Ditemukan 335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : atau atuk apaut atalak atang ateuk ataik atuak ajauk atauã ataun ataui atauy
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 13-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 675/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
SIDARMAN Bin HASAN LAHAKIM
105 — 58
  • Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertalalas hak yang diwakafkan, atauj. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauk
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 16-03-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1083/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Tim.
Tanggal 16 Maret 2015 — IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN;
206 — 269
  • DivisiPengamanan JamaahIslamiyah yang bertugas mengamankan atau menyimpan persenjataan danbahan peledak.Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui menyimpan,membawa danmemiliki senjata api dan bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang olehhukum dan peraturan yang berlaku di Negara ndonesia.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 JoPasal 9 nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yangtelah ditetapbkan menjadi Undangundang Nomor 15 tahun 2003.ATAUK
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
182 — 92
  • Sel.i) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuransesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKk;J) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuandalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yangberwenang; dan atauk) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaandinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.42.5 Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pelaksanaan dilakukan karenakesalahan
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
621 — 368
  • dialihkan, atau. akta) pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atau. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengandisertai alas hak yang diwakafkan, atauHalaman 8 dari 246 Putusan No.32/PDT.G/2014/PN.Srg.10.j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atauk
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
173 — 136
  • Kdipekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industrialmatsus dalam negeri. Bahwa benar, pihakpihak yang terkait dalam pengadaan yang menggunakanmetode swakelola, yaitu Sesuai pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:a. PA/KPA;b. PPK; danc.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
150 — 68
  • Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
157 — 111
  • penyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan surveil yang bersifat khususuntuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan olehPenyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem tertentu;h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 18-10-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Rhl
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat:
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.NUR PALAH atau disebut juga dengan nama PALAH Bin YUSUF
2.ALIRMAN atau disebut juga dengan nama ALIR Bin SAK YANI
3.DARMINI
4.MUHAMMAD SYARKONI
Turut Tergugat:
ALI BASRI TAMBUNAN
280 — 230
  • Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertalalas hak yang diwakafkan, atauj. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauk
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 3/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
3.ERTI SUMIATI
4.AJENG RATNA SUMIRAT
5.EJA SEPTYASARI
6.FICKY DIYASTA AGASSI
7.DRS.H.EMA SUMARNA,M.Si
602 — 373
  • Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 3/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
394 — 247
  • Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
136 — 34
  • pilot project)dansurvei yang bersifat khusus untukpengembanganteknologi/metode kerja yang belumdapat dilaksanakan olehPenyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusankebijakanpemerintah, pengujian di laboratorium,dan pengembangansistem tertentu;Halaman 356 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/Iyangbersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budayadalam negeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri;dan/atauk
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3028 — 1569
  • Tentang : Cipta Kerja
  • kerja;b. termasuk skala prioritas tinggi;c. termasuk pembangunan infrastruktur;d. melakukan alih teknologi;e. melakukan industri pionir;i berada di daerah terpencil, daerah tertinggal,daerah perbatasan, atau daerah lain yangdianggap perlu;g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;h. melaksanakan kegiatan penelitian,pengembangan, dan inovasi;i bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengahatau koperasi;j. industri yang menggunakan barang modal ataumesin atau peralatan yang diproduksi di dalamnegeri; dan/atauk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
2893 — 3978 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghentikan penyidikan; dan/atauk.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. WAGIMAN, MT bin TUAH
86 — 17
  • ataupenyuluhan;110f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yangbersifat khusus untuk pengembangan teknologi/ metode kerja yangbelum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;j.. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk