Perus Griya Abatan No.27 Denpasar kepada saya.Bahwa tidak benar terdakwa pertama tama mau menyewa yang benaradalah begitu bertemu lagsung terdakwa mengaku bernama M. DHOFIRrang bali yang tiggal di Celukan Bawang dan mempunyai usaha TambakIkan nener langsung menawar untuk Over kredit sebasar Rp.26.000.000,dengan menunjukan KTP An. M.DHOFIR KTP istri an. ANISA NPWP an.

Perus Griya Abatan No.27 Denpasar kepada suamiterdakwa.> Bahwa saat transaksi tersebut terdakwa hanya ikut dan diam saja yanglangsung transaksi adalah suami terdakwa an. HAFID yang mengakubernama M. DHOFIR dan terdakwa hanya melihat suami terdakwa menulisperjajian over kredit di dalam warung sedangkan terdakwa berdirimenunggu diluar warung .> Bahwa benar suami terdakwa menunjukan KTP an. M.DHOFIR dan KTPan.

12.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dibulan September 2014 bertempat Kampung Pelaukan Rt.003 /001 Desa Karang Rahayu,Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi atau setidaktidaknya di tempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksadan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yangdilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakitatau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau abatan

berjualan obat tradisional tersebut sekitar 1 (Satu)tahun; Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengamati kalau barang bukti PilSakit Gigi, Pil Kecetit super ampuh, Pil anti Alergi dan Gatal dan Super jossAsam Urat ini tanpa ijin edar, karena waktu warung pesan sama Terdakwa,Terdakwa diberi contoh bungkusnya dan Terdakwa waktu itu tidak berfikirada ijin edarnya atau tidak kKemudian Terdakwa beli Terdakwa bawakan; Bahwa Terdakwa belum pernah menanyakan ke Balai Basar POMmengenai barang bukti obat abatan

NIP. 19760104 199503 1001, Pangkat : IlI/c, Jabatan : Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan;Siprianus Mahudiyono, S.ST NIP. 19770916 199703 1001, Pangkat : Penata Muda (III/b), J abatan : StafSeksi Hak Atas Tanah dan PendaftaranNita Purwandari, S.ST.

Akta Authentik sebagai persyaratan untuk dapatdidaftarkan di Kementrian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (bukti PP 16)Menimbang, bahwa erdasarkan fakta dimaksud, Majelis Hakim menilai,bahwa posisi Tergugat dalam kapasitas menjalankan tugas jabatan untukmembuat Akta Authentik atas perintah pihak lain (sebagaimana amanat Pasal 1angka 1 dan 7 UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang PerubahanHalaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN.SmgUndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang abatan

Bahwa Para Penggugat Bahwa adalah karyawan Tergugat yang bekerjasecara teruS menerus tanpa terputus dan menerima upah sejak pertamakali masuk kerja Sampai dengan 31 Mei 2020 (pada saat Para PenggugatDi Rumahkan) dengan rincian masa kerja sebagai berikut :Hal.5 dari 57 hal.Putusan No. 175/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby MASAJ ABATAN oa GAJ AKHIRNO NAMA TERAKHIR Mulai kerja Tanggal PHK KER A (per BULAN)(Tahun)1 Mirna Herawati Marketing 5/04/2056 3905/2020 5 9,000.0002 Himson Badalu Marketing 0709/2009 3905/

Lison dan3 orang saksi lupa orangnya;Bahwa saksi satu desa dengan Penggugat ;Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak ada perjanjian kerja;Bahwa setahu saksi abatan Penggugat di PT tersebut sebagai Humas;Bahwa saksi tidak tahu; jika dPenggugat imutasiBhawa saksi tahu Penggugat tidak menerima adanya mutasi atas dirinya,sehingga itu Penggugat menggugat;Bahwa saksi tidak tahu ada PB;Bahwa menurut saksi humas menyelesaikan apabila ada karyawan yangbermasalah;Bahwa setahu saksi Penggugat selalu hadir;Bahwa

Guna mendukung sangkalan dan bantahannya terdakwa melaluipenasihat hukumnya telah mengajukan saksisaksi yang meringankan dirinyaantara lain bernama saksi Wilem Oki, S.lp, saksi Silvester Areu, saksi PaulusBau Modok, saksi Antonius Abatan, S.T, saksi Petrus Toleu, saksi AlexanderTapis, dan saksi Raden Emanuel Uskono.Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksisaksi a de chargeyang di ajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendapati poinpoin penting dariketerangan saksisaksi tersebut sebagai berikut

Wiyono, SH, halaman 45, adalah pelaku tindak pidana korupsiyang dimaksud harus memangku suatu jabatan atau kedudukan.Sedangkan yang dimaksud jabatan pada Pasal 3 ayat 1 diatur dalam penjelasanPasal 17 ayat 1 UndangUndang No. 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan :abatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasiNegara... .dan seterusnya.Dengan demikian jelaslah kata jabatan pada Pasal 3 hanya dipergunakanuntuk Pegawai

Fotokopi Surat ijin perdagangan ( SIUP ) Nomor 510/1101/PUIP/PM/IV2011 Nama perusahaan ~ UD PS,Jaya * PenanggungJ awab dan J abatan POLIANTO EDDY, dikeluarkan Di Sangata 22 Maret2011 Kepala Dinas * ARIF YULIANTO, SE. Pebina TK.I AV.b.Nip.195807071985031028. Fotokopi surat tersebut, telah bermaterai dan bernazegelen Hal. 77 dari 112 halamanserta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. S elanjutnyabukti surat tersebut diberi tanda P. Intervensi 1;2.

Nomor :389/S KPAT/KECS GTUAII/2008 tanggal 26 Maret 2008 dari IDRIS ILYAS keHENDRI GUNAWAN) tersebut dibuat dihadapan camat sebagai PPATSementara sebagaimana diatur pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 1998 Tentang Peraturan J abatan Pejabat Pembuat Akta tanah, maka Hal. 99 dari 112 halamanMajelis Hakim berpendapat jika bukti T2/TI22 tersebut merupakan aktaotentik dan pelepasan hak dari Idris Ilyas kepada Hendri Gunawan(Penggugat/Tergugat Intervensi 1) harus dinyatakan terbukti.

PMS, maka yang bertindak sebagai Direksi ialah Tergugat II;Bahwa Tergugat II segala hak dan kewenangan telah bertindak sebagaimana abatan yang telah di amanahkan, adalah bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dalam UUPT, karena prosedur pengangkatannya tidak melalui mekanisme yang benar dimana tidak dihadiri oleh seluruh pemegang/pemilik saham, terlebih lagi Penggugat tidak sedikit pun diberi hak untukmembela diri yang mana merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum dilaksanakan

. :1966123119865 1 005 ;4 abatan :Kepala Kantor Aset Daerah KabupatenLombok Barat ;Alamat :Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung ;2.Nama...4. Nama : H. BAGUS DWIPAYANA, SH.,MM. ;NIP. :19710920 200003 006 ;Jabatan :Kasubag. Bantuan Hukum dan HAMKabupaten Lombok Barat ;Alamat : ;Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat ;Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung ;EDY RAHMAN,SH. ;3RACHMAT JANUARTONO, SH.

juga menerima dari KUWAT Uang GTtersebut sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) perBahwa besarnya Uang GT yang diterima Terdakwa HERMANTO TULUSWIDODO dan pegawai dan tenaga harian lepas di Suku Dinas PemakamanKota Administrasi Jakarta Barat dibuat oleh KUWAT dengan persetujuanABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman KotaAdministrasi Jakarta Barat dengan jumlah masingmasing bervariasi yangdibagibagikan oleh KUWAT kepada penerimanya masingmasing sebagaiberikut : No Nama J Jatah Uang abatan

,abatan: Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma PrajaNo. 1 Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan selatanBanjarbaru, berdasarkan Surat perintah Tugas Nomor 183.1/02141/KUMtanggal 12 November 2019 dan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan SelatanNomor 183.1/02142/KUM, tanggal 12 November 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri

CUCU, ACHIAIZa Gail KiGHIRIGH)a, KCMUGIaN WilaGap with yaiad Guiana xCSCIpaiandapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada din pelaku karenaeksistensi kedudukan atan jabatan, sedangkan "Menayarah gunakan sarana' berarti tampakadanya penyalahgunaan periengkapan atau fasilitas yang ada clan melekat dari pelakukarena j abatan atau kedudukan ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan Unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu"Menyalah

Thamrin No, 59 Jakarta abatan Gambar IX. Faktur Pajak Standar PPN Jasa Pengolahan LNG dariPT Badak NGL Co.

Pada bulan November 1998 sampai dengan bulanMaret 1999 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 1998 sampai dengantanggal 15 Agustus 1999, bertempat di Kantor Bupati Minahasa ataupun di tempatlain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tondano, dengan tujuanmenguntungkan din sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena j abatan atau kedudukan, yangsecara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara

halaman58Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini bersifatalternatif, maka tidak perlu semua = unsur harusterpenuhi, artinya jika salah satu saja dari unsurtersebut telah terpenuhi, maka = unsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhii ;Menimbang, bahwa UU No. 31 tahun 1999 tidakmemberikan definisi tentang unsur ini, akan tetapidalam unsur ini harus ada perbuatan menyalahgunakan,dan yang disalahgunakan tersebut adalah kewenangan,atau kesempatan, atau sarana, dan kesemuanya itudimiliki pelaku karena j abatan

DIR Nomor : 1486 tentang P2TL menyebutkan bahwa: Untuk pemeriksaan laboratorium atas barang bukti dimaksud harusdilakukan dilaboratorium independen atau laboratorium PLN).Artinya, belum ada uji lab, tapi Tergugat sudah melakukan temuandan temuan dimaksud hanya merekayasa bukan pada data yangpasti ditambah berdasarkan uji laboratorium;Bahwa semakin merekayasa dan semakin timbul penipuan yangterjadi dimana pada surat panggilan pertama, kedua yang diterbitkanoleh Tergugat, bernama Teddy Syachruddin, abatan

Sukran JamilanTanjung, S.E sebagai Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utaramasa j abatan tahun 2011 tahun 2016, Keputusan Tergugat a quo bersifatdefinitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudahmenimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat, walaupun ParaPenggugat telah memenuhi seluruh persyaratan menjadi Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sebagaimana yang ditentukandalam peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa objek gugatan untuk mengesahkan