Objek perkara Aquo dibeli daribiaya Negara pada tahun 1964.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/ 2007 tanggal 4 September 2007Bab II Pasal 3 ayat (5) Berbunyi: Kepala Kantor/Satuan kerja pada unit vertikal didaerah adalah Kuasa Pengguna Barang pada kantor yang dipimpinnya.Tergugat I hanya kuasa pengguna bukan kuasa selain dari pada pengguna karenasegala yang berkaitan kepemilikan selalu harus dengan izin atau langsungoleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.Tergugat I selaku

dasar hukum = saksi didalampelaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaiBendahara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalahPeraturan Pemerintah R.I Nomor 105 tahun 2000tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah dan Kepmendagri. nomor 29 tahun2002 ;Bahwa anggaran perjalanan dinas anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara anggarannyaditetapkan dalam APBD ;Bahwa untuk rincian penggunaan uang SuratPerintah Perjananan Dinas (SPPD) Sekretariat DPRDKabupaten Kukar tahun 2005 adalah terdiri daribiaya

Dana penunjang kegiatan proyek.Yang keseluruhannya sebesar Rp. 436.682.620, terdiri dariBiaya Langsung (untuk Rekanan) sebesar Rp. 311.620.000,dan Biaya Tidak Langsung sebesar Rp. 125.062.620. Bahwa setelah kami mengajukan permintaan pembayaran/danakepada BUD atas kegiatan tersebut yaitu untuk kegiatan Triwulan IIIdan IV yang diajukan sesuai dengan triwulannya ternyata setelahpemegang kas KIPPK (sdri.

Karena termohon hanya bilanglangsung ke teman termohon tolong langsung di total saja semua daribiaya legalisir per lembar kali 10, ongkos fotocopy, dan biayapengiriman balik dari Bandung. Dan totalnya hanya 154 ribu. Mulaidari biaya pengiriman ke Bandung sebesar 97 ribu dan uang yangtermohon transfer ke teman termohon sebesar 154 ribu itusemuanya dibayar oleh ibu termohon. BIAYA PENGIRIMAN DANLEGALIZIR MENCAPAI 1 JUTA?! Apa pemohon tidak sedangberkhayal atau bermimpi ketika menyebut itu semua?

tugasatas nama saksi yang diperlihatkan di sidangBahwa saksi tidak pernah melaksanakantugas perjalanan dinas ke KelurahanKelurahan atas nama Komisi III pada bulanJanuari dan Pebruari 2006 sebelumterbentuknya Komisi I, II, III di DPRD KotaPalangka Raya sesuai barang bukti berupasurat tugas yang ditunjukkan disidang :Bahwa untuk tahun 2006 ada 16 (enambelas) Raperda yang dibahas, kesemuanyatelah ditetapkan menjadi Perda ;180Bahwa tahun 2006 saksi pernah menerimadana perjalanan dinas yang bersumber daribiaya

puluhlima ribu rupiah), biaya koordinasi dankonsultasi sebesar Rp. 1.392.332.000,(satu) milyar tiga ratus sembilan puluh dua231juta tiga ratus tiga puluh dua riburupiah), biaya bantuan dalam rangkapelaksanaan tugas pimpinan DPRD sebesar Rp.699.825 .000, (enam ratus sembilan puluhsembilan juta delapan ratus dua puluh limaribu rupiah) ;Bahwa dalam LHP BPK RI perwakilanKalimantan Tengah tahun 2007 disebutkan adatemuan yaitu> Biaya perjalanan dinas anggota DPRD KotaPalangka Raya realisasinya terdiri daribiaya

terlalu besar, namun saksi tidak mengetahui siapaauditor yang dimaksudkan oleh Terdakwa (Kepala DPPKAD);Bahwa pembicaraan mengenai persentase komposisipenerimaan insentif yang akan dimuat dalam Peraturan Bupati hanyaantara saksi dengan Terdakwa (Kepala DPPKAD).Bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati LabuhanbatuSelatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentangPenggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan adalah sebagai dasar hukum pembagian insentif dariBiaya

APRIL 289.361,00 O O5 MEI 72.929,00 O O6 JUNI 9.756.631,00 O O7 JULI O O O8 AGUSTUS 4.130.061,00 66.129.807,00 309.271.800,009 SEPTEMBER 416.438.702,00 110.216.345,00 309.271.800,0010 OKTOBER 410.517.063,00 110.216.345,00 386.589.750,0011 NOPEMBER 423.388.759,00 88.173.076,00 309.271.800,0015 DESEMBER 0 1.054.831.352,0 231.953.850,00OJUMLAH 1.270.510.609,0 1.429.566.925,0 1.546.359.000,0 Halaman 161 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdn 0 0 0 Bahwa Saksi telah melakukan pengembalian atas insentif dariBiaya

Biaya koordinasi : Rp. 10.000.000,Total : Rp. 98.850.000,Bahwa benar dana tersebut langsung ditransfer ke nomor rekening atas nama LM3 PontrenAlIQomary.Bahwa benar saksi hanya mendapat informasi dari Ketua Pontren kalau ada pemotongan daribiaya Saprodi sebesar 10% oleh terdakwa.Bahwa benar saksi pemah menghadiri pertemuan dengan terdakwa di Pontren AIQomarysepengetahuan saksi dalam pertemuan tersebut terdakwa hanya memberikan sosialsasitentang LM3, pengarahan secara formal saja.35Bahwa benar Pontren

sedangkan tenaga adminstrasi dirangkap olehsaksi Mulianto dan Gerhad Umbing;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO AJI,terhadap pekerjaan pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh CV.Halaman 368 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIkPalangka Widyajasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 595/636/SPP2KT/07/2016 tanggal 19 Juli 2016 jo Adendum Kontrak Nomor :595/737/ADDP2KT/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 nilai kontrakpekerjaan pengawasan adalah sebesar Rp.153.400.000, yang terdiri dariBiaya

Technician dan Drafter tidak pernahmelaksanakan tugasnya, sedangkan tenaga adminstrasi dirangkap olehsaksi Mulianto dan Gerhad Umbing;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO AJI,terhadap pekerjaan pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh CV.Palangka Widyajasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 595/636/SPP2KT/07/2016 tanggal 19 Juli 2016 jo Adendum Kontrak Nomor :595/737/ADDP2KT/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 nilai kontrakpekerjaan pengawasan adalah sebesar Rp.153.400.000, yang terdiri dariBiaya

Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PlIkmelaksanakan tugasnya, sedangkan tenaga adminstrasi dirangkap olehSaksi MULIANTO dan GERHAD UMBING;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO AJI,terhadap pekerjaan pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh CV.Palangka Widyajasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 595/636/SPP2KT/07/2016 tanggal 19 Juli 2016 jo Adendum Kontrak Nomor :595/737/ADDP2KT/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 nilai kontrakpekerjaan pengawasan adalah sebesar Rp.153.400.000, yang terdiri dariBiaya

.1.000, yang tertuangdalam kesepakatan ;Bahwa total pembayaran bibit yang sudah diterimaCV.Andhika Jaya dari CV.Aurora adalahRp.47.000.000, (empat puluh tujuh juta rupiah ) ;Bahwa saksi Harapandi,SP pernah menelpon saksidalam hubungan dengan perjanjian kerjasama denganTerdakwa Yulius Donny U Dehen ;Bahwa kerugian secara materi akibat penghentiansecara sepihak pengadaan bibit oleh CV.Aurora adalahRp.65.433.200, (enam puluh lima juta empat ratus tigapuluh tiga ribu dua ratus rupiah ) ,yang terdiri daribiaya

.= Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35% akan dipenuhi daribiaya sendiri yakni sebesar USD 12.069.475.= Agunan tambahan berupa tanah kosong SHGU Nomor 02 dan 16 atas namaPT. Malindo Jaya Diraja yang status legalitasnya masih dalam proses jualbeli atau pengalihan seluruh saham PT.

Pid/TPK/2013/PT.DKI28BRI tahun 2004 segmen agribisnis, selanjutnya account officermelakukan analisa yang hasilnya dituangkan dalam MemorandumAnalisis Kredit (MAK) Nomor : 119AGRII/09/06 tanggal 12September 2006 dimana dalam dalam analisanya antara lain disebutkanbahwa:= Terdapat beberapa perizinan yang belum dipenuhi yakni surat ijin gangguan(HO), IMB, surat persetujuan penanaman modal dalam negeri dan suratpersetujuan AMDAL.= Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35% akan dipenuhi daribiaya

. : 24/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA50.IL.Tks53.54.1 (satu) lembar Faktur Pembelian 450 buah karung = senilaiRp.1.000.000, Tanggal 18 Agustus 2010.1 (satu) lembar Faktur Pembelian 1000 buah karung beras senilaiRp.1.000.000, Tanggal 23 Agustus 2010.1 (satu) lembar kertas kuning tentang permintaan komisi fee 20% daribiaya sewa Kapal Keruk, tanggal 27 Mei 2011.1 (satu) lembar surat permintaan sisa pembayaran dari DirekturPerusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kab

Langganan daya dan jasa Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa ataulainnya kekurangan yang mendukung kegiatan belajarmengajar seperti : listrik, telepon, air, internet sewadomain, apabila biaya tersebut belum terpenuhi daribiaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah/Yayasan.11. Kegiatan Penerimaan Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran danSiswa Baru (PSB) administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dankonsumsi panitia PSB.12.

Haji Propinsi Maluku Utara tahun 2010 yang berjumlah Rp.5.838.575.000,(lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) dan jumlah pengeluaran riil sebesar Rp. 5.562.257.100,(lima milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribuseratus rupiah) dengan jumlah selisin sebesar Rp. 276.317.900,(dua ratus tujuhpuluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu sembialan ratus rupiah);Menimbang, bahwa total dana yang telah diambil dan dipergunakan daribiaya

Unsur : YANG MENERIMA HADIAH ATAU JANJI.Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya berpendapat unsuryang menerima hadiah atau janji telah terpenuhi karena berdasarkan faktapersidangan penerimaan uang oleh terdakwa berasal dari biaya tambahan yangdibayarkan oleh peserta PTSL dan tidak ada peraturan bupati Blora yangmengatur hal tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa uang yang berasal daribiaya tambahan tersbeut terdakwa pinjam dari saksi Mustakim namun hal inidibantah oleh saksi Mustakim bahwa

.1.000, yang tertuangdalam kesepakatan ;Bahwa total pembayaran bibit yang sudah diterimaCV.Andhika Jaya dari CV.Aurora adalahRp.47.000.000, (empat puluh tujuh juta rupiah ) ;Bahwa saksi Harapandi,SP pernah menelpon saksidalam hubungan dengan perjanjian kerjasama denganTerdakwa Yulius Donny U Dehen ;Bahwa kerugian secara materi akibat penghentiansecara sepihak pengadaan bibit oleh CV.Aurora adalahRp.65.433.200, (enam puluh lima juta empat ratus tigapuluh tiga ribu dua ratus rupiah ) ,yang terdiri daribiaya

Gunanto, sehingga tidakada niat atau itikat melakukan tindakan melawan hukum;Bahwa mengenai biaya SR bukan biaya yang yang berasaldari APBN atau APBD, tetapi biaya tersebut berasal daribiaya yang disediakan oleh calon pelanggan , dan yangpenting pelanggan sudah terlayani dengan baik suplaiairnya tanpa adanya komplain;Bahwa apabila terjadi penggunaan uang BUMD untukkepentingan sendiri adalah tidak diperbolehkan danmenyalahi asas akuntabilitas.118Bahwa apabila disuatu BUMD telah terjadi adanyakelainan

Keuntungan yang diperoleh di atas 15% daribiaya overhead ini dapat terjadi dikarenakan halhal sebagaimana telahdiuraikan tersebut diatas, sehingga keuntungan tersebut dinilai telahmemperkaya PT Mitra Bina Medika. Oleh karena itu maka unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhidalam perkara ini;2.2.

IMAN ALI RAHMAN, SH, M.Si dengan dana yang berasal dariBiaya Operasional Kegiatan Diskopas Tahun 2006.Terdakwa memerintahkan saksi Drs. VUS KUDUS selaku KepalaDinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi(DISNAKERSOSTRANS) untuk menyediakan uang tunai untukkeperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaranyang ada pada Disnakersostrans, dan atas perintah Terdakwatersebut secara berturutturut sejak bulan Januari sampai denganbulan Desember 2006 saksi Drs.

dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetapberada dalam rumah tahanan Negara (rutan).Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut, masih dipergunakan sebagai barang bukti dalamperkara Sisca Tineke Dengah, maka barang bukti tersebut harusdikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara Sisca Tineke Dengah.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana danTerdakwa sebelummnya tidak mengajukan permohonan pembebasan daribiaya

,MT dalam persidanganberdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 untuknilai proyek antara 25.000.000.000, (dua puluh lima milyar) sampai50.000.000.000, (lima puluh milyar) itu untuk pengawasan 4 %.Maka 4 % dari nilai kontrak anggaran pekerjaan kapal latin Rp.33.505.000.000, adalah sekitar Rp. 1.340.000.000, (Satu milyar tigaratus empat puluh juta rupiah), nilai tersebut jauh lebih besar daribiaya pengawasan yang dikeluarkan, sehingga secara esensiperbuatan Pemohon Banding mengusulkan pengawas