Ditemukan 3410 data
93 — 37
Bahkan lebih dari itu dalam Pasal 93keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kesalahan penyediabarang atau jasa yang melampaui 5 % kontrak dapat diputus secara sepihakdan penyedia barang atau jasa dikenakan sangsi : denda jaminanpelaksanaan dicairkan sisa uang muka harus dibayar lunas penyedia/jasadimasukan dalam daftar hitam /black list.
Dan Menurut Pasal 87 ayat (3)penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecualisebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang atau jasa spesialis.Pelanggaran jika dilakukan dikenakan sangsi berupa denda yang besarannyasesuai dengan kontrak.Bahwa Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (Pasal 8Perpres No.54tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 ) adalah :a.
70 — 15
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mamidselaku PPTK telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15September 2009, untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mursidi selakuDirektur CV Prepaso, Pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2009 dan seharusnya Pekerjaanselesai tanggal 13 Juli 2009.Bahwa sebagaimana Kontrak antara Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna denganTerdakwa ( CV.Prepaso ) sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian Pekerjaan yangmengatur tentang Denda dan Sangsi
699 — 464
sebagai Likuidator pernah melaporkan ke PengadilanNegeri Jakarta Barat tentang laporan Likuidator yang lama tapiPengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan belum ada laporan;Bahwa selain itu yang dapat saksi sampaikan dipersidangan ini adalahterdakwa membuat dan ditanda tangani pada akta PJB di Jakarta ditempat pembeli tapi dinyatakan di Bukittinggi dan juga saksi telahmelaporkan ke Badan Kehormatan Notaris dan juga Notaris atauterdakwa telah mengakui kesalahannya dan terdakwa juga telahdikenakan sangsi
109 — 75
Jadi praperadilan diperluaskewenangannya disini supaya kemudian bisa mengambil keputusanberkenaan dengan hal itu, karena kalau tidak ada nanti kalau tidak adakewenangan itu nanti kemudian seolaholah tidak ada sangsi terhadapproses yang tidak benar.
M. NAIMULLAH SH
Terdakwa:
M. HATTA ANSORI
321 — 71
penyeludupan di bidang impor dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10(sepulu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah);dari ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satupun ketentuanyang manyebutkan bahwa kesalahan dalam memberitahukan jenis dan ataujumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah adalahpelanggaran administrasi, selain daripada itu sangsi
421 — 172
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasi dan 1(satu) lembar fotokopi nomornomor regristrasi perkara perdata.2 (dua) lembar Surat Ref.No.:199/LSMTML/L/V/2009 tanggal 12 Mei2009 hal Putusan Arbitrase SIAC mengenai kewenangan mengadili dananti suit injuntion terkait dengan Perkara' Perdata No.:1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.1 (satu) bundel fotokopi Catatan pembayaran denda putusan besertabukti transfer Bank BCA.1 (satu) lembar fotokopi List Perkembangan
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasi dan 1(satu) lembar fotokopi nomornomor regristrasi perkara perdata.2 (dua) lembar Surat Ref.No.:199/LSMTML/L/V/2009 tanggal 12 Mei2009 hal Putusan Arbitrase SIAC mengenai kewenangan mengadili dananti suit injuntion terkait dengan Perkara Perdata No.:1100/Padt.G/2008/PN.Jkt.Sel.1 (satu) bundel fotokopi Catatan pembayaran denda putusan besertabukti transfer Bank BCA.1 (satu) lembar fotokopi List Perkembangan
508 — 3430 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.216.20 2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasidan 1 (satu) lembar fotokopi nomornomor registrasi perkaraperdata.216.21 2 (dua) lembar Surat Ref.
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasidan 1 (satu) lembar fotokopi nomornomor registrasi perkaraperdata.2 (dua) lembar Surat Ref.
101 — 10
Juni sejak diterbitkan SuratPerjanjian Kontrak Kerja Sama sampai tanggal 4 November 2011 ;Bahwa pekerjaan tersebut terdakwa penuhi pada tanggal 9November 2011 ;Bahwa terdapat dalam Berita Acara ada barang yang belumdipenuhi secara keseluruhan oleh terdakwa selaku pihak penyediabarang / jasa, itu diambil sebelum tanggal 9 November 2011 ;Bahwa pada keterangan saksi menerangkan Surat Pernyataandiberikan karena barang yang ada belum lengkap, tetapi setahuterdakwa kalau barang tidak lengkap maka ada sangsi
746 — 2160
Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
139 — 21
pidana pemalsuan suratadalah berkaitan dengan waktu (kapan surat tersebut dibuat dan digunakan) :pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakanatau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolaholah asli dan tidakdipalsukan, penggunaannya harus dapat/bisa mendatangkan kerugian(kerugian tidak perlu harus betulbetul ada, baru kemungkinan saja akan adanyakerugian itu Sudah cukup); Bahwa baik yang memalsukan ataupun yang sengaja menggunakan suratpalsu (Siapa saja) dapat dikenakan sangsi
965 — 470
PLN ( Persero ) tidak merasa rugidibandingkan dengan akibat yang akan diderita PLNapabila pembebasan tanah berlarut larut, dikarenakanapabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran gantirugi / pembebasan tanah, maka PLN akan mendapat sangsi /denda / complain dari kontraktor dan apabila proyekpercepatan mundur maka PLN mengalami kerugian ataspembangunan proyek tersebut sebesar Rp. 27 4xMilyard perhari.Bahwa pihak PT.
98 — 69
Dalam melaksanakan pekerjaan kantor lingkungan hidup.81Mengikuti proses pengadaan secara bersih transparan danprofesional dalam rangka pengadaan pada kantor lingkungan hidup.e Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
142 — 60
terlebihdulu sekitar 23 kali ;Bahwa dulu sosialisasi tersebut dijelaskan tentang kaitanya denganproyek Waduk Kedung Ombo perlu pembebasan tanah ;Bahwa yang datang waktu itu dari pihak Pemerintah, Panitia KedungOmbo, Pimpro, Lurah, ,juga Kecamatan dan ada Militer ;211Bahwa sewaktu sosialisasi, posisinya semua orang tidak bisamenyampaikan pendapat, karena ada pihak Militer sehingga tidak beranimengemukakan pendapat ;Bahwa waktu ada tekanan dari Camat Kemusu, kalau tidak mau terimagantirugi akan kena sangsi
1385 — 2415
Acara;Bahwa sebetulnya bukan tupokis saksi terkait kebakaran hutan danlahan, tetapi kala itu kKepala sub bidang yang di bidang pengendalianpencemaran yaitu bidang kebakaran hutan dan lahan kebetulan lagikosong, jadi untuk sementara tugas untuk mendampingi tim dariDirjen Penegakan Hukum dilimpahkan kepada saksi;Bahwa pada saat saksi mendamping tim penegakan hukum verifikasimaupun administrasi KLHK bagaimana kondisi areal lahan Tergugatsebagian ada yang terbakar;Bahwa sepengetahuan saksi telah ada sangsi
Perusahaan menempatkan limba B3 berupa: aki bekas, filter alibekas, majun terrkontaminasi, oli bekas, besi bekas, dan drumdrumbekas oli di luar gudang penyimpanan sebelah lokasi penyimpananBBM, apakah saudara tahu;Bahwa saksi mengetahui perusahaan ini mempunyai mekanismetentang early warning sistem kalau ada kebakaran dan berfungsi;Bahwa sehubungan dengan bukti P16 tentang Pemberian Ganti Rugikepada Pemegang Hak / Pemilik Tanah, selain dari pada PT WAd iniada 5 lima perusahaan lain yang menerima sangsi
201 — 69
berusia 18 tahunseharusnya Terdakwa menolak untuk memproses keberangkatanCTKI tersebut karena sebagai kepala cabang salah satu PPTKISyang resmi seharusnya sudah paham betul bahwa UU no. 39 tahun2004 pasal 35 (a) menyatakan perekrutan oleh pelaksanapenempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap CTKI yang telahmemenuhi pesyaratan "berusia sekurangkurangnya 18 tahunkecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada penggunaperseorangan sekurangkurangnya 21 tahun dan pelanggaranterhadap pasal 35 dapat dikenai sangsi
457 — 217
Pos KontraktualJadi BW kita tidak mengenal perangkat Pra Kontraktualsehingga tidak mempunyai sangsi sehingga prinsip prinsipini kita ambil alin dan sekarang dibuat dalam suatuketentuan Undang Undang bukan Undang Undang tapimerupakan suatu Keputusan Presiden bahwa prinsipYuneit droal itu telah dijadikan suatu prinsip yangmenambah kebebasan yang ada didalam pasal 1338KUHPerdata ;e Bahwa di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyangkut syaratcausa yang halal, yaitu didalam kontek hukum perjanjian, suatuperjanjian
491 — 276
Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
319 — 380
PN.Dps.Bidang Eksekusi Aset : Made Gunantra; Nengah Sujana;Bidang Umum : Ketut Sipil;Bahwa adapun tugas dari Tim Penyelesaian dan Penyehatan LPD DesaBatungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai berikut : Mengecek / mencocokkan keseluruhan data aset dari hasil audit yangdilaksanakan oleh Tim Audit LPLPD Kabupaten Tabanan; Membekukan sementara kepemilikan barang bergerak maupun tidakbergerak para pihak yang patut diduga berkaitan dengan kerugianyang dialami oleh LPD; Melaksanakan eksekusi atas sangsi
132 — 183
Terdakwa anggota TNI namun tertulis Wiraswastasejauh ini tidak ada pihak yang dirugikan atau menderita kerugian akibatpenggunaan akta tersebut dan tidak ada satupun perusahaan yang telah bekerjasama dengan Terdakwa atas nama PT APS maupun PT MSE yng mengklaimtelah dirugikan oleh terdakwa.Bahwa larangan bagi aggota TNI untuk tidak berbisnis sebagaimana diatur dalampasal 2 huruf d UURI No.24 tahun 2004 tentang TNI tidak mengatur sangsipidana yang dapat dijatuhkan lebih bersifat administrasi sehingga sangsi
134 — 119
prosedur atau salahsubstansinya, maka penting sekali dibaca didalamlUPnya tersebut sehingga nanti terpenuhi kualifikasipebuatan yang dituduhkan didalam Anev itu;Bahwa terkait keabsahan tim Anev harus dilihatdasar pembentukannya, misalnya tim Anev tersebutdilegalisasi dari peraturan apa, kemudian pejabatyang mengangkat tim Anev itu pejabat memilikikewenangan itu atau tidak, kemudian hasil dariAnev tersebut harus dilinat dilaporkan kepada siapa,diolah oleh siapa dan yang dapat menjatuhkansangsi siap dan sangsi