Ditemukan 3417 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sanosi sanisi sangsit
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
976 — 1749
  • Hormat AnggotaKomisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017 2022 terhadapPenggugat yang diterima Penggugat Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 43/P Tahun 2020 pada Tanggal 26 April 2020 di KantorKomisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mana merupakan ObyekSengketa sebagaimana diterangkan di atas;Bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan sikap yang tidakproporsional bagi Penggugat, karena faktanya banyak Pejabat Publik yangmemberikan pernyataan publik tidak tepat tanpa diberikan sangsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
145 — 54
  • Bahwa saksi memberikan surat Sangsi kepada CV. Aslah Real. Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat Syahid Rusmin isinyakesanggupan penyelesaian pekerjaan surat tersebut ditanda tangani olehSyahid Rusmin. Bahwa Surat tersebut disita oleh penyidik kejaksaan. Bahwa Muklis Rumbia tidak pernah ke RRI untuk membicarakanpekerjaan pengadaan pemancar. Bahwa Pemancar belum ada.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 28-04-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 28-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 75/PID.B/2011/PN.DOM
Tanggal 13 September 2011 — JULEHA Binti MANSYUR Alias LEHA Alias LAHU
180 — 57
  • berusia 18 tahunseharusnya Terdakwa menolak untuk memproses keberangkatanCTKI tersebut karena sebagai kepala cabang salah satu PPTKISyang resmi seharusnya sudah paham betul bahwa UU no. 39 tahun2004 pasal 35 (a) menyatakan perekrutan oleh pelaksanapenempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap CTKI yang telahmemenuhi pesyaratan "berusia sekurangkurangnya 18 tahunkecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada penggunaperseorangan sekurangkurangnya 21 tahun dan pelanggaranterhadap pasal 35 dapat dikenai sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
300 — 356
  • PN.Dps.Bidang Eksekusi Aset : Made Gunantra; Nengah Sujana;Bidang Umum : Ketut Sipil;Bahwa adapun tugas dari Tim Penyelesaian dan Penyehatan LPD DesaBatungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai berikut : Mengecek / mencocokkan keseluruhan data aset dari hasil audit yangdilaksanakan oleh Tim Audit LPLPD Kabupaten Tabanan; Membekukan sementara kepemilikan barang bergerak maupun tidakbergerak para pihak yang patut diduga berkaitan dengan kerugianyang dialami oleh LPD; Melaksanakan eksekusi atas sangsi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1288 — 2077
  • Acara;Bahwa sebetulnya bukan tupokis saksi terkait kebakaran hutan danlahan, tetapi kala itu kKepala sub bidang yang di bidang pengendalianpencemaran yaitu bidang kebakaran hutan dan lahan kebetulan lagikosong, jadi untuk sementara tugas untuk mendampingi tim dariDirjen Penegakan Hukum dilimpahkan kepada saksi;Bahwa pada saat saksi mendamping tim penegakan hukum verifikasimaupun administrasi KLHK bagaimana kondisi areal lahan Tergugatsebagian ada yang terbakar;Bahwa sepengetahuan saksi telah ada sangsi
    Perusahaan menempatkan limba B3 berupa: aki bekas, filter alibekas, majun terrkontaminasi, oli bekas, besi bekas, dan drumdrumbekas oli di luar gudang penyimpanan sebelah lokasi penyimpananBBM, apakah saudara tahu;Bahwa saksi mengetahui perusahaan ini mempunyai mekanismetentang early warning sistem kalau ada kebakaran dan berfungsi;Bahwa sehubungan dengan bukti P16 tentang Pemberian Ganti Rugikepada Pemegang Hak / Pemilik Tanah, selain dari pada PT WAd iniada 5 lima perusahaan lain yang menerima sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2012 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 28 Nopember 2012 — Drs. SLAMET SUGITO,MM.
74 — 22
  • Jurnal Teknik Industri Universitas Diponegoro(J@TI UNDIP) Volume II No. 2 Mei Tahun 2007)e Bahwa Ahli sebelumnya belum Pernah menjadi Ahli di Persidangan.e Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengane Mengenai kewenangan dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)e Mengenai Proses Pengadaan secara keseluruhan terkait dengankewenangan dan PPK tersebut.e Menenai Peran masingmasing pihak yang terkait dengan PengadaanBarang dan Jasae Mengenai Sangsi yang dikenakan kepada PPK kaitan dengan kewenangandan
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-07-2011 — Putus : 08-12-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 106/Pid.B/2010/PN.Kray
Tanggal 8 Desember 2010 — Handoko Mulyono
89 — 24
  • dengan Perum PerumnasRegional V sebesar Rp. 4.448.623.046,15 ;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Perum PerumnasRegional V Semarang terhadap keterlambatanpembayaran yang dilakukan oleh KSU KaranganyarBersatu pada akhirnya adalah sesuai denganperjanjian Pasal 22 maka pihak Perum PerumnasRegional VV telah melakukan/memberikan suratperingatan sampai dengan 3 (tiga) kali dan padakenyataannya pihak KSU Karanganyar Bersatu tidakmengindahkan sehingga Perum Perumnas Regional Vsesuai dengan Pasal 24 melakukan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 31-07-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1260/PID.B/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2012 — terdakwa : Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA bin TEGUH SANTOSO
422 — 217
  • Pos KontraktualJadi BW kita tidak mengenal perangkat Pra Kontraktualsehingga tidak mempunyai sangsi sehingga prinsip prinsipini kita ambil alin dan sekarang dibuat dalam suatuketentuan Undang Undang bukan Undang Undang tapimerupakan suatu Keputusan Presiden bahwa prinsipYuneit droal itu telah dijadikan suatu prinsip yangmenambah kebebasan yang ada didalam pasal 1338KUHPerdata ;e Bahwa di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyangkut syaratcausa yang halal, yaitu didalam kontek hukum perjanjian, suatuperjanjian
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
462 — 256
  • Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi - HERLAND bin OMPO
190 — 88
  • oleh WP&B;Bahwa menurut saksi pada saat pelaksanaan bukanmerupakan fungsi saksi karena saksi berada pada posisiPOST dan berada pada kewenangan Divisi PenunjangOpErasi yang dijabat oleh Amir Hamzah;Bahwa menurut saksi sebagai Kepala Divisi Akuntansi tidakmelihat adanya dokumen yang terkait dengan kegiatanBioremediasi.Bahwa saksi mengevaluasi FQR dari Kontraktor KontrakKerja Sama (K3S);Bahwa pada prinsipnya tiap tiap K8S di haruskanmelaporkan kegiatannya dan bagi K3S yang tidakmelaporkan di kenakan sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penadahan
Putus : 26-03-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Maret 2015 — FRANSISKA PRAMITA WAHYUNING ASTUTI
158 — 163
  • ARISTA KURNIASARI sebagaiguru SD Ngemplak Simongan Semarang tidak pernahmasuk kerja namun tidak ada sangsi dari Dinas dan surattersebut juga dilampiri SPK (Surat Perjanjian Kerja)pekerjaan pengadaan ATK di Dinas Pendidikan kotaSemarang tahun 2013 yang didalamnya ada tanda tangansaksi yang dipalsukan.e Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnyaSPK (Surat Perjanjian Kerja) fiktif tersebutdigunakan oleh sdri. ARISTA KURNIASARIuntuk kepentingan apa, namun berdasarkanketerangan dari sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI), DKK VS PT INSIGHT INVESMENTS; DKK
672 — 1190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1455 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5a telah terbukti hasil AuditLaporan Keuangan Tergugat pada tahun 2002 telah dijadikan dasar dalamProspektus Tergugat dalam rangka penawaran obligasi SubordinasiTergugat dengan CAR sebesar 29,49% (dua puluh sembilan koma empatpuluh Sembilan meter persegi) dan NPL sebesar 4,27 % (empat koma duapuluh tujuh persen);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P23, P29.a, P29.b, terbukti bahwatergugat IX dan X telah mendapatkan sangsi dari Menteri Keuangan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
125 — 53
  • jam kantor tetapi jam kerja yang penting tertib administrasinya; Bahwa di Pemerintahan Belitung tidak diberlakukan dan tidakdiperbolehkan tanda tangan cap stempel; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang pengusahadibidang pariwisata dan komentator sepak bola; Bahwa kesehariannya Terdakwa domisili Belitung, Jakarta dan Subang; Bahwa 24 (dua puluh empat) jam harus melayani adalah kepentinganpribadi Saksi tetapi memberi contok kepada bawahan,kalau tidak bisadiikuti tidak apaapa, tidak ada sangsi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg
Tanggal 8 April 2015 — Drs. NASRUL Bin BAHRUM Pgl NAS
45 — 11
  • Dalam hal sekolah/madrasah swasta,pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggarasekolah/madrasah;Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tuapeserta didik dan masyarakat;Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberianpenghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturandan kode etik;Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi pesertadidik;r.Bertanggung jawab atas perencanaan partisipasif
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
247 — 136
  • meneliti kwalitas dan kwantitas itu masuk prinsip kehatihatianperbankan ;Hal 223 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.SelBahwa dalam meneliti katakanlah pencatatan, dalam meneliti barang jaminan masuk juga,misalnya rumah dengan sertipikatnya, masuk dalam pembukuan juga, wajib juga dicatatkwalitas dan kwantitas barang itu baik berupa sertipikat maupun barang harus diperiksakeasliannya ;Bahwa setiap pegawai bank harus melaksanakan ketentuan seperti SOP, jika tidakmelakukan sesuai SOP ada sangsi
    apa harusdilokalisir bagian mana kesalahan itu terjadi, Kredit itu suatu proses tidak bisa berdirisendiri, kalau ada halhal yang tidak dilakukan dibagian lain, prinsip saling mengingatkanitu kalau yang satu tidak ada yang mengingatkan itu harus dipertanyakan apakahpelanggaran administrasi bisa dibuktikan apakah itu dengan sengaja ;Bahwa Kalau pengalaman Ahli namanya UU perbankan kalau unsur kegiatannya ada diUU dan itu terbukti dilakuakn dengan sengaja maka bisa dikenakan UU Perbankannya ;Bahwa Sangsi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 7 Nopember 2016 — - JEKSON SIREGAR
51 — 10
  • Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
203 — 84
  • ... menurut Ahli hal itu bukan termasuk kekayaan Negara;Bahwa apabila ada PT BHMN menyewakan salah satu gedungyang dibangun dengan menggunakan keuangan negaratersebut ke pihak ketiga, menurut ahli uang sewa tersebutbukan merupakan uang Negara;Bahwa pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003menurut Ahli tidak dapat dipidana;Bahwa memasukkan suatu ketentuan pidana dalan suatuaturan harus menyertakan rakyat dan DPR maka aturantersebut harus berbentuk UU, oleh karena itu PP dan Kepprestidak ada sangsi
    pidananya;Bahwa didalam doktrin hukum, orang dapat dipidanaberdasarkan UU yang ada;Bahwa dalam suatu pelelangan, harga tender yang lebih tinggidari harga pasar bukan tindak pidana;Bahwa apabila ada suatu permasalahan seorang Rektor/pimpinan suatu Perguruan Tinggi melanggar ketentuan MWA,bukanlah merupakan tindak pidana, karena di dalam peraturanMWA tidak ada sangsi pidana;Bahwa yang merupakan tindak dipidana adalah transaksipembukuan yang tidak cukup jelas, pencatatan pengeluaranyang tidak nyata
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL
Tanggal 20 Juni 2014 — TERDA KWA : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd
82 — 49
  • PP tidak pernah menerima sangsi maupun denda dari pekerjaanfisik GOR terpusat Kab. Lebong tersebut yang hanya terselesaikan 95%.Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksiadanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.34. HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI (alm) :Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pembangunan Perumahan(Persero) Cabang Il Palembang sejak tahun 2007, dengan jabatan sebagaiProjek Manager untuk pembangunan GOR terpusat Kab.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.
Tanggal 20 Juni 2014 — TERDAKWA : SURATMAN, Am. Pd. Bin HASIM (alm);
75 — 46
  • PP tidak pernah menerima sangsi maupun denda dari pekerjaanfisik GOR terpusat Kab. Lebong tersebut yang hanya terselesaikan 95%.Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksiadanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.34. HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI (alm) :Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pembangunan Perumahan(Persero) Cabang Il Palembang sejak tahun 2007, dengan jabatan sebagaiProjek Manager untuk pembangunan GOR terpusat Kab.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
179 — 46
  • Pbrkonsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antri dan harus menolong ada sangsi, dengan kondisiini dokter dilarang mengunakan alat sendiri sesuai etika dokter dalampengadaan barang dan jasa, Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa menyangkut penyewaan kalau sudah ada Formularium, RumahSakit dimungkinkan atau tidak kesepakatan Formularium dipersilahkannamun terhadap pengadaan barang dan
    tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi