Ditemukan 3234 data
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 10/PID/2011/PT.PALU., tanggal 09 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu No. 284/Pid.B/2010/PN.PL.,tanggal 30 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut, sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan Terdakwa Ir.
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Golongan I, II dan I;Surat proposal pengajuan dana diklat prajabatan tertanggal 23 Maret 2009 dan 11Agustus 2009.Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 tahun 2009 tentang Uraian Tugas danFungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KabupatenBanggai.Terlampir dalam berkas perkara;9 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tengah di Palu Nomor :18/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rekonvensi: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Membebani Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalamRekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yanghingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp1.644.000,00 (satu juta enam ratusempat puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Ill,Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Paludengan Putusan Nomor 40/PDT/2011/PT.Palu
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 411 K/Pid.Sus/2015Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor :12/Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PALU, tanggal 07 Mei 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Palu, tanggal 22 Agustus2013 yang dimintakan banding tersebut ; Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya
71 — 11
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, tanggal 12 Oktober2010 Nomor: 225/Pen.Pid/2010/PT.Palu, sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2010 (tahap );wa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL MANAN ABAS, SH,Advokat beralamat di Jalan Umanasoli No. 349 Poso, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2010;nonnn PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; w Telah membaca berkas perkara beserta lampiran suratsurat yang berhubungan dengan perkara
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaku BupatiRokan Hulu, karena dalam penawaran Pekerjaan terhadap ProyekPengadaan dan pemasangan PLID dan PLTU yang diajukan oleh PT.Palu Gada Perkasa Jakarta tersebut meminta agar pelaksanaanPekerjaan tersebut dilakukan secara Multi YearsKemudian Sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Hotel Crown JakartaSelatan Ramlan Zas, SH., MH bertemu kembali dengan Firman Subagyodan Budi Gunawan Prajitno als Nico, dimana dalam pertemuan tersebutRamlan Zas, SH., MH menjelaskan tentang akan dilaksanakannya
171 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi ini diterapkansalah satunya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Laurina Moningka yangdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh PutusanPengadilan Tinggi Palu Nomor 32/PID/2011/PT.Palu jo.
113 — 70
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejaktanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014, berdasarkanSurat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :324/Pen.Pid/2013/PT.Palu,tertanggal 23 Desember 2013 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwatersebut ;Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksisaksi, keteranganahli, surat dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas dasar pertimbangnan tersebutMahkamah Agung membatatkan putusan Pengaditan Tinggi tanggal 19September 1983 No. 8/Pid/PT.Palu, termasuk ukuran pidana penjara tahun 6bulan dengan dikurangi masa tahanan, selanjutnya Mahkamah Agung telahmengadili, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun (menaikkanpidana penjara kepada Terdakwa dari tahun 6 bulan menjadi 6 tahun penjara) ;Selain itu dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa (Strafmaat),Majelis Hakim perkara a quo kurang mempunyai dasar
118 — 53
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejaktanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014, berdasarkanSurat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :325/Pen.Pid/2013/PT.Palu,tertanggal 23 Desember 2013 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwatersebut ;Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksisaksi, keteranganahli, surat dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan
87 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
tiga) lembar print out rekening koran atas nama KSP Moingko Jaya Nomorrekening 003.0204000326;27 1 (satu) bundel fotokopi dokumen transaksi pembukaan rekening serta transaksipenarikan uang atas nama KSP Moingko Jaya;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalamperkara atas nama Terdakwa DOLVI KINDANGAN;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 05/PID.SUS/2014/PT.PALU
113 — 37
Perpanjangan pertama Ketua PT.Palu, tahanan kota sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal15 Agustus. Perpanjangan kedua Ketua PT.Palu, tahanan kota sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/dtanggal 14 September 2013;Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitt ABDURRACHMAN M.KASIM, SH, RISWANTO LASDIN, SH dan AGUS DARWIS, SH ketiganya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum ABDURRACHMAN M. KASIM, SH beralamatdi Jalan Tanjung No.02 Perumnas Balaroa, Kel.Balaroa, Kec.
666 — 2209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi iniditerapkan salah satunya dalam putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Pid.Sus/2012atas nama Terdakwa Laurina Moningka yang dinyatakan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi oleh putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 32/PID/2011/PT.Palu jo. putusan Pengadilan Negeri Poso No. 305/Pid.Sus/2010/PN.PSO.Mahkamah Agung dalam perkara ini dalam amar putusannya menyatakanTerdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan
838 — 913 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi iniditerapkan salah satunya dalam putusan Mahkamah Agung No. 10K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Laurina Moningka yangdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi olehPutusan Pengadilan Tinggi Palu No. 32/PID/2011/PT.Palu Jo. PutusanPengadilan Negeri Poso No. 305/Pid.Sus/2010/PN.PSO.