Ditemukan 3198 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat ternuat
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bit
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
ANGELIQUE MARCIA BATUNA
Tergugat:
1.USMAN TAKALIUANG
2.HASAN SAMAN
3.JURIA ELIAS alias TANTE BUSUK
106 — 109
  • ;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai daliPara Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Milik berdasarkan Pasal20 ayat(1) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyebutkanhak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanahdengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, yakni semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial;Menimbang, bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat,adalah
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Pertanahan
Register : 05-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 11/G/2015/PTUN-BNA
Tanggal 19 Nopember 2015 — PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS lawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA, BACHTIAR , ZULFAHMI, S.E., Hj. NURSIAH, ALI MUNIR, S.E., A.K, FAKHRUL RIZAL, S.Pd., 6. RIZKI YETTI MUTIA, SAMSUL BAHRI, SAIFULLAH, Hj. NURJANNAH, S.Pd., BAHTIAR NUR, RUSLI NUR, dan RATNA JUITA,
98 — 43
  • Tergugat II Intervensi 12 dalam pengajuanproses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau objek sengketa telahditempuh melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, demikianhalnya Tergugat II Intervensi s/d Tergugat II Intervensi 12 sebagai pemegangsertifikat dimaksud dijamin secara hukum merupakan bukti otentik dan mutlak,kekuatan daripada Sertifikat Hak milik (SHM) sesuai dengan apa yangditentukan oleh UndangUndang Pokok Agraria serta peraturan pelaksanaanya,bahwa sertifikat tanah adalah yang terkuat
    menghasilkan atau berproduksi tanpa adanya gangguan ataupaksaan dari pihak lain yang merugikan Para Tergugat II Intervensi 1 s/dTergugat II Intervensi 12 hingga munculnya gugatan a quo yang diajukan olehPenggugat terhadap objek sengketa milik Para Tergugat II Intervensi 1 s/dTergugat II Intervensi 12, akibat dari tindakan Penggugat itu, Tergugat IIIntervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 12 merasa dirugikan dan berkepentinganmempertahankan hak dalam perkara a quo ;9Bahwa Sertifikat tanah adalah yang terkuat
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 17
  • Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.b.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 7 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : M. Ilyas Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
142 — 90
  • Hak milik yang dimaksudadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6" (Semua hak atastanah mempunyai fungsi sosial) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1)UUPA;Bahwa dalam penjelasan Pasal 18 PP NO.24/1997 disebutkanPemegang Hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyaihak atas tanah menurut UUPA", baik yang sudah bersertipikat maupun yangbelum bersertiikat".
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Frengky Rumbino (Kuasa Insidentil)
Tergugat:
1.Tergugat I, Wagiyanti
2.Tergugat II, Sutarno
3.Tergugat III, Dorteus Mandacan alias Dortheus Mandacan
4.Tergugat IV, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari
Turut Tergugat:
4.Turut Tergugat I, Kepala Wilayah Kecamatan/Distrik Manokwari Barat
5.Turut Terugat II, Kepala Kantor Kelurahan Manokwari Barat
76 — 55
  • Bahwa perbuatan Tergugat IIl menjual tanah obyek sengketa kepadaTergugat dan Tergugat II tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugatsebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, merupakan perbuatanyang bertentangan dengan hak subjektif Penggugat (vide Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yangmenentukan bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang terkuat danterpenuh) sehingga Penggugat berhak menurut hukum untuk menikmatitanah obyek sengketa, bertentangan pula dengan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kln
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SURATMI
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resort Klaten
283 — 117
  • Itu kalaukita membaca, membongkar kasus Antasari Azhar dalam pembunuhanHalaman 51 dari 79, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KInNazarudin, Yang Mulia, itu terkuat. Bayangkan ketika Nazarudin ditembaklalu ada telepon kepada Prof. Munim Idris, Munim Idris ini 40 tahun lohmelakukan otopsi. Ketika dia sampai ke Rumah Sakit Puri Asin apa yangterjadi dialaminya?
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

225 — 58
  • Hakmilik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atastanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hak eigendommenurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terangbertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.
    Katakata "terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hakgunausaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untukmenunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai oranghak miliklah yang "ter" (artinya : paling)kuat dan terpenuh;Hak Guna Usaha adalah Hak atas tanah yang bersyarat yaitu antara lain :a. mempunyai jangka waktu yang diberikan terhadap Hak Guna Usaha tersebut(vide Pasal 28 dan 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 jo.
    Hak Guna Usaha hapus, antara lain karena:1) berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusanpemberian atau perpanjangannya;2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidakdipenuhi;3) ditelantarkan;4) tanahnya musnah (vide Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996);5) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidakdipenuhi (vide Pasal 34 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960);Sedangkan Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan
    Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyaiorang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hakyang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hakeigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akanterang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiaptiaphak.
    Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannyadengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaituuntuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyaiorang hak miliklah yang paling kuat dan terpenuh;Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha adalah Hak atas tanah yangbersyarat yaitu antara lain:a. Mempunyai jangka waktu yang diberikan terhadapHak Guna Usaha tersebut (vide Pasal 28 dan 29 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 jo.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 13-11-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 37/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Februari 2018 — Dr. SUKA GINTING
88 — 41
  • Hak milikHak guna usahaHak guna bangunanHak pakaiHak sewa~o a9 5Hak membuka tanahHak memungut hasil=Hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatasyang akan ditetapbkan dengan UU serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53; Bahwa ketentuan Pasal 20 dengan tegas menyatakan : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6; Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 04/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 14 April 2016 — - MAWARDI Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT PULAU PETAK KABPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
86 — 51
  • Mawardi)tidak puas dan keinginan yang terkuat adalah membatalkan penetapan KadesTerpilin Anjir Palambang maka Upaya mediasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dianggap gagal oleh yang bersangkutan ;6. Bahwa berkaitan dengan DPS dan DPT yang Penggugat Permasalahkan dalampoin 17 (tujuh belas) gugatan menyatakan DPS dan DPT tidak pernah dilihat baikoleh warga masyarakat maupun oleh Penggugat sendiri dan tidak pernahdiperlinatkan akan dibuktikan pada agenda pembuktian nanti ; 7. Bahwa Penggugat (Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — LILIANA SETIAWAN DKK VS EDDY YUWONO DKK
454 — 410 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dipastikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan Intervenientmemiliki buktibukti kKepemilikan yang sah dan terkuat. Intervenient akanmengalami kerugian yang sangat besar dan sangat nyata bila Majelis YangMulia mengabulkan permohonan Penggugat tersebut Mohon Majelis YangMulia menyatakan semua buktibukti kepemilikan Intervenient, termasukAktaakta Jual Beli dan Sertipikatsertipikat Hak Milik tersebut di atas adalahHalaman 75 dari 145 Hal. Put. Nomor 745 PK/Pdt/2017sah.
    Buktibukti hak Intervenient tersebut, termasuk sertipikatsertipikat Hak Milikbukti hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah bukti kepemilikanotentik yang sah dan terkuat yang dapat dipergunakan baik di dalammaupun di luar pengadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2579 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — Ny. ANDI ANGSI vs P.T. TRIKARYA IDEA SAKTI, Dkk
88 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P21 layak dipedomani, sedang bukti bertanda TT.17dibuat setelah pengurukan jadi dibuat untuk melindungikepentingan Tergugat ;Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat Il berpendapatbahwa sertifikat yang dikuasai Tergugat tersebut tidak bisadigugatgugat karena sudah lewat 5 (lima) tahun, danbertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ituMajelis menolaknya, karena sertifikat tersebut bukanlah alatbukti yang mempunyai kekuatan mutlak, tetapi terkuat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
1.DANI bin SALIM
2.MASIAH binti SALIM
Tergugat:
1.INGE IVAN HUTAMA
2.Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
4.Camat Kebun Jeruk Jakarta Barat
5.Lurah Kembangan Selatan
6.Suku Dinas Bina Marga, Kantor Walikota Jakarta Barat
7.Kapolres Jakarta Barat
8.PT. Antilop Maju
9.Freddy Lukman
10.H. Saleh
11.Ny. Laksmi Indrijastoeti, SH
390 — 120
  • /Sip/1976 tanggal 19 Mei 1976 adalah sah menurut hukum;Bahwa Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA adalah HakTurun Temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa Hak Miliktersebut dapat beralih dialinkan kepada orang lain;Bahwa oleh karena sebagaimana telah ditetapbkan dalam Pasal 19 UPPAdiselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukumdan secara lebih rinci lagi tujuan pendaftaran tanah diuraikan dalam Pasal3
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 235/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hermansyah
Pembanding/Penggugat II : Iskandar Zulkarnain
Pembanding/Penggugat III : Rusli Halil Siregar
Terbanding/Tergugat I : Lukman Hakim
Terbanding/Tergugat II : Muhammad Safaat
Terbanding/Tergugat III : Abdullah Wali
102 — 48
  • Sesuai Pasal20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA hak milikHalaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 235/Pdt/2021/PT MDNadalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dan jangka kepemilikannya tidakterbatas.Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa jikaorang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia,maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajibmemintak pendaftaran peralinan hak tersebut dalam
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
183 — 163
  • akan berpedomanpada asas yang berlaku dalam pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negaradengan asas ex tunc, yaitu pengujian terhadap keputusan Tata Usaha Negaradengan menggunakan Peraturan Perundangundangan yang berlaku padasaat keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang KetentuanKetentuan Mengenai TataCara Pemberian Hak Atas Tanah menyatakan:Pasal 2Hak Milik adalah hak atas tanah yang terkuat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 54/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : AMAN MAJEDI Diwakili Oleh : Parlindungan Pasaribu, SH.,MH.,MA
Terbanding/Penggugat : HERMAN SUBIANTORO
Turut Terbanding/Tergugat II : ARMIATI, E.
100 — 56
  • tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo adalah berdasarkan kepada alas hakyang sah menurut hukum, yaitu berdasarkan perbuatan hukum jual belisebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 220/58/JB/SMDU/1990tertanggal 31 Oktober 1990 (vide Bukti Surat T.I1) ;Bahwa perbuatan hukum jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual BeliNo. 220/58/JB/SMDU/1990 tertanggal 31 Oktober 1990 (vide Bukti SuratT.I1) tersebut dibuat dengan pihak pemilik tanah yang sah berdasarkankepada alas hak kepemilikan tanah terkuat
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 91/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : SAHLAN
Pembanding/Penggugat II : MEDI HENDRI IRA
Pembanding/Penggugat III : MAJI YANTO
Pembanding/Penggugat IV : WAHYU ARDIYANSAH
Terbanding/Tergugat IV : SURATNO
Terbanding/Tergugat V : ROMLAN
Terbanding/Tergugat VI : HAZAIRIN
Terbanding/Tergugat VII : YANTRIYA DESOS PALA
Terbanding/Tergugat VIII : LAPRI ARIES PUKESA
Terbanding/Tergugat IX : ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat X : RIZAL
Terbanding/Tergugat XI : SULAIMAN
Terbanding/Tergugat XII : WAHONO BIN ROHIMIM
Terbanding/Tergugat XIII : HENDRA BIN TEMANJAK
Terbanding/Tergugat XIV : SUHER
Terbanding/Tergugat XV : MISWANTO
Terbanding/Tergugat XVI : MISLI KOBI
Terbanding/Tergugat XVII : ELYATI
Terbanding/Tergugat XVIII : ROHAYA
Terbanding/Tergugat XIX : SARTINI
Terbanding/Tergugat XX : RIADI
Terbanding/Tergugat XXI : DWI HERU YUDIANTO
Terbanding/Tergugat XXII : PONIRAN
Terbanding/Tergugat XXIII : SAHRONI
Terbanding/Tergugat XXIV : JOEN ANGGARA
Terbanding/Tergugat XXV : SUKARMAN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
114 — 58
  • EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTBahwa dalam petitumnya Para Penggugat meminta Yang Mulia MajelisHakim dalam perkara agquo untuk menyatakan Para Tergugat tidak memilikiHal 11 dari 73 halaman Pts No 91/Pdt/2021/PT.TJK.hak atas Obyek Sengketa, akan tetapi berdasarkan buktibukti yang ParaTergugat miliki didapatkan fakta bahwa seluruh bidang tanah milik ParaTergugat telah dilakukan pendaftaran tanah secara sistematik melalui PronaAPBN dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang merupakan alat buktiyang terkuat
Pengadilan PN AMURANG Perdata Tanah
Putus : 24-03-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN AMURANG Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Amr
Tanggal 24 Maret 2020 — LYDIA SUPIT LELENGB dkk lawan HENOCH ANDRIES REPI dkk
253 — 135
  • Didalam SHM No.197/Pondang juga tidak ada riwayat Jual BeliTanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehinggaargumen Tergugat mengenai adanya proses jual beli tanah tidakbisa dibuktikan secara Yuridis FormilBahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undangundang No.5 tahun1960 tentang Pokok Agraria, disebutkan :Hak milik adalah Hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam Pasal 6Bahwa di dalam SHM No. 197/Pondang disebutkan dengan jelasmengenai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-06-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bon
Tanggal 21 Januari 2016 — 1. H. MUHAMMAD RAMLI selanjutnya disebut PENGGUGAT I ; 2. BASRI,selanjutnya disebut PENGGUGAT II ; 3. ABDUL FATAH, SE , selanjutnya disebut PENGGUGAT III ; 4. H. MUSTAFA disebut PENGGUGAT IV ; 5. AMBO DALLE,selanjutnya disebut PENGGUGAT V ; 6. OPE, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI ; 7. SITI AMINAH, disebut PENGGUGAT VII ; 8. SUWANDI , selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII ; 9. SURIANTO, selanjutnya disebut PENGGUGAT IX ; 10. SITI AISYAH ,selanjutnya disebut PENGGUGAT X ; selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; L A W A N 1. COLLENG :selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I 2. Para Ahli Waris BAHARUDDIN a. NUR. Hj. NIRWANA, b. TAUPIK, c. MUNAWARAH d. M. RIZAL e. MUHAMMAD SAIFUL f. SITI NURHASANAH BAHARUDDIN Als ENDANG g. ALI AKBAR selanjutnya disebut sebagai para TERGUGAT II ; 3. H.M. TAHER selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. MASYRI selanjutnya disebut TERGUGAT IV; 5. M. JAFAR HBdisebut TERGUGAT V; 6. SYAHRIL SAHABUDDIN, selanjutnya disebut TERGUGAT VI; 7. ASRIADI, selanjutnya disebut TERGUGAT VII; 8. LURAH LOKTUAN,selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I; 9. H. JABIR ( Mantan Ketua RT. 10 Loktuan – Bontang ), , selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;
75 — 29
  • Bonkepemilikan suatu hak atas tanah yang terkuat adalah sertifikat tanah, baik ituberupa tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maupun hak pakai,akan tetapi dalam perkara a quo, tidak ada bukti formil di maksud, sehingga dapatdikatakan bahwa tanah dalam perkara ini merupakan tanah garapan yang diakuidimiliki oleh masingmasing pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selain bukti formil kKepemilikan berupa surat surat buktitersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Tanah
Register : 04-10-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 20 Juli 2017 — Penggugat : SELAMET PARIANTANY Tergugat : 1PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2. Direktorat Kekayaan Negara Pro Sumsel cq Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang 3. Badan Pemerintah Nasional Ri cq Badan Pertanahan Nasional Di Prabumulih 4. Otoritas Jasa Keuangan
95 — 59
  • Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.b.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 3 April 2018 — Penggugat:
Moch. Zen, S.Pd
Tergugat:
1.Dedi Budiman
2.H. Abdul Manap P
3.Asan Umar
4.Camat Tajur Halang selaku PPATS
5.Sati Binti Sanan Djain
6.Sata Bin Kontong
7.Iyah
Turut Tergugat:
BPN KAB. BOGOR
78 — 69
  • Nomor : 32.03.191.010.0150603.0atas nama Tergugat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.593/2004tertanggal 5 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat PPATS KecamatanBojong Gede, Kabupaten Bogor, dan terhadap tanah tersebut sekarang sudahdisertifikatkan sejak tahun 2005. keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) atastanah adalah terkuat terpenuh dan turun temurun, sebagai surat tanda buktihak memiliki kekuatan sempurna, Tergugat memiliki tanah tersebut denganCaracara sesuai prosedur dan sah secara hukum