UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara lain adalahnama dan alamat Perusahaan (sebagai pemberi kerja), nama dan alamatPekerja dan sebagainya ( bukan perjanjian kerja antara Penggugat denganperusahaan lain (baru) a quo);Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. 50 dan Pasal 54 ayat(1) huruf a.huruf b. huruf c. dan huruf f, UndangUndang Nomor13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dengan dipindahkannya /dipekerjakannya Penggugat dari Perusahaan Tergugat ke perusahaan

Central Asia Financial, sehingga tindakanTergugat a quo melanggar hukum Ketenagakerjaan, maka demi hukumPenggugat menuntut Tergugat untuk memberikan / membayar kompensasiberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepadaPenggugat;8.

Pdt.SusPHI/2015Kasasi/Penggugat bekerja pada perusahaan baru, yaitu PT CentralAsiaFinancial tanpa memberikan kompensasi berupa uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang: Ketenagakerjaan, sehingga tindakan TermohonKasasi/Penggugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 156ayat (1) UndangUndang Nomor13

Kecamatan Grogol Kota Cilegon, sebagaiPemohon ;Maryanah binti H.Kasman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaanIbu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingk TegalwangiRT.03/RW.02 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol KotaCilegon, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keteranganpara Pemohon serta saksi saksi di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor13

dikabulkan;Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat,selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu bahwa oleh karena adanya perkaraini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan AgamaCilegon sebagaimana Surat Pengumuman Nomor13

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambitidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dan yangberwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Muaro Bungo;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (p/urium litis consurtium),Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2020/PN Jmb., tanggal 13 Juli 2020 yang amarnya sebagaiberikut

selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp706.000,00(tujuh ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPara Tergugat pada tanggal 13 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh ParaTergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2020,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor13

Sebagai Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara ini.Setelah mendengar Pemohon.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKutai Barat Kelas Il pada tanggal 2 April 2019, dalam Register Nomor13/Pdt.P/2019/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :1.

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp446.000,00 (empat ratusempat puluh enam ribu rupiah).Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 16April 2019 oleh Eko Setiawan, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Klas Il Nomor13/Pdt.P/2019/PN Sdw, tanggal 2 April 2019, penetapan tersebut diucapkanpada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HakimTunggal

Kantor PT Permodalan Nasional Madani .Pnm Ulamm Persero,bertempat tinggal di Perumahan Griya Lestari JlProklamator Kecamatan Terbangi Besar KabupatenLampung Tengah , sebagai Tergugat VIII;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Nomor13/Pdt.G/2020/PN.Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas IlNomor 13/Pdt.G/2020/PN.Gns tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;e Berkas perkara dan

suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar Pihak Para Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN GnsGunung Sugih pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor13/Pdt.G/2020/PN Gns;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, ParaPenggugat telah datang kuasa hukumnya menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa

POKOK PERKARA/ DUDUK PERKARA : ~2220202eceecorenseceeeneees1.Adapun duduk perkara dari gugatan Para Penggugat adalah perselisihanPemutusan Hubungan Kerja dengan keadaan dan alasan sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat hendak menyampaikan pengertian umumsebagai mana dimaksud dalam peraturan perundangundangan danUndangUndang yang berlaku; Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, HubunganHal. 3 dari 37 hal. Put.

Industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku dalamproses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilainilai Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 22 Jo UndangUndang RI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Pasal 1 angka 1, bahwa Perselisihan

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 23, bahwaMogok kerja adalah tindakan pekerja/oburuh yag direncanakan dandilaksanakan secara bersamasama dan/atau oleh serikat pekerja/serikatburuh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan; .

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 24, bahwa Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolakpekerja/oburuh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan;.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 25, bahwapemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karenasuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibanantara pekerja/oburuh dengan pengusaha;. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor2 tahun 2004 tentang tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Pasal 1 angka 4, bahwa Perselisihan Pemutusan HubunganHal. 4 dari 37 hal.

tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:LIM KUI SUAN, Tempat/ tanggal lahir, Karang 25 Januari 1974, Jenis kelaminPerempuan, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp Phk GG.Cendana Rt. 009/011 Desa Sungai Rengas, KecamatanSungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi KalimantanBarat, selanjutnya di sebut Pemohon.PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor13

/ Pdt.P/2018/PN Mpw, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor13/Pdt.P/2018/PN Mpw, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakimtentang penetapan hari sidang;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohonhadir dipersidangan dan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal18 Januari

hubungankerja (PHK) terhadap Penggugat secara lisan adalah merupakan tindakanpemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang bertentangandengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupauang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantihak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor13

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena memasuki usia pensiun sesuai Pasal 167 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 15 PeraturanPerusahaan (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanJaminan Sosial, sejak tanggal 2 April 2017:.

Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesarRp62.617.500,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu limaratus rupiah) dengan rincian sibagai berikut:1) Uang pesangon (9 x Rp2.475.000,00) x 2 = Rp44.550.000,00 (sesuaiPasal 156 ayat (2) juncto Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 tahun 2003);2) Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.475.000,00 = Rp9.900.00,00(sesuai Pasal 156 ayat (3) juncto Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 tahun 2003);3) Penggantian hak:Penggantian

Menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Judex Facti) Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN.Tjk Tanggal 16 Agustus 2018, telah salah didalam menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;4. Menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Putusan PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang (JudexHalaman 4 dari 8 hal. Put.

TUN.SBY. tanggal 08 Pebruari 2012tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta Nomor13/G/2011/PTUN.SBY tanggal 23 Nopember 2011beserta surat = surat lainnya yangbertalian ; Berkas perkara dan surat surat lainnya yangbersangkutan dengan sengketa ini iTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alihdan menerima keadaan mengenai duduk sengketasebagaimana tercantum dalam putusan

Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta Nomor13/G/20 11/PTUN.

., yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;Bahwa Pemohon telah menikah dengan SERNIDA SIMANJUNTAK padatanggal 28 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor13/72/XIVC SK/U/RK/2006;Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada Akta PerkawinanPemohon yaitu.

yang terjadi di persidangansebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagaitermasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang,bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat yang mejadipermasalahan pokok dalam permohonan pemohon adalah ada kesalahanpenulisan nama pemohon dalam akta perkawinannya yang dikeluarkan olehKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor13/G/2018/PTUN.SMG dengan Mengadili Sendiri;3. Mengabulkan gugatan Pembanding/P enggugat;4. Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh perkara ini;5.

hukum tersebut diambil alin menjadi pertimbanganhukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai alasanalasan dalam Memori Bandingdari Pembanding / Penggugat tidak memuat halhal baru yang dapat melemahkanpertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karena ituMemori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor13

Nomor13/Kas/G/2019/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal10 April 2019;Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Nomor 810 K/Pat.SusPHI/2019kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, karena hubungan kerja sudah tidak dapat dipertahankanlagi;Bahwa namun demikian putusan judex facti sepanjang mengenaibesarnya uang pesangon dan upah proses perlu diperbaiki denganpertimbangan:o Uang pesangon semula 2 (dua) kali diperbaiki menjadi 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, karenamutasi sesuai Perjanjian Kerja Bersama merupakan kewenanganTergugat, jika Penggugat

rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor2658 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2018, kemudian terhadapnyaoleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018, diajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor13/Pdt.G/2016/PN SGM, tanggal Senin, 25 Juli 2016, juncto SalinanPutusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 264/PDT/2016/PT MKSjuncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2658 K/PDT/2017;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 927 PK/Pdt/2019Dan Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali, gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor13/G/2017/PTUN.SGR Tanggal 11 Juli 2017;MENGADILI SENDIRIHalaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 212 K/TUN/2018membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor13/G/2017/PTUN.SRG., tanggal 11 Juli 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Desa Babakan,tanggal 20 November 1978, Gambar Situasi Nomor 2341 tanggal 20November 1978, luas 4.500 m2, atas nama Kusnadi Indra;3.

berat dan tingkatkejahatannya;Dengan alasanalasan tersebut di atas, maka kami mohon PengadilanTinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan mengabulkan semuaHalaman 4 Perkara Pidana Nomor 78/Pid/2017/PTBNAMenimbang,tuntutan kami sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umumtertanggal 02 Maret 2017.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta PutusanPengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Maret 2017, Nomor13

Pengadilan tingkatpertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwatelah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilantingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Maret 2017, Nomor13

dan tanggal lahir Talang Berangin, 07 Juni 1952, agamaIslam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempatkediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhanpada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor13

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.BhnPengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan adanya perkara a quo padapapan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor13/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 19 Februari 2021;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir sendiri di persidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yangisinya tetap dipertahankan, dengan perubahan pada posita angka 2 semulasaksi nikah saat itu adalah Sirno Efendi dan Yanto yang sebenarnya saksinikah

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.BhnMenimbang, bahwa sebelum dilaksanakan persidangan perkara ini,Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan adanya perkara aquo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor13/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 19 Februari 2021, dengan demikian tata carapelaksanaan perkara pengesahan nikah/isbat nikah sebagaimana yang diaturdalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agamahalaman 156 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi

Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor13/G/2018/PTUNTPI, tanggal 13 Februari 2019, kemudian di tingkatHalaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMerdan Nomor 119/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 26 Juni 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor13/G/2018/PTUN.TPI., tanggal 13 Februari 2019:3.

Maka dengan demikian, gugatan a quo yangmerupakan upaya untuk melawan putusan dalam perkaraGugatan Sederhana merupakan upaya yang salah prosedurdan terlebin upaya hukum~ atas putusan nomor13/Pdt.GS/2018/PN Jmb telah lewat waktu sehingga gugatana quo sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN JmbB. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain2. Bahwa3. Bahwa4. Bahwa5. Bahwa6.

Bahwa Perkara Gugatan Sederhana (GS) Nomor13/Pdt.GS/2018/PN.Jmb adalah gugatan terkait hutangpiutang antaraPara Penggugat dengan Tergugat yang sama halnya dengan perkaragugatan a quo yaitu. masalah hutangpiutang sesuai perjanjianberdasarkan Surat Pengakuan Hutang No : B.96/5634/12/2015, Tanggal14 Desember 2015 (pada gugatan aquo tertulis 2105).

Gugatan Penggugat Salsh Prosedural Dan DaluarsaMenimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugatjuga harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenagugatan Penggugat salah prosedural dan daluarsa, berdasarkan bukti, faktadan dasar hukum sebagai berikut: Bahwa setelah Tergugat teliti secara mendalam, gugatan a quo sangatberkaitan erat dengan perkara Gugatan Sederhana (GS) nomor13/Pdt.GS/2018/PN.Jmb sebagaimana terurai dalam eksepsi diatas dangugatan a quo jelasjelas

Tuntutan untukmemberikan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) kepada Para Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat Tergugatyaitu bukti T1, berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor13/Pdt.GS/2018/PN Jmb tanggal 27 September 2018, Majelis Hakimmemperoleh fakta :Pihaknya: dahulu sebagai Penggugat adalah Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok.

20 Mei 2002 dalamkaidah hukumnya menjelaskan Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapiobjeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatanhukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN JmbMenimbang, bahwa terhadap putusan yang tetap (pasti), tidak bisadiubah, kecuali dengan upaya hukum luar biasa dengan upaya hukumPeninjauan Kembali atau perlawanan pihak ketiga ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor13

Pengadilan NegeriBanjarbaru tanggal 7 Nopember 2019, Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb,tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Nopember2019, Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05Nopember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarbaru pada tanggal 7 Nopember 2019 dengan register Nomor13

Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2019/ PN Bjb dicabut;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 13Nopember 2019, oleh kami WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.