Ditemukan 3078 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 23 Maret 2017 — - NURLIYANA (TERDAKWA)
93 — 20
93 — 20
ButarButar atau saksi Mariati Waruwu, SE atau terdakwa Nurliyana masingmasingselaku PPTK dan kemudian disetujui dan dibayarkan pembayarannya oleh saksi KhairuddinPane,SH Selaku Bendahara Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut (terhadap adanyapenggunaan akomodasi penginapan/hotel yang fiktif maka sesuai dengan Peraturan BupatiLabuhanbatu Utara Nomor 8 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PimpinanDan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak TetapDi
dalam wilayah,luar wilayah dalam provinsi dan luar provinsi berbedabeda dimana yang membedakan adalah dari jabatanbaik dia anggota DPRD maupun Sekretariat, biaya tersebut antara lain untuk biaya uang harian, uangpenginapan, transport, representasi, dasar hukum yang mengatur mengenai besar/nilai biaya tersebuttertuang dalam Peraturan Bupati Nomor: 8 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak TetapDi
Register : 02-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
119 — 36
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
119 — 36
LambokUlina;Menimbang, bahwa Imron Rosyadi selaku ketua Tim Pokja telahmenerima uang dari Terdakwa Redo Setiawan sebagai ucapan terima kasihsebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa John Simbolon, Kristiana dan Iskandar Zulkarnainsudah mengetahui pekerjaan belum mencapai bobot/progres, akan tetapi tetapmengajukan pencairan melebihi progres pekerjaan, dan oleh Hermantoni tetapdi proses, maka mengakibatkan cair uang negara melebihi progres terpasang,Halaman 261 dari 267 Putusan
Register : 17-05-2013 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA
Lawan
1. PT. BARA PRIMA MANDIRI
2. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA,
3. YUDHA TRISNO,
4. SAURABH JHUNJHUNWALA,
5. MARGARETHA MONALISA WULAN,
6. PRAMOD KUMAR JAIN,
8. ANKIT PATNI,
Penggugat:
PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA
Tergugat:
1.PT BARA PRIMA MANDIRI
2.H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA
3.YUDHA TRISNO
4.SAURABH JHUNJHUNWALA
5.MARGARETHA MONALISA WULAN
6.PRAMOD KUMAR JAIN
7.SUWARNO
8.ANKIT PATNI
9.SKP OVERSEAS PTE,LTD
10.HADI JUANA
11.OLFITRIAN
12.PT CAKRA KARYA BERSAMA
13.PT SOLUSINDO NUSANTARA
14.TRADE CONSORTIUM PTE LTD
15.NOTARIS SITI SAFARIJAH
16.NOTARIS SHELLA FALIANTI,SH
17.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IDONESIA
18.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
590 — 2543
590 — 2543
, makaPENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenanmemutus perkara ini, dengan menyatakan:PROVISI :1.2Menerima Permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT;Memerintahkan TERGUGAT , Il, Ill, NM, V, VI dan TERGUGAT VII untuktidak mempergunakan keputusan RUPSLB 24 Agustus dan 21 September2012 dengan alasan apa pun juga dalam menjalankan usaha TERGUGAT selama pemeriksaan atas gugatan ini masih berlangsung sampaiselesainya eksekusi atas Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdi
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
90 — 29
90 — 29
kita tidakberani dan aturanya belum ada bagaimana cara membatalkan;Bahwa tanah terlantar adalah tanah yang tidak diurus atau tanah yang tidakdimanfaatkan;Bahwa yang dimaskud tanah hilang adalah haknya yang mati bukan tanahnya yanghilang;Bahwa , untuk penunjukan batas sebelum diukur apa harus disaksikan dengan yangberbatasan diperlukan dengan yang berbatasan supaya penunjukan batas tidakseenaknya mestinya wajib oleh pemohon;Bahwa, untuk batas pengumuman yang 60 (enampuluh ) hari untuk admistrasi tetapdi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ;
Kejaksaan Negeri Pamekasan
115 — 44
115 — 44
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD139/DS102/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 Saksi diangkat sebagaiStaf Bidang Administrasi dan Keuangan Divre Jatim, namun Saksi tetapdi Gudang GBB Larangan Tokol atas permintaan Kepala Gudang Sadr.ABDUL LATIF dengan alasan menunggu pengganti Saksi sampaiakhirnya Kepala Gudang Sdr. Abdul Latief diganti oleh Sdr. KADIONOHal. 93 Putusan No.67/Pid.Sus.
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
457 — 1394
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
457 — 1394
Maspion tidak menerima uang dan dibuat perjanjian jual beli.Sedangkan untuk Henry Kaunagn dengan adanya perristiwa penipuan yangmenimpa Alim Markus, sehingga PT Maspion memecat Henry Kaunang karena Halaman 62 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPSHenry Kaunang adalah karyawan PT Maspion tetapi terhadap Henry Kauang tetapdi beri uang pesangon dan uang pesangon tersebut di tahan oleh PT. Maspion.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3034 — 1570
- Tentang : Cipta Kerja
Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikanSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilansebagai sarana untuk menetapkan pajak yangterutang dalam suatu tahun pajak, sedangkanWajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikanSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilankarena kewajiban pajaknya dipenuhi melaluipemotongan pajak yang bersifat final.Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usahaatau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetapdi Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannyadipersamakan
Menteri Keuangan diberikanwewenang untuk menetapkan besarnya perkiraanpenghasilan neto dimaksud, serta halhal lain dalamrangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajakluar negeri tersebut menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetapdi Indonesia atau apabila penghasilan dari penjualanharta tersebut telah dikenai pajak berdasarkanketentuan Pasal 4 ayat (2).Ayat (2a)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Atas Penghasilan
Register : 22-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 14 Nopember 2016 — Pidana Korupsi
- KASMAN alias KASMAN SANGAJI
358 — 137
358 — 137
PUTUSAN Nomor : 69/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. pemerintah.8553 Oh.. 00:01:58Dan itu e.. iya, jadi mereka sudah bantu kita ke PasalDua Sembilan Dua.8553 Emh.. 00:02:044595 Kalau dia tetep di, kalau menurut pemerintah dia tetapdi.. kan ditekan ni,8553s*/Ya. 00:02:09Kalau mereka tidak ada hati nurani, pasti dia di Lapan 4595 00:01:58 00:02:05 aoe Dua, Lima Tahun palingpaling. 00:02:108553 Oh iyaiya iya. 00:02:154595 Ah.. 00:02:168553 Heemh. 00:02:16 Tapi dia karena dia juga ada kasian, ada juga ya.
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
77 — 49
77 — 49
Menetapkan agar terdakwa tetapdi tahan di RUTAN.halaman 5 dari 351 halamanPutusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PN.KPG8. Menyatakan barang bukti berupa1) 1 (satu) jilid dokumen Kontrak Pengadaan Instalasi Listrik CV.
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011 Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
156 — 75
156 — 75
Bahwa bentuk Intervesi tersebut adalah perintah langsung untuk membuat seperti yang899diarahkan oleh Kajari melalui Kasi Pidsus buat konstruksi seperti ini, sambilmenunjukan konsep/coretan surat dakwaan.e Bahwa semua barang bukti perkara tindak pidana perikanan dilimpahkan kePengadilan Negeri Merauke untuk keperluan persidangan, sedangkan barang buktiberupa kapal tetap dititipkan ke penyidik LANAL Merauke dan posisi kapal tetapdi tengah laun dan ditambatkan di dermaga.e Bahwa untuk persidangan perkara
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA
KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
49 — 117
49 — 117
Penyediaan harus tetapdi lakukan.Bahwa menurut ahli, lembaga yang di gunakan untuk tanah yang sudahbersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat apakah sama prosedurnya, kalauuntuk pembebasan tanah tunduk pada PP 15 tahun 1975.
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
126 — 43
126 — 43
Bahwa bentuk Intervesi tersebut adalah perintah langsung untuk membuat seperti yangdiarahkan oleh Kajari melalui Kasi Pidsus buat konstruksi seperti ini, sambilmenunjukan konsep/coretan surat dakwaan.e Bahwa semua barang bukti perkara tindak pidana perikanan dilimpahkan kePengadilan Negeri Merauke untuk keperluan persidangan, sedangkan barang buktiberupa kapal tetap dititipkan ke penyidik LANAL Merauke dan posisi kapal tetapdi tengah laun dan ditambatkan di dermaga.e Bahwa untuk persidangan perkara
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
74 — 15
74 — 15
ButarButar atau terdakwa Mariati Waruwu, SE atau saksi Nurliyana masingmasingselaku PPTK dan kemudian disetujui dan dibayarkan pembayarannya oleh saksi KhairuddinPane,SH Selaku Bendahara Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut (terhadap adanyapenggunaan akomodasi penginapan/hotel yang fiktif maka sesuai dengan Peraturan BupatiLabuhanbatu Utara Nomor 8 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PimpinanDan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak TetapDi
dalam wilayah,luar wilayah dalam provinsi dan luar provinsi berbedabeda dimana yang membedakan adalah dari jabatanbaik dia anggota DPRD maupun Sekretariat, biaya tersebut antara lain untuk biaya uang harian, uangpenginapan, transport, representasi, dasar hukum yang mengatur mengenai besar/nilai biaya tersebuttertuang dalam Peraturan Bupati Nomor: 8 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak TetapDi
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
106 — 35
106 — 35
atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Sesuai dengan pasal 12 ayat 6 Permendagri tersebut diatur bahwa dokumenanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 5 huruf c mencakupdokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yangditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2010 yangdiubah terakhir dengan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perjalanan DinasJabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetapdi
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
192 — 50
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
192 — 50
Melaporkan kepada Pengguna Anggaran.Bahwa benar untuk proses lelangnya dilakukan oleh ULP.Bahwa benar proses pencairan juga menjadi tugas PPK.Bahwa benar sesuai BAP No 17 sampai No 33 sejumlah 16 (enam belas)paket pekerjaan Semuanya adalah reasisasi pekerjaan yang bersumber daridana DAK APBNP Tahun 2017.Bahwa benar untuk realisasi dana APBNP tahun 2018 ada sekitar 17 paket,Bahwa benar untuk pekerjaan pembangunan RSUD bukan dari DinasPUPR, tapi dari Dinas Perkim yang mana sedangkan proses lelangnya tetapdi
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
314 — 119
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
314 — 119
Melaporkan kepada Pengguna Anggaran.Bahwa benar untuk proses lelangnya dilakukan oleh ULP.Bahwabenar proses pencairan juga menjadi tugas PPK.Bahwa benar sesuai BAP No 17 sampai No 33 sejumlah 16 (enam belas)paket pekerjaan Semuanya adalah reasisasi pekerjaan yang bersumber daridana DAK APBNP Tahun 2017.Bahwabenar untuk realisasi dana APBNP tahun 2018 ada sekitar 17 paket,Bahwabenar untuk pekerjaan pembangunan RSUD bukan dari DinasPUPR, tapi dari Dinas Perkim yang mana sedangkan proses lelangnya tetapdi
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
768 — 1711
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
768 — 1711
Dan selanjutnya Aspan mengalihkan uang kepada pemilik lamayaitu PELNI sebesar 20% dan yayasan PELNI 20% dan yang 50% tetapdi ASPAN.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
580 — 215
580 — 215
anggota Komisi X yang adawaktu itu, masih ada beberapa orang lagi, dan yang menjadi anggotaBanggar selain pak Kahar, juga Rumkono dan Muhidin ; Bahwa sejak saksi menjadi ketua fraksi, setiap hari Jumat kita ada harifraksi dan setiap siang kami makan siang, itu sudah biasa paling tidakada 34 orang anggota yang menemani makan untuk diskusi beberapa hal yang tak tersampaikan didalam komisi ;Bahwa memberikan arahan kepada anggota fraksi adamekanismenya, contohnya saksi sebagai ketua fraksi tetapi saksi tetapdi