, saat itu data yang keluar berupa fotoyang mana dalam foto tersebut tercatat nomor kartu ATM, nama pemilikkartu ATM, jam, menit, detik serta tanggal transaksi;Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN KfmBahwa sepengetahuan saksi, petugas atau tekhnisi IT yang ada di PT.Bank BRI Cabang Kefamenanu sebanyak 2 orang;Bahwa pada keterangan saksi sebelumnya, maksud saksi adalah yangbisa melakukan perekaman video CCTV hanya petugas atau tehknisi ITyang
249 — 112
DJONIHARSONO selaku Direktur Utama PT BPR JATI LESTARIHalaman 8 dari 98 hal.Putusan no.1187/Pid.B/2017/PN.Sda Bahwa dalam proses kredit debitur GUNTUAL terdapat PERJANJIAN KRED ITyang menggunakan dana Pribadi THE RIMAN SUMARGO selaku Direksi padakredit ke6 dan ke9 dan pembayaran angsurannya masuk ke rekening pribadiTHE RIMAN SUMARGO yang tidak dicatat dalam pembukuan banknamunmenggunakan WARKAT BANK dan PK Bank (menggunakan dana Direktur).
111 — 26
Pro Intertech Indonesia sejaktahun 16 Juli 2007 sampai Tahun 2009 di bagian Programmer / ITyang tugasnya membuat program internal / aplikasi ;e Bahwa saksi dahulu melamar di PT. Pro Intertech ketika tahun 2009saksi keluar masuk ke PT. Paladin ;e Bahwa saksi Di PT. Paladin sebagai Programmer staff IT sampaitahun 2018 ;e Bahwa dari tahun 2013 s/d sekarang di Saint Merana ;e Bahwa yang punya perusahaannya setahu saksi Terdakwa Toto danTerdakwa Tirzan sebagai pemegang sahamnya ;e Bahwa PT.
137 — 122
Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dalil gugatanPenggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat ITyang menetapkan mata rumah/keturunan Hehanussa dari SoaPaleria dan mata rumah/keturunan Hitijahubessy dari Soa Paleriaselaku mata rumah/Keturunan yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri Titawaai sangat bertentangan dengan PERDANo. 03 tahun 2006, maupun hak asalusul dan adatistiadat,perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum,adalah dalil gugatan yang tidak benar dan bertentangan
87 — 41
Pertamanan Kota Ambonyang selanjutnya Dinas kebersihan dan Pertamanan mengirimkan surattertanggal 11 Nopember 2012 Nomor : 050/1123/DKP kepada InspektoratKota Ambon agar dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan PengadaanTaman Kota Desa Halong Tahap II oleh Tim Auditor Inspektorat KotaAmbon ;Bahwa setelah menerima surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaAmbon, selanjutnya Inspektorat Kota Ambon membentuk Tim untukmelakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Taman Kota desa Halong Tahap ITyang
297 — 249
QCiiiCiilUicij obyek sengketa II tersebut adalah milik Ne' Bussang bersama Indo Poli yangdiwarisi oleh Lai Pallai (anak angkat Ne' Bussang bersama Indo Poli)sehingga diwarisi oieh Penggugat karena Lai Pallai adalah ibu Penggugat.Karenanya, maka surat pemyataan dan pelepasan hak atas tanah obveksengketa seluas 1000 rrr yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat ITyang dilegaiisasi Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten TanaToraia No. 580/423/53.09/2003 tanggal 7 Juli 2003 adalah batal demi semakin
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
990 — 1523
ADE PLANTATION ANDINDUSTRY dan sekitarnya ada 2 (dua) cara yaitu dari Peta Hotspot dari Tim ITyang dimiliki oleh PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY dan melalui WAGSiaga Karhuitla;Bahwa dampak yang terjadi akibat kebakaran lahan yang terjadi di areal PT.ADEI PLANTATION AND INDUSTRY tersebut ialah asapnya dapatmenimbulkan penyakit Ispa, udara tercemar, rusaknya lingkungan;Bahwa pada saat dilakukan pemadaman oleh para karyawan PT.
ABDUL BASIR
Terdakwa:
ALI MURTOPO
177 — 88
Tunjang Langit.Bahwa pada bulan Nopember 2011 dalam suatu rapat Terdakwamengatakan bahwa ERIK ARMANDO TALA mempunyai tim ahli ITyang bisa mengkonsikan lelang agar tidak semua rekanan bisamengikuti lelang.Bahwa RENDRA KRESNA pernah memerintahkan kepadaTerdakwa dan ERIK ARMANDO TALA untuk berkoordinasi denganSaksi. Dan saksi diminta) oleh RENDRA KRESNA untukmempercepat proses pengerjaan DAK Pendidikan.
239 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk menghitung kerugian negara Ahli Agustina Arumsari dari BPKPmengacu pada perhitungan MM hasil evaluasi teknis Ahli IT Yudho yangsalah dengan alasan sebagai berikut :a Bahwa Ahli Yudho hanya melakukan evaluasi teknis bukan audit ITyang seharusnya dilakukan;b Bahwa Ahli hanya melakukan evaluasi dari dokumendokumen yangdiberikan penyidik KPK ;c Bahwa ahli tidak mengetahui ada perbedaan karekteristik pelanggandi PLN, baik untuk wilayah DKI jakarta maupun yang diwilayahTangerang;d Bahwa untuk mengevaluasi