tanpaadanya peringatan, skorsing terlebin dahulu kepada Penggugat jelasmerupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yangberlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secarabipartit tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 13 Januari 2011 Penggugat mengajukan perkara keinstansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secara tripartit

(vide Pasal 8UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004);Bahwa penyelesaian acara tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 24Maret 2011 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 567/606/DSTKM/2010 hal mana sesuai anjuran tersebutmenyatakan Penggugat tidak bersalah, namun baik terhadap pesangon,penghargaan masa kerja dan pengganti perobatan yang harus dibayarTergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UndangUndang

Dengan demikian, Tergugat secara sengaja dan sadarmemutus hak Penggugat untuk mendapatkan Jaminan SosialKetenagakerjaan sesuai dengan kontrak Perjanjian Kerja Untuk WaktuTertentu yang telah ditandatangani;Bahwa berdasar peristiwa diatas, Penggugat telan meminta untukdilaksanakan Bipartit, agar persoalan ini menemukan solusi terbaik antarapenggugat dan tergugat, akan tetapi proses bipartit tidak mencapaikesepahaman antara Penggugat dan tergugat, sehingga dilanjutkankeproses Tripartit dengan menghadirkan

Pada proses Tripartit inipun tidak tercapai kesepahaman (deadlock) antara Penggugat dantergugat, , sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLombok Tengah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor:560/434/03/nakertrans/2020;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang perbuatanTergugat yang tidak membayarkan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan Penggugat dari awal masa kerja hingga kontrak selesaiadalah merupakan perselisihan hak yang wajib dipenuhi perusahaan.Bahwa

Bahwa gugatan ini diajukan karena Perselisihan Hubungan Industrial yang11.12.terjadi antara Para Penggugat tidak terjadi penyelesaian meskipun telahditempuh upaya bipartit dan mediasi (tripartit).

Foto copy surat permintaan Perundingan Tripartit, nomor : 09.SPerm/SPSPPNB/X/2017, tertanggal 05 Oktober 2017, telah dibubuhi bea materaisecukupnya lalu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya yangdiberi tanda P12;13. Foto copy surat perundingan bipartit nomor : S86/D.MAIX/X/2017 tertanggal09 Oktober 2017, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkandengan aslinya dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P13;14.

Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, Majelis Hakim telah menemukan risalah mediasi dananjuran, sehingga eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum danharus ditolak;Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan Eksepsi gugatan ParaPenggugat prematur tidak melalui proses dan mekanisme Undangundang,setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama, proses gugatan yangdilakukan oleh Para Penggugat telah diawali dengan perundingan bipartit,kemudian telah dilanjutkan ketingkat mediasi secara tripartit

Tergugatpada tanggal 20 Juli 2017 menggeluarkan Memo Nomor : M.22/SDM.U/VII/2017yang berisi perintah kepada seluruh Asisten Afdeling untuk menghentikanpemberian pekerjaan kepada Para Penggugat, kemudian penyelesaiannyadilanjutkan dengan perundingan tripartit di Kantor Dinas Tenaga kerja danTransmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun gagal juga, akhirnyamediator mengeluarkan anjuran Nomor : 560/244/PHI.X/Nakertrans/2017tertanggal 02 Oktober 2017, yang menganjurkan agar pihak perusahaan PT.Mendahara

kepada calon karyawan yangbelum memperpanjang surat perjanjian kerjanya, sementara Para Penggugatmenyatakan surat Memo ini adalah Memo penghentian pemberian pekerjaankepada Para Penggugat dan pekerja lainnya (vide: bukti P7 dan T.4); Menimbang, bahwa bukti P8 yaitu undangan dari kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur perihal undangan kepadaPara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya pengaduan dariPara Penggugat. mediasi telah dilakukan secara bipartit dan tripartit

diri dan atas kompensasi tersebut pihakManagement akan memberikan pesangon (satu) bulan gaji yaitu Rp8.000.000, sertauang pengganti sisa cuti 20 hari Rp5.733.333, dan dijanjikan surat pengalaman kerjadari Gumaya Tower Hotel Semarang;Bahwa Penggugat menolak apa yang menjadi keputusan Management Tergugattersebut, karena merasa tidak puas akan hal itu kemudian Penggugat melaporkan hal inipada pihak Disnakertrans untuk mendapat perlindungan atas apa yang menjadi hak dariPenggugat;Bahwa pada mediasi Tripartit

perusahaan dan tidak pernah mendapatsurat peringatan maupun teguran akan tetapi ketika permasalahan ini diajukan keDisnakertrans dan Tergugat telah menerima anjuran dari pihak Disnakertrans untukdapat bekerja kembali;Bahwa Penggugat harus menjalani test kembali layaknya seorang Karyawatibaru, hal itu menunjukkan bahwa itikad baik Penggugat menerima anjuran dariDisnakertrans adalah terkesan mengada ada dan hanya akal akalan dari Tergugat untukmenolak Penggugat bekerja kembali;Bahwa setelah melalui proses Tripartit

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonanperundingan tripartit dalam rangka pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; 3: Bahwa hasil dari perundingan tripartit tersebut Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 560/2260/404.3.3/2012tanggal 9 Agustus 2012, yang isinya : 4. Pengusaha CV. GIOVANNI SUKSES MAKMUR agar mempekerjakan kembalipekerja (sdr.

Il Kantor DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Perundingan secara Tripatit tidakdapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat datang terlambat, lalu DinasSosial dan Tenaga kerja memanggil kKembali Penggugat dan Tergugatmelalui short message service (SMS) untuk hadir kembali pada tanggal 17September 2014 untuk melakukan perundingan tripartit secara mediasikembali;Bahwa pada tanggal 17 September 2014 antar Penggugat dan tergugattelah terjadi perundingan tripartite

Bahwa sebagai perbandingan dalam tingkat penyelesaian perkara a quosecara tripartit pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanyang telah menerbitkan anjuran atas permasalahan Termohon Kasasidengan Pemohon Kasasi perkara a quo yang juga merupakan dasarpengajuan gugatan a quo oleh Termohon Kasasi tersebut, juga tidakmenyebutkan tentang kedudukan Termohon Kasasi sebagai karyawan tetappada perusahaan Pemohon Kasasi, sehingga dalam anjuran yangditerbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Hubungan Industrial, pada tanggal 30Januari 2014 Kanca BRI Cinere telah melakukan perundingan bipartitdengan Tergugat guna memperoleh kesepakatan PHK dalam bentukperjanjian bersama;Namun perundingan bipartit tersebut gagal karena Tergugat dengan tegasmenolak untuk di PHK oleh Penggugat (Risalah Pertemuan tanggal 30Januari 2014);Bahwa dengan tidak tercapainya kata sepakat dalam perundinganbipartit antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memilihpenyelesaian sengketa pekerja melalui perundingan tripartit

Jakarta 2 dan lokasi kejadian(locus delicti) berada di BRI Unit Kelapa Dua Wetan yang juga merupakanunit kerja di bawah supervisi Kantor Wlayah BRI Jakarta 2 maka prosespenyelesaian sengketa pekerja ini ditangani langsung oleh Kantor WilayahBRI Jakarta 2 selaku Penggugat;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui surat NomorB.5027KW/XIV/LOK/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 guna memproses danmemfasilitasi perundingan tripartit

dalam penyelesaian sengketa pekerja sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa permohonan perundingan tripartit tersebut telah ditindaklanjutidengan diadakannya beberapa kali pertemuan antara pihak Penggugat danTergugat serta pihak Mediator yang difasilitasi olen Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan guna melakukanmediasi dalam penyelesaian sengketa pekerja tersebut.

Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan Masa Kerja;Halaman 2 dari 22 HalamanPutusan Nomor 162/Pdt.SusP HI/2021/PN Mdn10.11.12.Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukanMediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuanPasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makapada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat suratPengaduan ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untukdapat menyelesaikan secara Tripartit

antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasilsehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19 Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2, PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasilsehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19 Februari 2021;7.

bekerja pada Tergugat.Bahwa apabila TERGUGAT tidak membutuhkan PENGGUGAT lagi danmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan jelas sangatmerugikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat haruslah membayaruang pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..Bahwa oleh karena melalui Perundingan Bipartit tidak ada penyelesaiansehingga penggugat mengajukan Pengaduan ke Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli SerdangBahwa perundingan secara Tripartit

Bahwa, terhadap dalil Gugatan pada Halaman3 angka 15, 17(berikut dalam perbaikan gugatan) adalah hal yang naif danmengadaada, disebabkan Penggugat tidak menjelaskan atasdasar apa dan darimana angka Rp. 2.720.100, (dua juta tujuhratus dua puluh ribu seratus rupiah) guna membuat perhitunganpembayaran pesangon Penggugat tersebut;Halaman 13Putusan PHI Nomor :125 /Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn14.15.Bahwa, pada perundingan tripartit di Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang pihak Penggugat dan Tergugat telahmemberikan

Raja PerdanaInti maka jadwal keberangkatan Busnya digeser atau dilamakan pihakperusahaan, apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan bus, makamenjadi tanggung jawab Penggugat sebagai supir.Bahwa TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)sepihak terhadap Penggugat tanpa pernah ada memberikan SuratPeringatan, tanpa memberikan hakhaknya karena Tergugatmenganggap Penggugat tidak berhak atas apapun.Bahwa perundingan secara Tripartit telah diadakan, akan tetapi tidak adapenyelesaian, Dinas Ketenagakerjaan

telahmelakukan upaya penyelesaian perselisihan PHK tersebut melaluiPerundingan Bipartit, namun karena tidak tercapai kata sepakat, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugatkemudian mencatatkan perselisihan PHK tersebut ke Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Mimika (Disnakertrans Mimika) melalui suratPenggugat Nomor 18702/IR/GEN/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 untukdiupayakan penyelesaiannya secara Tripartit

melalui Mediasi;14.Bahwa Mediator pada Disnakertrans Mimika telah melakukan Perundingan15.Tripartit melalui Mediasi atas perselisihan PHK antara Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Juni 2017, namun karena tidak tercapai katasepakat sehingga pada tanggal 10 Juli 2017, Mediator mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 565/23/ANJ/V1/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang padapokoknya menganjurkan agar Tergugat diberikan kesempatan terakhiruntuk bekerja kembali di Perusahaan Penggugat dengan surat pernyataankeras

Bahwa alasan gugatan Penggugat No. 12 sampai dengan 17 akanditanggapi sebagai berikut:Tergugat menolak dalil yang menyebutkan kalau telah mangkir lebih dari5 hari atau telah mangkir selama 5 hari kerja sebab pada saatdilaksanakan perundingan Bipartit maupun Tripartit Tergugat sudahmemberikan bukti yang jelas dan tidak bisa terbantahkan kalau padatanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 telah menjalankanibadah sesuai dengan surat keterangan Nomor: 01/G16.c/III/2017 yangdikeluarkan oleh Gereja

Penggugat IV dan Penggugat V ;Bahwa dalam pertemuan tersebut tidaklah mencapai kesepakatan, dikarenakan pihak Tergugat Il tidak mempunyai iktikad baikuntuk melakukan perundingan terkait perselisihan tersebut ;Bahwa dengan melihat tidak adanya titik temu dan tidak adanyaitikad baik dari pengusaha untuk melakukan perundingan danmenyelesaikan perselisihan tersebut, maka para Penggugat mengajukanperselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SosialKabupaten Boyolali untuk dilakukan proses mediasi (Tripartit

hadirnya pihak Tergugat Il, kemudian paraPenggugat dan pihak Disnakertrans Kabupaten Boyolali telah sepakatuntuk melakukan mediasi yang ke 2 pada tanggal 12 Maret 2008 danpihak Disnakertrans Kabupaten Boyolali yang bertanggung jawab secararesmi untuk memberitahukan kepada para Penggugat maupun Tergugatll ;Bahwa kemudian pihak Disnakertrans Kabupetan Boyolali memberitahukan kepada para Penggugat bahwa pertemuan untuk tripartitdiundur karena permintaan dari pihak Tergugat Il ;Bahwa pada pertemuan tripartit

2012 (P8a, b), mohon dilakukan pertemuan Bipartit antara Pengusaha danPekerja, akan tetapi ternyata dalam pertemuan Bipartit tanggal 13 September 2012 dantanggal 24 September 2012 (bukti P6) tidak mengahasilkan kata sepakat dan terbuktiTergugat tidak beritikad baik dalam musyawarah Bipartit karena tanpa alasan menolakmenandatangani hasil perundingan Bipartit dan oleh karena itu maka PenggugatHal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 539 K/Pdt.SusPHI/2013melimpahkan tuntutan hak pension dan lainnya pada tingkat Tripartit

guna dimediasikanoleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang;Bahwa kasus A Quo diupayakan penyelesaiannya pada tingkat Tripartit melaluiPegawai Mediator Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang dan pegawaimediator telah mengeluarkan anjuran No.560/2397/Bid.Perli/2012, tanggal 6 Desember2012 (bukti P10) dan Penggugat melalui surat No.6/MA/I/2013 tanggal 5 Januari 2013(bukti P11) menyatakan menerima sebagian Anjuran, yaitu Pesangon 2 kali pasal 156UU No.13 Tahun 2003 dan menolak selebihnya

Penggugat seharusnya melalui proses perselisihanhubungan industrial melalui tahap Bipartit, yang tidak dipahami oleh Tergugat/KuasaTergugat adalah langsung menempuh tahap tripartit artinya permasalahan yangseharusnya ditangani ditingkat bipartit lebih dahulu, sesuai yang diamanatkan padapenyelesaian sengketa diluar Pengadilan (Non Ligitasi) yaitu pada pasal 3 ayat 1 sampaidengan ayat 3 dan pasal 4 ayat dan 2 Undangundang No.2 Tahun 2004;Program merumahkan karyawan departemen Spinning merupakan keadaan

memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat prematur, Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona); Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Guatan Penggugat terhadap Tergugat I/Intrasari telah kadaluarsa; Tergugat I/Intrasari dan Terugat III/PTTBS tidak pernah melakukanperundingan bipartit dan tripartit

Dalam pertemuanpertemuan yang telah diadakan oleh dan antara PENGGU GATdan PARA TERGUGATbaik dalam perundingan Bipartit maupun Tripartit,PENGGUGATsecara jelas dan detail telah menerangkan alasan dan penyebabharus dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja dimana pada hasilnya ParaPihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja namun tidak sepakat akanbesaran kompensasi uang Pemutusan Hubungan Kerja dan cara pembayarannya;17.Berkenaan dengan hal itu, maka Para Pihaksepakat untuk menyelesaikanpermasalahan

dari Forum Pegawai Merpatiserta perwakilan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi DK Jakarta.Dalamperundingan Bipartit tersebut, Para Pihak tidak menemukan kesepakatanyang kemudian dituangkan pada Berita Acara perundingan Bipartit;36.Berkenaan dengan masih adanya pihak dari Pegawai Perusahaan yang tidakIl.setuju atas hasil perundingan Bipartit (in casu PARA TERGUGAT) maka demitercapainya penyelesaian selanjutnya perlu ditempuh upaya perundingan Tripartityaitu melalui proses Mediasi;Perundingan Tripartit

Penggugat sebagaimanadiuraikan dalam Gugatan, kecuali halhal yang dengan tegas dinyatakan secaratertulis oleh Para Tergugat;Penggugat Justru Yang Memboroskan Keuangan Negara17.Bahwa sebelum kami menanggapi bagian pokok perkara pada Gugatan, perlukami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, seluruh pekerja yangdikenakan pemutusan hubungan kerja olen Penggugattidak hanya Para Tergugatsaja, namun terdapat juga pekerja yang tersebar dibeberapa daerah;18.Atas dasar permintaan pekerjalah maka proses tripartit

Tentu hal tersebut bertolak belakang dengan alasanPenggugat yang merugji;22.Lebih bijaksana dan ekonomis bila mendaftarkan gugatannya di satu tempat sajasebagaimana proses Mediasi/Tripartit telah terjadi disatu tempat, sehinggaPenyelesaian Perselisihan Industrial ini menjadi lebih mudah, sederhana, dancepat serta tidak memboroskan keuangan negara, mengingat biaya yangdialokasikan untuk membayar Kuasa Hukum Penggugat adalah bukan dana dariPerusahaan, melainkan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan

Bahwa terhadap perselisihan ini antara Penggugat dan Para Tergugat telahmelakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit maupun tripartit,dimana pada prinsipnya para pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerjanamun belum ada kesesuaian pendapat mengenai besaran kompensasi ataspemutusan hubungan kerja dan upah Para Tergugat yang tertunggak sertatata cara pembayarannya;5.

pada tanggal 8 Januari 2015 sementara surattersebut terbit tanggal 12 Januari 2015, artinya surat tersebut harus berlakusurut 4 hari, kKemudian surat dimaksud diterima Penggugat tanggal 10Februari 2015, sungguh sangat tidak masuk akal tindakan Tergugat;Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji dan pesangon Penggugat tersebut,maka Penggugat mengajukan perundingan bipartit akan tetapi pihakTergugat tidak menanggapinya, maka atas rekomendasi dari pihak HRDTergugat kemudian Penggugat mengajukan perundingan tripartit

melaluiDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Kutai Kartanegara diTenggarong;Bahwa dengan pendapat Penggugat pada dalildalil di atas yang penggugatsampaikan dihadapan mediator tripartit maka Disnakertrans Pemkab KutaiKartanegara mengeluarkan anjuran agar Tergugat membayar hakhakPenggugat sebagai pekerja yaitu:a.

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

Nomor 163/Pdt.SusP HI/2021/PN Mdn10.11.12.mau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan MasaKerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat meskipun telahdilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesualketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil,akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tanggal 19 Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan rasa

Bahwa dikarenakan Tergugat hingga saat ini belum melakukan kewajibankepada Penggugat maka Penggugat telah menempuh mediasi secara Bipartitakan tetapi Tergugat menggunakan tipu muslihat agar Penggugat menerimamau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan MasaKerja;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil,akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan setelah mengupayakanPerundingan Bipartit dan Tripartit sebagaimana mandat Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tenatang Ketenagakerjaan Jo. Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, yang mana Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Energi SumberDaya Mineral Provinsi Bali pada perundingan Tripartit tersebut telahmenganjurkan :1.

Bahwa benar telah dilakukan proses mediasi Tripartit tanggal 14september 2017 di Grand Istana Rama Hotel, namun tidak adakesepakatan; (vide P4, T7)5. Bahwa benar telah dilakukan perundingan Bipartit bertempatdiruang siding Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badungpada hari senin 22 Agustus 2017; (vide P5)6.