Sosial 24.000.000,00Peningkatan SDM Kemasyarakatan Rp2.000.000,x 1245 x Rp 15.000.000, 675.000.000,00201011101 23 Bantuan Biaya 708.000.000,00 Ketua : 1 x Rp 1.500.000, x 18.000.000,00Koordinasi Pimp. 12Daerah Wakil Ketua 3 x Rp 50.400.000,001.400.000,x 12Anggota : 41 x Rp 1.300.000, 639.600.000,00x12201011101 24 Bantuan Biaya Untuk 540.000.000,00 45 x Rp 1.000.000,x 12 bulan 540.000.000,00Komunikasi201011101 25 Bantuan biaya 78.000.000,00 Panitia Anggaran : 11 x Rp 26.400.000,00 Tranportasi Panitia

Kem .00 kegiatan SosialKemasyarakatan : 45x Rp.25.000.000 Bantuan kepada Org.24.000.000SosialKemasyarakatan :Rp.2.000.000xI220101 22 Bantuan Biaya 675,000,000.0 45 xRp. 15.000.000 675.000.0001101 Peningkatan 0SDM20101 23 Bantuan Biaya 708,000,000.0 Ketua :1 x Rp. 18.000.0001101 Koordinasi Pimp. 0 1.500.000x12 50.400.000Daerah Wakil Ketua : 3 xRp. 1.400.000x12 Anggota: 41x Rp. 639.600.0001.300.000x1220101 24 Bantuan Biaya 540,000,000.0 45x Rp. 1.000.000 x 540.000.0001101 Untuk 0 12 bulanKomunikasi

No.1970 K/Pid.Sus/2011. 20101 23 Bantuan Biaya 708,000,000.0 Ketua :1 x Rp. 18.000.0001101 Koordinasi Pimp. 0 1.500.000x12 50.400.000Daerah Wakil Ketua : 3 xRp. 1.400.000x12 Anggota: 41x Rp. 639.600.0001.300.000x1220101 24 Bantuan Biaya 540,000,000.0 45x Rp. 1.000.000 x 540.000.0001101 Untuk 0 12 bulanKomunikasi panitia Anggaran : 1 26.400.0001 x Rp. 50.000.000 x12x420101 25 Bantuan Biaya 78,000,000.00 panitia Musyawarah :26.400.0001101 Trans.

No.1970 K/Pid.Sus/2011.Kemasyarakatan : Rp.2.000.000xI220101 22 Bantuan Biaya 675,000,000.0 45 xRp. 15.000.000 675.000.0001101 Peningkatan 0SDM20101 23 Bantuan Biaya 708,000,000.0 Ketua :1 x Rp. 18.000.0001101 Koordinasi Pimp. 0 1.500.000x12 50.400.000Daerah Wakil Ketua : 3 xRp. 1.400.000x12 Anggota:41xRp. 639.600.0001.300.000x1220101 24 Bantuan Biaya 540,000,000.0 45x Rp. 1.000.000 x 540.000.0001101 Untuk 0 12 bulanKomunikasi panitia Anggaran : 1 26.400.0001 x Rp. 50.000.000 x12x420101 25 Bantuan

Yk.adalah anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode tahun 19992004;Bahwa pada tahun 19992004 saksi menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRDsekaligus Ketua PURT berdasarkan SK DPRD Gunungkidul Nomor : 3KPTS/PIMP/2003 tanggal 31 Januari 2003 dan anggota Komisi A serta untukperiode 20042009 adalah Ketua Badan Kehormatan sekaligus merangkapsebagai anggota Panitia Anggaran dan anggota Komisi B (anggota komisidiroling ke komisi lain setiap setengah periode); Bahwa sebagai Wakil Ketua I (tahun 19992004) adalah

Gunungkidul No. 2/KPTS/PIMP/2003 tanggal 31 Januari 2003; Bahwa susunan Panitia Anggaran tersebut : Ketua : Supriyono, BA., WakilKetua Drs. F.X. Ngatijan, Wakil Ketua : Purwodarminto, SH., Wakil KetuaDrs. ST. Mulyadi, Anggota 1. Winarno Dewobroto, BA., 2. Drs. Sujatmin, 3.Pardiro, 4. Yogi Pradana, 5. Naomi Primusmiati, 6. Bambang Eko P, BSc., 7.H. Nurhadi Rahmanto, 8. Parwulan, 9. Sri Winarti, 10. AJ. Sumarno, BA., 11.Sukardi, 12.

Gunungkidul No. 2/KPTS/PIMP/2003 tanggal 31 Januari 2003, susunan Panitia Anggaran adalah sebagaiberikut : Ketua : Supriyono, BA. (saksi), Wakil Ketua Drs. F.X. Ngatijan,Wakil Ketua : Purwodarminto, SH., Wakil Ketua Drs. ST. MULYADI,Anggota 1. Winarno Dewobroto, BA, 2. Drs. Sujatmin, 3.Pardiro, 4. YogiPradana, 5. Naomi Primusmiati, 6. Bambang Eko P, Bsc, 7. H. NurhadiRahmanto, 8. Parwulan, 9. Sri Winarti, 10. AJ. Sumarno, BA, 11 Sukardi, 12.Sugito, SH.

GunungkidulNo. 3/KPTS/PIMP/2003 tentang Pembentukan PURT DPRD Kab.Gunungkidul dan Keputusan DPRD Kab. Gunungkidul No. 1/KPTS/PIMP/2003 tentang Penggantian Susunan Panitia Musyawarah DPRDKab.

Pimp POLRIdi jakarta, up:bareskrim mabes polri dan seterusnya.Terlampir dalam berkas perkara1 (satu) buah printout gambar dari Blackberry Dakota seri 9900 warnaputin, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisaharneli082122334272 dengan personal message Nympul2 dr ank sd smpnsma.Terlampir dalam berkas perkara1 (satu) buah printout gambar Contact Profile atas nama ARUKdengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan personal Messege SinyalKacau dan gambar Kepala Harimau yang menjadi kontak diBlackberry Dakota seri 9900

Y Roy Nirwan tanggal 27 September 2019;

Hakim dalam memeriksa perkaraini , untuk menilai dengan jelas kebenaran materiil fakta perbuatan Terdakwa.Apabila Majelis Hakim menilai secara cermat materi perkara yang ada, akan jelasfakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, khususnya menyangkut :1 Adanya conflict of interest, akalakalan, dan pelanggaranprinsipprinsip keuangan yaitu tertib, efisien dan efektif,penjelasan secara jelas, transparan, dan mengabaikan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu denganditerbitkankannya 72 A/SK/Pimp

Asli dan fotocopy Perihal Surat Keberatan Limit Lelang, Nilai Pasar Agunan DanPermohonan Nomor : 001/SK/BPN/IV/2015, Tanggal 13 April 2015, yangditujukan kepada Pimp. Bank Mandiri (Retail Risk), yang selanjutnya padafotocopy bukti surat tersebut diberi tanda PP 4 ;. Fotocopy Laporan Kunjungan Debitur, Tanggal 17 April 2015, yang selanjutnyapada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda PP6 ;.

Bahwa Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tangga 30 Agustus 2005tersebut dikeluarkan oleh Presiden setelah memperhatikanpertimbangan DPR sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor:09/PIMP/I/2005 2006 tentang Pertimbangan DPR RI untuk pemberianAmnesti dan Abolisi kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatanGerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan demikian Keppres RI Nomor 22tahun 2005 tersebut adalah produk konstitusional yang kuat danmengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Abu Nayin mantan Pimp.

Hak Keuangan Anggota DPR RI Periode Tahun20142019 atas nama Damayanti Wisnu Putranti, NA 184, NomorRekening 1220006674488 Tahun 20142016;1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : 9/DPR RVV20152016 tentang Penetapan SusunanKeanggotaan Komisi Sampai Dengan Komisi XI Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 20142019 TahunSidang 20152016;1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor : 42/PIMP

Perjuangan Sekretaris Jenderal Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia;1 (satu) bundel fotocopy salinan sesuai dengan aslinya KeputusanSekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor1094/SEKJENT.A.A/2015 tentang Penetapan Tenaga Ahli AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A184 Fraksi PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan Sekretaris Jenderal Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia;1 (satu) fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : 41/PIMP

Keuangan AnggotaDPR RI Periode Tahun 20142019 atas nama Damayanti WisnuPutranti, NA 184, Nomor Rekening 1220006674488 Tahun20142016. 1661 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor : 9/DPR RI/I/20152016 tentangPenetapan Susunan Keanggotaan Komisi Sampai DenganKomisi Xl Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MasaKeanggotaan Tahun 20142019 Tahun Sidang 20152016. 1671 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 42/PIMP

Sekretaris Jenderal Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia. 1741 (satu) bundel fotocopy salinan sesuai dengan aslinyaKeputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor : 1094/SEKJEN/T.A.A/2015 tentangPenetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor A184 Fraksi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Sekretaris Jenderal Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia. 1751 (satu) fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : 41/PIMP

0635/LS/BLH/2017, tanggal 31 Agustus 2017 kepada Ade AbdulA/Kepala MDT Nurul Huda sebesar Rp. 250.000.000, ke rekeningBJB/ 0079557714100;1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0816/SPPLS Tahun 2017,tanggal 31 Agustus 2017 untuk Hibah kepada Pondok Pesantren AlMunawaroh sebesar Rp. 250.000.000, ke rekeningBJB/0077246800100;1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)Nomor : 0816/ SPMLS/2017, tanggal 31 Agustus 2017 untukKomar/Pimp

BLH/2017, tanggal 6 September 2017 kepada KokomKomariah/Kepala MDT AllIkhlas sebesar Rp. 250.000.000, kerekening BUB/ 0079562084100;1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1862/ SPPLS Tahun 2017,tanggal 20 Desember 2017 untuk Hibah kepada Pondok Pesantrenlbnu Abbas sebesar Rp. 250.000.000, ke rekening BJB/0072062396100;1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)Nomor : 1362/ SPMLS/2017, tanggal 20 Desember 2017 kepadaHendar/Pimp

Pondok Pesantren lbnu Abbas sebesar Rp.250.000.000, ke rekening BUB/ 0072062396100;1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :0745/LS/BLH/2017, tanggal 21 Desember 2017 kepada Hendar/Pimp Pondok Pesantren lbnu Abbas sebesar Rp. 250.000.000, kerekening BJB/ 0072062396100;1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1363/SPPLS Tahun 2017,Halaman 11 dari 233Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Alam Rahadian Muharam, dkk13.53.13.54.13.55.13.56.13.57.13.58.13.59.13.60

Timur diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 31 Desember 1977 untuk dipakai sebagai lokasi pemukiman transmigrasi,

/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Usulan Penambahan luasan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan,

Jumlah (Rp)Kontrak~ Pengadaan/Pemasangan 236.407.000,Mesin RO SEWO 1800 LPH6X8010 membrane system, NOVOdITSKS/SPKI'2006 pump SDLF 1616 (15) KW 400tanggal 22 10) 2008 v Cartridge Filter 4x30" SS304 Tds Monitoring 4 StepIndicator Pengadaan Media Filter 20 Pengadaan / Pemasanganhnnstor Pimp " 1,5 KW 4nnV 4m3 / Jam vo No. 02/TSKS/SPKK/ 2008tanggal 23 Juli 20081.

. : 87 PIMP~DPRDI Ill1 2003tanggal 12 Maret 2003 dan No. : 28 NPIMPDPRDIIII/2003 tanggal 8September 2003; Seharusnya anggaran belanja barang untuk ongkospos langgananlangganan digunakan untuk pengeluaran rutin sepertipembayaran listrik, air, telepon dan gas, dengan kwitansi tagihan daripihak ketiga; Sesuai dengan Pasal 55 (2) Keputusan Mendagri No. : 29Tahun 2002, menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarangmelakukan pengeluaranpengeluaran atas beban Belanja Daerah untuktujuan lain dari pada yang

Pada tanggal 5 September 1999 Tergugat diterima sebagaipegawai sukarela pada Sekretariat DPRD Kota Banda Aceh dengan tugassebagai Ajudan Ketua DPRD Banda Aceh sebagaimana tersebut dalamSurat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banda Aceh, Nomor : 08/SK/PIMP/1999, tertanggal 5 September 1999 yang ditanda tangani oleh M.Amin Said, SH sebagai Ketua DPRD Kota Banda Aceh, (foto copy SKterlampir) ;Dalam membangun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,terkadang kami melakukan berbagai upaya bersama, seperti

Jumlah (Rp)Kontrak~ Pengadaan/Pemasangan 236.407.000,Mesin RO SEWO 1800 LPH6X8010 membrane system, NOVOdITSKS/SPKI'2006 pump SDLF 1616 (15) KW 400tanggal 22 10) 2008 v Cartridge Filter 4x30" SS304 Tds Monitoring 4 StepIndicator Pengadaan Media Filter 20 Pengadaan / Pemasanganhnnstor Pimp " 1,5 KW 4nnV 4m3 / Jam vo No. 02/TSKS/SPKK/ 2008tanggal 23 Juli 20081.

MH, setelah dipanggilsecara patut yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuanterdakwa, keterangan di BAP dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Abhli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi Badan Pengatur HilirMinyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Jakarta; Bahwa AHLI tidak memiliki surat sertifikat khusus bidangmigas, namun sertifikat PPNS Bidang Migas di Pusdikreskrim Megamendungdi Bogor, Jawa Barat (2005) dan Diklat Pimp IIl Tahun 2016 di PusdiklatESDM Bandung

Energy Spectrum ; 28.1.Undangan rapat dari Dirjen Perhubungan Udarakepada pimp. PT. Bank DKI group Syariah danDirektur PT. Energy Spectrum tanggal 30 Juni2009 ;Notulen rapat DKUPPU Dirjen Perhub Udaradengan Bank DKI Syariah ; 29. Laporan penilaian aset pesawat terbang ATR 42500 PKHNS oleh KJPP Nana, Imadduddin &Rekan tanggal 05 Mei 2010 ;Memorandum Nomor 30/GSY/DPM/IV/2010tanggal 30 April 2010 tentang Pencatatan Hal. 44 dari 75 hal. Put. Nomor 164 PK/PID.SUS/2015 3.Kolektibilitas PT.

Marzuki Alie, selakuBB 117 : 5 (lima) lembar legalisir Keputusan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor: 53/PIMP/IV/20102011 tentang PerubahanKeempat Belas Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 34/DPRRI/I/20092010 Tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Kerja Sama Antar Parlemen DewanPerwakilan Rakyat Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 20092014 TahunSidang 20102011 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2011 oleh DR.

;BB 117 : 5 (lima) lembar legalisir Keputusan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor: 53/PIMP/IV/20102011 tentang PerubahanKeempat Belas Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 34/DPRRI/I/20092010 Tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Kerja Sama Antar Parlemen DewanPerwakilan Rakyat Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 20092014 TahunSidang 20102011 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2011 oleh DR. H.Marzuki Alie, selaku Ketua.