Ditemukan 3070 data
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 255/K/TUN/2010Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukanlahkewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta ;Bahwa secara tegas dan jelas, nuansa SENGKETA KEPEMILIKANATAS TANAH EX GIRIK No. C 1098" dalam gugatan Penggugat aquo, dapat dilihat pada uraian huruf A angka 1 Replik Penggugat, yangpada kalimat akhirnya menyebutkan SECARA NYATA TANAHTERSEBUT BELUM PERNAH BERALIH ATAU DIALIHKANKEPEMILIKANNYA KEPADA SIAPAPUN JUGA.
86 — 71
Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.3. Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkan pelelangantidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehatAkan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkanPemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU10/X/2010 denganHalaman 12 dari 113 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN PikPemenang CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang II CV.
Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.3. Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkan pelelangantidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehatAkan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkanPemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU10/X/2010 denganPemenang CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang Il CV. BintangPerdana.
224 — 122
Graha Metropolitan Nuansa yang beralamat di TamanKemang Jakarta Selatan, menunjuk Bapak Abdullah Jufri sebagaiKontraktor Pembelian tanah di Kawasan Kuta dan sekitanya, kKemudianBapak Abdullah menunjuk Alm. H.
109 — 35
Jangan sampai putusan itumematikan rasa keadilan masyarakat, terutama terhadapperkaraperkara yang mendapat perhatian masyarakat luas.Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggapsarat dengan nuansa koruptif dan kolutif.Seorang Hakim harus membuat keputusankeputusanyang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkanimplikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalammasyarakat terutama dalam perkara ini banyak masyarakatyang melihat dan menghadiri persidangan yang digelar diPengadilan Militer
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
KAPTEN Czi EFENDY SUSANTO
163 — 135
Oleh karenanya dalammempertimbangkan penjatuhan pidana terhadapdiri Terdakwa, maka nuansa kejiwaan yangdirasakan oleh Saksi1 dan terutama nuansakejiwaan yang dirasakan oleh Saksi2 tersebutharus pula diperhadapkan dengan nuansakejiwaan yang dirasakan oleh Terdakwa, namundalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasesungguhnya Saksi1 dan Saksi2 lah yangpaling banyak = dirugikan akibat perbuatanTerdakwa.
1.Dody Novalita
2.Agustini, S.H.
Terdakwa:
Romy Rafsanjani Alias Romy Bin Farid Rudhi
50 — 25
bermanfaat minimal untuk anak Terdakwa satusatunya;Bahwa penjara bukan tempat yang aman untuk berhenti menggunakansabusabu, penjara gudangnya penjahat dan tempatnya narkoba segalajenis;Halaman 3 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Trk.PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWABahwa sesuai dengan sistem peradilan kita, Jaksa Penuntut Umummewakili kepentingan publik, inklusif di dalamnya kepentingan korban.Sedangkan Penasihat Hukum mewakili kepentingan Terdakwa. makaperbedaan sudut pandang ini memberikan perbedaan nuansa
Terbanding/Penggugat : PT. Lingkar Cipta Selaras
137 — 94
., M.H. dalam bukunya Hukum PerdataDalam Perspektif BW, Nuansa Aulia (2012: Hlm. 175) berpendapatsebagai berikut:Bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik(Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).Demikian pula suatu perjanjiantidak hanya mengikat untuk halhal yang dengan tegas dinyatakandi dalamnya, tetapi juga harus untuk segala sesuatu yang menurutsifat peranjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atauundangundang (Pasal 1339 KUHPerdata).Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor: 174/PDT/2018
Terbanding/Penggugat : Ny. ANITA
Terbanding/Turut Tergugat I : PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : MARTIN TANNY
39 — 26
., M.Hdidalam Bukunya yang berjudul Hukum Perdata Dalam PerspekstifBW,Penerbit Nuansa Alia, halaman 173, mengatakan hal sebagaimanaTergugat kutip di bawah ini:Tentang asas Konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal1320 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini menentukan bahwa suatuHalaman 52 dari 66 Perkara Nomor 482/PDT/2018/PT SBYperjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakatpara pthak29.
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
318 — 145
, ini sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepadakelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdaganganHalaman 48 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUNJKTmanusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harusdibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenagakerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yangkredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungiTKI
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut kemudian menunjukkan nuansa dariputusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang sekedarmengedepankan putusan yang bersifat represif saja, dengan kesanyang mencolok adalah trend untuk setiap hukuman bagi paraTerdakwa korupsi sudah menjadi formatnya harus dinaikkan,sehingga kekuatan dari kebebasan Hakim yang sepatutnyamengedepankan kemandirian dan idealisme yang independen samasekali tidak terwujud;.
99 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formildapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1. .KESALAHAN DALAM MEMAHAMI UNDANG UNDANG NOMOR 13TAHUN 2003 Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Hak HakDasar Pekerja/Buruh (Labour Protection) Bahwa sebagaimana dimaklumi, kedudukan antara Pengusaha(Pemberi kerja) dengan Pekerja/Buruh, secara sosiologis tidaksederajat, dalam nuansa
MARIAJANG
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
121 — 54
Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PIyang diajukan oleh Mariajang dan Pemerintah Daerah dalam keyakinankomisi terlalu kental nuansa politisnya sehingga disarankan agar dimediasisaja karena setelah kami melihat suratsurat termasuk yang disampaikankepada fraksi kami ada tahapantahapan yang menurut saksi tidak Sesuaidengan mekanisme pemberhentian Kepala Desa kalau dia merujuk padaPERDA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentianKepala Desa serta rujukannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015disana
61 — 44
Materigugatan sesungguhnya nuansa hukum perdata terkait kepemilikanterhadap obyek sengketa oleh Para Penggugat, yang berada dalamkewenangan Pengadilan Negeri Flores Timur. Sehingga tidak menjadirelevan jika saya selaku PPATS ditarik sebagai Turut Tergugat Il yangtidak ada kaitannya dengan status kepemilikan atas obyek yangdisengketakan.
PT. SENTOSA KARYA MANDIRI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
284 — 161
, ini sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepadakelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdaganganmanusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harusdibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenagakerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yangkredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungiTKI di luar negeri, sehngga kasuskasus itu bisa diminimalisir ataudihilangkan
Terbanding/Penggugat : BUDI SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat II : BAMBANG IRAWAN
50 — 67
Bahwa setelah membaca pertimbangan hukum Judex faxctie tingkatpertama yang termuat dari halaman 38 Sampai dengan halaman 75Putusan PN Malili No. 40, sangat terasa nuansa kebatinan dari putusanJudex Factie tersebut dibuat dengan tidak menerapkan asasimparsialitas dan asas hakim yang pasif (Lijdelijkeheid van de Rechter),hal mana sejak awal persidangan Judex Factie telah lebin memihakkepada Penggugat yang selalu datang terlambat namun selalu ditungguoleh Majelis Hakim setiap persidangan, sementara
1.YENDRIZAL RAJO INDO
2.KASIM PANDUKO SIDI
3.DARMAWAN
4.KASIM Paduko Sidi
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
Intervensi:
2. PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
254 — 214
Dalam hal gugatan diajukan oleh pihak yang namanya tidak tersebutdalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka penghitungan sembilan puluh hariHalaman 59 dari 82 HalamanPutusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PDGdimulai sejak yang bersangkutan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negaratersebut;Menimbang, bahwa dalam kerangka nuansa hukum terbaru, Pasal 5 Ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif
PT. ANUGERAH USAHA JAYA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
305 — 161
Alasanditingkatkan sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan, bagaimanapemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tadi,yang selama ini menjadi korban perdagangan manusia salah satunya,kemudian berangkat dari situ yang harus dibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luarnegeri, mereka harus betulbetul perusahan yang kredibel, punyakapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungi TKI di luarnegeri, sehngga kasuskasus itu bisa diminimalisir
1.PERSEROAN TERBATAS "PT BATU DUA PUTRA"
2.ANDI SINARTO
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS "PT ARTHA TUNGGAL KONTRUKSI"
2.SUHARTONO
3.AGUS IMANSYAH
4.PERSEROAN TERBATAS "PT ARTHA BETH JAYA ABADI"
5.IR SULAKSONO TJONDROHARSONO
Turut Tergugat:
1.NY. PUSPA
2.PERSEROAN TERBATAS "PT FARIS RACHMAN"
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG
107 — 20
., Hukum pembuktian, Analisis Terhadap KemandirianHakim sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian, Edisipertama, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016, Hal. 97);Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut, diartikan sebagaiputusan yang tidak dapat lagi diganggu gugat sehingga merupakanHalaman 25 dari 67 Putusan Sela Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN SDAalat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalamputusan hakim tersebut, sehingga apabila ada gugatan barumengenai hal yang sama dan pihak
1.Robinson Tampubolon
2.Nursiah Tampubolon
3.Rusti Tampubolon
4.Wilson Tampubolon
5.Rai Subodro Situmorang
Tergugat:
5.Harianto Tampubolon
6.Helena Tampubolon
7.Elfrida Pasaribu
Turut Tergugat:
7.Julitri Roriana,.S.H.
8.Lurah Pasar Laguboti
9.Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir
146 — 145
., dalambukunya Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,Penerbit Nuansa Aulia, tahun 2015, halaman 124, unsur atau ciri Surat wasiatdari ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, antara lain:Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia;Dapat dicabut kemball;Bersifat pribadi;Dilakukan dengan cumacuma;Merupakan perbuatan hukum sepihak;a & NW PpDibuat dengan akta (baik dengan akta di bawah tangan atau akta otentik);Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 931 KUHPerdata, surat
28 — 14
Akan tetapi Agama Islam memilih lembaga talak/perceraian manakalakeutuhan rumah tangga antara pasangan suamiistri tersebut sudah tidak dapatdipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimaltidak lagi membawa manfaat bagi keduanya yang menyebabkan hubungansuamiistrisudah terasa hampa,dan rumah tangga sudah tidak mencerminkan nuansa ibadah,bahkan berselisih dan bertengkar secara terus menerus, maka mempertahankan rumahtangga yang demikian sama artinya dengan menghukum