No. 1868 K/Pid.Sus/2017Setdakab Boalemo (Muhamad Makku), Kepala BPN Boalemo(Mohamad Hasan Mokoginta), Kepala Bidang HTPT (sulam Syamsul)dan Kepala BPN Bone Bolango (Yusuf Ano);Tindak lanjut dari Sosialisasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Gorontalo (Arief Setiabudy Canny) telah menerbitkan Suratpenugasan kepada Kepala BPN Boalemo (Mohamad Hasan Mokoginta)dengan Surat Nomor 90/30075/II/2013 tanggal 14 Februari 2013tentang Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan PaguyamanTabulo padaKabupaten Boalemo

Hukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris DaerahProvinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala Biro HukumSetdaprov), Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Setdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian Agraria Pemprov (lbrahimUtiya Rahman), Pemerintah Daerah Boalemo yang diwakili oleh Asisten (Musyafir Bempah), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (HandoyoSugiarto), Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata PemerintahanSetdakab Boalemo (Muhamad Makku), Kepala BPN Boalemo(Mohamad Hasan Mokoginta), Kepala Bidang HTPT

Tahun 2011 sampai dengan Juli 2012 sebagai Plt Kepala Seksi SengketaKonflik Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.Bulan Agustus 2012 sampai sekarang sebagai Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.Bahwa tugas dan fungsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyarsebagai Kepala Seksi HTPT yaitu memberikan pertimbangan teknis yuridiskepada Kepala Kantor Pertanahan berhubungan dengan teknis pendaftarantanah yang meliputi pendaftaran tanah pertama

Pada tahun 2013 s/d Mei 2017 Ahlibertugas sebagai Kepala Seksi Hak Atas dan Pendaftaran Tanah (HTPT).Pada Mei 2017 s/d April 2018 Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi HubunganHukum. Pada bulan April 2018 s/d sekarang Ahli menjabat sebagai KepalaSeksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Pendaftaran Tanah (HubunganHukum Pertanahan) dan Bidang Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkaradi Bidang Pertanahan.

Selaku PPK dan Fani Fahlevi, S.Ptn. selakuKoordinator PPTK, menandatangani Berita Acara Risalah PengolahanData untuk sebagian Desa yang dibuat oleh Terdakwa DUSKI bin ABDULWAHAB untuk Kabupaten Lebak seolaholah data yuridis subjek dan objektelah sesuai SK Kinag yang ada di buku Pal A dan menyatakan bahwatanah yang akan diproses sertifikatnya itu adalah tanah Objek Landreform.Kemudian Risalah Pengolahan Data, Gambar Ukur, Peta Bidang, PetaPendaftaran diserahkan ke masingmasing Seksi HTPT guna diprosesHal

pernyataan penguasaanfisik tanah dan lainlainnya yang ada di Kantor pertanahansetempat;Kalau daftar nama dalam buku Pal A tidak bisa lagi dijadikanreferensi untuk kepastian subjek, tetapi bila peserta kegiatanRedistribusi ingin mengikuti kKegiatan Redistriobusi maka dia harusmembuktikan diantaranya satu dia penduduk setempat, yangkedua adalah penggarap dari tanah tersebut, dan harus ada suratpernyataan yang dibuat oleh penggarap di ketahui oleh kepaladesa setempat.Yang melakukan pengecekan Seksi HTPT

tidak akurat karena nyata lebih condong dan tepatkepada Verponding Indonesia Nomor 538/66 milik Yoesoef Pontoh danBouwen Ruth, untuk itu kami menilai pertimbangan Judex Factimenyesatkan dan menciderai hukum dan tidak sesuai dengan nilainilaikeadilan yang harus dikedepankan;16.Bahwa bukti P5 dan P6 milik Termohon Kasasi sudah dipatahkandengan bukti T33 milik Pemohon Kasasi, adalah Surat dari KantorBadan Pertanahan Nasional Kanwil DKI Jakarta dengan Surat Nomor1168/09/HTPT/2006 tertanggal 24 Juli 2006

Desember 2012perihnal Pemberitahuan Tindak Lanjut PenyidikanPerkara TP Pemalsuan Surat atau MenggunakanSurat Palsu atas korban Marzuki, diberi tandaTT10;5711.Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikandari Kepolisian Resort Asahan Nomor STAP/110A//2014/Reskrim, tanggal 3 Januari 2014, diberitanda TT11;12.Surat Perintah Penghentian Penyidikan dariKepolisian Resort Asahan Nomor SPPP/110 B/1/2014/Reskrim, tanggal 3 Januari 2014, diberitanda TT12;13.Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 14/RPPTA/HTPT

NyonyaRoemanih selanjutnya disebut penjual denganTuan Tresna Hidayat selanjutnya disebutpembeli (fotokopi sesuai dengan asli);TIlIntv17 : Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 11 Agustus2008 atas nama Haji Mukri (fotokopi darifotokopi);TIlIntvi8 =: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta kepada KepalaKepolisian Resort Metropolitan Jakarta Timur,Nomor 3086/09/HTPT/2008, Tanggal 24Desember 2008, Perihal Foto Copy WarkahSertipikat Hak Milik No.6 dan No.7/UjungMenteng (fotokopi

2009 atas nama Nyonya Dina Andrizaselanjutnya disebut Pembuat Pernyataan(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan, Nomor 28, tanggal 18Nopember 2009 atas nama Tuan HerySupriyatna selanjutnya disebut PembuatPernyataan (fotokopi sesuai dengan asili);Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 11 Agustus2008 atas nama Tuan Haji Mukri (fotokopi Ssesuaidengan asli);Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta kepada KepalaKepolisian Resort Metropolitan Jakarta Timur,Nomor 3086/09/HTPT

ABDUL RONI KARIM dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungandengan perkara terdakwa;Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 848/Pid.B/2015/PN.Plg Bahwa jabatan ahli pada Kantor Badan Pertanahan Kota Palembangadalah sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT); Bahwa proses pendaftaran dan permohonan balik nama sertifikatdilakukan berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, Pasal 5 menyatakan bahwa

Kamiran di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanibersedia memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya; Bahwa Saksi berdinas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sejaktahun 2014 sampai tahun 2015 sebagai tenaga untuk pembukuan seingatsaksi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 saksi bertugas sebagai Kasi HTPT(hak tanah dan pendaftaran tanah);Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN PtsBahwa pada saat itu yang

Kamiran di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanibersedia memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya;Bahwa Saksi berdinas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sejaktahun 2014 sampai tahun 2015 sebagai tenaga untuk pembukuan seingatsaksi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 saksi bertugas sebagai Kasi HTPT(hak tanah dan pendaftaran tanah);Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Kantor adalah sdr.HIFNI;Bahwa

Bahwa berdasarkan Risalah Tim Peneliti Tanah No. 291/BAPPT/HTPT/KT/2013 Tanggal secara bersama sama merupakan Tim PenelitiTanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Tanggal 18 September2012 Nomor: 659/Kep.11.06/IX/2 0 12, dan 2 (dua) orang anggota telahdatang ke lokasi tanah yang dimohon terletak di Desa Weu Raya Kec.Lhoknga Kab.

Kamiran di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanibersedia memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya; Bahwa Saksi berdinas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sejaktahun 2014 sampai tahun 2015 sebagai tenaga untuk pembukuan seingatsaksi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 saksi bertugas sebagai Kasi HTPT(hak tanah dan pendaftaran tanah);Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN PtsBahwa pada saat itu yang

Fotokopi Berita Acara pengesahan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis Nomor 237/HTPT/TU/11/2015 tanggal 3 Juli 2015, selanjutnya diberitanda T19;10.

Bahwa setelah dilakukan cekplot dipeta pendaftaran, lokasi tersebut tidakada tumpang tindih dengan sertifikat kepemilikan pihak lainBahwa Menurut keterangan dari Sdr TRIKA, surat nomor591 .1/234/7.3.03/2014 tanggal 10 Juni 2014 dari Camat Bukit Bestari (Sdr.RIWAYAT) kepada Kepala BPN Kota Tanjungpinang, tentang pemetaanstatus lahan rencana pembangunan kantor kecamatan tidak didisposisikankepada bidang saksi (Survey pengukuran) namun langsungke seksi Hak atasTanah dan pendaftaran tanah (Seksi HTPT

RIWAYAT) kepada Kepala BPN Kota Tanjungpinang,tentang pemetaan status lahan rencana pembangunan kantor kecamatan tidakdidisposisikan kepada bidang saksi (Survey pengukuran) namun langsungkeseksi Hak atas Tanah dan pendaftaran tanah (Seksi HTPT) pada saat itudijabat Sdr. ASNEN NOVIZAR ;Hal. 91 dari 137 Putusan. No.5 .

RIWAYAT) kepada Kepala BPN Kota Tanjungpinang,tentang pemetaan status lahan rencana pembangunan kantor kecamatan tidakdidisposisikan kepada bidang saksi (Survey pengukuran) namun langsungkeseksi Hak atas Tanah dan pendaftaran tanah (Seksi HTPT) pada saat itudijabat Sdr.

Ketabangkali, dibawahkendali HTPT;Bahwa sebetulnya dari awal dari permohonan masuk disituada filter, kalau berkas tidak lengkap harusdikembalikan;Bahwa saksi tidak ikut menandatangani risalahpengelolaan data;Bahwa Kaitan dengan surat dari PT. Ketabangkali yangmerupakan persetujuan dari PT.

Cahyo sifatnya tidak pernah~= adapenolakan, Saksi BAMBANGSUHANDOYO, SE.SH.MH pada pokoknyamemberikan keterangan bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahansebagai Kasi HTPT, Saksi mengetahui setelah Saksi diperintahkanuntuk melaksanakan proses permohonan, saya lihat permohonan itusudah mulai tahun 2008 bulan maret dan juli. Dan didalam berkasitu) sudah ada persetujuan dari PT. Sier dan sudah ada pemeriksaantanah oleh panitia serta sudah dianggap lengkap.

Untuk perpanjangan HGB PT.Ketabangkali, dibawah kendali HTPT, sebetulnya dari awal daripermohonan masuk disitu ada filter, kalau berkas tidak lengkapharus dikembalikan. Kaitan dengan surat dari PT. Ketabangkaliyang merupakan persetujuan dari PT. Sier itu, disitu) disebutkandi poin ke 3 bahwa untuk mengenai uang pemasukan dan untuk PPTInya akan dilakukan kemudian. Kemudian proses itu dilaksanakanatau. disetujui, mengenai masalah pembayaran akan dilaksanakankemudian antara kedua belah pihak.

ANDI PARENRENGI, SH: Bahwa saksi menerangkan apabila ada surat sanggahan /keberatan maka BPN dalam Hal ini diwakili Kasi Sengketamemanggil pihak yang keberatan untuk mengetahui buktikepemilikan atau dasar dari pihak yang keberatan;RUKAYA, lahir di Pangkajene, umur 53 Tahun, tanggal lahir 31Desember 1962, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan Callakara No. 8 KeluraHan PangkajeneKecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, agamaIslam, pekerjaan PNS (Kasi HTPT

Diamond Raya Timber & Areal IUPHHK HTPT.

Bukti T.I & T.II5 : Fotocopy Surat KeteranganPendaftaran Tanah Nomor : 600.1/97/HTPT/2010 tanggal 7 Juli 2010 dariBPN Kantor Pertanahan KabupatenGrobogan;6.

RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada KanwilBPN Prov.

RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPN Prov.DKI Jakarta)Foto copy KTP ANIS ALWAINYFoto copy KTP YULIATI SIDHARTAFoto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003.Naskah PerhitunganKartu KendaliKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor :071/57550.209.032003 tanggal 30 Oktober 2003Surat Pernyataan dari ANIS ALWAINY tanggal 7 Oktober 2003Surat yang ditandatangani Kepala Bidang HakHak atas Tanah tanggal 25 September 2003 Nomor: 1.711.2/1677

pada waktu turun kelapangan kondisinya saat itu belum ada Sawit,hanya belukar bekas sawah dan ada pondokpondok untuk menyimpanpadi;Bahwa Benar ada syarat sebagaimana ketentuan PP Nomor 224 tahun1960, cuma pada waktu pembuatan Sertipikat kita sendiri bagaimana,kewenangan ada pada Kakan dan Kanwil, karena setelah SK turunmemang ada yang domisilinya sudah pindah sehingga terkena ketentuanpasal 3 tadi, saksi juga tidak hapal, mestinya dalam SK tersebut sudahdisebutkan, kan sudah menanyakan kepada Kasi HTPT

karena harusdimuat:Bahwa saksi pada waktu itu sudah mengingatkan HTPT, itu kan sudah adaKeputusan dari kepala Badan dan SK Tolnya juga sudah ada dilemparkanke Kabupaten, kebetulan SK Tolnya tidak memuat juga, mengapa tidakmemuat, karena dimungkinkan pada waktu pengusulan dari Kanwil BPNProvinsi Jambi ke pusat tidak dimuatkan seperti itu, itu domeninnya SeksiHTPT kita hanya mengingatkan;Bahwa pada tahun 2009 H.