Ditemukan 3198 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat ternuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 13-11-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 37/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Februari 2018 — Dr. SUKA GINTING
88 — 41
  • Hak milikHak guna usahaHak guna bangunanHak pakaiHak sewa~o a9 5Hak membuka tanahHak memungut hasil=Hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatasyang akan ditetapbkan dengan UU serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53; Bahwa ketentuan Pasal 20 dengan tegas menyatakan : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6; Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 04/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 14 April 2016 — - MAWARDI Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT PULAU PETAK KABPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
86 — 51
  • Mawardi)tidak puas dan keinginan yang terkuat adalah membatalkan penetapan KadesTerpilin Anjir Palambang maka Upaya mediasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dianggap gagal oleh yang bersangkutan ;6. Bahwa berkaitan dengan DPS dan DPT yang Penggugat Permasalahkan dalampoin 17 (tujuh belas) gugatan menyatakan DPS dan DPT tidak pernah dilihat baikoleh warga masyarakat maupun oleh Penggugat sendiri dan tidak pernahdiperlinatkan akan dibuktikan pada agenda pembuktian nanti ; 7. Bahwa Penggugat (Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3105 K/Pdt/2016
Tanggal 7 Maret 2017 — I. 1. AMSAR MARTONO, 2. AHLI WARIS NATES, II. MARTONO BIN ARTA, III. TUAN DOKTER JABAT PARLINDUNGAN alias DOKTER JABAT PARLINDUNGAN NAPITUPULU VS Hj. SITI NURHAYATI DAN 1. AHLI WARIS Hj. MARDIAH BINTI BOYONG, 2. M. SUYADI, 3. AHLI WARIS ONDO SUPANDI, 4. METTY SUSANTI, 5. ETJIH, 6. LAKSMI MOERTI ADHIANTO, S.H., 7. ARIP Bin NERAN, 8. KEPALA DESA SUKAMAKMUR, KECAMATAN SUKAKARYA, 9. CAMAT SUKAKARYA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI, 10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang telah bersertifikat, yakni tanah SertifikatHak Milik Nomor 12/Sukamakmur;Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan bukti kepemilikan hak atastanah terkuat dan tertinggi serta belum pernah dibatalkan oleh PengadilanTata Usaha Negara, karena itu jual beli atas tanah Sertifikat Hak Miliktersebut adalah benar dan sah. Apalagi terbukti tanah yang menjadi objekjualbeli tersebut adalah tanah Sertifikat Hak Milik dan bukan tanah hakmilik adat:.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
Hj. ANISAH
Tergugat:
1.DARAJATI
2.SAKARUDDIN
3.ANDI DAHRI
4.ANDI RATNASARI
5.ANDI ASRIL
6.LEGENGGONG
7.SAHA
8.ANI
9.Kepala Kelurahan Berbas Pantai
10.SUBAER RASYID
127 — 47
  • TergugatRekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, masingmasing mendalilkan samasama memiliki hak diatas tanah sengketa dengandasar hukum yang sama yaitu berupa Surat Keterangan Tanah/Perwatasan atauSurat keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat dan di Ketahui oleh PejabatDesa/Kelurahan, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang berlaku saat ini, buktikepemilikan suatu hak atas tanah yang terkuat
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN Penajam Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnj
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
H. ZAINAL ABIDIN
Tergugat:
1.HASANUDDIN
2.BAKRI
Turut Tergugat:
2.Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Cq. Kabid Tata Ruang DPU-PU Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
3.Lurah Kelurahan Sungai Parit
4.Camat Kecamatan Penajam
196 — 127
  • Bahwaberdasarkan buktibukti tersebut dan dihubungkan dengan isi SuratPernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah yang dibuat oleh TERGUGT dan TERGUGAT II, menunjukan bahwa bila saat ini benar ada/terdapatPenguasaan orang lain (PENGGUGAT) di atas obyek tanah yangdimaksud maka yang lebih berhak adalah orang yang menguasai saat iniyaitu PENGGUGAT, apalagi sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagaibukti yang terkuat dan sempurna berdasarkan ketentuan UndangUndang;Bahwa SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN PENGUASAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-12-2017 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P., M.M
331 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1374 K/Pid.Sus/2017Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab dan faktorpenyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan ataumemiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukungteori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding;.
Pengadilan PN RENGAT Perdata Tanah
Putus : 08-07-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 01/Pdt.G/2013/PN-RGT
Tanggal 8 Juli 2013 — SUHENDRO, SH, MHum (PENGGUGAT;) lawan BUPATI KEPALA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU (tergugat)
117 — 23
  • Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang44merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanahberdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria yang meliputi: pengukuran, perpetaan danpembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tandabukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa Pasal 20 Peraturan Dasar PokokPokok Agraria UUNo.5/1960:1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 26 September 2012 — IDRIANIS, AmaPd
55 — 23
  • saya mengetahuinya pda tahun 2010, yang dilaporkan oleh Fasilitator kecamatan danPJOK, yang adanya kelompoknya tidak ada tetapi dana dicairkan kepada kelompok tersebut;Bahwa saya tidak tahu mengenai kelompok tersebut, karena tim advokasi belum selesai bekerja ,saya sudah tidak menjadi camat lagi;Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan inspektorat;Bahwa ada waktu saya mengahdiri MAN, belum ada kelihatan adanya kelompok fiktif, barusetelah inspektorat turun dan adanya tim advokasi baru terkuat
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat:
SOLEMAN MALLAKA
Tergugat:
YESAYA LAUBILA
105 — 48
  • Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Register : 15-12-2014 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN BIREUEN Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bir
Tanggal 2 September 2015 — TEUKU SYAMAUN Bin T. M. YUSUF, DKK LAWAN H. LAHMUDDIN ISMAIL, S.Ag DKK
106 — 23
  • Pada akhirnya Tergugat IV memperoleh tandabukti hak milik yang terkuat dan terpenuh dan mempunyai privasi individualyang dilindungi oleh hukum dan undangundang yang berlaku, yaitu SertipikatHak Milik Nomor : 101, tanggal 23 April 2008 atas nama Muhammad Usman.Selanjutnya gugatan Para Penggugat kabur, hal mana disebabkan penyebutanluas dan batasbatas tanah objek sengketa/terperkara tidak tepat, karena tidaksesuai dengan kondisi di lapangan dan buktibukti kepemilikan Tergugat IV,sementara itu luas
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 19/G/2021/PTUN.KPG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
205 — 114
  • aparat Desa Oeltua ( kepala desa , kepala dusunIV, ketua RT ) termasuk MARKUS TUNBONAT datang untukmelarang / mencegat PENGGUGAT untuk menguasasi tanah danmelakukan aktifitas di atas tanah tersebut sehingga menyebabkanobjek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak Sah danoleh karena itu patut dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim ;Bahwa ketentuan pasal 20 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor ;5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ,mendefinisikan ; Hak milik adalah hak turun temurun terkuat
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pdg
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat : Azamril Basir, dkk lawan Tergugat : Jasman Rajo Mudo, dkk
171 — 48
  • Hak milikadalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, ... ;Menimbang, bahwa pembuktian Suatu tulisan di bawah tangan tentangharta pusaka tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata yangHalaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2017/PN Pdgteberbunyi : ...
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 09-01-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.JKT SEL
Tanggal 28 Januari 2014 — EVITA SARASVATI M E L A W A N S. P. HENNY SINGGIH, SH DOTTY SURAIDA RASYID, SE., MM ARWIN RASYID LIES HERMININGSIH, SH CHAIRINA INDIRAWATY KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN
1559 — 580
  • Dengan didasarirasa kewajiban tersebut, maka agar akta yang dibuat dihadapan Tergugat Imenjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat, makasecara prosedural Tergugat I telah melaksanakan tugasnya agar aktaaktayang dibuat dihadapan Tergugat I tersebut merupakan akta otentik sebagaibahan pembuktian yang kuat sesuai Pasal 1867 dan Pasal 1868 KitabUndangUndang Hukum Perdata tentang pembuktian.
    Dengan didasarirasa kewajiban tersebut, maka agar akta yang dibuat dihadapan Tergugat IVmenjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat, makasecara prosedural Tergugat IV telah melaksanakan tugasnya agar akta yangdibuat dihadapan Tergugat IV tersebut merupakan akta otentik sebagaibahan pembuktian yang kuat sesuai Pasal 1867 dan Pasal 1868 KitabUndangUndang Hukum Perdata tentang pembuktian.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — IKATAN WANITA KRISTEN INDONESIA (IWKI) >< PERSEKUTUAN GEREJA - GEREJA INDONESIA (PGI) CS
110 — 152
  • batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat berdasarkan Putusan Perdata antara PGI dan IWKI dimanaatas dalil dari Penggugat maka terdapat konsekuensi hukum logissebagai berikut;1) Putusan Perdata antara PGI dan IWKI telah dikesampingkanolehPerjanjian Perdamaian sehingga dasar penerbitan SHGBNo. 800 dan SHGB No. 840 oleh Tergugat merupakanimplementasi dari Perjanjian Perdamaian tersebut;2) Bahwa alas hak dalam pengajuan permohonan lelang yaitu SHGBNo. 800 dan SHGB merupakan bukti terkuat
    batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat berdasarkan Putusan Perdata antara PGI dan IKI dimanaatas dalil dari Penggugat maka terdapat konsekuensi hukum logissebagai berikut;1) Putusan Perdata antara PGI dan IWKI telah dikesampingkan olehPerjanjian Perdamaian sehingga dasar penerbitan SHGB No. 800dan SHGB No. 840 oleh Tergugat merupakan implementasi dariPerjanjian Perdamaian tersebut;2) Bahwa alas hak dalam pengajuan permohonan lelang yaitu SHGBNo. 800 dan SHGB merupakan bukti terkuat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 18-03-2013 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 137_PDT_G_2013_PN_MDN
Tanggal 23 September 2014 — Sugiono lawan 1. PT. Taman Malibu Indah 2.Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara "Adi Upaya" (Yasau) 3. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Medan 4. Walikota Madya Medan Daerah TIngkat II
83 — 32
  • Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal Il KetentuanKetentuanKonversi menyatakan bahwa Grant Sultan adalah hak atas tanah yangmemberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik yangdimaksud dalam pasal 20 ayat 1 hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah ;. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 18 Desember 1989 dariSultan Deli (anak kandung dari Alm. Dt.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kpg
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
FERDINAN BAITANU
Tergugat:
1.Ir. Piter Tanone
2.Lurah Alak
3.Hendrik Lay
4.Sarce Lay Thionone
5.Lenny Lay
6.Dr. Since lay
7.Kosmas Wilson Lay
8.Charles Wilson Lay DR
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
78 — 76
  • sewenang wenang;dan Pasal 9 ayat (2) undang undang nomor 5 tahun 1960, tentangPeraturan dasar pokok pokok agrarian mendefinisikan : Tiaptiapwarganegara Indonesia, baik lakilaki maupun wanita mempunyalkesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanahserta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendirimaupun keluarganya dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang undangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,Mendefinisikan : Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
ADELLIA OCTAVIANI
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
52 — 5
  • Bahwa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1)disebutkan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhHalaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Madyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6;10.Bahwa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1)disebutkan Hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik;11.Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997Pasal 32 ayat (1) disebutkan Sertifikat merupakan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 323/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penggugat : RUSDI WASITO Bin TAMPANG Diwakili Oleh : RUSDI WASITO Bin TAMPANG
Terbanding/Tergugat I : KASMIDJAN
Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KELURAHAN Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
134 — 79
  • Pasal 19 Peraturan PemerintahNo.10 tahun 1961 mengamanatkan bahwa beralinnya hak atas tanahdalam jualbeli terjadi pada saat penjual dan pembeli menandatanganiAkta jualbeli; Pembanding/Penggugat memperoleh tanah Yasan C. 374 persil 28 AKelas D Il berasal dari turun temurun, berdasarkan Undangundangtentang peraturan Dasar PokokPokok Agraria pasal 20 ayat (1) hak milikadalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat di punyalorang atas tanah; Fisik tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 29-04-2013 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Nopember 2014 — Ny. Arifa Soeryono,cs >< PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk,Cs
111 — 42
  • atas nama Tergugat merupakan bukti terkuat tentang kepemilikan tanah dan rumah dinas a quo oleh Tergugat ;3. Bahwa sertifikat HGB tersebut diterbitkan melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan UUPAjo. PP No. 10 Tahun 1961 jo.
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-10-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 124 / PDT / 2015 / PT.MTR
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. Tanjung Nipah Permai, DK. Melawan I Gde Wiratha, DK. dan 1. Kepala BPN Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Gubernur NTB Cq. Bupati Lombok Barat Sebagai Turut Terbading
60 — 52
  • apakah dari luas 80.000 M2 atau dari luas 90.000 M2,sehingga tanah seluas 75.115 M2 tersebut tidak sinkron dengan ijinlokasi dan ijin prinsip;Bahwa sertifikat Hak Milik No. 647, tanggal 05101995, Luas 64.180M2, pemegang hak GDE WIRATHA (Tergugat Il) dan Sertifikat HakMilik No. 648, tgl 05101995, luas 55.820 M2, pemegang hak MD.WIRANATHA (Tergugat ll) adalah sertifikat yang sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat dan sekaligus sebagai buktihak terkuat dan terpenuh pada diri pemegang haknya;Bahwa