Ditemukan 536 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 129/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Desember 2017 — Pemohon:
Ir. MIKAEL KAMBUAYA
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
8634
  • hanya perbuatan, sebagaimanapendapat Mahkamah, bahwa penerapan unsur merugikan kKeuangandengan menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamahlebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaiandengan upaya singkronisasi dan harmonisasi instrument hukumnasional dan international, seperti dengan UU AdministrasiPemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), UU PerbendaharaanNegara ( UU No. 1 Tahun 2014), UU Badan Pemeriksa Keuangan( UU No. 15 Tahun 2006), serta Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003(United Nation
Register : 01-10-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2332/Pid.Sus/2020/PN Lbp
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
BERKAT MANUEL HAREFA, SH
Terdakwa:
1.RITA
2.LYLY, SE
145
  • Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, berdasarkan faktafakta dalam persidangan, sertaketerangan saksisaksi
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1139/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — PT. SONY INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
5834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut diantaranya PIB,Invoice, Bill of Lading, Form E, yang terikat dengan Opertional CertificationProcedure for the Rules of Origin of the AseanChina Free Trade Area (OCPACFTA) pada dasarnya semua barang yang diimpor dari China tunduk padaketentuan dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaanFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation of South Asian Nation
Putus : 24-07-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2012
Tanggal 24 Juli 2011 — BOYKE ARIE PAHLEVI, SE ; JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saat inikejahatan telah dipandang sebagai suatu masalah socio politik,yang tidak hanya menuntut tindakantindakan bersifat teknis tetapimemerlukan tindakan luas yang disusun pada tingkatan politiktertinggi (Department of Economic and Social Affairs, FourthUnited Nation Congress on The Prevention of Crime, New York,1971. hal. 6) ;2 Dalam sejarah, korupsi juga merupakan the oldest social problemyang belum pernah dapat dituntaskan.
Putus : 25-03-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. EXINDOKARSA AGUNG
15427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Irradiation.Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization ofthe United Nation (FAO) yang dimuat padahttp ://www.fao.org/docrep/t0681E/t0681604.htm#1.3.3, perlakuanheat treatment (pemanasan/pengeringan) yang dilakukanterhadap Kurma tersebut adalah untuk menjaga kualitasnyadengan rentang pemanasan selama paling cepat selama 20menit dengan suhuantara 50 90 C, maka dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa tujuan pengeringan adalah untukmengavetkan, sehingga dalil Termohon Peninjauan Kembaliyang
Register : 11-03-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 146/B/PK/PJK/2015pricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, makapendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhip activity menurutPasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh, Pasal 10 ayat (3) Jax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation Convention on Income Taxmenjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh Pasal 26 atas dividensebesar Rp Rp1.247.038.400,00 dapat dibatalkan;
Putus : 29-10-2014 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 162/Pid.Sus/2014/PN Ksp
Tanggal 29 Oktober 2014 — SULAIMANSYAH Alias LEMAN Bin ALAMSYAH
223
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Putus : 28-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRANT THORNTON RESTRUCTURING
4525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ke1pahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas Majelis melihatbahwa Pemohon Banding memang tidak dapat menunjukkandokumen fisik lainnya yang dapat menjelaskan bahwa Faktur PajakNomor : EBYEP 0580000211 dibatalkan, namun berdasarkanLampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 611/KMK.04/1994 pada Bagian Keterangan mengenai OrganisasiInternasional yang bukan Subyek Pajak, Sub Bagian BadanbadanInternasional dari Perserikatan Bangsa Bangsa pada huruf Ldinyatakan bahwa UNICEF (United Nation
Register : 10-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Suharja, SH.
Terdakwa:
1.NASRI BANKS Bin MUKHTAR YUSUF USMAN
2.RD. RATNANINGRUM, BMA Binti RD. SULAEMAN alias HIM RATNANINGRUM WIRANATADIKUSUMA SILIWANGI ALMISRI
3.KI AGENG RANGGASASANA
378267
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah asli dokumen terkait Sunda Empire;
    • 2 (dua) lembar asli poster struktur Sunda Empire;
    • 1 (satu) buah banner/spanduk struktur organisasi Sunda Empire;
    • 2 (dua) buah foto NASRI BANKS berkaitan dengan jabatannya sebagai Grand Minister Sunda Empire;
    • 1 (satu) buah spanduk Padjajaran Palace The Diplomatic Corps;
    • 1 (satu) buah spanduk 73th Annivesary Bandung The Diplomatic UN Nation
    berada dalam tahananRutan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan Rutan;Menyatakan barang bukti berupa :1)2)3)1 (Satu) buah asli dokumen terkait Sunda Empire;2 (dua) lembar asli poster struktur Sunda Empire;1 (Satu) buah banner/spanduk struktur organisasi Sunda Empire;4) 2 (dua) buah foto NASRI BANKS. berkaitan denganjabatannya sebagai Grand Minister Sunda Empire;5) 1 (satu) buah spanduk Padjajaran Palace The DiplomaticCorps;6) 1 (Satu) buah spanduk 73th Annivesary Bandung TheDiplomatic UN Nation
    Namun jika dibandingkan dengan teks barang bukti derajatvaliditas buku yang berjudul Pustaka Raja Raja Bhumi Nusantara karya PangeranWangsakerta dari Cirebon memiliki derajat validitas yang lebnih tinggi dibandingkandengan teks barang bukti yang tidak pernah disebutkan sebagai fakta kebahasaanyang menyebutkan nama DEVAWARMAN;Bahwa mengenai struktur silsilan ke kaisaran Sunda Empire, susunan struktur grandprime minister of the sunda empire, massage number: 05/GPM/IX/2011,1 lembarsurat United Nation
    Unies Tgl 09 September 2004 yang di tandatangani DAWNJOHNSOTONBRITTON CHIEEF, PUBLIC INQUIRIES UNIT DEPARTEMEN OFPUBLIC, 1 lembar surat kuasa no: 001/HC/WDB/PA/III/2017 tgl 13 Maret 2017 dariWorld Development Bank, dan massage no: 16/GPM/VII/2018 tentang pembentukanpanitia ulangtahun ke 73 Uniten Nations Nation Unies menurut pendapat ahli yaitu :a) Bahwa bahasa dalam teks barang bukti seperti yang disebutkan dalampoin pertanyaan tidak dapat dibuktikan nilai kebenarannya karena teksyang memiliki
    Sunda Empire;Menimbang bahwa di persidangan, telah dihadirkan barangbarang buktiberupa:1) 1 (satu) bundel asli dokumenterkait Sunda Empire;2) 2 (dua) lembar asli posterstruktur Sunda Empire;Hal 109 dari 139 X3) 1 ~=(satu) buahbanner/spanduk strukturorganisasi Sunda Empire;4) 2 (dua) buah foto NASRI BANKS berkaitan dengan jabatannyasebagai Grand Minister Sunda Empire;5) 1 (Satu) buah spanduk Padjajaran Palace The Diplomatic Corps;6) 1 (Satu) buah spanduk 73th Annivesary Bandung The Diplomatic UN Nation
    Menetapkan barang bukti berupa:84) 1 (Satu) buah asli dokumen terkait Sunda Empire;85) 2 (dua) lembar asli poster struktur Sunda Empire;86) 1 (Satu) buah banner/spanduk struktur organisasi Sunda Empire;87) 2 (dua) buah foto NASRI BANKS. berkaitan denganjabatannya sebagai Grand Minister Sunda Empire;88) 1 (satu) buah spanduk Padjajaran Palace The DiplomaticCorps;89) 1 (satu) buah spanduk 73th Annivesary Bandung TheDiplomatic UN Nation tanggal 24 Oktober 2018;90) 1 (Satu) buah baret warna biru dengan
Register : 31-08-2023 — Putus : 17-11-2023 — Upload : 05-12-2023
Putusan PN BAJAWA Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bjw
Tanggal 17 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.LOPI PHILIPUS Alias LIPUS
2.ERASTUS RADE Alias ERAS
800
  • Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI.
    Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI;
  • 1 (satu) buah buku Agenda yang mana dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo;
  • 1 (satu) buah buku tulis pada sampul luarnya terdapat foto-foto dan bertuliskan Natasha Wilona dan di dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo yang telah membayar uang menjadi anggota UN-Swissindo;
Register : 07-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dariberbagai macam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalahdengan pencucian dengan Clorox, pembilasan, dan pengeringan.4 Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada http://www.fao.org/docrep/t068 1E/t0681e04.htm#1.3.3 didiperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:i Fumigation;ii Heat Treatment;lil Refrigeration; daniv Irradiation.5 Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation
Register : 15-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
31199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dariberbagai macam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalahdengan pencucian dengan Clorox, pembilasan, dan pengeringan.4 Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada shttp://www.fao.org/docrep/t068 1E/t0681e04.htm#1.3.3, diperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:i Fumigation;li Heat Treatment;lil Refrigeration; daniv Irradiation.5 Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation
Register : 02-06-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GRAND THRONTON RESTRUCTURING
315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ke1: Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas Majelismelihat bahwa Pemohon Banding memang tidak dapatmenunjukkan dokumen fisik lainnya yang dapat menjelaskanbahwa Faktur Pajak Nomor EBYEP 0580000211 dibatalkan,namun berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 611/KMK.04/1994 pada BagianKeterangan mengenai Organisasi Internasional yang bukanSubyek Pajak, Sub Bagian Badanbadan Internasional dariPerserikatan BangsaBangsa pada huruf L dinyatakan bahwaUNICEF (United Nation
Register : 04-02-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 31-01-2014
Putusan PN RANAI Nomor 08/Pid/Prkn/2013/Pn.Rni
Tanggal 28 Maret 2013 — Mr. LE VAN TOAN
559
  • tangkap Pair Trawl di wilayah perairan ZEE Indonesia di Laut CinaSelatan pada posisi 04 00 58 LU 105 31 59 BT;Menimbang, bahwa berdasarkan MOU antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Pemerintah Republik Vietnam yang ditandatangani di Hanoi pada tanggal 27Oktober 2010 bahwa kapal ikan dan nelayan yang tertangkap dan/atau ditangkapmelakukan praktek UU perikanan akan ditindak sesuai dengan hukum Internasional;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentangPengesahan United Nation
Register : 19-12-2011 — Putus : 04-01-2011 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2217/PID.B/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Januari 2011 — Terdakwa I. KRISTANDA dan Terdakwa II. JONI
11525
  • telahmelakukan kristenisasi atau membawa pemikiran liberalterhadap umat Islam di Aceh dan untuk menghancurkandengan cara apapun Gerejagereja yang ada di Aceh sertamenghalangi rencana penambahan pembangunan Gerejasesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh yang mengizinkanjika Ada minimal seratus dua puluh orang yang beragamaNasrani di Aceh, bisa membangun Gereja target lainnyaadalah organisasi yang berhubungan dengan AmerikaSerikat seperti NGO (Non Goverment Organisation), USAID,UNIFEM dibawah United Nation
Register : 29-07-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
1.JUAN BANGUN MANULANG, SH., MH
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
1.FAJAR HIDAYAT BIN HANDI
2.AEP HASBI JAELUDIN BIN MISTA
279
  • Narkotika dapat beredar dari orang bernamaRiko pada orang lain dengan cara ditempelkan oleh Para Terdakwa atas arahanRiko (DPO);Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, MahkamahKonstitusi melalui putusan No. 44/PUUXVII/2019, telah menyampaikan bahwapercobaan maupun mufakat jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2019 dipersamakan dengan perbuatan yang telah selesaimelakukan perbuatan mengingat seriusnya bahaya Narkotika dan Indonesiasendiri sudah mengadopsi United Nation
Register : 15-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Irradiation.Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization ofthe United Nation (FAO) yang dimuat pada http:/Avww.fao.org/Halaman 15 dari 30 halaman.
Putus : 02-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. EXINDOKARSA AGUNG
199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dariberbagai macam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalahdengan pencucian dengan Clorox, pembilasan, dan pengeringan.4 Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada http://www.fao.org/docrep/t068 1E/t0681e04.htm#1.3.3 didiperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:i Fumigation;ii Heat Treatment;lil Refrigeration; daniv Irradiation.5 Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6354 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 114/B/PK/PJK/2015pendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhip activity menurutPasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 10 ayat (8) Tax Treaty IndonesiaAmerikaSerikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh 26 atas dividen sebesarRp1.179.189.000,00 dapat dibatalkan;Kesimpulan:Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB
Register : 07-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
1711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 30/B/PK/Pjk/2013t0681e04.htm#1.3.3 diperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapkurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:i Fumigation;il Heat Treatment;ill Refrigeration; daniv Irradiation;5 Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation (FAO) yang dimuat pada http://www.fao.org/ docrep/t0681E/t0681e04.htm#1.3.3, perlakuan heat treatment (pemanasan/pengeringan) yang dilakukan terhadap kurma tersebut adalah untukmenjaga kualitasnya