., MH:e Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi kenal dengan terdakwa dantidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik mengenai perkara ini ;e Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan sebagai kasi HTPT;e Bahwa saksi sampai saat ini masih menjabat;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;e Bahwa saksi mengetahui setelah saksi diperintahkan untuk melaksanakan prosespermohonan............ (118)/permohonan, saya lihat permohonan itu sudah mulai tahun 2008 bulan maret

Ketabangkali, dibawah kendali HTPT;Bahwa sebetulnya dari awal dari permohonan masuk disitu ada filter, kalau berkas tidaklengkap harus dikembalikan;Bahwa saksi tidak ikut menandatangani risalah pengelolaan data;Bahwa Kaitan dengan surat dari PT.

Cahyo sifatnya tidak pernah ada penolakan, Saksi BAMBANGSUHANDOYO, SE.SH.MH pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan sebagai Kasi HTPT, Saksi mengetahui setelah Saksi diperintahkanuntuk melaksanakan proses permohonan, saya lihat permohonan itu sudah mulai tahun2008 bulan maret dan juli. Dan didalam berkas itu sudah ada persetujuan dari PT. Sier dansudah ada pemeriksaan tanah oleh panitia serta sudah dianggap lengkap.

Ketabangkali, dibawah kendali HTPT, sebetulnya dari awal daripermohonan masuk disitu ada filter, kalau berkas tidak lengkap harus dikembalikan. Kaitandengan surat dari PT. Ketabangkali yang merupakan persetujuan dari PT. Sier itu, disitudisebutkan di poin ke 3 bahwa untuk mengenai uang pemasukan dan untuk PPTI nya akandilakukan kemudian. Kemudian proses itu dilaksanakan atau disetujui, mengenai masalahpembayaran akan dilaksanakan kemudian antara kedua belah pihak.

Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama MK dan SuratTanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 atas nama MK =;16 Bukti T16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran, No.1749/2009, tanggal 14 Juli 2009 ;17 Bukti T17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Lukman Ali,SH, tanggal 12 Agustus 2009 ;18 Bukti T18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah, tanggal 10Agustus 2009 ;5619202122232425262d282930313233Bukti T19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan No.40/HTPT

ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;

/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014;

Telaumbanua (Penerima Hibah) dan diketahui oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo;

/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014 atas Subjek Hak : Deliman Telaumbanua;

Bumi Kedaung Lestari/Tergugat II Intervensitertanggal 2662014 (vide bukti P12c);Bahwa Tergugat menerbitkan Ikhtisar Tentang Permohonan Hak GunaBangunan Nomor : 13/KP/HTPT/HGB/VII/2014 tertanggal 22 Juli 2014(vide bukti P12f) yang pada pokoknya menyetujui permohonanTergugat II Intervensi dan mengabulkan Hak Guna Bangunan denganjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;Bahwa Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014 terbit tanggal 08112014 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Desa Kedaungterbit tanggal

tanda bukti T.19 ;Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB danSTTS, No.SPPT 53.71.010.007.0040087.0 Tahun 2003, selanjutnya diberitanda bukti T.20 ;Fotocopy dari Fotocopy Tanda Penyetoran IPEDA, Tanggal 15 Oktober1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.121 ;Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Setoran, Nomor: 07/STS/I/2007,Tanggal : 15 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.22 ;Fotocopy sesuai Aslinya Surat Undangan dari Kantor Pertanahan KotaKupang, Nomor : 520.1/21/HTPT

Mustafa Nomor:327/2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.126 ;Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Komandan Denzibang I/IX, Nomor :B153/V/2007, Tanggal 30 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.28 ;Fotocopy sesuai Aslinya Surat Undangan dari Kepala Kantor PertanahanKotaKupang , Nomor :520/1205/HTPT/XI/2007, Tanggal 08 Nopmeber 2007,selanjutnya diberi tanda bukti T.29 ;Fotocopy dari Fotocopy Daftar Hadir Penyelesaian Masalah/SengketaTanggal 14 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.30

DanMerupakan awal Penggugatmengetahui adanyaperbuatan hukum.11 Asli Surat Keterangan Pendaftaran P11 Bukti Penggugat mengetahuiTanah(SKPT) dari Kantor Pertanahan secara formal telah terjadinyaKab.Subang No. 235/XII/HTPT/2013, tgl. perbuatan hukum terhadap13 November 2013. objek milik Penggugat12 Asli Surat Keterangan Pemberitahuan P12 Bukti Tanggapan dari KantorPemblokiran, dari Kantor Pertanahan Pertanahan Kab. SubangKab.

Bahwa adapun pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Baratyang di wakili oleh Pak Bandrio selaku Kasi HTPT ( Hak Tanah danPendaftaran Tanah ) di depan Persidangan juga menerangkan bahwaTergugat selaku Pemohon penerbiitan sertifikat atas tanah miliknya telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagaimana PP 24 tahun 1997 TentangHalaman 8 dari 51 Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2020/PNMtrPwPendaftaran tanah.

Permohonan tersebut diproses, kemudian dikirim ke KantorWilayah dan oleh Kantor Wilyah direkomendasikan untuk diterbitkanSurat Keputusan di BPN Kota Tangerang, setelah diterbitkan SK, kamikirim ke Seksi HTPT, di seksi tersebut kemudian diproses lanjutannya,yakni proses pembatalan, termasuk pemberitahuan apa yang dibatalkandan pemanggilan untuk mengembalikan sertipikat asli, Karena sudahHalaman 85 dari 118. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.SRGtidak berlaku lagi.

Hal itu semua dilakukan oleh Seksi HTPT, bukan diSeksi Sengketa.

SUYATMI tanggal 04012016, (diberi tanda :T.3 2);Foto Copy Akta Jual Beli No : 101/2011 tanggal 432011, (diberi tanda :T.3 3);Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.73 luas 1835 m2, (diberi tanda : T.3 4);Foto Copy Surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 600.1/87/HTPT/2010 tanggal 29112010 (diberi tanda T.35)49Bukti surat foto copy T.31 s.d.

KemudianRisalah Pengolahan Data, Gambar Ukur, Peta Bidang, Peta Pendaftarandiserahkan ke masingmasing Seksi HTPT guna diproses untuk tahappenerbitan SK Pemberian hak, pendaftaran sertifikat, pembuatan danpenyerahan sertifikat kepada penerima manfaat. Walaupun DadiRahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. tidak melakukanidentifikasi (penelitian dan pengecekan) tetapi mereka menerima honoridentifikasi kegiatan Redistribusi TOL seolaholah mereka mengerjakanIdentifikasi yaitu Dadi Rahmanhadi, SH.

Nomor 607 K/Pid.Sus/2015pernyataan yang dibuat oleh penggarap di ketahui oleh kepaladesa setempat.e Yang melakukan pengecekan Seksi HTPT dan seksi pendaftarantanah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk mengecek apakahnama yang akan didaftarkan atau diterbitkan sertifikat sesuaidengan SK Kinag atau tidak, karena SK Kinag itu sudahdinyatakan batal dan sudah tidak menjadi referensi, ketika diamenjadi SK Redistribusi tanah itu sudah mempunyai kekuatanhukum menjadi produk tatausaha negara yang ditandatanganikepala

Setelah SKterbit, Pemohon wajib membayar Pajak dan Bumu Bangunan, SPPTdan setelah diketahui NJOPnya kemudian bagi yang terkena BPHTPterlebih dahulu membayar lunas pajak perolehan tanah tersebut.Setelah itu, didaftarkan ke Seksi HTPT untuk didaftarkan danditerbitkan sertifikat haka pakai Instansi Pemerintah.

Setelah SKterbit, Pemohon wajib membayar Pajak dan Bumu Bangunan, SPPTdan setelah diketahui NJOPnya kemudian bagi yang terkena BPHTPterlebih dahulu membayar lunas pajak perolehantanah tersebut.Setelah itu, didaftarkan ke Seksi HTPT untuk didaftarkan danditerbitkan sertifikat haka pakai Instansi Pemerintah.

Ratmono, M.Si (Kabid HTPT pada Kanwil BPNProv. DKI Jakarta) Foto copy KTP Anis Alwainy Foto copy KTP YULIATI SIDHARTA Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003 Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003.

Ratmono, M.Si., (Kabid HTPT pada KanwilBPN Prov. DKI Jakarta)Foto copy KTP Anis AlwainyFoto copy KTP Yuliati SidhartaFoto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003.

tanggal 24 November 2008 dengansuratnya No.01/ATSL/XI/2008 telah mengajukan permohonan penerbitanSertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa kepada Tergugat III namun, lagilagi Para Penggugat merasa sangat terkejut karena ternyata di atas tanah objeksengketa telah : telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan padatanggal 2 September 1998 tercatat atas nama Bank Pembangunan DaerahDKI Jakarta (Tergugat I) sebagaimana surat Tergugat III No.2048/ HTTtanggal 3 Desember 2008 dan No.3016/09/HTPT

MH (Kepala Seksi HTPT)sebagai Ketua Merangkap anggota.e Eddy Pramudie, B.Sc (Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan) sebagai WakilKetua merangkap anggota.e Hedi Setiawan (Kepala Seksi PengaturanPenguasaan dan Pemanfaatan Tanah)sebagai anggota.151Kadini (Lurah Sunyaragi) sebagai Anggota.Asep Supriyatna, = SH.M.Si (KasubsiPenetapan Hak) sebagai Sekretaris bukananggota.Bahwa benar Tugas Panitia A adalah :Mengadakan pemeriksaan kelengkapanberkas permohonan pemberian hak milik, HakGuna Bangunan, Hak

diberikankewenangan untuk menolak ataumengabulkan saran dan pendapat dari PanitiaA, dengan demikian kedudukan hukumRisalah Panitia A tidak dapat mengikat pihakketiga sehingga dengan demikian RisalahPanitia A tidak termasuk dalam kategori akteotentik ;Setelah Risalah Panitia A disetujui oleh kepalakantor maka dibuatlah surat keputusan kepalaBPN tentang pemberian hak.Selanjutnya setelah SK pemberian hak terbitpemohon = diwajibkan mendaftarkan SKpemberian hak tadi ke Bagian Seksi Haktanah dan pendaftaran tanah (HTPT

MH (Kepala Seksi HTPT)sebagai Ketua Merangkap Anggota.Eddy Prambudie, B.Sc (Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan) sebagai WakilKetua merangkap anggotaAsep Supriyatna, SH.M.Si (KasubsiPenetapan Hak) sebagai Sekretaris.Hedi Setiawan (Kepala Seksi Pengaturan danPenataan Pertanahan) sebagai anggotaKadini (lurah Sunyaragi) sebagai Anggota.Kedudukan saya dalam panitia A adalahsebagai Ketua merangkap anggota, yangtugasnya antara lain membuat undangan,membuat surat tugas, memeriksakelengkapan kelengkapan

Bahwa saksi bekerja di BPN Kota Cirebon sebagai Kepala Urusan Ukur Gambar,Pemetaan dan pematokan.188Bahwa benar tugas dan tangggung jawabsaksi sebagai Kasubsi Penetapan Hak padaBPN Kota Cirebon antara lain :Membantu Kasi HTPT dalam tugas melayanipermohonan pemberian hak, PerpanjanganHak dan Pembaharuan Hak.Memberi pertimbangan kepada Kasi ataupimpinan atas tanah yang diajukan, layak atautidak layak permohonan tersebut.Bahwa benar menurut saksi ProsedurPembuatan Sertifikat dengan status tanahNegara

tanah tersebut beralin kepadaSAIRONI ROZI berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Tanggal13081996 yang diketahui Lurah Mentawa Baru Hulu Utara Nomor Reg :593.21/4/Ur.Pem, tanggal 23081996 dan Camat Mentawa Baru KetapangNomor Reg : 593.21/SKPT199/Ur.Pem tanggal 23081996 tanah seluas10.000 M2, dan secara terus menerus dikuasai baik secara fisik maupunyuridis serta tidak ada pihak lain yang keberatan sebagaimana diuraikandalam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 11102012 Nomor :120/PA/HTPT

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No. 87/HM/BPN12.08/IV/2013, tanggal 03042013, yang telah dibubuhi materai cukup selanjutnyadisebut sebagai; Bukti T.II 6;7 Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 112/RPPT/HTPT/2013, tanggal02042013, yang telah dibubuhi materai cukup selanjutnya disebut sebagaiwon nnn nnn nnn nnn ncn neces enes Bukti T.II 7;8.

Saksi RUKAYA;Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan denganadanya pemalsuan surat tanah persawahan yang dilakukan olehTerdakwa;Bahwa kejadiannya pada tahun 2015 bertempat di Kampung Baru DesaAkaAkae Kabupaten Sidenreng Rappang;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi HTPT di Kantor Badan PertanahanNegara Kabupaten Sidenreng Rappang;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan surat;Bahwa Saksi pernah mendengar ABIDIN datang ke pertanahan untukmendaftarkan hak atas tanah;Bahwa

No. 1868 K/Pid.Sus/2017Setdakab Boalemo (Muhamad Makku), Kepala BPN Boalemo(Mohamad Hasan Mokoginta), Kepala Bidang HTPT (sulam Syamsul)dan Kepala BPN Bone Bolango (Yusuf Ano);Tindak lanjut dari Sosialisasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Gorontalo (Arief Setiabudy Canny) telah menerbitkan Suratpenugasan kepada Kepala BPN Boalemo (Mohamad Hasan Mokoginta)dengan Surat Nomor 90/30075/II/2013 tanggal 14 Februari 2013tentang Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan PaguyamanTabulo padaKabupaten Boalemo

Hukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris DaerahProvinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala Biro HukumSetdaprov), Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Setdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian Agraria Pemprov (lbrahimUtiya Rahman), Pemerintah Daerah Boalemo yang diwakili oleh Asisten (Musyafir Bempah), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (HandoyoSugiarto), Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata PemerintahanSetdakab Boalemo (Muhamad Makku), Kepala BPN Boalemo(Mohamad Hasan Mokoginta), Kepala Bidang HTPT

Dari hasil pengamatan (investigasi) yang dilakukan di lokasi IUPHHBK HTPT. NSP yang terletak di konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukankayu PT. NSP di Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tanggal 9 Maret, 10Maret dan 22 Maret 2014 menunjukkan memang penyiapan lahan denganpembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelasdi mana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran danmasih menghitam pada log yang membakar.

tidak akurat karena nyata lebih condong dan tepatkepada Verponding Indonesia Nomor 538/66 milik Yoesoef Pontoh danBouwen Ruth, untuk itu kami menilai pertimbangan Judex Factimenyesatkan dan menciderai hukum dan tidak sesuai dengan nilainilaikeadilan yang harus dikedepankan;16.Bahwa bukti P5 dan P6 milik Termohon Kasasi sudah dipatahkandengan bukti T33 milik Pemohon Kasasi, adalah Surat dari KantorBadan Pertanahan Nasional Kanwil DKI Jakarta dengan Surat Nomor1168/09/HTPT/2006 tertanggal 24 Juli 2006