Joni Bin Joni Agusterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaTanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual bellinarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramdalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika;Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.Joni Bin Joni Agus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundikurangi

.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.= Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasalpasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RINo.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

Bunyi Pasal 42 dan 43tersebut sangat tegas dan jelas memberikan arti bahwa MenteriKesehatan RI memiliki kKewenangan mutlak atas penetapan/penentuanjenis prekursor yang ditetapkan dan dibawah pengawasan/pemantauanPemerintah dan sampai hari ini baru ada 8 (delapan) jenis prekursornarkotika yang ditetapbkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui KeputusanMenteri Kesehatan RI No. 890/Menkes/SK/VII/1998 tentang JenisPrekursor Narkotika, tertanggal 24 Agustus 1998 (Bukti P6) serta 11(sebelas) jenis Prekursor

No. 13 P/HUM/2007.ditetapbkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan MenteriKesehatan RI No. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang Jenis PrekursorPsikotropika, tertanggal 25 Agustus 1997 (Bukti P7). Dari 2 (dua)Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, Prekursor yang dinyatakandibawah pemantauan dan Pengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21(dua puluh satu) jenis prekursor.

No. 13 P/HUM/2007.Prekursor Psikotropika yang termasuk dalam Tabel dan 9 (sembilan)jenis precursor psikotropika yang termasuk Tabel Il, yang ditetapkanoleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RINo. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika,tertanggal 25 Agustus 1997. Dari 2 (dua) Keputusan Menteri KesehatanRI tersebut, Prekursor yang dinyatakan dibawah pemantauan danPengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21 (dua puluh satu) jenisprekursor.

/SK/VII/1998 tentang Jenis PrekursorNarkotika ; Bukti P7 ialah: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.917/MENKES/SK/VII/1997 tentang Jenis PrekursorPsikotropika ; Bukti P8 ialah : UndangUndang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ;Hal. 14 dari 35 hal.

Bahwa Termohon sangat tidak sependapat dengan permohonanPemohon pada halaman 8 angka 4) yang menyatakan peraturana quo yang diajukan uji meteriil bertentangan dengan KeputusanMenteri Kesehatan No. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang JenisPreskursor Pskotropika, karena peraturan a quo mengatur 23(dua puluh tiga) jenis Prekursor yang dapat diekspor sedangkanKepmenkes tersebut hanya mengatur 21 (dua puluh satu) jenis;Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM2007.g.

Luterianna bertugas melakukan tes urine Terdakwa menggunakanalat tes urine test Acces dengan 3 parameter.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keteranganpara Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidakmempunyai nilai kekuatan pembuktian karena Saksi1 bertugas hanyabertanggungjawab membagi botol, Saksi2 sebagai pengantarTerdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar dan Saksi3 bukan petugasyang memiliki kKompetensi pemeriksa urine sebagaimana dimaksuddalam Kepmenkes RI No.194/Menkes

No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang Pro justicia danKepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justicia yangdapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Tentang alat bukti berupa Surat sebagai berikut :Bahwa surat yang berupa Surat yang ditanda tangani olehDandenkesyah 01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O93/III/2016dengan lampiran Daftar NamaNama anggota

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yangsah, dan tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika sesuai UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009dan Kepmen tersebut harus dari BNN, Labforensik dan Rumah Sakityang ditunjuk.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat yang di tandatangani oleh Dandenkesyah 01.04.01 tidak dapat dijadikan alat BuktiSurat dalam perkara

tersebutketerangan para Saksi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formalsebagai Saksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 28UndangUndang 31 Tahun 1997.Bahwa begitu pula alat bukti berupa surat dari Denkesyah01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O@/III/2016 bahwa hasilpemeriksaan narkoba dinyatakan Terdakwa positif mengandungAmphetamine (sabu) tidak memenuhi syarat formal sebagai alat buktiyang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak termasuk yangditunjuk sesuai Kepmenkes RI No. 194/Menkes

/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009 yaitu LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang akandigunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa menyatakan tidakpernah menggunakan Narkotika jenis sabu, maka dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidakditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat buktipetunjuk karena bukti petunjuk harus didapatkan dari keterangan Saksi

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi iin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat knususnyadaftar G adalah

Konsep verbal (agenda) Nomor 15911/Menkes/X1I/2005,tanggal 22112005, Perihal: Rekomendasi permohonanpenunjukkan langsung pengadaan antiseptik dan AlatPerlindungan Personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr.SULIANTI SAROSO.13.b. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 15911/Menkes/X1/2005,tanggal 22 November 2005, Perihal: Rekomendasipenunjukan langsung pengadaan antiseptic dan alatperlindungan personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr. SULIANTISAROSO, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RIDR. dr.

SULIANT SAROSO.1 (satu) lembar surat asli Rekomendasi penunjukkan langsung alatkesehatan guna antisipasi KLB Masalah Kesehatan akibat Bencanaberlambang Burung Garuda Nomor 15912/Menkes/X1/2005, tanggalHal. 7 dari 77 hal. Put. No. 219 PK/Pid. Sus/201820.21.22.23.24.25.22 November yang ditandatangani oleh Ibu Menteri Kesehatan RIDr.dr.

tanggal 14 Juni 2007 tentangOrganisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1228/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi PusatBantuan Penanggulanganan kKrisis Kesehatan Akibat Bencana;(enam) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1227/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan Atas Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor679/MENKES/SK/V1/2007 tentang Organisasi PusatPenanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.00.SJ.SK.IX.0327 tanggal 14 Februari 2008 tentangPenunjukan Koordinator Penanggung Jawab Operasional AlatKesehatan yang Terkait dengan Rumah Sakit Lapangan;(dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1688/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pengangkatan, pemindahandan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkunganDepkes

No. 219 PK/Pid.Sus/20187.48. 1Nomor 1688/MENKES/SK/XI/2005 (Rustam Pakaya sebagaiKepala Pusat Penanggulangan Krisis, Sekjen Depkes).(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,Nomor KP.01.02.3.1.2485 tanggal 29 Desember 2005 (RustamPakaya sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, SekjenDepkes).

adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TL(untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.Bahwa makna masingmasing dari angka 9 (sembilan) digittersebut dapat saya jelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalahtahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen,1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empatadalah nomor urut pendaftaran.Bahwa obat tradisonal supaya dapat diedarkan harus memenuhiketentuan berdasarkan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes

Industri Obat Tradisional danPendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarangmengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiatsebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolongobat keras atau narkotika.Bahwa dapat saya jelaskan makna dari hasil pengujianlaboratorium tersebut bahwa barang bukti yang diuji dinyatakanpositif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.Bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai denganPermenkes RI Nomor : 246/Menkes

identifikasiParacetamol dengan hasil uji positif dan juga pada kemasannya tidakmencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannyatidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalamnegeri ) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh)digit.Bahwa semua jamujamu/obat tradisional tersebut tidak ada izin edar dariDepartemen Kesehatan RI atau Badan POM RI.e Bahwa karena persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuaidengan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes

Persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai dengan Permenkes RI Nomor :246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran ObatTradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasilisolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolongobat keras atau narkotika, sehingga tidak boleh diedarkan/dijual.Menimbang, bahwa terdakwa menjual Obat Tradisional yang tidak memiliki izinedar tersebut atas permintaan

tanggal 31 Mei 2012, Jamu Primadona :identifikasi Sildenafil Sitrat dan identifikasi Paracetamol dengan hasil uji positif serta padalabel maupun kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa TR (untukproduk dalam negeri) dan TL (untuk produk luar negeri) yang diikuti dengan 9 (sembilan)angka, yang seharusnya ada sebagai bukti telah memiliki izin edar dari DepartemenKesehatan RI atau Badan POM RI.Menimbang, bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai denganPermenkes RI Nomor : 246/Menkes

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir Sapto SriSuhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan daun tersebutdiatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB. terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir SaptoSri Suhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan dauntersebut diatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RINomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsurunsursebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Ad 1.

Dr.HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran denganNo : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia a.n.RADJAGAU,SKM.

M.Kes selaku Pimpinan Kegiatan dengan No.835/MENKES/SK/V1/2005 tanggal 02 Juni 2005;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku UtaraNo.027/588/tanggal 25 Mei 2005 tentang penunjukkan SALIM LAMIDI,S.Sos selaku Ketua Pemeriksaan Barang Tahun Anggaran 2005;Surat Perintah Membayar No.00689/SP2K/KU.530/XII/2005, CV.

HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan No.835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama RADJAGAU,SKM.

HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggarandengan No.835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Keseharatan Republik Indonesia a.n.RADJAGAU,SKM.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan Kegiatan Nomor :835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiMaluku Utara Nomor : 027/588 tanggal 25 Mei 2005 tentang PenunjukaSalim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua Pemeriksaan Barang TahunAnggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

/ SK/X/ 2002 dan peraturan menteri Kesehatan Nomer1448/Menkes/Per/VI/ 2011 yang diberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat khusus daftar G adalah Pedagang besarFarmasi (PBF) Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harusatas petunjuk / menggunakan resep dokter ; Bahwa Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten adalah sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yaitu memberikan perizinandan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN

putin berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahunHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tig1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memesan dan membelipil dobel L dari KK serta penyaluran

hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi3Letda Ckm Limson Sianturi yang menerangkan bahwa urine Terdakwapositif mengandung Amphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan urinedengan menggunakan tespeck merk Uji Napza 3 Combo 3 (tiga)parameter yang dijadikan bukti surat dalam perkara Terdakwa ini, yaitusetelah diteliti dan dianalisa ternyata tidak memenuhi syarat formalsebagai alat bukti yang sah karena sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjukLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang pro justitiaHalaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 531 K/MIL/2017dan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika Pro Justitia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan dan ternyata Surat Resume hasilpemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidaktermasuk yang ditunjuk

sesuai Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, maka dengandemikian surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat buktiyang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena untukmenentukan golongan Narkotika sesuai Kepmen tersebut lembaga yangberwenang melakukan dan menerbitkan surat hasil uji Narkotika danhasilnya Pro Justitia adalah BNN, Labforensik dan Rumah Sakit yangditunjuk (pertimbangan

perkara yang sama yang tidak kami uraikansemuanya;Dengan melihat putusan tersebut maka kami selaku Oditur Militermenganggap bahwa Pengadilan Militer 02 Medan telah mengadili perkaradengan membedabedakan orang karena dalam perkara Terdakwa ini,Majelis berkesimpulan Surat hasil screening test yang dibuat danditandatangani Saksi3 Letda Ckm Limson Sianturi selaku KomandanKesehatan Denma Rindam /BB tidak memenuhi syarat formal sebagai alatbukti yang sah karena tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

dilakukan anggota kesehatan Rindam I/BB dengan menggunakan alattest pack Uji Napza 3 Combo 3 Parameter, yang hasilnya menyatakanurine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, tidakdapat dijadikan sebagai bukti di Pengadilan untuk menyatakan keterbuktianatas perbuatan yang didakwakan;Bahwa institusi Rindam I/BB dan petugas kesehatan Rindam /BB bukaninstitusi dan petugas yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadapkandungan Narkotika sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAU:KEDUA:Bahwa terdakwa ISMAIL Bin ILHAM, pada Selasa tangal 09 Maret 2021sekitar Pukul 21.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa bukanlah seorang apoteker atauorang yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian maupun orangyang mempunyai jjin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obatTRIHEXYPHENIDYL warna putin merek Y, serta Terdakwa juga tidak memilikikeahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan.AtauKedua:Bahwa terdakwa Agus Trianto alias Pluto bin Samuji pada hari Kamistanggal 19 April 2018 sekitar jam 20.00 wib. atau setidaktidaknya

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 196 UndangUndang No.36Ttahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan memahaminya, dan Terdakwa/PenasihatHukumnya

keBPOM, sehingga tablet warna putin berlogo LL yang diedarkan olehTerdakwa tidak diproduksi oleh pabrikan resmi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat daftar G tidak dibenarkankarena sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf i UU Nomor 36 Tahun2009, semua sSediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nopendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yangdiberi wewenang memberikan perijinan dan pembinaan sertapengendalikan dan pengawasan distribusi sediaan farmasi terhadapApotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko Obat adalah DinasKesehatan Propinsi, Kota, dan Kabupaten;Bahwa mengkonsumsi pil

dan sejak tahun 2011 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukumsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.386 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

15 Mei 2017;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Stephanie Pereira berani menetapkan statuspasien/jenasah Mendiang Erwan Siswoyo NB : Infeksius PDP pada DOA(Death On Arrival) tanpa melakukan pengambilan spesimen atau test swabHalaman 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.untuk penegakan diagnosis covid19 seperti yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/247/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) yaitu:a.

Bahwa sebagaipembantu kepala daerah/pemerintah daerah dalam melaksanakan urusanpemerintah bidang kesehatan seharusnya Tergugat II sangat paham dalammenjalankan tata cara/oedoman penanganan covid19 yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020namun malah membela tindakan dokter jaga IGD Rumah Sakit DarmoSurabaya yang bekerja tidak sesuai pedoman penetapan status/jenasahMendiang Erwan Siswoyo;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 salah satu anak Mendiang ErwanSiswoyo atau

/413/2020 tentang PedomanPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19)halaman 105 point 6 (b) disebutkan Meninggal di luar rumah sakit/Death onArrival (DOA), sehingga permohonan Penggugat bahwa Mendiang ErwanSiswoyo meninggal di rumah telah berkesesuaian dengan pengertian DOA(Death On Arrival) dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) halaman 105 point 6 (b) disebutkan pengertian Meninggal diluar rumah sakit/Death on Arrival (DOA);4. AUPB (Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik) yang telah PENGGUGATuraikan di point 22 adalah:a. Asas Kepastian Hukum;b. Asas Kecermatan;c. Asas Keterbukaan;d.

Bukti T.Il. 12 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentangPedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID19) (hasil print out);13. Bukti T.Il. 13 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun2003 tentang Pengelolaan Tempat PemakamanJenazah (hasil print out);14.

Pasal 1 butir 1 Keputusan Kepala Badan Pom RI NO.HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yang dimaksuddengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untukdigunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh padakondisi baik; Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi; Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4yang berbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,penyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan; Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk di daiamdefinisi peredaran yaitu mengadakan kosmetik tanpa ijin edar

HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yangdimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;Menimbang, Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi

/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1)Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2)pemohon Notifikasi terdiri atas :1.

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes' RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yangberbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Smrpenyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan;Menimbang, Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa

Ahli Masduki, M.Kes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa barang bukti tablet putin berlogo LL tidak termasuk sebagaiNarkotika dan Psikotropika namun merupakan obat yang masuk dalamdaftar G yakni obat keras yang peredarannya harus memiliki jin knusus;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN TlIg1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual

Bahwa benar tablet putin berlogo LL tidak termasuk sebagai Narkotikadan Psikotropika namun merupakan obat yang masuk dalam daftar Gyakni obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin kKhusus;11.Bahwa benar, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;12.Bahwa benar, mengkonsumsi pil LL sSecara

system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes

yang berwenang dalammembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkanHalaman 3, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGnarkotika berupa sabusabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi bukan untuk diperjualbelikan secara tidak resmi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Peraturan Menkes

UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

. 35tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 5, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGMembaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSukoharjo, Nomor Reg. perkara : PDM37/SUKOH/Euh.2/05/2019 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa DAVID ARIFIN Bin NUR BAKTI NENDRO bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menmiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 danPeraturan Menkes

(Bukti T43):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T44);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T45):Halaman 55 dari 68 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/20184647484950515253Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T46):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017.

(Bukti T47):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T48);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018.

(Bukti T49):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T50);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018.

(Bukti T51);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T52):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07IMENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017.