Ditemukan 463 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
14882
  • Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/401 tanggal 02 Mei2017 hal Undangan menghadiri Acara Pembahasan StatusKepegawaian PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang sedangatau telah selesai menjalani hukuman tindak pidana(Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);Notulen Rapat Pembahasan Status Kepegawaian PNSKabupaten Aceh Tamiang yang sedang atau telah selesalmenjalani hukuman tindak pidana tanggal 15 Mei 2017,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/4229 tanggal 08Juni 2017 hal Audensi
Register : 24-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 123/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 29 Januari 2013 — SOLIKIN vs KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
7643
  • pembayaran angsuran pinjaman yangdipotong dari gaji penggugat;Bahwa Camat bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut tetapi Camatmenentukan berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan;Bahwa tugas dari Forum Komunikasi Perangkat Desa adalah memfasilitasianggota yang mempunyai masalah hukum dengan membantu membuatgugatan, surat dari DPRD yang digunakan Penggugat sebagai bukti dalamperkara ini adalah kami yang memfasilitasinya ;Bahwa Forum Komunikasi Perangkat Desa mengajukan surat ke Bupati mohonuntuk audensi
Register : 27-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat: Faradilah Talib, S.Pd., M.Pd Tergugat: 1.STKIP Kie Raha Kota Ternate 2.YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
194708
  • P4 : Permohonan Audensi Nomor:004/SI/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017,Pemberitahuan unjuk rasa No.009/SI/X/2017 tertanggal 10 NovemberHalaman 26 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.SusPHI/2020/PN Tte9 PS10. P611. P7:12.
Putus : 04-11-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 — IR. ANUNG NUGROHO
248201 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutai Timur No. 145.474/11/IX/2009 tanggal7 September 2009 ;Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Camat Sengatta Utara Kab.Kutai Timur No. 049/21/IX/2009 tanggal 7 September 2009 ;Notulen Rapat Audensi tentang Langkahlangkah Penyelamatan AsetDaerah Kab. Kutai Timur tanggal 30 Maret 2009 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.973/276.4/XI/2009 tanggaal 3 November 2009 perihal Deviden Tahun20072008 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
16243408
  • Bukti PINT16 :17.Bukti P.INT17 :audensi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Undangan Kedua dari Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAMRI tertanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan KlarifikasiPihak Terkait Data PT Karya Putra Borneo, (fotokopi darifotokopi stempel basah);Surat No. 046/ADCO/DAS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019Perihal Kesimpulan Hasil Audiensi Perubahan DataPerseroan PT Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai denganslinya
    Karya Putra Borneo dengan Tergugat, pada tanggal19 Maret 2019 dan tanggal 8 Mei 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pengadilan menilaioleh karena telah dilakukan pertemuan audensi 2 (dua) kali dan Terdapat suratPenggugat sekaligus Penggugat II Intervensi yang memberikan hasil audensiHalaman 121 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.dan memohon pembatalan surat keputusan objektum litis, maka Pengadilanmenilai peristiwa hukum tersebut telah cukup secara substansial sebagai
Register : 13-09-2016 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 52/PDT.PLW./2013/PN MDN
Tanggal 5 Maret 2014 — - Dra. TIURMAULI MUNTHE (PENGGUGAT) - PT. PERSEROAN DAGANG & INDUSTRI “IE SENG (TERGUGAT I) - Drs. PANGIHUTAN SILALAHI, Dkk (TERGUGAT II)
568
  • Foto copy Surat Undangan Audensi Nomor : 09/WASKIMKY/IV2011 tanggal 4Februari 2011, tanda T Il6;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat bukti tanda T I1 sampai dengan T II6 telahbermaterai cukup dan telah sesuai dengan suratsurat aslinya, kecuali foto copy surat buktitanda T I3 dan T Il4 tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan;Putusan No. 52/PLW/2013/PN.MdnHalaman 22Menimbang, bahwa selain sutrtasurat bukti tersebut, Terlawan Tereksekusimenerangkan tidak mengajukan saksisaksi;Menimbang, bahwa
Register : 30-06-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 69/PDT.G/2016/PN RAP
Tanggal 29 Desember 2016 — Perdata - ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, SH.,MH.Dkk Lawan - 1. Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah RI Cq Presiden Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Cq Bapak Bupati Labuhan Batu Dkk
16539
  • Fotocopy dari Fotocopy Surat Audensi warga Aek Tapa dengan bapak BupatiLabuhan Batu oleh warga yang mewakili masyarakat 3 lingkungan kelurahanBakaran Batu tertanggal 21 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P19;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5,P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P11, P15, P16, P17, P18 danP19 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Para Penggugat, namunbukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegelingdi
Register : 11-10-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 6 Februari 2014 — 1.Drs. ABDUL JALIL,2.SINGGIH IRIYANTO,S.Pd, dkk;KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5247
  • BuktiPP16 : Cakram Padat berisi rekaman Video yang diunduhmelalui situs www.youtube.com mengenai audensi ForumMusyawarah Guru Jakarta dengan Wakil Gubernur DKIJakarta Bok. Basuki Cahya Purnama (CD) ; 27. BuktiP111 : Tanda terima Surat kepada Bapak Wakil Gubernur DKIJakarta, Pengaduan Orang Tua Murid SMP Negeri 87Jakarta Selatan tertanggal 8 Mei 2013, (fotokopi dari10) 0) 6) 0)28.
Register : 12-02-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
KOPERASI SIMPAN PINJAM HARUM WISESA SUKSES
Tergugat:
1.PT. KITACIPTA SOLUSINDO
2.WAHYU GUNAWAN,SH., MH
3.KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
17965
  • (diberi tanda P11a);Foto copy Surat dari Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses,Ref.No. 005/WKSP.HWS/I/20, Hal: Permohonan Audensi, (diberi tanda P11b);Foto copy Surat dari Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses,Ref.No.006/WKSP.HWS/I/2020, tanggal 27 Januari 2020, Perihal:Permohonan Audensi, (diberi tanda P11c);Foto copy Surat dari Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses,Ref.No.007/WKSP.HWS/I/2020, tanggal 31 Januari 2020, Perihal:Pemberitahuan, (diberi tanda P12a);Hal 62 dari 101 Putusan
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juni 2020 — Pemohon:
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
184118
  • . & Rekan;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari OmbudsmanRepublik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Nomor :270/KLA/0286.2018/Sby02/X/2018, Perihal : PermintaanKlarifikasi atas dugaan mal administrasi tidakmemberikan pelayanan audensi Pedagang Hitechmalldengan Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah KotaSurabaya, tertanggal Surabaya, 18 Oktober 2018 yangditujukan kepada Sdr.
Register : 09-05-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Februari 2013 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA, MELAWAN PT. PLN (PERSERO),
11347
  • Ketua Komisi VII DPRRI,prihal permohonan Audensi/ Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
    Ketua Komisi IX DPRRI,prihal permohonan Audensi/ Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
Register : 20-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
13292
  • Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Berita Acara Hasil Audiensi Tim Pemerintah Aceh Tamiang DenganPihak Kantor Badan Kepegawaian Negara Terkait Status KepegawaianPehawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yangSedang atau Telah Selesai Menjalani Hukuman Pidana tertanggal 14Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Audensi
Register : 22-05-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
1.Prof. Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA
2.Tati Lamria
Tergugat:
Yayasan Universitas Kristen Indonesia
Turut Tergugat:
1.Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Gereja di Indoneisa
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
5914
  • Bahwa keinginan Penggugat yang telah beberapa kali mengirimkanSurat dengan maksud berkoordinasi terkait kondisi UKI dan RumahSakit, dengan mengajukan Permohonan Audensi sangatlah tidakberalasan mengingat Hubungan antara Rumah Sakit UKI denganYayasan UKI tidak mempunyai hubungan secara langsung, sehinggasudah seharusnya Penggugat berkirim surat kepada Rumah Sakit UK;8.3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sudah sepatutnyadalil gugatan pada poin 14 ditolak atau dikesampingkan9.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 118/G/2013/PHI.SBY
Tanggal 19 Februari 2014 — 1. NUGROHO BUDI RYANTOMO 2. SITI JULAICHA 3. DWI ARIVA’I 4. WAWAN HERYANTO VS 1. PT. ALIANISA/SPBU 54.612.47 2. PT. PERTAMINA c.q PT. PERTAMINA unit Pemasaran V
4710
  • Aliannisa/SPBU 54.612.47, Bukti P6 ;6 Fotocopy Bukti Pemberitahuan dan audensi keberadaan dan telah terbentuknya serikatpekerja/serikat buruh di PT.Aliannisa/SPBU 54.612.47, BuktiP7 5 2 $$ nn noone nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enna nn nnn nnn7 Fotocopy Bukti Tanda Terima dari Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo tentangPemberitahuan Unjukrasa dan Mogok kerja tanggal 3 s/d 8 Juli 2013 diterima tanggal 24 Juni2013, Bukti P8 ;8 Fotocopy Foto SPBU 54.612.47 yang ditutup / Luck Out oleh Pak Lukman Hakim
Putus : 09-04-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 9 April 2019 — -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA Lawan PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
23571
  • yang ditujukan kepada 39 Kiosdan rumah (surat dan tanda terima terlampir)Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018 diterbitkan surat Peringatan ketiganomor 593/483/1.01/2018 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah KotaBandarLampung yang ditujukan kepada penghuni pasar griya/ pasar expermata biru yang masih ada yang belum mengosongkan lokasi pasarGriya Sukarame / pasar ex permata biru yang ditujukan kepada 26 Kiosdan rumah (surat dan tanda terima terlampir)Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 ada surat permohonan audensi
Register : 23-04-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
1.DANNY SUGIARTONO SETIAWAN
2.IRWAN KOSWARA
3.SETIADI GUNAWAN
4.WILLIAM ADRIANO PUDJIANTO
5.VICTOR KURNIAWAN
6.DEWI OLIVIANA PURNASAFITRI
7.DEDE HERMAWAN
8.LUKY HERMAWAN
9.SHIRLEY SUTJIPTO
10.FRISTIAN
11.SUTEJO
12.HARDIANTO TJAKRASENDJAJA
Tergugat:
WALIKOTA CIMAHI
353157
  • dari fotokopi);Fotokopi Surat No. 114/SPDCLF/01/2019, perihal Diskusidan Audiensi Mengenai Perizinan dan Zonasi di KotaCimahi, tertanggal 22 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi)Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor:37/G/2019/PTUNBDGBukti P10b : Fotokopi Undangan dari Ketua DPRD Kota Cimahi,tertanggal 31 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asili);Bukti P10c : Fotokopi Undangan dari Ketua DPRD Kota Cimahi,tertanggal 13 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);Bukti P10d : Fotokopi Laporan Audensi
Putus : 06-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695 K/Pdt/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — ACHMAD SUROSO HINDARTO, DKK VS PEMKAB MAGELANG DAN PT BPR ARTHA MERTOYUDAN, DKK
130154 Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganberbagai alasan yang memberatkan dan menyulitkan Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Para Penggugat telah berkirim suratkepada Bupati yang intinya meminta percepatan penyelesaianperpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik SatuanRumah Susun) akan tetapi sampai akhir November 2014 tidak adatanggapan dari Bupati atas surat Para Penggugat dan pada bulanDesember 2014 Para Penggugat kembali berkirim surat kepada Bupatisekaligus meminta untuk bertemu dengan Bupati untuk audensi
Register : 13-03-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Mkd
Tanggal 19 Nopember 2015 — ACHMAD SUROSO HINDARTO atas PEMKAB MAGELANG, DKK
23265
  • Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Mkd.10.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Para Penggugat telah berkirim suratkepada Bupati yang intinya meminta percepatan penyelesaian perpanjanganHGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun)akan tetapi sampai akhir November 2014 tidak ada tanggapan dari Bupatiatas surat Para Penggugat dan pada bulan Desember 2014 Para Penggugatkembali berkirim surat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemudengan Bupati untuk audensi
    Dalil gugatan Para Penggugat angka 10, 11 dan 12 yang menyatakanPara Pengugat mengirim surat pada tanggal 25 Agustus 2014 ParaPenggugat telah berkirim surat kepada Bupati yang intinya memintapercepatan penyelesaian perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan ) danHMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) akan tetapi tidak adatanggapan, bulan Desember 2014 Para Penggugat kembali berkirimsurat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemu dengan Bupatiuntuk Audensi guna musyawarah penyelesaian permasalahan PlazaMuntilan
Register : 18-03-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 17/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
ASRIAMAN ZEGA
Tergugat:
Bupati Aceh Singkil
302173
  • Penggugat sangat dirugikanatas tindakan Para Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, dari danoleh karenanya berhak dan memiliki Kedudukan hukum untuk mengajukanGugatan a quo;Tentang Tenggang Waktu Mengajukan GugatanBahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada Tanggal 17 Desember2019, dan baru diketahui Penggugat bersamasama dengan calon KepalaKampong lainnya yang kepentingannya juga turut dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa dimaksud tanggal 03 Februari 2020 yaknipada saat melakukan audensi
Register : 11-08-2009 — Putus : 22-03-2010 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP
Tanggal 22 Maret 2010 — 1. I WAYAN SUWALI: 2. WAYAN SARDIKA: 3. I NYOMAN SARDIKA 4. I WAYAN LILIR : 5. I WAYAN WIBAYU : 6. I WAYAN RENAN : 7. I MADE MOTAR :8. I KOMANG WIRTA :9. I KETUT SUNETA : I KADEK MURDANA : I NYOMAN SUAMA : I MADE SUADA : Yang dalam hal ini diwakili oleh para ADVOKAT masing-masing bernama : 1. NI NYOMAN SRI WIDHIYANTI,SH ; 2. AGUS SAMIJAYA,SH.MH ; 3. DEWA ALIT SUNARYA,SH ; 4. I KETUT SUTRESNA,SH ; 5. WIHARTONO,SH ; 6. Drs.E.W.INDRAWAN,SH ; 7. AGUS SUJOKO,SH ; 8. PUTU ARTAWAN,SH ; 9. I GST MADE AGUNG WARDANA,SH ; 10. BUDIONO,SH MELAWAN 1. NI WAYAN NYOBLENG . 2. I WAYAN GEDE TRIJULIANA 3. I MADE JERO 4. I NYOMAN RAKA 5. I NYOMAN MURTA Spd.S.P 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB KLUNGKUNG
13176
  • Kerugian Materiil meliputi :e Biaya rapatrapat dalam rangka membahas penyelesaian perkara tanah/obyek sengketa 25 kali rapat sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)e Biaya transport dan akomodasi pulang pergi dari Nusa Lembongan keKlungkung dalam rangka audensi ke kantor Bupati Klungkung, kantorDPRD Klungkung, kantor BPN Klungkung, Kantor Kepolisian ResortKlungkung untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tanah/obyeksengketa sebanyak 23 kali pertemuan, biaya tersebut sebesarRp.32.580.000, (tiga