Ditemukan 3211 data
71 — 21
Bonkepemilikan suatu hak atas tanah yang terkuat adalah sertifikat tanah, baik ituberupa tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maupun hak pakai,akan tetapi dalam perkara a quo, tidak ada bukti formil di maksud, sehingga dapatdikatakan bahwa tanah dalam perkara ini merupakan tanah garapan yang diakuidimiliki oleh masingmasing pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selain bukti formil kKepemilikan berupa surat surat buktitersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti
312 — 261
Apalagi tanah yang dibeli,dikuasai dan ditempati Tergugat V sudah bersertifikat hak milik yangmempunyai kekuatan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, terkuatdan terpenuh menurut hukum;Hal ini juga ditegaskan dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960Pasal 20 ayat 1:Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanahKarena itu Tergugat V selaku pembeli yang terakhir yang menguasai danmenempati tanah sengketa I aquo haruslah dilindungi oleh hukumsebagai pembeli
Tongkonan Gandang yang telah dikuasai,ditem pati dan dikelola secara turun temurun sejak dari Ne Pongretek /Ne Bokko yang kemudian diwarisi oleh Indo Poli yang dibawa masukke dalam perkawinannya dengan Ne Bussang;perbuatan Tergugat I & II dan Almarhum Ta'to Re'tek menguasai,menempati, mengelola dan mengalihkan tanah obyek sengketa tidaklahsalah menurut hukum;tanah yang dibeli, dikuasai dan ditempati Tergugat V sudah bersertifikathak milik yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti kepemilikanyang sah, terkuat
86 — 35
Hak milikHak guna usahaHak guna bangunanHak pakaiHak sewa~o a9 5Hak membuka tanahHak memungut hasil=Hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatasyang akan ditetapbkan dengan UU serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53; Bahwa ketentuan Pasal 20 dengan tegas menyatakan : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6; Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1
80 — 51
Mawardi)tidak puas dan keinginan yang terkuat adalah membatalkan penetapan KadesTerpilin Anjir Palambang maka Upaya mediasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dianggap gagal oleh yang bersangkutan ;6. Bahwa berkaitan dengan DPS dan DPT yang Penggugat Permasalahkan dalampoin 17 (tujuh belas) gugatan menyatakan DPS dan DPT tidak pernah dilihat baikoleh warga masyarakat maupun oleh Penggugat sendiri dan tidak pernahdiperlinatkan akan dibuktikan pada agenda pembuktian nanti ; 7. Bahwa Penggugat (Sdr.
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
191 — 106
aparat Desa Oeltua ( kepala desa , kepala dusunIV, ketua RT ) termasuk MARKUS TUNBONAT datang untukmelarang / mencegat PENGGUGAT untuk menguasasi tanah danmelakukan aktifitas di atas tanah tersebut sehingga menyebabkanobjek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak Sah danoleh karena itu patut dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim ;Bahwa ketentuan pasal 20 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor ;5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ,mendefinisikan ; Hak milik adalah hak turun temurun terkuat
103 — 23
Pada akhirnya Tergugat IV memperoleh tandabukti hak milik yang terkuat dan terpenuh dan mempunyai privasi individualyang dilindungi oleh hukum dan undangundang yang berlaku, yaitu SertipikatHak Milik Nomor : 101, tanggal 23 April 2008 atas nama Muhammad Usman.Selanjutnya gugatan Para Penggugat kabur, hal mana disebabkan penyebutanluas dan batasbatas tanah objek sengketa/terperkara tidak tepat, karena tidaksesuai dengan kondisi di lapangan dan buktibukti kepemilikan Tergugat IV,sementara itu luas
163 — 48
Hak milikadalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, ... ;Menimbang, bahwa pembuktian Suatu tulisan di bawah tangan tentangharta pusaka tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata yangHalaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2017/PN Pdgteberbunyi : ...
86 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
P21 layak dipedomani, sedang bukti bertanda TT.17dibuat setelah pengurukan jadi dibuat untuk melindungikepentingan Tergugat ;Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat Il berpendapatbahwa sertifikat yang dikuasai Tergugat tersebut tidak bisadigugatgugat karena sudah lewat 5 (lima) tahun, danbertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ituMajelis menolaknya, karena sertifikat tersebut bukanlah alatbukti yang mempunyai kekuatan mutlak, tetapi terkuat
1.DANI bin SALIM
2.MASIAH binti SALIM
Tergugat:
1.INGE IVAN HUTAMA
2.Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
4.Camat Kebun Jeruk Jakarta Barat
5.Lurah Kembangan Selatan
6.Suku Dinas Bina Marga, Kantor Walikota Jakarta Barat
7.Kapolres Jakarta Barat
8.PT. Antilop Maju
9.Freddy Lukman
10.H. Saleh
11.Ny. Laksmi Indrijastoeti, SH
385 — 120
/Sip/1976 tanggal 19 Mei 1976 adalah sah menurut hukum;Bahwa Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA adalah HakTurun Temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa Hak Miliktersebut dapat beralih dialinkan kepada orang lain;Bahwa oleh karena sebagaimana telah ditetapbkan dalam Pasal 19 UPPAdiselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukumdan secara lebih rinci lagi tujuan pendaftaran tanah diuraikan dalam Pasal3
Moch. Zen, S.Pd
Tergugat:
1.Dedi Budiman
2.H. Abdul Manap P
3.Asan Umar
4.Camat Tajur Halang selaku PPATS
5.Sati Binti Sanan Djain
6.Sata Bin Kontong
7.Iyah
Turut Tergugat:
BPN KAB. BOGOR
72 — 65
Nomor : 32.03.191.010.0150603.0atas nama Tergugat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.593/2004tertanggal 5 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat PPATS KecamatanBojong Gede, Kabupaten Bogor, dan terhadap tanah tersebut sekarang sudahdisertifikatkan sejak tahun 2005. keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) atastanah adalah terkuat terpenuh dan turun temurun, sebagai surat tanda buktihak memiliki kekuatan sempurna, Tergugat memiliki tanah tersebut denganCaracara sesuai prosedur dan sah secara hukum
Nengah Sabar
Tergugat:
1.Ni Desak Putu Evi Swandani
2.Nyoman Marpa
3.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
4.Tim Kurator (Eric Prihartono, S.H, Ferry G.T. Panggabean, S.H., CLA., dan Mulia Satia Putra, S.H.
5.Pemerintah Republik Indonesa, cq. Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bekasi
6.Budi Santosa
72 — 15
terhadap Bukti P2T dan Bukti T.l & T.ll 1 yangisinya adalah menyetakan bahwa obyek sengketa adalah milik bersama atauasset Keluarga Nengah Sigeg, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaBukti tersebut adalah merupakan suatu Akta dibawah tangan dan tidak terteraHalaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2020/PN Bksdalam SHM Nomor 147, maka menurut hukum hal itu hanya berlaku secarainternal diantara para pihak yang mengikatkan diri, tidak berlaku bagi pihak lain,oleh karena bukti terkuat
113 — 23
Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang44merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanahberdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria yang meliputi: pengukuran, perpetaan danpembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tandabukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa Pasal 20 Peraturan Dasar PokokPokok Agraria UUNo.5/1960:1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
45 — 23
saya mengetahuinya pda tahun 2010, yang dilaporkan oleh Fasilitator kecamatan danPJOK, yang adanya kelompoknya tidak ada tetapi dana dicairkan kepada kelompok tersebut;Bahwa saya tidak tahu mengenai kelompok tersebut, karena tim advokasi belum selesai bekerja ,saya sudah tidak menjadi camat lagi;Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan inspektorat;Bahwa ada waktu saya mengahdiri MAN, belum ada kelihatan adanya kelompok fiktif, barusetelah inspektorat turun dan adanya tim advokasi baru terkuat
SOLEMAN MALLAKA
Tergugat:
YESAYA LAUBILA
96 — 42
Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah.
318 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1374 K/Pid.Sus/2017Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab dan faktorpenyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan ataumemiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukungteori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding;.
90 — 72
Ahli menerangkan AJB dan SHGB adalah bukti otentikyang terkuat dan terpenuh. Ahli menerangkan kalau untuk membatalkan sertifikat,harus ada bukti dukung terkait kepada kebenaran akanfungsi dari akta itu.
Akan tetapi, karena Para Tergugat tidak mengajukangugatan perdata ataupun tata usaha negara bahkan pidana, makadengan demikian bukti AJB dan SHGB milik Penggugat adalahmerupakan bukti yang autentik, yang terkuat dan terpenuh, dandianggap benar, karena tidak ada bukti sebaliknya, baik berupaPutusan PTUN maupun Putusan PN mengenai kepemilikan;Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT menolak dengan tegas dalilPara Pembanding halaman 16 yang menyatakan pertimbanganMajelis Hakim halaman 171173 tersebut keliru, tidak
Terbanding/Penggugat I : Rd. Euis Wahyuni Permasih Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat II : R.E Kondariah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat III : Rd. Y. Suryaman Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat IV : Rd. Nana Lasmana Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat V : Rd. E. Marliah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VI : Rd. Tustiawati Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VII : Dadang Suryadi Bin Rd. Dudung Mulyana
Terbanding/Penggugat VIII : R.M. Dadang Samsu Tajudin bin Rd. Asep Mulyadi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kabupaten Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat II : Yato Mustaram Bin Supardi
Turut Terbanding/Tergugat III : DIdin Rosidin
57 — 54
Bahwa Objek Tanah sebagaimana tersebut dalam angka (1) adalahstatus hak milik turuntemurun yang dapat dimiliki oleh pewarisnya,hal sebagaimana dimaksud termaktub dalam asalusul tanah,sebagaimana ketentunan :Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria.Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalampasal 6Ketentuan Pasal 6, berbunyi :Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6.Bahwa sebagaimana bunyi Pidato Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Soni Harsono, pada tanggal 28 Desember1995, sbb Pemerintah menghargai dan akan mengembalikan hak atastanahtanah adat kepala suku/ tanah ulayat kepada pemiliknya apabilaada suratsuratnya, kalaupun tidak ada/ tanpa surat pun asal masihada saksi hidupnya.
Chairil Anwar, S.Kep.,SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Intervensi:
PT. Binakarya Bangun Propertindo
296 — 151
Dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) dari UndangUndang Pokok Agraria maka yang dimaksudkan dengan hak milik adalahhak turun temurun, yang terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.
100 — 43
danpelaksanaan ganti rugi apakah telah sesuai ketentuan hanya dapat ditentukan dandiatur oleh BPN sebagai satusatunya lembaga yang kompeten/berwenang denganmengacu pada mekanisme pembebasan tanah atau peralihan hak sesuai ketentuanyang berlaku;bahwa untuk pembukaan lahan hutan maka terlebih dahulu diteliti tentang fisikyang akan diuji apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prosedurprosedur yang diatur oleh Badan Pertanahan Nasional;bahwa hak milik bersifat turun temurun dan sebagai hak terkuat
41 — 12
Bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat , sesuai dengansertifikat Hak Milik 8233/456 Desa Sungai Rengas tanggal 22 Juli1985 adalah hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki Tergugat atastanah aquo, maka penyerahan obyek sengketa oleh Tergugat sebagai agunan kredit kepada Turut Tergugat Ill adalah sah adanya; Hal 60 dari 66 Hal putusan Nomor 3/PDT/2017/PT KALBAR4. Bahwa Turut Tergugat Ill, sebagai kreditur yang beritikad baik, berhakuntuk memperoleh pelunasan kreditnya.