Tanggal 19 September 2016, Penggugatmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagaiberikut:1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisiri, menikah padatanggal 8 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01/X1V1992 Tanggal 27 April 1993 yang dikeuarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orang tua Penggugat di Hamadi Tanjung, kemudianpindah ke alamat

datang lagi menghadap di mukasidang dan tidak mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat.Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (syiqaq), makauntuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksisaksi yang berasaldari keluarga atau orangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahuudibuktikan adanya perkawinan.Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah dan Perdagangan Kota Administrasi

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah dan Perdagangan Kota Administrasi

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danhal 7 dari 15 hal Perkara No.75/PID/2017/PT.DKIMenengah

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor01/Pdt.G/2014/PN.Bky, yang termuat dalam halaman 41, Penggugat(Arman.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor01/Pdt.G/2014/PN.Bky tanggal 16 Juli 2014 dikuatkan lagi dengan PutusanPengadilan Tinggi Pontianak oleh Yang Mulya Majelis Hakim BandingNomor: 59/PDT/PT.PTK, dan dikuatkan lagi dengan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia oleh Yang Mulya Maielis Hakim KasasiMahkamah Agung Nomor: 1209 K/Pdt/2016;4.

Abdullah, S.Sos., M.Si;T.l4: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor01/Pdt.G/2014/PN Bek;T.l5: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 1209K/Pdt/2015;T.l6 : Fotokopi Surat Penyerahan dari Arman kepada Syamsudin tanggal 5Juli 2001;T.l7 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsudin tanggal 5 Juli 2001;T.l8 : Fotokopi Surat Penyerahan dari Syamsudin kepada Usman H.Abdullah tanggal 25 November 2011;T.l9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Usman H.

Abdullah, S.Sos., M.Si;T.ll4 =: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor01/Pdt.G/2014/PN Bek;T.ll5 =: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 1209K/Pdt/2015;T.ll6 : Fotokopi Surat Penyerahan dari Arman kepada Syamsudin tanggal 5Juli 2001;T.ll7 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsudin tanggal 5 Juli 2001;T.ll8 =: Fotokopi Surat Penyerahan dari Syamsudin kepada Usman H.Abdullah tanggal 25 November 2011;T.ll9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Usman H.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor01/Kua.11.19.09/PW.01/03/2019 tanggal 13 Maret 2019 (Kutipan AktaNikah Nomor : 226/24/X/1980 tanggal 12 Oktober 1980) yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, telah bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.3. dan diparaf;4.

dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P6. seluruhnyaberupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidanganPenetapan Nomor 57/Pdt.G/2016/PA Kds.Page 5 of 10ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah.Menimbang, bahwa bukti P.1., Bukti P.2. dan P.4. terbukti bahwaPemohon dan Pemohon II berdomisili di Desa Kirig Kecamatan MejoboKabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor01

., Advokat dan Pengacara berkantor di KantrrHukum Rajawali Gedung Graha41 Jalan Asembagus lv, Nomor01 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret2018;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Melawan1. JOHN TARSICIUS RUMAWAS, beralamat di Jalan Tebet Barat XIII/6RT.010/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta SelatanSelanjutnya disebut sebagal.............. Tergugat ;2.

Nomor 2804/Pdt.G/2018/PA.MksKrian, Kabupaten Sidoarjo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/IV/1999, tanggal 01 April 1999.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, KotaMakassar.3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telahmencapai 19 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknyapasangan suami istri, dan dikaruniai 5 orang anak yang masingmasingbernama:a.

telah dipanggilsecara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarrukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaanpokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalamsidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Bahwa, untuk menguatkan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

Kelurahan Ploso,RT.03, RW.008, Kec.Pacitan, Kab.Pacitan, untuk selanjutnya disebutsebagai Terlawan Tersita;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca surat surat yang bersangkutan;Telah membaca berkas perkara;Telah mengingat kejadian kejadian di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal11 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHal 1 dari 7 Putusan Nomor 01/Pdt.PLW/2016/PN.PctPacitan tanggal 11 Januari 2016 dalam Register Nomor01

,M.H. sebagai Mediator sesual dengan Penetapan Nomor01/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pct, tertanggal 29 Januari 2016, telah melakukan prosesmediasi tetapi tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan hasil mediasitanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa Mediator menyatakan dalam hal ini pihak Pelawantidak beritikad baik karena hanya menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapitidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secaraHal 4 dari 7 Putusan Nomor 01/Pdt.PLW/2016/PN.Pctpatut

Visiland Dharma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor BCA/JKT/SKBBG/026/1 2/2018, tanggal 26 Desember 2018;Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;(Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri Nomor HS 354302 a.n.

Visiland Dharma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor BCA/JKT/SKBBG/026/1 2/2018, tanggal 26 Desember 2018;3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pid /20204)5)6)td)8)9)10)11)12)13)14)(Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri

alias Udin;Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Fandy, saksiDjulfikar Yunus dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta diperkuat oleh barangbukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwaharus dipidana;Mengingat, Ketentuan pasal 23, 24 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor01

RIDWAN IDRUS, S.H. 5 2222222222 nnnsemuanya berkewarganegaraan Indonesia; berkantor di jalan Cumicumi,Lr.1, No.14, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, KotaMakassar, Propinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Advokat;selanjutnya disebut PENGGUGAT:melawan:BUPATI BULUKUMBA; tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor01, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,Propinsi Sulawesi Selatan; 2m nnn nnmennne neonberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/VI/2017/Huk, tanggal 06Juni

:cccccseeeeeeeeees TERGUGAT II.Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor01/Pdt.G.S/2018/PN Sgn tentang Penunjukan Majelis Hakim;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugattelah hadir JOKO SAPTONO sedangkan Tergugat SUDARTO dan tergugat IlSUHARNI masingmasing hadir dipersidangan.Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Persidangan padahari KAMIS, tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya bahwa dimukapersidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara

Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksisaksi nama Saksi I dan Syarifahbinti M.Zen di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satudengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalildalil gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telahdidengar

untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapanhukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akandicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan di atas, maka oleh Majelis Hakimdinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01

lainlain Pemohon mengalami hambatan, sehinggaPemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri gunadijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus suratsurat tersebut ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER :1.2.3.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01

nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruhbiaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan dan Hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Mengubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01

., M.Kn, dengan Nomor01/D/YM/RH/X1/2013 tanggal 26112013, dengan batas sempadansebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sirun = 24Mm, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya = 24mM, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alinafiah Tajat = 61 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsiah = 61mM,adalah hak milik Alm. Yusrianto Suami Penggugat ;4. Menyatakan sebagian tanah hak milik Alm. Yusrianto SuamiPenggugat seluas 1.032 M?

,M.Kn, dengan Nomor01/D/YM/RH/X1/2013 tertanggal 26112013 menyatakan bahwa sebidangtanah seluas 1,464 M2 adalah sah menjadi milik Yusrianto(Pembell) dengan batas sempedan sebagai berikut : Sebelahn Utara berbatas dengan tanah Sirun =24M Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya =24M Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alinafiah Tajat61M Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsiah =61M(vide bukti P6) dimana pengikatan jual beli tersebut dilakukan dibawahtangan dan diketahui oleh RT dan Husin mengunakan

dalam Perlawanan Pelawan berisi tuntutanyang dapat dimintakan melalui gugatan dan perlawanan, sehinggaPerlawanan Pelawan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel);Bahwa berdasakan uraianuraian pada angka 1 (satu) sampai dengan15 (lima belas) di atas, jelas bahwa Perlawanan Pelawan harus ditolakatau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklelijke verklaard);Bahwa terhadap permohonan perlawanan pailit tersebut, PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor01

Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dengandilatarbelakangi serta didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:Bahwa Perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan dalam perkara Nomor01/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini adalah sehubungan dengan lelangObyek Sengketa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tanggal 18Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 sebagaimana diumumkan dalamHarian Media Indonesia dan Satelit News tanggal 04 Oktober 2012 dan HarianMedia Indonesia tanggal 11 Oktober

Dalam Pailit),Pemohon Kasasi telah mendaftarkan seluruh tagihan dengan bukti buktiyang kuat, sehingga Pemohon Kasasi telah mendapatkan peringkat sebagaiKreditor Separatis.Bahwa meskipun berbagai dalil yang berdasarkan hukum dan fakta faktayuridis telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan, namun Judex FactiPengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah memutuskan bahwaPerlawanan pelawan tidak dapat diterima dengan pertimbangan (antara lain)bahwa (pada pokoknya) obyek maupun pihakpihak dalam perkara Nomor01

Tanggal14 Agustus 2012, Perkara mana masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor01/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 Pebruari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi: PT.

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/PDT/2014/PT.DPS, tanggal 24 April 2014 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula TergugatI, Wl, IV dan Turut Tergugat II; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Agustus2013, Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SGR. yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum pihak Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul

Semestinya kata pertimbanganhukum yang keliru tersebut di atas tidak perlu ada / terjadi dalampertimbangan pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6(enam) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/Pdt./2014/PT.DPS tanggal 24 April 2014;Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 382 PK/Pdt/20153. Bahwa begitu juga Bapak Hakim / Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar yang menangani perkara ini tidak seriusmemperhatikan tanah sengketa yang luasnya : 3.250 m?

Kalaudemikian berarti Bapak Hakim/Majelis Hukum Pengadilan TinggiDenpasar yang menangani perkara ini tidak mempertimbangkanperkara ini dari segala segi (kebenaran yang betulbetul murni)dan hanya bertitik tolak dari segi kepentingan Para PenggugatTerbanding/Para Penggugat Termohon Peninjauan Kembalisehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 24 April tersebut secara jelas dannyata tidak memenuhi unsur objektifitas yang sangat pentingdalam dunia peradilan;Oleh karena

Bahwa adalah sudah sangat tepat tentang rencana BapakPresiden Repubik Indonesia yang dahulu merencanakan untuksegera membentuk TIM untuk membrantas Mafia hukum ataumafia Peradilan, sehingga nantinya masyarakat pencari keadilanbenarbenar mendapat perlindungann hukum berdasarkanputusan Pengadilan yang benar dan adil dan bukan putusan yangngawur dan konyol, seperti putusan Pengadilan Tinggi Nomor01/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 24 April 2014 tersebut;.

Termohon Peninjauan Kembalimenyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering, yangmenyebabkan ratusan karyawan mengalami Keracunan,sehingga Pihak Management mengambil kebijakan sebagaiberikut: Makanan akan disajikan oleh Termohon PeninjauanKembali Kantin adalah Tempat Penyajian Makan yang telahdisediakan

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.Berdasarkan faktafakta hukum, alasan dan pertimbanganPemohon Peninjauan Kembali serta ketentuan perpajakantersebut diatas, Putusan Majelis yang membatalkan koreksiBiaya Perlengkapan Pabrik sebesar Rp140.381.464,00Halaman 25 dari 45 halaman.

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.i.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, biayatersebut merupakan kebijakan perusahaan untuk memberimakan di tambak untuk seluruh karyawan TermohonPeninjauan Kembali yang berlokasi di tambak, dan untukmendukung pernyataannya tersebut Termohon PeninjauanKembali menyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.k.

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Surat Gugatan sederhana tertanggal 05 Oktober 2021 yang diajukan olehkuasa Penggugat, yang diterima dan terdaftar dalam Register PerkaraPerdata pada tanggal 17 Januari 2022 di bawah Register Nomor01/Pdt.G.S/2022/PN.BIk.

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Huruf c Permenkumham Nomor01 Tahun 2013, imbalan bagi Kurator dibebankan hanya kepadaPemohon Pailit jika kepailitannya dibatalkan oleh Putusan Kasasi atauPeninjauan Kembali.

Bahwa, dalam Pasal 2 Ayat(1)Huruf c Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 khususnya frasa banyaknya imbalanditetapkan oleh Hakim, bertentangan dengan Pasal 17 Ayat 2dan Pasal 76 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, denganuraian sebagai berikut:1) Bahwa, Pasal 2 Ayat (1) Huruf c, knususnya pada frasa..banyaknya imbalan ditetapkan oleh Hakim...

Putusan Nomor 52 P/HUM/2013oleh hakim. hakim hanya menetapkan imbalan bagi Kuratorberdasarkan pedoman yang telah ditentukan oleh MenteriHukum dan Ham;Bahwa, kenyataannya materi muatan Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 sama sekali tidak ditemukan adanya rumusanatau Lampiran yang mengatur tentang pedoman besaranimbalan jasa bagi Kurator Sementara.

Bahwa ketentuan Pasal 6 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013, dikutip sebagai berikut:Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dan Pasal 4, Kurator dapat melakukanrapat dengan Kreditur mengenai imbalantambahan, yang diperhitungkan dari hartaDebitor Pailit;Dengan demikian, yang diatur dalam Pasal 6 aquo adalah berkaitan dengan imbalan tambahanbagi Kurator;2.

Bahwa, Ternyata Pasal 6 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 telah keliru dirumuskan. kekeliruantersebut terjadi karena masuknya Pasal 4 dalampengaturan tentang imbalan tambahan bagiKurator, padahal Pasal 4 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 mengatur tentang imbalan bagiPengurus, BUKAN mengatur imbalan bagiKURATOR. Sehingga keberadaan Pasal 4 dalamrumusan Pasal 6 a quo menjadi tidak jelas danmembingungkan;B.2.3. Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 01 Tahun2013 telah keliru menggunakan Pasal Rujukan;1.