Ditemukan 300 data
25 — 18
Bahwa jika TERGUGAT merasa terdapat hartabersama yang belum diajukan dalam perkara ini (diluar 3 aset tanahdan bangunan yang diajukan) maka dipersilahkan menurut versiTERGUGAT mengajukanya dalam mekanisme Rekonpensi (gugatanbalik), karena hukum Aacara Peradilan Agama memungkinkan untukitu;Bahwa PENGGUGAT menggap saat ini hanya ke 3 (tiga) aset tanahdan bangunan tersebut merupakan harta bersama yang sangat pentingdan bernilai maka diajukan dalam gugatan, dan hal tersebut hakpreogratif PENGUGAT dan
22 — 16
denganpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terbuktibahwa dalam dalam usaha pangkalan LPG tidak hanya melibatkan PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi ada juga penanam modal yanglain yaitu saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua (Saksi II), di Samping itu untukjalannya usaha baik itu toko sembako atau pangkalan LPG perlu ada orang yangmenjalankannya, bilamana usaha tersebut tidak dijalankan maka tidak akanmendapatkan hasil, oleh karenanya Majelis Hakim menggap
Catur Rianita D, SH.
Terdakwa:
Ni Luh Made Gemana Yustika Sari
94 — 42
Bahwa saat itu tidak ada diberikan bukti namun saksi melihat setok saldoyang bertambah baru saksi melakukan pembayaran secara transferkerekening BCA terdakwa dan mempunyai bukti transfer dari rekening atasnama saksi ke rekening BCA atas nama terdakwa dan saksi menggap tidakada masalah dengan pembelian saldo pulsa tersebut.
181 — 76
dilimpahkan ke Polres Kota;Bahwa, setelah ada laporan tersebut saksi sebagai penyidik menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara mencari pelepasan hak antaraCV.Haeruman dan Hj.Entin Bukti T62;Bahwa, Saksi sebagai penyidik menetapbkan Pemohon sebagai tersangkaawalnya gelar perkara dan ada 2 (dua) alat bukti cukup ditemukan alatbuktiserta bukti Lab Kriminalistik Mabes Polri yang diduga suratpelepasan hak dari CV.Haeruman ke Hj.Entin itu palsu tanda tangannyadisamping ada keterangan Saksi Supendi yang menggap
45 — 43
Sumo Diharjo:2008) adalah strategi dasarbukan pada penanggulangan korupsi itu sendirismelainkan padaHalaman 78 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTRpenanggulangan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanyamerupakan simbolik, sedangkan penanggulangan kausa dan kondisiyang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan penanggulangankausatif.Hal yang sama juga diungkapkan oleh soejono D, denganmemberikan pemahaman bahwa Upaya preventif (pencegahan)sebagaimana dikutif dalam ( Soedjono D, 1976,) menggap
106 — 33
Bahwa ; Kami Penggugat ,II, dan III bersama Keluarga bukantidak menggarap dan tidak berkebun pada Tanah Lahan Garapan BeliLuan Laun alias Luan Kolo Ama maka disampaikan sejarah Penggarapandan berkebun sbb :Tahun 1916 sampai dengan Tahun 1938 atau selama 22tahun berkebun dan tidak terputusputus oleh Bei Luan Laun aliasLuan Kolo Ama.Tahun 1939 samapai dengan tahun 1944 menggap danberkebun lagi oleh Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama(almarhum) dan memberikan sebahagian tanah garapan merekakepada Bei
ALEXANDER RUDY KILMAS Alias RUDY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALUKU TENGGARA
219 — 48
menjawabdanmenanggapi sebagaiberikut :Bahwa dengan adanya faktafakta yang diperoleh Termohon dalampemeriksaan ditingkat penyidikan atas nama tersangka Pemohon dalamperkara yang dipersangkakan terhadap Pemohon tentunya sudah sesualdengan ketentuan Undangundang dan sah menurut hukum makapermintaan ganti kerugian atas permintaan Pemohon dalam permohonanpraperadilan ini patutlah ditolak dan dianggap batal demi hukum karenapermohonan praperadilan Pemohon tidak berlasan hukum sertaPemohon dalam permohonannya menggap
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
LIANG CHARLES LIANGAN
160 — 27
MARZUKI;Bahwa saat pihak BPN menerima AktaAkta tersebut harus menggap Aktatersebut adalah benar karena bentuknya merupakan Akta Otentik;Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN SDA.Bahwa terdapat perbendaan alamat dalam Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli dihadapan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati Nomor : 24 tanggal 25Januari 2000 tertulis beralamat di Jalan Jenggala Nomor 30 RT 01 RW 05Kelurahan Gedangan Kec. Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab.
150 — 74
BatuBesi yang ditunjukkan oleh pak Adi Supenang kepada saksi;Bahwa saksi kenal dengan pak Adi Supenang sejak tahu 2006/2007, saksikenal dekat sekali dengan beliau dan bahkan sampai beliau menggap saksisebagai anaknya yang paling besar, dan hubungan kami sudah sepertiseorang ayah dengan anak;Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan pak Adi Supenangmenikah, karena Penggugat juga tidak pernah ceritakan hal itu kepada saksi,tapi pak Adi hanya cerita saja kalau beliau pernah menikah dengan istrinyayang
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
202 — 115
Bahwa Para Pembanding mengklaim ada enam poin eksepsi yangdiajukan namun para pembanding menggap majelis hakim tidakmendapatkan alasan dan pertimbangan yang pantas. Perlu ParaPembanding pahami suatu eksespsi dan jawaban dalam suatu perkarabukan banyaknya yang diutamakan akan tetapi Kualitas. Tidak ada gunanyaEksepsi atau jawaban panjang lebar diajukan bila tidak berkualitas, tidakrelevan dan inilah yang terjadi pada Eksepsi dan Jawaban para Tergugat/Para Pembanding.
105 — 24
denganmembentuk Panitia sesuai dengan ketentuan yang ada yang disebut denganPanitia 9, ini yang kepentingan umum, Pantia 9 mereka mempunyai tugassebagaimana yang telah diatur dalam peraturan mulai dari memberi penyuluhan,Inpestetasi, mengadakan musyawarah sampai kepada pelepasan hak jadiistilahnya sesudah ganti rugi, dan ada 2 (dua) ketentuan yang harus dicapaidengan diatur di dalam peraturan BPN No. 23 tahun 2007 yang diluarketentuan umum dapat langsung tapi boleh juga diminta melalui Panitia, karenadia menggap
517 — 249
Bahkan bila saat ini pun saya harus merasakan dinginnya mendekamdibalik jeruji besi tahanan,saya menggap ini bagian dari jalan hidup saya, yangtelah direncanakan oleh Allah SWT,tuhan yang maha kuasa,untuk kebaikanhidup saya.
127 — 54
denganmembentuk Panitia sesuai dengan ketentuan yang ada yang disebut denganPanitia 9, ini yang kepentingan umum, Pantia 9 mereka mempunyai tugassebagaimana yang telah diatur dalam peraturan mulai dari memberi penyuluhan,Inpestetasi, mengadakan musyawarah sampai kepada pelepasan hak jadiistilahnya sesudah ganti rugi, dan ada 2 (dua) ketentuan yang harus dicapaidengan diatur di dalam peraturan BPN No. 23 tahun 2007 yang diluarketentuan umum dapat langsung tapi boleh juga diminta melalui Panitia, karenadia menggap
136 — 34
denganmembentuk Panitia sesuai dengan ketentuan yang ada yang disebut denganPanitia 9, ini yang kepentingan umum, Pantia 9 mereka mempunyai tugassebagaimana yang telah diatur dalam peraturan mulai dari memberi penyuluhan,Inpestetasi, mengadakan musyawarah sampai kepada pelepasan hak jadiistilannya sesudah ganti rugi, dan ada 2 (dua) ketentuan yang harus dicapaidengan diatur di dalam peraturan BPN No. 23 tahun 2007 yang diluarketentuan umum dapat langsung tapi boleh juga diminta melalui Panitia, karenadia menggap
1.SURMA, SH.
2.SANIN, SH
3.Nopita R.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK FAHROZI, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
Ivan Noviar
266 — 201
Bahkan bila saat ini pun saya harus merasakan dinginnya mendekamdibalik jeruji besi tahanan,saya menggap ini bagian dari jalan hidup saya, yangtelah direncanakan oleh Allah SWT,tuhan yang maha kuasa,untuk kebaikanhidup saya.
128 — 39
Pak Djajat di GSD, dia meminta pencairan kepada saksi ;Bahwa perusahaantTrimitra berdiri sejak tahun 2000 ;Bahwa benar Trimitra aktif sampai tahun 2003 ;Bahwa proyek yang jadi perkara saat ini tahun 2005 ;Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa mengerjakan proyek sampaitahun 2005, sedangkan aktif sampai tahun 2008 ;Bahwa keterangan dalam BAP saksi keluar dari mulut sendiri ;Bahwa tidak ada kewenangan Djajat Sudrajat memerintahkan saksi untukmengeluarkan uang ;Bahwa saksi mengeluarkan uang karena menggap
129 — 696
dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebihbesar dari pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatanyang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkanuntung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 29 Juni 1989 Nomor : 831 K/Kip/1987 yang oleh Majelis Hakim menggap
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
95 — 22
Hakimberpendapat lain, maka :DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalil dalil ParaPenggugat dalam Surat Gugatan, yang ditujukan kepada Tergugat Il,kecuali hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Il,dan hal hal yang dikemukakan dalam Eksepsi haruslah dianggapselengkapnya termasuk dalam Pokok Perkara.Bahwa karena dalam gugatan Penggugat hanya menyebut Hak Milik Nomor131 tanggal 8 Juli 1986 sehingga yang dimaksud Penggugat tidak jelas,maka Tergugat Il menggap
131 — 96
dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yangdiperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal29 Juni 1989 Nomor : 831 K/Kip/1987 yang oleh Majelis Hakim menggap
94 — 36
dalam keuangan negara akan tetapi apakah kerugian keuangan yang dilakukan olehBUMN dalam menjalankan tugasnya merupakan findak pidana korupsi degan tegasahlimengatakan TIDAK:Bahwa kerugian keuangan negara dalam UU No. 31 Thn 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 hanyatercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tetapi kalau mengacu pada Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 38UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dipasal tersebut ada kerugian negara tapi bukantindak pidana korupsi, Pasal 32 menyatakan jika penyidik menggap