P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yangberlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutandan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.c.

Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan.d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei 2003,tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luranKehutanan.Bahwa benar Ahli menjelaskan sebagai berikut yaitu :a.

Nota Angkutan adalah salah satu dokumen surat keterangan sah hasilhutan kayu yang digunakan untuk menyertai pengangkutan sesuaidengan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar Kelompok Jenis Meranti (Kruing) sebanyak 231 Keping =16,7936 M?

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, pengangkutan hasil hutan yang berasal darihutan alam dari kayu bulat yang mengalami proses perubahan bentukmenjadi kayu gergajian hanya dapat dilakukan pada IUIPHHK dan dalampengangkutannya wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu Olahan (SKSHHKKO) diterbitkan oleh GANISPHPL secara selfassement

seharusnya menggunakan dokumen berupa suratketerangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar perbuatan terdakwa bersamasama BUDI SAZALI BinAZHARUDDIN tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan melanggarketentuan pasal 16 Jo Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang Undang RI nomor18 tahun 2013,

Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010;Menyatakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.39/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 tidak sah dan batal demi hukum;Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2017untuk dicadangkan bagi kegiatan Perhutanan Sosial dan telahditetapbkan oleh Menteri LHK Peta Indikatif dan Areal PerhutananSosial (PIAPS) dengan Keputusan Menteri LHK NomorSK.22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 dengan luas 13.462.000hektare (Vide Bukti T5) dan diperbaharui dengan Keputusan MenteriLHK Nomor SK.4865/MENLHKPKTL/REN/PLA.O/9/2017 (Vide BuktiP6).

Putusan Nomor 56 P/HUM/2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor T1P.39/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosialdi Wilayah Kerja Perum Perhutani (objek permohonan HUM aquo).2. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. T23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata T3Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor T4P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial5.

Keputusan Menteri LHK Nomor SK.22/MENLHK/SETJEN/PLA.O/ T51/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial(PIAPS)6. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4865/MENLHKPKTL/ T6 REN/PLA.O0/9/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri LHKNomor SK.22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tentang Peta Halaman 80 dari 88 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2017 Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

MUSLIKH, SH, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Bagian PenyusunanRancangan Peraturan Perundang undangandan Bantuan Hukum I, Biro Hukum danOrganisasi Setjen Kemdiknas, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta, Pusat = ==2 sees sees seus ex3.

DAD ANG GANDHI, SH, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum, Bagian RancanganPeraturan Perundang undangan danBantuan Hukum I Biro Hukum danOrganisasi Setjen Kemdiknas, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat ;4. DANIEL PANGEMANAN, SH.MH,Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Bagian Umum dan HukumUniversitas Sam Ratulangi, beralamat diKampus Universitas Sam Ratulangi BahuManado, Sulawesi Utara ;5.

MUHAMMAD RAVII, SH.MH,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Stafpada Bagian Rancangan PeraturanPerundang Undangan Hukum I, Biro Hukumdan Organisasi, Setjen Kemdiknasberalamat di Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat;6.

AHMAD MUDZAFFAR,SH,Kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf pada Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang Undangan danBantuan Hukum I, Biro Hukum danOrganisasi, Setjen Kemdiknas, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat; selanjutnya disebut sebagai TERGUGATI/PEMBANDING ; REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADOberkedudukan di Kampus Universitas SamRatulangi Manado 95115 ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal06 Oktober 2010, bernama

,M.Si. selaku Ahli pada Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, berdasarkan LampiranPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tanggal27 Januari 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan nomor P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan

nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, bahwaHalaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/Pid.SusLH/2019/PN Dumsatwasatwa yang dibawa oleh terdakwa dan menjadi barang buktitermasuk Satwa yang dilindungi oleh Undangundang yaitu : Orangutan Sumatera (Pongo abelli) (Nomor 61) tergolong dalamFamili Homeinidae.

Dumai tersebut jugaada ditemukan pasport atas nama Terdakwa;Bahwa barang bukti satwasatwa yang dibawa oleh Terdakwa adalahtermasuk Satwa yang dilindungi oleh Undangundang sebagaimanaditerangkan oleh AGunawan, S.Hut.M.Si. selaku Ahli pada Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, dimana berdasarkanLampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP20/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanannomor P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 yaitu bahwa:Orangutan Sumatera (Pongo abelli) (Nomor 61) tergolong dalam FamiliHomeinidae.Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/Pid.SusLH/2019/PN Dum Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus) (Nomor 70) tergolong dalamFamili Hylobatidae

/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018, bahwa: Orangutan Sumatera (Pongo abelli) (Nomor 61) adalah tergolong dalamFamili Homeinidae; QOwa Siamang (Symphalangus Syndactylus) (Nomor 70) adalah tergolongdalam Famili Hylobatidae; Binturong (Arcticts binturong) (Nomor 131) adalah tergolong

Bahwa burung Kakatua seram/ Kakatua Malukuyang dibeli oleh terdakwa adalah termasuk daftar satwa yang dilindungiberdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa.Perbuatan Terdakwa SYAWAL LABAJIA alias

pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;Bahwa benar, kakatua seram dengan nama Ilmiah Cacatua moluccensisatau dikenal juga dengan kakatua Maluku merupakan jenis satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Kakatua seram tertera pada lampiran PP No.7 tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 angka 83 dan juga diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dengan nama Ilmiah Cacatua moluccensis(kakatua Maluku), pada Lampiran angka 258 sehingga burung kakatuaHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Mshseram warna putih jambul Orange digolongkan dalam jenis satwa yangdilindungi;Bahwa Jenisjenis satwa yang dilindungi terdapat di dalam lampiran PPNo. 7 tahun 1999 sebanyak 294

jenis antara lain : Cacatua Seram(Cacatua moluccensis), tertera pada angka 83, dan lampiran PermenLingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 sebanyak 914 jenis dan jeniscacatua moluccensis (kakatua Maluku) tertera pada angka 258;Bahwa Semua jenis tumbuhan serta satwa liar perlu dan wajib dijagakelestariannya.

Kakatua Seram tertera padalampiran PP No.7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 angka 83 dan jugadiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi Kakak Tua Seram dengan nama Ilmiah Cacatua moluccensis(kakatua Maluku), pada Lampiran angka 258 sehingga burung kakatua seramwarna putih

KantongSemar Kelam (Nepenthes clipeata) harus mempunyai izin dari PemerintahRepublik Indonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dariPemerintah Republik Indonesia terkait kepemilikan 30 ) individu Kantong SemarKelam (Nepenthes clipeata).Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam(Nepenthes clipeata) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftardalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.AtauKedua :Bahwa Terdakwa RAHMAN bin BANYU, pada hari Selasa tanggal

atau luar negara Indonesia harus mempunyai izin dari Pemerintah RepublikIndonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari PemerintahRepublik Indonesia terkait kepemilikan 30 (tiga puluh) individu Kantong SemarKelam (Nepenthes clipeata).Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam(Nepenthes clipeata) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftardalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN SagPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Membaca

Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan negara dan pohontumbuh alami sebelum terbit hak atas tanah diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.i.

LAGA tidak bisadijadikan alas titel yang sah untuk memperoleh ijin hutan hak karenatidak diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehinggapemanfaatan kayunya tetap mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 jo.P.60/MenLHkK/Setjen/Kum.1/2016 pasal 10 ayat (1) tentangpenggunaan dokumen SKSHHK dan PermenLHK NomorHalaman 31 dari 56 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2020/PN PpsP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.85 /MenLHK / SETJEN / KUM.1/ 11 / 2016 (nota angkutan).Bahwa Ahli menerangkan menurut ketentuan yang diatur dalamPermenLHK Nomor P.62/MenlhkSetjen/2015 tentang Izin PemanfaatanKayu pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan 4 serta Pasal 21:a.

Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenihk Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.b. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk NomorP.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.c.

PermenLHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rug! Tegakan.Yaitu :Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2020/PN Ppsa. Pembayaran PSDH permeter kubik adalah (10 % x harga patokan) :10 % x Rp. 310.000, = Rp. 310.000,b.

Inhuberdasarkan KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU.

Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi Hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutantanggal 12 Agustus 2016.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt.c. Perturan Menteri LHK RI Nomor.

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan ProvisiSumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan tanggal 19 Desember 2017.Yang mana pohon jenis Meranti dikelompokan dalam kelompok kayumeranti dengan total kerugian negara sebesar Rp. 1.154.120, (Satu juta seratuslima puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenangdengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.Perbuatan terdakwa MULYONO

Inhu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lokasi tersebutberbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasioanal Bukit TigaPuluh berdasarkan Penetapan Surat Keputusan Mentri KehutananNomor : 6407 / KptsII/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PenetapanKelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Pulun seluas 144.223(seratuS empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar yangterletak di

Setelah dioverlay ke peta Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.866/MENHUT11/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan KonservasiPerairan Sumatera Selatan) bahwa lokasi tersebut berada pada KawasanHutan Produksi Tetap Air Lalan Kabupaten Banyuasin Provinsi SumateraSelatan

Pelatihan Pengawas Penguji Kayu GergajianRimba Indonesia (PPKGRI) Nomor: 130479/T/Peg/BPPHHJkt/2004tanggal 26 Oktober 2004;Bahwa peraturan yang menjadi dasar untuk menghitung kerugian negaradalam perkara ini yaitu:e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak, yangberlaku pada Kementerian Kehutanan;halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkbe Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomrP.64/Menlhk/Setjen

sah terjadi di hutan ProduksiTetap Air Lalan di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkb Bahwa Ahli menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinatlapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kamimelakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke petakawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen

mencegah instrusi air laut,dan memlihara kesuburan tanah; Fungsi Produksi, yaitu kKawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan.; Bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik koordinatlapangan dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type 76CSX kamimelakukan unduh (download) data dan melakukan overlay ke peta kawasanhutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.454/MENLHK/Setjen

instrusi air laut,dan memlihara kesuburan tanah; Fungsi Produksi, yaitu kKawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan;Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan setelah dilakukanpengambilan titik koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Merk GarminType 76CSX kami melakukan unduh (download) data dan melakukan overlay kepeta kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: SK.454/MENLHK/Setjen

., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantua Hukum BagianYankum Rokum Setjen Kementrian PertahananSlamet Mulyanto, SH. NIP. NIP. 196701031996031001,Pangkat/Gol. III/d Penata Tk. Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum Bagian Yankum Rokum Setjen KementrianPertahanan3Rosalina, SH., NIP. 196804081997032001, PangkatIGol. Il1/dPenata Tk. Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum BagianYankum Rokum Kementrian Pertahanan ;Kapten Chk Sucipto, SH.

NRP. 21930024960673, Jabatan TenagaFungsional Golongan VII Rokum Setjen Kementrian Pertahanan ;Kesemuanya berkantor di Biro Hukum Sekretaris JenderalKementrian Pertahanan Jalan Merdeka Barat 13 14 JakartaPusat ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/15/M/X/2010tertanggal 29 Oktober 2010 :Selanjutnya disebut 5+ss2enes TERGUGAT IIINTERVENSI/PEMBANDING ;MELAWAN:Ir. SISWA RACHMAT MOKODONGAN, selaku ahli waris / anak dariLetkol Purn (almarhum) M.

P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan PenyetoranPenggantian Nilai Tegakan: Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Hutan Produksiyang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dikonversi atau tukarmenukar kawasan hutan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal

Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPRP.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016, adalah dalil yang tidak berdasarkanhukuM Gengan alaSan : 02 n nn nn nn nn nn nen en nee en nen en nen en ne nenennea. B ahwa Penggugat merupakan pemegang IPK yang sesuai ketentuanPasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/MenhutlI/2011dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MenhutII/2014,diwajibkan membayar PN7; 22222 o nnn nen nnnb.

Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPRempat puluh delapan sen) adalah bukan kerugian pada diri Penggugat,tetap kewajiban Penggugat sebagai pemegang IPK yang telah sesuaidengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 2/2016; 22222eeeoeeneeeBerdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat adalah tidakberdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak; erhadap Dalil Penggugat angka 10 halaman 12 yang pada intinyamenyatakan bahwa objek sengketa huruf a a quo telah

P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang PembatalanPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakanyang mengatur antara lain: Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Hutan Produksiyang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dikonversi atau tukarmenukar kawasan hutan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.Hal. 34 dari 89 Hal.

Penggugat sebagai pemegang IPK sejumlahRp2.402.451.079,48 (dua miliar empat ratus dua juta empat ratus limapuluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah dan empat puluh delapansen) telah sesuai periode waktu pengenaan PNT sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016, sehingga tidak bertentangandengan putusan Mahkamah Agung RI No. 41P/HUM/2011 dan No.DPM IZOIG,;

dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN StgBahwa setiap kegiatan mengangkut, menguasai, dan memiliki hasilhutan haruslah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH);Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SGKSHH)adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutanpada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.66/MENLHK/SETJEN

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumendokumen berupa SKSHHterhadap kayu Meranti tersebut; Bahwa menurut pendapat ahli, kayukayu yang ditemukan dalam bak trukTerdakwa sejumlah 160 (seratus enam puluh) batang kayu berukuran 9cm x 17 cm x 400 cm yang tersebut berjenis Meranti (kayu yangdilindungi) dan termasuk ke dalam hasil hutan kayu berupa kayu olahan; Bahwa menurut pendapat ahli sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.66/MENLHK/SETJEN

Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kayu BulatJati, Kayu Bulat Sonokeling, Kayu Bulat Rimba Indah berupa Sonobrit danMahoni;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapatdisimpulkan pada prinsipnya kayu jenis Meranti termasuk ke dalam salahsatu hasil hutan kayu berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam, yangmana sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 di atas jika kayu

surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangansahnya hasil hutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan yaitu dokumendokumen yang merupakanbukti legalitas hasil hutan;Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN StgMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.66/MENLHK/SETJEN

Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dari dan/atauke Industri Primer;(3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1(satu) kali pengangkutan dengan 1 (Satu) tujuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli di persidangan dansebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tersebut Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) terdiri dari : SKSHHK KB hanya dapat diterbitkan

Hakim Hakim HakmKetua Anggota Anggota Bahwa Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlthk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam .Sedangkan untukkayu bulat jenis Kayu Durian dokumen yang harus dimiliki adalahmenggunakan

SARGAWI tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut telahmelanggar aturan yang mana berdasarkan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam bahwapengangkutan kayu bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis

untukmengetahui jumlah dan volume (isi) dari kayu olahan tersebut;Bahwa pengertian Hutan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun2013 menerangkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupahamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonandalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antarayang satu dan yang lainnya ;Bahwa pengertian Hutan Hak, berdasarkan Bab Pasal 1 ayat (1) PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor p.85/menlhk/setjen

;Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI nomor p.85/menlhk/setjen/kum.1/1 1/2016menerangkan bahwa Yang mengatur Pengangkutan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalamPeraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangBerasal dari Hutan Negara ;Bahwa Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang Berasal dari Hutan Negara adalah Peraturan Menteri Lingkungan

Hidupdan Kehutanan Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam ;Bahwa kayu dengan jenis kelompok Meranti merupakan hasil hutan yangdiatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43 /Menlhk Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 dan kayu jenis kelompokMeranti tersebut termasuk dalam golongan Hasil Hutan Kayu (HHk);Bahwa berdasarkan keputusan dari menteri kehutanan Nomor: 163/ kpts II/2003 tentang jenis

Ptsf.Tatacara penerbitan eSKSHHK mengikuti menu pada aplikasi SIPUHH;Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 18tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang No.18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.43 / Menlhk Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :P.17 / PHPL SET / 2015 Tentang Pedoman

Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar:Kelompok Jenis Meranti: Tarif x (Volume x 2)US$. 16,50 X (4,7628 x 2) = US$.157,17 (Seratus lima puluh tujuh koma satutujuh Dolar.Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor: 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.64/MenLHK/Setjen

IV/b, NIP. 196002081990021001, KabagBankum Rokum Setjen KEMHAN ; SLAMET MULYANTO, SH., Pembina IIl/d,NIP. 196701031996031001, Kasubbag DIL TKIBag Bankum Rokum Setjen KEMHAN ; Kesemuanya Pejabat pada Kantor Biro HukumSekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.1314, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : SK/11/YKPP/VIII/2011, selanjutnyadisebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ;1.memutus

PENGADILAN MILITER II 09BANDUNGPUTUSANNomor : PUT/81 K/PM.I1 09/AD/V/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Il 09 Bandung yang bersidang di Bandungdalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, didalam perkara TerdakwaNama lengkap : ISAK TABARUDIN.Pangkat/NRP : Kopda/3910555970173.Jabatan : Ta Sub Bag Um.Kesatuan : Setjen Dephan.Tempat dan tgl.lahir : Bogor, 1 Januari 1973.Jenis kelamin

Surat Keputusan penyerahan perkara dari KA ROUM SETJEN DEPHANselaku Papera Nomor Skep /02/I1I/2005, tanggal 7 Maret 2005.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/20/K/AD/II09/V/2004 tanggal 25 April 2005.3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/86/IV/2005 tanggal27 April 2005.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/86/IV/2005 tanggal 27April 2005.5.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melaluipendidikan Secata di Rindam IIIl/Slw setelah lulus~ dilantik denganpangkat Prada, dilanjutkan dengan Sus Ta Sar di Pusdik Bekang Cimahi,setelah selesai ditugaskan di Dit Bek Ang, pada tahun 1995 mengikuti SusTa Bek Ang dan pada tahun 1996 dipindahkan ke Mabesad sampai tahun 2001,selanjutnya dipindahkan ke Setjen Dephan, ketika kasus ini terjadiTerdakwa berdinas di Setjen Dephan dengan pangkat Kopda.2.

Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Setjen Dephandengan pangkat Kopda.2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 September 2004 sekirapukul 06.30 wib Terdakwa berangkat dari Perumahan Gria KencanaBlok A.1 No.3 Rt.10/06 Kel.Kencana Kec.Tanah Sareal Kodya Bogormenuju kantor dengan mengemudikan kendaraan dinas Mitsubhisi Coltwarna Hijau Noreg.7666 00 milik Dephankam.3.

.; Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara,Biro Hukum dan KSLN Kemenhub;Be Pa CUNSUAN, Balle mamma naman nw nermmnnnsmnnnnenKepala Bagian Perjanjian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan KSLN Kemenhub ; a YKasie Bimbingan Tata Guna Tanah dan PerairanDit.Pelpeng Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub ; Y ) PyKYPerancang, Peraturan PerundangUndangan Biro HukumLSdan KSLN Setjen Kemenhub ; ===( YPerancang Peraturan PerundangUndangan Biro Hukumdan KSLN Setjen Kemenhub 57.

Agustinus Firlianto, S.H.5Perancang Peraturan PerundangUndangan Biro Hukumdan KSLN Setjen Kemenhub ; 8. Irfan Budi Prasetyo, S.H., M.T; Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Setditjen PerhubunganLaut, Kemenhub ; 00 20022 00Hal. 2 dari hal. 12 Put.

kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (pasal 1 angka 13)Undangundang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan).Sedangkan menurut Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangPutusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Jmb Halaman 10 dari 24 Halamanberasal dari hutan alam, Pasal 1 angka 23, Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil

hutan kayu yangditerbitkan melalui SIPUHH;Bahwa Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untukmenyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu (PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 66/Menlhk/ Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, Pasal 1 angka 24);Bahwa Nota Perusahaan adalah dokumen pengantar barang kayu olahanyang diterbitkan oleh pengirim dan bukan merupakan dokumen SKSHHK(Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 13 ayat (1);Bahwa kayu gergajian kelompok Meranti Jenis Meranti Merah dan KelompokRimba Campuran (jenis kacangkacang, punak dan rengas tembaga)tersebut merupakan hasil hutan sebagaimana diatur dalam KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 163/KptsII/2003 tentang Pengelompokan JenisKayu sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan disebutkan

Dengan demikian jenis kayu tersebutmerupakan hasil hutan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 66/Menlthk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 11ayat 2 poin b, pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpin dari dan atau ke industri primer harus disertai Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Sedangkan menurut Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam, Pasal 1 angka 25, Hasil Hutan Kayu adalah bendabenda hayati yang berupaHasil Hutan Kayu yang dipungut dari hutan alam.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Tergugat dalam pemanfataan hasilhutan kayu pada areal kerja, adalah melaksanakan kegiatanpembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup (Permen LHkK) NomorP.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan HutanTanaman Industri. Dari fakta ini, jelas bahwa Kementerian LingkunganHidup & Kehutanan (KLHK) sangat patut untuk ditarik sebagai pihakdalam perkara aquo.c.

Kegiatan yangdituliskan oleh Penggugat tersebut merupakan bagian kegiatanpembangunan hutan tanaman industri yang diatur dalam Permen LHKNomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. Dengan demikiansemakin terbukti Penggugat seharusnya mengikutsertakan KementerianLingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) sebagai pemberi izin kepadaTergugat untuk melakukan kegiatan pembangunan hutan tanamanindustri.d.

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup & Kehutanan (Permen LHK) Nomor10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/4/2020 tanggal 17 April 2020 tentangTata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah BahanBerbahaya dan Beracun, diperlukan uji karakteristik serta penetapanHalaman 8 dari 44, Putusan Nomor 20/Pat.G/2020/PN Skyterlebin dahulu untuk menetapkan suatu limbah sebagai limbah B3yang dilarang untuk dibuang ke media lingkungan hidup.b.

PermenLHK Nomor Nomor 10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/4/2020 mengaturbahwa terhadap limbah, diperlukan uji karakteristik melalui pengambilancontoh uji dan pelaksanaan uji karakteristik limbah B3 oleh tim ahiuntuk kemudian pada akhirnya ditetapkan oleh Menteri apakah limbahtersebut merupakan limbah B3 untuk dikecualikan dari pengelolaan atautidak dikecualikan dari pengelolaan.

P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan HutanTanaman Industri, selanjutnya disebut dan diberi tanda Bukti T13;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNo. 10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/4/2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristikdan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnyadisebut dan diberi tanda Bukti T14;Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 18 Tahun 2005,selanjutnya disebut dan diberi tanda Bukti T15;Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, 5 (lima) ekor satwa dalam keadaanhidup tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan Satwa tersebut adalahKukang Jawa (Nycticebus javanicus) (No.

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 kedua gambarsatwa yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan satwa yang dilindungidan satwa tersebut adalah Kukang jawa (Nycticebus javanicus) (No. Urut74).