Ditemukan 293 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.kep skep spktnp sptnp sikap sokep sakep sikep sp.kep spkmp sekep
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
516 — 778
  • Uang Pangkal adalah uang yang wajib dibayar pada saatpendaftaran menjadi anggota SP KEP SPSI sebesar 2% (duapersen) dari Upah Minimum yang berlaku..2. luran anggota adalah dana titipan yang dihimpun dari anggota SPKEP SPSI yang dipungut setiap bulan sebesar 1% (satu persen)Halaman 18 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDG28.dari upah pokok masingmasing anggota.3. Dana konsolidasi adalah :a.
    /kota dipimpin oleh Pimpinan Cabang Federasi SPKEP SPSI.4. Tingkat unit keya dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputisatu atau beberapa unit badan usaha yang sama dipimpin olehHalaman 20 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDG31.32.Pimpinan Unit Kerja, disingkat PUK SP KEP SPSI.5. Mengingat wilayah dan demi efektifitas organisasi, maka khususuntuk wilayah DKI Jakarta tidak dibentuk Pimpinan Cabang.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 15 Juni 2021 — PT YOOSHIN INDONESIA VS 1. Ir. RUSLY AGUSTINE, DKK
162 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejakbulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 sebagaimanayang telah disepakati dalam perjanjian bersama antara Tergugat denganPekerja SPKEP denganRp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)Pimpinan serikat jumlah total sebesardengan perincian sebagai berikut: DENDA KETERLAMBATANNO NAMA UPAH JANUARI AGUSTUS 20191 IR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — 1. JAMALUDIN, DKK VS PT BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR (PT BNJM)
126 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penolakan Penggugat PT.BNJM juga didasarioleh hasil kesimpulan mediasi/perundingan bipartit tanggal 21 Januari 2014pada point 7 yang berbunyi Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiBarito Timur telah menanggapi surat PUK SP KEP Nomor 014/SPKEP/PUK/I/2014 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja dan menyarankanagar PUK SP KEP PT.BNJM dan seluruh karyawan tidak melakukan upayamogok;Bahwa, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur juga menolakrencana aksi mogok kerja PUK SP KEP bersama Para Tergugat
    Yangbenar adalah 82 orang karyawan dan yang 60 orang telah mengambilhaknya, dan tinggal 22 orang (Para Tergugat), karena tidak sesuaidengan masa kerja sebenarnya, untuk itu kiranya gugatan PenggugatTIDAK DAPAT DITERIMA;Bahwa dalam posita 8 PUK SPKEP menentang dan akanmelaksanakan mogok kerja adalah tidak benar.
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 02-08-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN GRESIK Nomor 12/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Gsk
Tanggal 1 Nopember 2016 — Madzani, dkk Vs PT. TITANI ALAM SEMESTA
80 — 21
  • Kabupaten Gresik;Bahwa pada proses Penyelesaian Hubungan Industrial melalui mediasi antarapara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak ada titik temu, sehinggaMediator mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 567 / 1015 /437.58 /2016 terlanggal 9 Juni 2016 yang isinya Agar kedua Pihak sepakathubungan kerja berakhir sejak Pekerja tidak bekerja pada Pengusaha ;Bahwa setelah Mediator mengeluarkan Surat Anjuran pada para Penggugatmelalui Pimpinan Unit Kerja menjawab Surat anjuran dengan Nomor : 020 / SPKEP
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 21-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
ABDUL HAFIZ, DKK.
Tergugat:
PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
230 — 59
  • ,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional PP FSP KEP SPSI, seluruhnya merupakanWarga Negara Indonesia (WNI), yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor PUK SPKEP SPSI PT.
    tertanggal31 Oktober 2018 No. 565/9496/HI Jamsos.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode 19992001.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) April 2000.Pemberitahuan tertanggal 11 April 2001, No. 059/GAS/IV/2001,tentang Perubahan Gaji Pokok Pekerja Mulai April 2001.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode 20012003.Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah JawaBarat tertanggal 24 April 2002 No. 27/U/IV/2002, tentangPerselisihan Hubungan Industrial Antara PT Bridgestone TireIndonesia dengan PUK SPKEP
    Bukti P45a: Perjanjian Bersama Tata Tertib Perundingan Perubahan PerbaikanPerjanjian Kerja Bersama (PKB) XII Periode 2015 2016 antaraPengusaha Dengan Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT BridgestoneTire Indonesia.76. Bukti P45b: Perjanjian Bersama Addendum Kedua Tata Tertib PerundinganPerubahan Perbaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XII Periode2015 2016 antara Pengusaha Dengan Pimpinan Unit Kerja SPKEPSPSI PT Bridgestone Tire Indonesia.77.
    Bukti P48: Materi Perundingan PKB Periode XII Usulan PUK SPKEP SPSI Bekasi.80. Bukti P49: Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2017.81. Bukti P50: Tata Tertib Perundingan Bipartit Pembaharuan Perjanjian KerajBersama (PKB) XIII PT Bridgestone Tire Indonesia.82. Bukti P51: Perubahan 1 Tata Tertib Perundingan Bipartit PembaharuanPerjanjian Kerja Bersama (PKB) XIII PT Bridgestone Tire Indonesia.83.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — GUBERNUR BANTEN VS HERMANSYAH, DKK;
278 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 secara materiil identik denganperkara Nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan objek sengketa KeputusanGubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun2013, dengan Para Penggugat Suheri, dkk, Pekerja/serikat pekerja Kimia,Energi, Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 21/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PD FSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat
312 — 555
  • Serikat Pekerja Seluruh Indonesia3.4.1011.12.13.14.Bukti T.ll Int3Bukti T.II Int4Bukti T.ll Int5Bukti T.Il Int6Bukti T.Il Int7Bukti T.ll Int8Bukti T.Il Int9Bukti T.Il Int10Bukti T.ll Int11Bukti T.ll Int12Bukti T.ll Int13Bukti T.Il Int14Surat Keputusan Nomor: 013/PP FSPKEP/SPSI/VIII/2019Tanda Bukti Pencatatan Nomor:10/PD.SP.KEP.JB/CTT/1/X/8/2001 = Tertanggal30 Agustus 2001Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaSerikat Pekerja Kimia, Energi Dan SerikatPekerja Selurunh Indonesia Nomor:Kep.02/MUNAS VII/SPKEP
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 21/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PD FSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat
335 — 189
  • Pencatatan Nomor:10/PD.SP.KEP.JB/CTT/1/X/8/2001 Tertanggal 30Agustus 2001 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaHalaman 64 of 83 Halaman Putusan Perkara No. 21G/2021/PTUN.BDG4.10Ad.12.13.14.15.16.17.Bukti T.Il Int4Bukti T.ll Int5Bukti T.II Int6Bukti T.II Int7Bukti T.Il Int8Bukti T.II Int9Bukti T.II Int10Bukti T.ll Int11Bukti T.ll Int12Bukti T.ll Int13Bukti T.Il Int14Bukti T.ll Int15Bukti T.ll Int16Bukti T.ll Int17Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia Nomor:Kep.02/ MUNASVII/SPKEP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/PDT.SUS/2011
SERIKAT PEKERJA PUK SP KEP SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI CQ. DIRJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN CQ. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI NTB CQ. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROV. NTB.; PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
101 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini secara tegas dinyatakan olehTERGUGAT dalam suratnya No. 12/XII/PUK SPKEP/ SPSI/ 2003 pada bulanDesember 2003 (tanpa nomor tanggal) sebagai berikut (Bukti P21);"Kami dari PUK SPSI PT NNT berharap agar kesepakatan bersama antaraManajemen dengan SPSI sehubungan dengan roster yang telah diputuskan bersama,kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai kesepakatan untuk diberlakukan sejak 1 Januari2004..."
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2017 — SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
78 — 47
  • Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUNJKT.Menimbang,SPKEP/SPSI/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, PerihalDukungan terhadap SP Perjuangan PT. PLN (Persero).ditujukan kepada DPP Serikat Pekerja Perjuangan(SPP) PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
239 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NNGPM, KetuaDewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) , DitjenMigas, Shell Internasional Jakarta, dan PUK Serikat Pekerja(SPKEP FSPSI) Pertamina dan Ditjen Binawas Depnakertransuntuk mengadakan pertemuan tanggal 5 Oktober 2001 gunamembahas tuntutan eks karyawan NV. NNGPM; (vide Bukti TL 24);Bahwa dalam pertemuan tanggal 5 Oktober 2001 tersebutMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuaweamemberikan arahan agar penyelesaian tuntutan eks karyawanNV.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
303 — 283
  • Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum dinyatakan2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulisantara pengusaha dengan pekerja/ouruh atau serikatpekerja/serikat buruh yang tercatat ;Fakta Hukum, antara Tergugat II Intervensi 82 denganPengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI)PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
452 — 2300
  • SS utk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah No.263/BAN.KBP/III/2013 dan No.126/PD SPKEP/SPSI/S9/II/2013 tg 1532013 692.06/05/2013 02737/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Independent Police Watch SumateraSelatan untuk biayaKegiatan tahap ke . Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 397/BAN.
    SS utk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah No.263/BAN.KBP/III/2013 dan No.126/PD SPKEP/SPSI/S9/II/2013 tg 1532013 692.06/05/2013 02737/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Independent Police WatchSumateraSelatan untuk biayaKegiatan tahap ke . Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 397/BAN.
    SS utk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah No.263/BAN.KBP/III/2013 dan No.126/PD SPKEP/SPSI/SS/II/2013 tg 1532013 692.06/05/2013 02737/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Independent Police WatchSumateraSelatan untuk biayaKegiatan tahap ke . Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 397/BAN.