Bukti T 2 : Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAMSumatera Utara Nomor : We1715.KP.05.05 Tahun 2006 tanggal12 April 2006 tentangPemberhentian Sementara PegawaiNegeri Sipil di LingkunganKantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Sumatera Utara. ( Fotocopy sesuai dengan foto543.4.5.6.BuktiBuktiBuktiBuktiTTTT3456Kutipan Putusan PengadilanNegeri Medan Nomor1286/PID.B/2006/PN.Mdn tanggal22 Mei 2006. ( Foto copy sesuaidengan foto copy ) ;Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 1996 tentang Pemberhentian

01000009.00000052 10.06 2009 2.780.0001002.127.481,6008.000 PT MITRA SERVICE TEKNIK 01000009.00000053 10.06 2009 4.200.0001102.127.481.6008.000 PT MITRA SERVICE TEKNIK 01000009.00000055 15.06 2009 532.7661202.127.481,6008.000 PT MITRA SERVICE TEKNIK 01000009.00000056 19 06 2009 1.680.0001302.127.481.6008.000 PT MITRA SERVICE TEKNIK 01000009.00000060 23 06 2009 2.780.0001402.127.481.6008.000 PT MITRA SERVICE TEKNIK 01000009.00000062 25 06 2009 4.250.0001502.628.273.1416.000 PT WALTA INDONESIA 01000009.00000021 05.05

Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab Undangundang Hukum Pidana, Undangundang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perjanjian Kerjasamaantara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAMtanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP17/E/Ejp/04/2020,PAS08.HH.05.05

dengantanggal 23 Desember 2020;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akanmenghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hakhaknyatersebut:Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasidan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI danKemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS08.HH.05.05

Rianyang mengetahui bahwa yang mengambil barang barang tersebutberjumlah 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang berhasil diamankan dandibawa ke Kantor Kepolisian;Bahwa saksi mengetahui kejadianya pada saat saksi akan berangkatsekira jam 05.05 Wib dan saksi langsung ke Polres Purwakarta untukmelaporkan kejadian tersebut;Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 saksimengambil barang berupa kardus yang berisikan roti merk Khong Ghuandari Pabrik di Cijantung Kab.

tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Surat Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference; Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI danKemenkum HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEPHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2020/PN Mtk.17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS08.HH.05.05

PAS08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang PelaksanaanPersidangan Melalui Teleconference;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan saksisaksi dan Para Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan iniberlangsung;Telanh mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1.

melakukantindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, dan Perjanjian Kerjasama antara MahkamahAgung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 April2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP17/E/Ejp/04/2020, PAS08.HH.05.05

Rianyang mengetahui bahwa yang mengambil barang barang tersebut berjumlah4 (empat) orang dan 1 (satu) orang berhasil diamankan dan dibawa ke KantorKepolisian;Bahwa saksi mengetahui kejadianya pada saat saksi akan berangkat sekirajam 05.05 Wib dan saksi langsung ke Polres Purwakarta untuk melaporkankejadian tersebut;Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 saksi mengambilbarang berupa kardus yang berisikan roti merk Khong Ghuan dari Pabrik diCijantung Kab.

13.500.000, ( tigabelas juta lima ratus ribu rupiah ) dan 1(satu) unit Hand Phone androidSamsung J5 Prime warna hitam Imei 1 : 353516/07/644470/0 Imei 2 :353517/644470/8 dengan Nomor Hp : 085651765333 tanpa seijin saksi ;Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam kamar kos tempatperistiwa tersebut terjadi, dan posisi saksi sedang tidur ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahuimengetahui peristiwa tindak pidana pencurian tersebut, tetapi sesaatsetelah kejadian, sekitar jam 05.05

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN SbsSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang PedomanPelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona VirusDiseas 2019 (Covid19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020,Nomor KEP17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS08.HH.05.05

berjanji tidak akan mengulangi lagi perouatannyaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perjanjian Kerjasama antaraMahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAMtanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP17/E/Ejp/04/2020,PAS08.HH.05.05

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor 31/PID SUS TPK/2017/PT MDNFotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dariPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 0020405/PB/P2/1.824.271 tanggal 29 Januari 2013.Fotokopi Surat Pendaftaran Alat Kesehatan Produk PT.MegaAndalan Kalasan Yogyakarta dari Departemen Kesehatan RlDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan No.YF.05.05.V.B.770 tanggal 29 November 2006.Fotokopi Price List Tesena.Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan

ENSEVAL MEDIKA PRIMA.Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dariPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 0020405/PB/P2/1.824.271 tanggal 29 Januari 2013.Fotokopi Surat Pendaftaran Alat Kesehatan Produk PT.MegaAndalan Kalasan Yogyakarta dari Departemen Kesehatan RlDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan No.YF.05.05.V.B.770 tanggal 29 November 2006.Fotokopi Price List Tesena.Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan dari DepartemenKesehatan RI Direktorat Jenderal

Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat PenetapanNomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtk tertanggal 7 April 2021 tentang PenunjukanPenasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan PersidanganPidana di Pengadilan Secara Elektronik; Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI danKemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEPPutusan Pidana No. 34/Pid.Sus/2021/PN Mtk Halaman 1 dari 30 halaman17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS08.HH.05.05

PAS08.HH.05.05 Tahun 2020tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Telah membaca bukti surat;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidanganini berlangsung;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

./2021/PN SbsPidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa PencegahanPenyebaran Corona Virus Diseas 2019 (Covid19) di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasamaantara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesiadan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS08.HH.05.05

5September 2001, tetapi sampai sekarang ini belum disampaikan kepadapara pihak, dan apabila putusan Pengadilan tersebut sudah Pemohonterima, maka mohon berkenaan kiranya Majelis Hakim dapat memberikesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan sebagai bukti susulan ;Bahwa dengan tujuan sematamata agar tercapai pertimbangan hukumyang lebih adil, maka Pemohon hendak mengajukan suatu surat (biasdisebut bukti tambahan), yaitu berupa surat dan Inspektorat WilayahJakarta Pusat tanggal 21 Maret 2001 No.12/05.05

Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Penetapan Nomor67/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukkan PenasihatHukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mtk Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI danKemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS08.HH.05.05

F, DFM dijelaskan rentang kematian Sumarmi menurut disiplin ilmu yang di kuasai adalah antaratanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga W aktuIndonesia Barat hingga tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu tiga belaspukul sembilan W aktu Indonesia Barat ;@ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulikah pada tanggal 29 Oktober 2013 tersebutbangun pagi pukul 05.00 Wib dan saksi Evi Novitasari pada tanggal 29 Oktober 2013tersebut bangun pagi pukul 05.05 Wib

Persidangan Perkara Pidana diPengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa PencegahanPenyebaran Corona Virus Diseas 2019 (Covid19) di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasamaantara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesiadan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS08.HH.05.05