Bahwa sikap Tergugat Il yang menawarkan kepada peserta Kongres terkaitapakah perhitungan suara dapat dilanjutkan, padahal Tergugat Ilmengetahui dengan benar adanya kelebihan kertas suara yang ada dalamkotak suara sejumlah 160 kertas suara, yang terjadi karena adanya PesertaKongres yang menggunakan Hak Suara lebih dari 1 (satu) kali dan/ atauadanya Anggota Luar Biasa (ALB) yang ikut memilih, seharusnya terhadapkejadian semacam itu sudah menjadi kewajiban Tergugat II untukmengambil sikap melakukan pemilihan

ulang atas Pemilihan Ketua UmumIkatan Notaris Indonesia Periode 20162019, sikap Tergugat Il tersebutjelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf b dan Pasal 12Ayat 8 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia tersebut, danjuga melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 Ayat11,dan karena itu jelas sikap Tergugat II tersebut terbukti telah dilakukandengan cara melawan hukum;Bahwa sikap Tergugat Il yang melanjutkan jalannya Sidang Pleno IIIdengan melakukan perhitungan

ternyatakemudian putusan a quo membatalkan objek gugatan, padahal Pemilihan UmumKepala Daerah sudah terlanjur terselenggara tanpa menyertakan pasangan calondukungan Penggugat karena digugurkan oleh KPUD setempat dengan alasanKepengurusan Penggugat tidak diakui, maka apabila hal itu terjadi, maka hasilPemilihan Umum Kepala Daerah sangat berpotensi akan digugat keabsahannya kePengadilan ; Bahwa apa bila Putusan Pengadilan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerahternyata mengharuskan dilakukannya pemilihan

ulang, maka dapat dibayangkanseberapa besar kerugian rakyat yang harus menanggung biaya Pemilukada ulang ; Bahwa objek gugatan tersebut juga telah digunakan oleh pihak tertentu untukmelakukan intimidasi kepada kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional di daerah,terutama bagi Anggota Legislatif PPRN yang mendukung Penggugat dengan ancamanPergantian Antar Waktu (PAW) bila mendukung Penggugat ; Bahwa dualisme kepengurusan DPP PPRN seperti sekarang ini telah menjadikansuasana yang tidak kondusif ditengahtengah

dan Pemilihan Kepala Desa menyebutkan :Pasal 2 angka 7 : Tugas Panitia pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul adalaha Membuat tata tertib pemilihan kepala desa78b Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuaipersyaratan pada perda Kab.Gresik No. 12 tahun 2006 tentang pemerintahan desac Menerima pendaftaran calond Meneliti (pemeriksaa administrasi)berkas persyaratan bakal calone Mengajukan (mengusulkan) biaya pemilihan Kepala Desakepada BPD, termasukdiantaranya apabila terjadi pemilihan

ulang Kepala Desa ;f Mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD,untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih ;g Dst... s.d. huruf oSedangkan Pasal 7 angka 2 Tata Tertib menyebutkan :a Panitia pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon KepalaDesa yang mendaftar dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitianadministrasi bakal calon kepala desa dilakukan dengan melibatkan/koordinasi denganMuspika dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pendidikan

CIPTA SARI dan ALDI PRATAMA, maka pelelangan dinyatakan gagaldan dilaksanakan pemilihan ulang ;2.

CIPTA SARI dan ALDI PRATAMA, makapelelangan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pemilihan ulang ;2.

menjadi lebih dari US$ 2 miliar setelah penunjukan PemohonKeberatan I sebagai pemenang beauty contest;Pada umumnya, dalam hal pemenang tender tidak bisa memenuhi ketentuanketentuan yang telah disepakati atau diajukan di dalam proposal, PemohonKeberatan II dan Pemohon Keberatan II dapat menghentikan kerjasama danmenunjuk peserta lain yang dapat berkomitmen dan merealisasikan ketentuanketentuan sebagaimana diajukan dalam proposal penawaran pada saat prosespemilihan, atau bahkan mengadakan proses pemilihan

ulang.

berubah menjadi lebih dari US$ 2miliar setelah penunjukan Termohon KasasiI sebagai pemenang Tender/Beauty Contest;Pada umumnya, dalam hal pemenang tendertidak bisa memenuhi ketentuanketentuanyang telah disepakati atau diajukan di dalamproposal, Termohon Kasasi II danTermohon Kasasi HI dapat menghentikankerjasama dan menunjuk peserta lain yangdapat berkomitmen dan merealisasikanketentuanketentuan sebagaimana diajukandalam proposal penawaran pada saat prosespemilihan, atau bahkan mengadakan prosesb)pemilihan

Desember 2019, dalam prosespenyelesaian sengketa Pemilinan Kepala Desa ParaPenggugat telah melakukan Upaya keberatan KepadaBapak Camat Bukit Kerman selaku Panitia pemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten terkait dugaan Pelanggaran beserta buktibukti awal yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa Bintang Marak Kecamatan BukitKerman Kabupaten Kerinci dan Calon tertentu dalamProses Pemilihan dan Pemungutan Suara pada PemilihanKepala Desa bintang Marak, namun tidak memperoleh hasiluntuk dilakukan pemilihan

ulang Kepala desa ataumembatalkan Kepala Desa terpilin An.

Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN BitBahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi dengan Keluarga KerukunanToraja Bitung sudah terdaftar di Kesbang;Bahwa tukang yang buat bangunan;Bahwa Saksi tidak keberatan dibangun karena milik bersama;Bahwa Tongkonan adalah bangunan yang diukir dengan gambarToraja;Bahwa Saksi keluar dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung,karena kepengurusan Kerukunan Keluarga cabang Bitung tidakjelas; Tidak pernah rapat dan hanya pengeluaran;Bahwa verifikasi Sirande Palayukan tentang pemilihan

ulang;Saksitidak tahu kepemimpinan habis;Bahwa yang terpilin adalah Jacobus Pongsibidang;Bahwa Jacobus Pongsibidang ikut memilin dan kami yang kalahlangsung keluar;Bahwa tidak ada yang mengundurkan diri hanya pengurus;Bahwa Saksi pernah menandatangani surat Kerukunan KeluargaToraja cabang Bitung;Bahwa Angaran Dasar Rumah Tangga ada yang berbeda;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kerukunan Keluarga Toraja Bitungditandatangani oleh Pusat;Bahwa fungsi lumbung untuk tempat padi kalau di Toraja kalau di sinihanya

No. 2584 K/Pid.Sus/2016barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, ataudilakukan Pembatalan Kontrak ;Jadi, di dalam wilayah Sanggahan Banding/Bupatilah terdapat kewenanganabsolut atas pembatalan kontrak yang diangggap tidak sah kalau adamasalah diantara RSUD Lamandau dengan ULPBJ Kabupaten Lamandau.Pendapat saya itu baru sesuai dan tepat untuk tuduhan saudara JaksaPenuntut Umum, sehingga tuduhan dan tuntutan Jaksa tidak salah alamat,dan dalam pasal 27 Ayat 6 juga memuat

halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBYadalah telah benar secara prosedur sebagaimana diatur dalamPeraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 Pasal 68ayat (1) dan hanya dapat dibatalkan berdasarkan keputusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;4) Untuk menyatakan Saudari Mujiati (Calon yang tidak terpilih)sebagai calon Kades terpilih, tidak ada regulasi yang mengaturtentang hal tersebut ;5) Terkait tuntutan saudara untuk membuat kebijakan pemilihanulang dapat dijelaskan bahwa pemilihan

ulang tidak ada aturanyang mengaturnya ;Bahwa menurut Penggugat Jawaban atas Surat Keberatan yangditerbitkan oleh Tergugat tidak mengedepankan asas kepastianhukum dan keadilan atas kerugian yang terjadi dan menimpaPenggugat karena tidak didasarkan pada ketentuan perundangundangan yang berlaku dan sebuah mekanisme pemeriksaanyang patut dan layak terhadap faktafakta yang Penggugat ajukansebagai alasan keberatan dengan mendengarkan keterangansaksisaksi dan pihakpihak yang mengetahui langsung keadaanatau

Bahwa dalam point 12 Gugatan Penggugatan, dinyatakan bahwa : Padasaat pemilihan ulang terjadi menghitung surat resmi yang masuk para calonkepala desa tidak diundang oleh panitia...... "Perlu kami tegaskan bahwa hasilTabulasi penghitungan suara hasil perhitungan suara ditandatangani oleh SaksiCalon Kepala Desa dan seluruh pasangan calon Kepala Desa.10.

No 01 P/KPUD/200813.Bahwa terhadap dalil point no. 15 Pemohon, Termohon menolak dengantegas karena adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum sebab di dalamketentuan Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahtidaklah dikenal adanya Pilkada Ulang.Bahwa merupakan suatu hal yang sangat irrasional jika Pemohon memintadiadakan pemilihan ulang karena merujuk pada Pasal 3 ayat (5) huruf bPeraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 02 tahun 2005 jelas tercerminbahwa permohonan terkait keberatan

(sengketa) pilkada hanyalahpermintaan untuk membatalkan hasil penghitungan yang diumumkan KPUdan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon,sehingga permintaan pemohon untuk mengadakan pemilihan ulang disejumlah daerah pemilinan adalah hal yang sangat berlebihan danmelampaui apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh peraturan hukumyang berlaku.Bahwa sebagaimana pula tertuang dalam Pasal 4 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung (PERMA) RI NO. 2 Tahun 2005 menyatakan"dalam hal permohonan

hukum terhadap antar desa pilkades di KabupatenSeluma antara Desa satu dengan desa yang lain (Penggugat)terhadap suara tercoblos simetris dinyatakan sah sedangkan diDesa Penggugat dinyatakan tidak sah, hal ini menunjukkanadanya diskriminasi hukum antara desa yang satu dengan desayang lain(Penggugat), Nampak bahwa Tergugat tidakmelakukan penghitungan ulang sebagaimana keberatan suratpermohonan dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugatagar dilakukan penghitungan ulang secara terbuka, obeyketifbukan pemilihan

ulang; rofesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

tersebut dikarenakan Terdakwa ingin terpilin menjadi anggotaDPRD Kab Inhu ;Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Sovia Warman tersebutnamun saat Terdakwa membuat laporan di BAWASLU Kab Inhu bahwadikenalkan oleh Saudara Andi Hakim yang mana atas laporan Terdakwatersebut ingin PSU di Dapil karena merasa dirugikan dalam data IdentitasTerdakwa yang ditempel oleh Pihak KPU di sekitar TPS dapil Inhu alamatTerdakwa dibuat di Peranap sehingga Terdakwa dirugikan dan Terdakwameminta untuk dilakukan Pemilihan

Ulang untuk Dapil Inhu DPRDkabupaten Inhu yang mana atas diterimanya laporan tersebut Terdakwamemberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi sovia warman sebesarRp 29. 000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);Bahwa secara aturan pemberian uang tersebut tidak dibenarkan, tetapiTerdakwa memberikan uang tersebut tujuanya hanya sebagai uang terimakasin kepada saksi sovia warman selaku Komisioner Bawaslu karena telahmenerima laporan tentang adanya kesalahan alamat Terdakwa yang dicetakdi Papan Pengumuman

Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka prosespemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali ataudilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalankontrak.Berdasarkan halhal tersebut diatas, secara hukum haruslah ditelititerlebih dahulu :1. Apakah para pelaku usaha yang kalah tender dalam perkara initelah menggunakan Lembaga Sanggah ? jika sudah.2. Apakah juga sudah dilakukan Sanggahan Banding ?

dinaikkanlebih tinggi dari Caleg tersebut dikarenakan saksi ingin terpilin menjadianggota DPRD Kab Inhu ;Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saksi SOVIAWARMAN tersebut namun saat saksi membuat laporan di BAWASLUKab Inhu bahwa dikenalkan oleh Saudara Andi Hakim yang mana ataslaporan saksi tersebut ingin PSU di Dapil karena merasa dirugikandalam data Identitas saksi yang ditempel oleh Pihak KPU di sekitar TPSdapil Inhu alamat saksi dibuat di Peranap sehingga saksi dirugikandan saksi meminta untuk dilakukan Pemilihan

Ulang untuk Dapil InhuDPRD kabupaten Inhu yang mana atas diterimanya laporan tersebutsaksi memberikan uang ucapan terima kasihn kepada Saksi SoviaWarman sebesar Rp 29. 000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);Bahwa sesuai aturan tidak dibenarkan, tetapi saksimemberikan uang tersebut tujuanya hanya sebagai uang terima kasihHalaman 41 dari 98 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rgtkepada Saksi Sovia Warman selaku Komisioner Bawaslu karena telahmenerima laporan tentang adanya kesalahan alamat saksi

Bahwa, untuk menghindari kerugian materil yang akan timbul akibat tetapdilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, pada tanggal 1 Desember 2019,berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilinan Kepala Desa Tanjung Pasir,Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Nomor: 512/KEP.004Pan.Pilkades/Ds.TP/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TanjungPasir Yang Berhak Dipilih, tertanggal 23 Oktober 2019, yang mana apabilaSurat Keputusan tersebut diputus untuk dibatalkan nantinya, maka, harusdilakukan Pemilihan

Ulang Kepala Desa yang tentunya membutuhkananggaran biaya yang sangat besar;.

karenanya secara prosedural dan substansialditerbitkannya obyek sengketa adalah cacad yuridis sehingga harus dibatalkandan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyeksengketa a quo, serta diperintahkan untuk menerbitkan keputusan tata usahanegara yang sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPetitum pada angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untukmemerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pemilihan

ulang KepalaDesa serentak khusus di TPS Desa Kota Bangun II, sebagai berikut: Bahwa dalam persidangan a quo terbukti terdapat di TPS Desa Kotabangun terdapat 1.747 Jumlah Pemilih, diantaranya yang menggunakan hakpilin ada 1.464 suara, kerta suara yang dinyatakan batal 358 suara sementaraPenggugat mendapatkan 391 suara dan calon terpilin sebanyak 544 suara; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Turaji dan Nur Syamsi yang tidakdapat menggunakan hak suaranya karena tidak dipanggil namun masuk dalamDPT

ARTAHNAN SAIDI, MM laporan dari 3 kwartir ranting mengatakan timformatur tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga itu menjadi dasar bagimereka untuk memberikan surat permohonan pembatalan pemilihan ulang;Bahwa kedepan akan dilakukan revisi karena ada beberapa Pasal dalamAD/ART Pramuka menyebutkan bahwa MAPICAB itu hanya melakukankegiatan, Pasal 53 Majelis yang memberikan bimbingan, memfasilitasipenyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan danberkesinambungan dan juga di ayat 2

Andi Hakim yang mana ataslaporan saksi tersebut ingin PSU di Dapil karena merasa dirugikandalam data Identitas saksi yang ditempel oleh Pihak KPU di sekitar TPSdapil Inhu alamat saksi dibuat di Peranap sehingga saksi dirugikandan saksi meminta untuk dilakukan Pemilihan Ulang untuk Dapil InhuDPRD kabupaten Inhu yang mana atas diterimanya laporan tersebutsaksi memberikan uang ucapan terima kasin kepada Saksi SoviaWarman sebesar Rp 29. 000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);Bahwa sesuai aturan tidak

Andi Hakim yang mana atas laporan saksitersebut ingin PSU di Dapil karena merasa dirugikan dalam dataIdentitas saksi yang ditempel oleh Pihak KPU di sekitar TPS dapil I Inhualamat saksi dibuat di Peranap sehingga saksi dirugikan dan saksimeminta untuk dilakukan Pemilihan Ulang untuk Dapil Inhu DPRDkabupaten Inhu yang mana atas diterimanya laporan tersebut saksimemberikan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp29. 000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);Bahwa memberikan uang secara aturan