Maret 2019 dan Surat Tugas tertanggal14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanSUYATIN, bertempat tinggal di Mengger RT/RW 006/002, Nglipar,Nglipar, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Gugatan Sederhana;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 14 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Wonosari pada tanggal 14 Maret 2019, dibawah register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan Pencabutan yang diajukan olehPemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Wno;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untukmencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Wno, dari register perkarayang sedang berjalan;3.

Hulu Sungai Utara/ Warung Suna, Seberang Warung MelatiTina Marga atau di samping Agen Jasa Penumpang Bus Mini Rizka Syabila,menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Amt., sebagai: Tergugat,yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan melalui Hakim yangmemeriksa perkara tersebut, yaitu sd.

lunashutangnya sebesar Rp. 83.500.000,00 (Delapan puluh tiga juta lima ratus ribuRupiah);Pasal 3Bahwa Penggugat berkewajiban membuatkan kwitansi sebagai tanda terimapembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) lembar, yang mana1 (satu) lembar untuk Penggugat dan 1 (satu) lembar untuk Tergugat.Pasal 4Bahwa Penggugat dan Tergugat siap melaksanakan isi Perjanjian ini dengansegala konsekuensi hukum yang melekat padanya.Pasal 5Bahwa Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk mencabut perkara Nomor1

PENETAPANNomor 1/Pdt.G.S/2019/PN WkbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Waikabubak;Membaca Surat Gugatan tanggal 7 februari 2019 Nomor1/Pdt.GS/2019/PN Wkb, dalam perkara antara:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANGWAIKABUBAK, beralamat di jalan A.Yani No.36 Waikabubak,selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGATDalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Anjar Wahyuni,Dkk,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.124aKC/ADK/01/2019, tanggal 31Januari

Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka,Kabupaten Sumba Barat Daya pekerjaan PNS selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT FIRMAN SIHOMBING, pemegang KTP no 591801102890001TEMPATLAHIR Medan, 15 Februari 1989, Tempat tinggal Wee Pangali, KelurahanWee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Brat Daya,selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT IIPengadilan Negeri tersebut ;Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubaktanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor1

/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktptersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding semulaTergugat ;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020

/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanHalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PTK10.adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding II semulaTergugat Il;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal

24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding semulaTurut Tergugat 1;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding kepada Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;Akta Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh

Para Tergugat:Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa padahari Senin tanggal 5 April 2021 telah memberitahukan kepada TurutTerbanding semua Turut Tergugat I;Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa padahari Senin tanggal

perkara Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat dan dilaksanakan oleh Aquari Peblesa Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Ketapang masingmasing kepada Terbanding semulaTergugat I, Terbanding Il semula Tergugat Il, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Il pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, yang mana agarmasingmasing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejakpemberitahuan ini disampaikan kepadanya

Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 07 Januari 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb.;3. Surat Penetapan Hakim, tanggal 07 Januari 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PNPsb., tentang penetapan hari sidang;4.

., dengan surattanggal 02 Maret 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, bahwapencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawansebelum adanya jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukupberalasan apabila permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb., tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonanpenggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;Memperhatikan pasal

TOEPAK, tempat tanggal lahir : , 23 Juli 1938, jeniskelamin : Lakilaki, tempat tinggal : Jalan Jepang Kelurahan/Desa PulauTelo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah,pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya diSebut SCEDAGAL ..............cccceceeeeeeeeeesaeseeeeeeeeeeeeeeeeaes TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN KIk tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara dan Gugatan dariPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan/gugatan sederhanatertanggal 4 Juli 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Juli 2019, dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN, maka Pengadilan akan mempedomani tentang halhalsebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015,

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatantanggal 2 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Watampone pada tanggal 4 Januari 2018 dengan Register Nomor1/Pdt.G/2018/PN Wip telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Mengenai objek sengketa berupa dua bidang tanah sawah, yang masingmasingmerupakan satu kesatuan dengan tanah kering, pertama dengan luas

HakimYang Mulia Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertamadengan Nomor; 1/ PDT.G/2018/PN.WTP, Demi Keadilan berdasarkan KetuhananYang MAHA ESA serta Kewenangan yang diberikan oleh UU dan aturan yangberlaku;Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah danseksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada KuasaTerbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana ternyatadalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1

permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Juni 2018Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN.WTP; Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya dalam acaraperkara inl;Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalamRelas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKSMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acarapersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor1/Pdt.G/2018/PN Witp, tanggal 6 Juni 2018, memori banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugatdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkatbanding mempertimbangkan

(Stb. 1927/227, knususnya Pasal 199 205) dan peraturan perundangundangan lainyang terkait;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor1/Pdt.G/2018/PN Wip tanggal 6 Juni 2018, yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah

dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondatang sendiri menghadap ke persidangan;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehatiPemohon agar mengetahui dampak perwalian dan akibat hukumnya dan hakdan kewajiban Pemohon sebagai orang tua diantaranya adalah Perwalianhanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaanorang tua dan belum berumur 18 tahun (Sesuai pasal 50 ayat 1 UndangundangNomor 1 Tahun 1974) dan berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undangundang Nomor1

tanggal persidangan yang telahditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehatiagar Pemohon memahami dampak perwalian dan akibat hukumnya dan hakdan kewajiban Pemohon sebagai orang tua diantaranya adalah Perwalianhanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaanorang tua dan belum berumur 18 tahun (Sesuai pasal 50 ayat 1 UndangundangNomor 1 Tahun 1974) dan berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undangundang Nomor1

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor1.Pid.Pra/2020/PN Mar tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim.

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1.Pid.Pra/2020/PN Mar tanggal5 Maret 2020 tentang hari sidang.Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamistanggal 19 Maret 2020 Kuasa Pemohon menyatakan dan mengajukan suratpermohonan pencabutan perkara permohonan pra peradilan Nomor1.Pid.Pra/2020/PN Mar.Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara pra peradilandari Kuasa Pemohon tersebut, Hakim berpendapat karena permohonan pencabutanpermohonan praperadilan Nomor 1.Pid.Pra

TergugatNama : Zainuddin LtTempat/Tanggal Lahir : Gampong Baro/8 Januari 1972Alamat : Dusun Sayeung Desa Gampong Baro KecamatanSetia Bakti Kabupaten Aceh JayaJenis Kelamin > LakiLakiPekerjaan : MekanikPengadilan Negeri tersebutTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Cag. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untukmengadili perkara Aquo;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Calang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Cag. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang perkawinan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidakdisebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harusdinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohondengan segala dalildalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untukmemeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan

tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTermohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering berutangkepada orang lain tanpa sepengethuan Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tigatahun tanpa saling memedulikan; Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidakberhasilMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalahikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttelah terbukti rumah tangga

mengusahakankehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial darisebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjangpenderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankanikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah fight:dlasuls ole 2588 awlaall 253Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tari No.2 Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK / 14 / Il /Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :12Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor1/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Januari 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor1/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor1/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Januari 2020; Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPGseluruh isi danAUN

., bertempat tinggal di Dusun Asam LakumRT.029 RW.015, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, sebagaiTergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara Nomor 1/ Pdt.G/2021/ PN Sbs;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor1/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;Setelahn membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2021/PNSbs tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang

, bahwa sebelum persidangan, berdasarkan LaporanMediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor1/Pdt.G/2021/PN Sbs yaitu Sdr.

Pipos No.87 Desa Sangatta Utara KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022, sebagai Pemohon;melawan Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengarkan keterangan PemohonDUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 Januari 2022 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor1/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal O03 Januari 2022 telah mengajukan PermohonanPenetapan

sesuai dengan Pasal 271 Rv;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkarasepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku danketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1

, kontra memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pembanding padatanggal 8 November 2021;Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syariyah Janthonomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 8 November 2021 Jaksa PenuntutUmum/Pembanding dan Kuasa Hukum Anak sampai dengan berkas ini dikirimke Mahkamah Syariyah Aceh tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Mahkamah Syariyah Jantho Nomor1

banding bertanggal 3 November 2021 yang diterima di KepaniteraanMahkamah Syariyah Jantho pada tanggal 8 November 2021, turunan kontramemori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepadaPembanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021;Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syariyah Aceh mempelajaridengan seksama berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acarapenyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang,salinan resmi Putusan Mahkamah Syariyah Jantho Nomor1

No. 8/JN.Anak/2021/MS.AcehSyariyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 25 Oktober 2021, halini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 #Tentang Hukum Acara Jinayat, dan berdasarkan SuratKeterangan Panitera Mahkamah Syariyah Jantho Nomor1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 29 Oktober 2021 Pembanding/Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Oktober 2021 yaknipada hari ke 4 (keempat) setelah menyatakan banding, hal ini telah sesuaidengan

ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat, di mana Pembanding/Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan memori banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelahmenyatakan banding, maka permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telahmemenuhi syarat formil pengajuan banding, karena itu harus dinyatakan dapatditerima;Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum keberatanterhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syariyah Jantho Nomor1/JN.Anak/2021/MS.Jth., tanggal 18 Oktober

Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Jantho Nomor1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 18 Oktober 2021 Miladiyah bertepatandengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyyah. Dengan mengadili sendirisehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Anak XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, sebagaimana DakwaanAlternatif Kedua;2.

.; Membacaaktapernyataanpermohonan banding Nomor : 1/Pdt.Plw/2014/PN.Srpyang dibuatolehPanitera/SekretarisPengadilanNegeriSemarapura yangpad apokoknyamenerangkanbahwapadatanggal 23 Desember 2014Pelawanmelaluikuasanyatelahmenyatakanmohon bandingterhadapputusanPengadilanNegeriSemarapuratanggal 18 Nopember 2014 Nomor1/Pdt.Plw/2014/PN.Srpdanpermohonan banding tersebutpadatanggal 24Desember 2014telahdiberitahukandenganseksamakepadapihaklawannya ;a= Membacarelaasmempelajariberkasperkaraatauinzage yangdibuatolehJurusitaPenggantiPengadilanNegeriSemarapura

TingkatPertamadalampertimbanganpertimbanganHukumnyatelahmemuatdanmenguraikandengantepatdanbenaryangmenolakperlawananPelawandanmenyatakanPelawanadalahPelawan yang tidakbenar,karenadalampersidanganPelawantidakadamengajukanbarangbuktiatausaksisaksi yangdapatmembuktikan/menguatkandalildalilperlaw anannyatersebut; Menimbang, bahwadengandemikianmakapertimbanganHukum Hakim TingkatPertamatersebutdiambilalihd and yjadikandasarpertimbanganPutusanPengadilanTinggisendiridalammemutusperkaraini di tingkat bandingsehinggaPutusanPengadilanNegeriSemarapuratanggall8 Nopember 2014 Nomor1

secara absolut menjadiwewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonagar pernikahan pemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannahbinti Baco disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannah binti Baco telahmelangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinyasyarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1

Bahwa, pemohon Jamaluddin R.E berstatus perjaka dan pemohon IlNurjannah binti Baco berstatus perawan serta antara pemohon danpemohon Il tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Jamaluddin R.E danpemohon II Nurjannah binti Baco telah memenuhi syaratdan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Jamaluddin R.E dan pemohon II Nurjannah binti Baco tidak ada penghalangatau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang

Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterimakarena telah sesuai dengan maksud pasal 66 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

permohonan tersebut tidak melawan hukumdan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149R.Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 No. 262/Pdt.G/2011/PA Mp.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

marahdan pernah memukul dan menyakiti Pemohon tanpa alasan yang jelas.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

::::ceeeeeseeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaneeeeeees PEMOHON;PENGADILAN NEGERI Tersebut;Telah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.P/2020/PN KIk tertanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukkan HakimTunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1/Pdt.P/2020/PNKlik tertanggal O03 Januari 2020 tentang hari dan tanggal pemeriksaanpermohonan ini; Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2019;Menimbang, bahwa pada

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ataupetugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara permohonan Nomor1/Pdt.P/2020/PN KlIk dari daftar register perkara perdata permohonan yangsedang berjalan;4.

Terlawan II ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini ;Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriTahuna tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor 1/PDT.Plw/2015/PN.Thn ;TENTANG DUDUK PERKARAMembacasurat gugatan para Pembanding dahulu para Penggugat tertanggal 18Pebruari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 10 Hal Put.No.151/PDT/2016/PT MNDTahuna, tanggal 5 Maret 2015 dibawah register Perkara Nomor1

Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar biayaperkara ini ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka berdasarkan KETUHANANYANG MAHA ESA mohon Keadilan yang seadiladilnya ;Menimbang, para Terbanding dahulu para Terlawan tidak mengajukanjawabannya ;Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum danterurai dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor1/Pdt.Plw/2015/PN.Thn, tanggal 12 Nopember 2015, yang amar lengkapnyaberbunyi:1.

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,00 (Satu juta enambelas ribu rupiah) ;Halaman 7 dari 10 Hal Put.No.151/PDT/2016/PT MNDMembaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor1/Pdt.Plw/2015/PN.Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahunayang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015, kuasa paraPembanding dahulu para Pelawan telah memohon pemeriksaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 Nopember 2015Nomor

para Pembandingdahulu para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, jumlahnya akandisebut dalam amar putusan perkara ini ;Halaman 9 dari 10 Hal Put.No.151/PDT/2016/PT MNDMemperhatikan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentangPeradilan Ulangan, R.Bg (Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawadan Madura) ;MENGADILI Menerima permohon banding dari para Pembanding dahulu paraPelawan ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor1